Denpasar, Baliglobalnews

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengklaim sarana prasarana transportasi untuk pariwisata di Bali telah mumpuni. Hal itu dia sampaikan usai memimpin peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2024 di Bali Maritim Tourism Hub, Kawasan Pelabuhan Benoa, Denpasar, pada Selasa (16/8/2024) sore.

“Sarana-prasarana di Bali saya pikir sangat mumpuni. Jadi, Bandara Ngurah Rai ini sudah berfungsi dengan baik,” katanya.

Menurut Menhub, Bandara Ngurah Rai saat ini terus beroperasi secara optimal, baik itu penerbangan internasional maupun domestik tiap tahunnya. “Sekarang ini lebih dari jumlah yang katakanlah 30 juta, kita akan tingkatkan menjadi 45 juta,” ucapnya.

Selain itu, kata dia, ke depan Bali akan dibangun light rail transit (LRT) di kawasan pariwisata yang menjadi kunjungan favorit agar tidak lagi terjadi kemacetan. “Yang lainnya seperti saya katakan tadi, LRT kita akan lakukan, MRT juga kita lakukan,” katanya.

Ditanya terkait wacana pembangunan bandara di Bali Utara, Menhub tidak banyak komentar karena itu akan ditindaklanjuti pimpinan yang baru. “Mengenai bandara tentunya tugas dari kepemimpinan nanti seperti apa itu policy-nya,” katanya.

Dia menegaskan untuk transportasi publik di Bali sudah memiliki konsep yang integrated, apalagi akan dibangun LRT. “Kami lagi bicara Pemda Bali. Satu, kami akan lakukan LRT. LRT ada dari Korea dan Cina yang ingin memberikan loan kepada pemerintah Indonesia. Ini sedang kami bahas. Mudah-mudahan ada suatu hal yang baik untuk melakukan,” katanya. (bgn008)24091616

Denpasar, Baliglobalnews

Dinas Perhubungan Provinsi Bali menggelar rapat membahas jadwal beroperasinya Angkutan Umum  Trans Sarbagita di ruang rapat Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Renon, Denpasar, pada Senin (31/1).

Layanan Jasa Angkutan Umum milik Pemprov Bali yang sebelumnya sempat dihentikan sementara, direncanakan kembali beroperasi per tanggal 2 Februari 2022. Tentunya dengan peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas kendaraan.

Pimpinan rapat, Kepala UPT Trans Bali/Trans Sarbagita, Komang Hartajaya, menyampaikan segala persiapan yang dibahas dalam rangka beroperasinya Angkutan Umum Trans Sargita guna menyamakan persepsi di lapangan  sehingga dapat melayani penumpang  dengan baik.

“Mari kita laksanakan pelayanan yang Terbaik dan Handal, sehingga masyarakat umum pengguna jasa Trans Sarbagita terlayani dengan baik dan merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Dia terus mengingatkan kepada  pramudi dan pramujasa hendaknya dalam melaksanakan tugas – tugasnya selalu berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan manajemen, serta SPM yang ditetapkan Kasi Operasional. Agar dapat dipatuhi sebagai dasar pelaksanaan tugas. Dalam rapat tersebut dipaparkan pula secara detail teknis tugas dan tanggung jawab para pramudi dan pramusaji.

“Hal ini dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat, terutama di bidang jasa transportasi umum. Dimana di Bali pemanfaatan jasa angkutan umum mulai menurun. Sedangkan di satu sisi jasa ini memberikan manfaat yang sangat besar untuk masyarakat, seperti efisiensi biaya dan waktu. Dengan mewujudkan layanan Trans Sarbagita yang berkualitas, semoga kedepan mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat dan semakin banyak yang memanfaatkannya,” ujarnya.

Rapat di antaranya dihadiri Manager Cabang Bali Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta ( Perum PPD), Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana  UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita, Kepala Seksi Operasional  UPTD Trans Bali/Trans Sarbagita dan Kasubag Tata Usaha, serta Calon Pramudi dan Pramujasa. (bgn003)22013109

Denpasar, Baliglobalnews

Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau surat keterangan hasil negatif uji rapid test antigen paling lama 1 x 24 jam sebelum keberangkatan. Khusus untuk udara, harus terlebih dahulu mengisi e-HAC Indonesia.

Demikianlah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster dalam Perubahan Ketentuan Surat Edaran Gubernur Nomor 01 Tahun 2021, pada Jumat, Sukra Wage, Wayang (8/1) dan ditujukan langsung kepada Panglima Kodam IX/Udayana, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah, Bandesa Adat se-Bali, Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN), Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum di seluruh Bali.

Perubahan Ketentuan Surat Edaran Gubernur Nomor 01 Tahun 2021 yang dilakukan Gubernur Koster atas dasar adanya Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 01 Tahun 2021, tanggal 6 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, dan merujuk pada Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Sehubungan dengan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 01 Tahun 2021 tgl 8 Januari 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), maka beberapa ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, mengalami perubahan pada Butir 2 huruf c, yang semula menyatakan, bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan, selanjutnya Dirubah menjadi, Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan atau surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 1 x 24 jam sebelum keberangkatan,” jelas Gubernur Koster seraya menyatakan untuk Ketentuan selain butir 2 huruf c, tidak mengalami perubahan. Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan pelaksanaan dengan sebaik-baiknya.

Sebagai penutup, Gubernur Bali langsung menembuskan Perubahan Ketentuan Surat Edaran Gubernur Nomor 01 Tahun 2021 ini kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta (sebagai laporan), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta (sebagai laporan), Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta (sebagai laporan), Menteri Perhubungan RI di Jakarta (sebagai laporan), Menteri Kesehatan RI di Jakarta (sebagai laporan), Menteri BUMN RI di Jakarta (sebagai laporan), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI di Jakarta (sebagai laporan), Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di Jakarta (sebagai laporan), dan Ketua DPRD Provinsi Bali di Bali. (bgn003)21010902