Tabanan, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabanan, I Gede Susila, didampingi Inspektur Tabanan dan OPD terkait, menghadiri rapat koordinasi (rakor) Monev MCP triwulan IV tahun 2021 Pemerintah Daerah se-Bali di ruang rapat Sabha Adhyastra Utama, Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Denpasar, pada Rabu, (22/12).

Rakor yang di antaranya membahas tentang aset dan capaian pajak daerah tersebut dipimpin Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dihadiri sekda se-Bali. Hadir juga unsur Forkopimda dan OPD terkait di lingkungan Pemprov Bali.

Rapat kali ini menindaklanjuti surat Plh. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor : B/7030/KSP.00/70-76/12/2021 dalam hal Monitoring dan Evaluasi MCP Tw IV – Tahun 2021, Rapat Koordinasi ini dilaksanakan antara KPK dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Bali.

Dewa Made Indra menegaskan kepada seluruh sekda untuk bersama-sama bergerak proaktif melakukan progres sehingga bisa bersama bergerak dan intens melakukan koordinasi. “Hal tersebut dilaksanakan agar tidak terjadi jarak yang signifikan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Di samping itu, dia juga mengimbau agar sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditingkatkan. “Substansi juga berperan penting mendukung seberapa serius dan konsisten kita dalam melakukan upaya pencegahan korupsi baik dalam aspek perangkat daerah, kepegawaian, dan lain sebagainya,” katanya.

Sementara dalam paparannya saat itu, Sekda I Gede Susila, mengatakan berdasarkan rekap data aset per 20 Desember 2021 Pemkab Tabanan memiliki tanah penguasaan sejumlah 1.936 bidang yang terdiri dari jalan sebanyak 1.139 bidang dan non jalan 797 bidang dengan rincian sebagai berikut: tanah bersertifikat sejumlah 1693 bidang meliputi jalan 958 bidang dan non jalan 745 bidang. Sedangkan yang belum bersertifikat sejumlah 243 bidang, meliputi: jalan 151 bidang dan non jalan 52 bidang.

Berkaitan dengan capaian pajak tahun 2020 atas 9 jenis pajak daerah yang dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan yang ditargetkan Rp 119.307.269.000 dan terealisasi sebesar Rp 97.073.960.621 atau 81,36 persen. Sedangkan capaian pajak tahun 2021 atas 9 jenis pajak daerah sampai 20 Desember 2021adalah sebesar Rp 134.236.142.134 atau 95,36 persen dari target yg ditetapkan sebesar Rp.140.763.138.000. (bgn003)21122201

Denpasar, Baliglobalnews

Peningkatan mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi pada momen liburan akhir tahun yang jatuh di triwulan IV Tahun 2020 mendorong perbaikan kinerja perekonomian Bali-Nusra. Namun demikian, mewaspadai meningkatnya terjadinya peningkatan kasus Covid 19, diberlakukan kebijakan pengetatan protokol kesehatan melalui kewajiban tes PCR bagi pelaku perjalanan dalam negeri serta pelarangan penyelenggaraan pesta tahun baru.

“Kebijakan ini menyebabkan pembatalan sejumlah rencana kedatangan domestik sehingga menyebabkan perbaikan kinerja pada triwulan IV 2020 berlangsung terbatas,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho di Denpasar, Sabtu (6/2/2021)

Menurut BPS Provinsi Bali, perekonomian Bali pada triwulan IV 2020 kembali melanjutkan tren pemulihan sebagaimana tercermin pada pertumbuhan triwulanan sebesar 0,94% (qtq) serta tercermin pada kenaikan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) dari Rp 36,39 trilyun di triwulan III menjadi Rp 36,74 trilyun di triwulan IV 2020.

Perbaikan ini tidak lepas dari berlanjutnya penerapan tatanan era kehidupan baru dan peningkatan aktivitas sektor pariwisata di akhir tahun 2020 yang ditopang oleh wisatawan nusantara (wisnus).

Dari 17 lapangan usaha, 13 diantaranya tercatat tumbuh positif dimana tiga pertumbuhan tertinggi dialami lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 5,46% (qtq), diikuti sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum yang tumbuh sebesar 3,61% (qtq), dan Jasa Kesehatan & Sosial yang tumbuh sebesar 3,01% (qtq).

“Sejalan dengan itu, sektor pertanian juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,99% (qtq). Dari sisi penggunaan, perbaikan terjadi pada komponen Konsumsi Pemerintah (29,88% qtq), Ekspor Luar Negeri (13,16% qtq), dan Investasi (2,4% qtq),” ucap Trisno.

Sementara itu, jika dilihat secara tahunan (yoy), ekonomi Bali mengalami kontraksi -12,21% (yoy), yang bersumber dari kontraksi hampir seluruh komponen permintaan, kecuali konsumsi pemerintah. Dari sisi lapangan usaha, kontraksi terjadi pada seluruh lapangan usaha utama.

Secara keseluruhan tahun 2020, Bali tumbuh negatif -9,31% (yoy), searah dengan prakiraan kami sebelumnya. Bali merupakan Provinsi yg terparah terdampak Covid-19 mengingat 54% sumbangan PDB berasal dari sektor pariwisata.Dari sisi penggunaan, kontraksi tertinggi terjadi pada komponen impor luar negeri (-78,34% yoy), ekspor luar negeri (-76,23% yoy), Investasi (-12,21% yoy), Konsumsi Rumah Tangga (-3,65% yoy). Sementara konsumsi pemerintah masih tumbuh positif 0,17% (yoy).

Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan negatif, dengan kontraksi terdalam pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan (-31,79% yoy), akomodasi makan & minum (-27,52% yoy) serta pengadaan listrik air dan gas (-16,49% yoy).

“Kami memperkirakan bahwa perekonomian Bali di triwulan I 2021 akan membaik dengan tingkat kontraksi yang mengecil. Peningkatan kasus Covid-19 dan adanya PPKM selama periode Januari dan Februari mempengaruhi mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi,” ucapnya.

Pertumbuhan positif diperkirakan akan dimulai pada triwulan II Tahun 2021, sehingga secara keseluruhan tahun 2021 perekonomian diperkirakan tumbuh positif. Optimisme terhadap pertumbuhan positif didukung oleh perkiraan tercapainya target vaksinasi yang disertai dengan menurunnya kasus Covid 19 sehingga mengembalikan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, termasuk aktivitas konsumsi, investasi, kinerja fiskal ekspor dan impor.

Sementara itu, terkendalinya penanganan covid-19 menumbuhkan level of confidence bagi wisatawan serta memungkinkan diselenggarakannya strategi wisata Travel Corridor Arrangement (TCA) dan Meeting Incentives Conferences Exhibition (MICE) di Bali.

Untuk mempercepat pemulihan kinerja perekonomian, prasyarat mutlak yang harus dipenuhi adalah keberhasilan pemberian vaksinasi serta penerapan disiplin protokol kesehatan Covid-19. Selanjutnya kami merekomendasikan untuk dilakukan 5 langkah strategis yaitu : (i) mendorong pelaku pariwisata untuk memperoleh sertifikat CHSE untuk meyakinkan bahwa Bali siap menerima wisatawan, (ii) mendorong UMKM untuk on boarding sehingga memperluas pemasaran, (iii) mempercepat realisasi belanja daerah, (iv) mendorong sektor pertanian untuk menerapkan GAP (Good Agriculture Practice), menggunakan teknologi digital dalam berproduksi (digital farming), dan memasarkan produknya melalui e-commerce, dan (v) mendorong pembayaran secara nontunai, utamanya menggunakan QRIS.(bgn008)21020602