Denpasar, Baliglobalnews

Triwulan III tercatat penerimaan pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP Bali) mencapai Rp11,64 triliun atau setara dengan 64,71% dari target yang telah ditetapkan Rp17,99 triliun hingga September tahun 2025.

Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan mengatakan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 Rp10,54 triliun, terdapat peningkatan Rp1,09 triliun sehingga penerimaan pajak menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 10,40%. “Sebanyak Rp11,64 triliun uang pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak di Provinsi Bali diadministrasikan oleh 1 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya dan 7 KPP Pratama,” katanya di Denpasar pada Senin (27/10/2025.

Dia menyebutkan penerimaan pajak dari KPP Madya dan 7 KPP Pratama yakni, KPP Madya Denpasar dengan realisasi sejumlah Rp5.867,88 miliar dari target Rp8.579,94 miliar, KPP Pratama Denpasar Timur, realisasi Rp856,16 miliar dari target Rp1.545,82 miliar, KPP Pratama Denpasar Barat, realisasi Rp867,03 miliar dari target Rp1.372,53 miliar. Kemudian, KPP Pratama Badung Selatan, realisasi Rp1.260,46 miliar dari target Rp1.805,61 miliar, KPP Pratama Badung Utara, realisasi Rp1.290,59 miliar dari target Rp1.943,49 miliar, KPP Pratama Gianyar, realisasi Rp870,03 miliar dari target Rp1.482,92 miliar, KPP Pratama Tabanan, realisasi Rp332,83 miliar dari target Rp751,52 miliar dan KPP Pratama Singaraja, realisasi Rp296,25 miliar dari target 507,39 miliar.

Apabila dilihat dari jenis pajaknya, Pajak Penghasilan (PPh) memiliki kontribusi terbesar yaitu sejumlah Rp8.033,24 miliar, diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sejumlah Rp3.097,83 miliar, Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah/Bangunan (BPHTB) sejumlah Rp2,03 miliar, dan Pajak Lainnya sebesar Rp508,13 miliar.

“Perhitungan pertumbuhan (yoy) penerimaan pajak tahun 2025 sebesar 10,40% sudah mempertimbangkan berlakunya PMK-81/PMK.03/2024, yaitu administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak cabang yang dilaksanakan terpusat di KPP perusahaan induk,” katanya.

Dia menambahkan, penyumbang terbesar penerimaan pajak dari Sektor Lainnya berasal dari Real Estat sejumlah Rp676,10 miliar (kontribusi 16,43%) dan Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis sejumlah Rp559,48 miliar (kontribusi 13,60%). “Mulai tahun 2026, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 2025 dilakukan melalui Coretax DJP. Diharapkan kepada seluruh wajib pajak baik orang pribadi atau badan agar segera melakukan Aktivasi Akun Coretax-nya. Setelah aktivasi, tahap selanjutnya adalah membuat Kode Otorisasi/Sertifikat Digital. Kode Otorisasi ini penting dibuat agar wajib pajak dapat menandatangani SPT Tahunan PPh atau dokumen perpajakan lainnya secara digital,” katanya. (bgn008)25102812

Denpasar, Baliglobalnews

Pencapaian kinerja Bank BPD Bali pada triwulan III tahun 2024 berhasil meraup laba Rp774,03 miliar atau sebesar 115,02% dari target yang ditetapkan.

“Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 20,22% jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya,” kata Dirut BPD Bali I Nyoman Sudharma, di Denpasar, pada Rabu (30/10/2024).

Sudharma menyebutkan kinerja positif tersebut ditopang pertumbuhan dari berbagai segmen. Dari sisi penghimpunan dana, Bank BPD Bali juga berhasil mencatatkan pertumbuhan DPK 14,03% atau sebesar Rp33.292 miliar. Penopang utama pertumbuhan DPK tersebut berasal dari Tabungan senilai Rp16.720 miliar, Deposito Rp10.162 miliar, dan Giro Rp6.409 miliar.

Dia menjelaskan peningkatan DPK ini menjadi salah satu bukti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Bank BPD Bali masih sangat kuat dan terus meningkat setiap tahunnya. “Tidak hanya fungsi menghimpun dana nasabah yang tumbuh signifikan, Bank BPD Bali juga membuktikan sebagai fungsi intermediasi dengan capaian positif dalam hal penyaluran kredit,” katanya.

Pada akhir September 2024 ini, kata dia, total kredit yang sudah disalurkan oleh Bank BPD Bali mencapai Rp22.502 miliar atau tumbuh sebesar 8,13% jika dibandingkan dengan akhir September 2023. Dengan komposisi kredit didominasi dari kredit UMKM sebesar 50,85% atau Rp11.441 miliar.

“Bank BPD Bali terus berusaha mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada masyarakat melalui berbagai program dan pendekatan langsung agar masyarakat dipermudah mendapatkan akses seperti dilakukannya kegiatan pada Bulan Inklusi Keuangan yang menyasar wirausaha muda dan program Goes to Banjar,” katanya.

I Nyoman Sudharma optimistis Bank BPD Bali dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun ini. Setidaknya ini sudah tercermin dari terjaganya indikator keuangan, yakni CASA 69,48%; CAR 25,19%; ROA 3,62%; ROE 26,19%; NIM 6,63%; BOPO 64,52%; LDR 67,59%. Bahkan, indikator NPL Gross yang menjadi acuan potensi kredit bermasalah terjaga di angka 1,14%.

“Bank BPD Bali secara konsisten terus melakukan inovasi untuk keamanan dan kenyamanan nasabah. Selain itu, Bank BPD Bali juga berkomitmen menjaga lingkungan dan alam Bali agar tetap hijau, serta mendukung energi bersih dengan program Keuangan Berkelanjutan yang diberikan tagline Hijau dan Lestari bersama Bank BPD Bali. Program ini telah berjalan dari tahun 2019 dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan,” katanya.

Atas upaya dan Pencapaian kinerja Bank BPD Bali tersebut, berhasil menghantarkan Bank BPD Bali memperoleh penghargaan diantaranya Outstanding Business Ethics of The Year (CNN Indonesia Awards 2024), Bank Teraktif Pelaksanaan Bank Goes To School Sekolah Luar Biasa (OJK), The Excellent performance Bank In 25 Consecutive Years 1998-2023 (Infobank), Best Regional Bank In Financial Literacy and Inclusion (CNBC). (adv/bgn008)24103004

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar menggelar rapat monitoring dan evaluasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) 2021. Sampai triwulan III tahun 2021, nilai MCP  Pemerintah Kota Denpasar mencapai 85,59 persen.

Monev MCP dihadiri Pj. Sekda Kota Denpasar I Made Toya, Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V.1 KPK RI Ismail Hindersah, PIC Wilayah Bali Satgas V.1 Pencegahan Korwil V KPK RI, Handayani dan OPD terkait dengan penerapan disiplin protokol kesehatan dilaksanakan pada Senin (4/10) di Ruang Praja Utama Kantor Walikota Denpasar

Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V.1 KPK RI, Ismail Hindersah, mengatakan tujuan kegiatan ini yaitu membahas capaian terkait MCP dengan mengutamakan pembahasan mengenai  pembenaan aset milik daerah dan upaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah selain mencegah kebocoran di area belanja barang dan jasa serta  serta mendorong di area pendapatan daerah  untuk meningkatkan operasional pemerintahan.

“Terkait nilai MCP, saya mengapresiasi Pemerintah Kota Denpasar dalam upaya  meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam pencapaian dalam 8 area intervensi  dimana nilai dalam MCP yang diraih Pemkot Denpasar merupakan kondisi real dan sesuai kondisi di pemerintah Kota Denpasar,” ujarnya.

Pj. Sekda Made Toya mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan dari KPK dimana Bali sendiri, nilai MCP Kota Denpasar triwulan III tahun 2021 mencapai 85,59 persen tersebut menduduki peringkat ke-2 dari seluruh pemerintah daerah se-Bali per 3 Oktober dan Pemkot Denpasar akan berusaha meningkatkan nilai sampai akhir tahun ini.

“Pemerintah Kota Denpasar akan terus meningkatkan capaian MCP di 8 area intervensi dan juga melakukan berbagai terobosan ataupun inovasi untuk mempersempit celah untuk melakukan tindakan korupsi, salah satunya dengan melakukan pengalihan sistem dari sistem manual ke digitalisasi,” ujarnya.

Dia mengatakan capaian tersebut hendaknya tidak membuat jajaran pegawai Di Pemkot Denpasar  merasa puas. Sebaliknya capaian itu menjadi pemacu semangat untuk terus berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan di tahun mendatang.

“Harapan ke depan agar tidak terlena akan capaian yang tinggi tetapi tetap berbenah di tahun mendatang dan juga bukan sekedar mencari nilai tetapi kepuasan masyarakat dengan pelayanan pemerintah Kota Denpasar,” ujarnya.(bgn003)21100411