Badung, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, mewakili Bupati Giri Prasta, menjadi narasumber pada webinar ”Pengembangan Teknologi Dan Digital Talent Dalam Percepatan Transformasi Digital di Daerah” yang diselenggarakan oleh Aptiknas (Asosiasi Pengusaha TIK Nasional), bekerja sama dengan Fork4si (Forum Kepala Dinas Kominfo Kota dan Kabupaten Seluruh Indonesia) dan didukung oleh APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) Kamis (10/9).

Webinar yang dilaksanakan melalui aplikasi zoom itu melibatkan Pemerintah Pusat dan juga pemerintah daerah selaku pemangku kebijakan perihal apa saja yang akan atau telah dilakukan untuk pengembangan teknologi dan digital talent dalam menunjang percepatan transformasi digital.

Dari ruang kerja rumah jabatan, Wabup Suiasa yang didampingi Kepala Dinas Kominfo, IGN Jaya Saputra memaparkan upaya percepatan transformasi digital di Kabupaten Badung melalui empat langkah kebijakan. kebijakan pertama penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas. Kedua, pengembangan teknologi pendukung akselerasi transformasi digital. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia (SDM) atau talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta berkelanjutan. Keempat penerbitan Peraturan Bupati Badung Nomor 50 tahun 2019 tentang Pengadaan Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur IT.

”Dari segi infrastruktur, kami di Kabupaten Badung sudah mengimplementasikan jaringan fiber optik 288 core ke seluruh OPD di lingkungan Puspem Badung. Bahkan untuk keseluruhan wilayah Kabupaten Badung yang membentang dari selatan (Kuta Selatan) sampai ke wilayah Utara (Petang), Badung sudah menginstalasi jaringan fiber optik sepanjang 153 Km dengan bandwidth 4 core. Badung juga telah menyediakan 987 layanan akses internet gratis di seluruh wilayah Kabupaten Badung yang ditempatkan di lokasi strategis, seperti kantor camat, sekolah rumah sakit, tempat wisata dan balai banjar,” ujarnya.

Untuk komposisi bandwidth, Suiasa di hadapan peserta webinar menyampaikan Badung memiliki NOC centre dengan kapasitas 1.5 Gbps yang digunakan untuk menghandle jaringan internet yang ada di kawasan Puspem Badung pada khususnya dan seluruh wilayah Kabupaten Badung pada umumnya. ”Smartcity kita sudah dilengkapi dengan command centre data centre, fire prevention, 637 CCTV yang terpasang di seluruh kawasan Kabupaten Badung dan juga pengembangan aplikasi sudah kita lakukan saat ini melalui Dinas Kominfo,” katanya.

Sementara itu untuk program pengembangan SDM (digital talent), dikatakan Pemkab Badung sudah merekrut tenaga teknis untuk penerapan dan pengembangan TIK, membentuk dewan TIK, mengoptimalkan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan menyelenggarakan program digital talent scholarship dengan menyekolahkan generasi muda Badung untuk belajar IT di kampus luar negeri (Australia dan Inggris). ”Kami di Kabupaten Badung sudah menyediakan rumah besar untuk pengembangan dan optimalisasi smart city. Jadi, kami juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kreativitas agar mampu membaca peluang-peluang yang ada di jaman digital ini, mengingat banyaknya sumber pendapatan ekonomi yang bisa kita dapatkan dari optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi,” katanya.

Menurut Suiasa, pada masa pandemi Covid-19 ini masyarakat Kabupaten Badung telah merasakan manfaat dari penyediaan jaringan internet gratis yang mengcover seluruh wilayah. Penerapan smart city secara holistik di Kabupaten Badung menjadi solusi konkrit bagi masyarakat dan pelajar dalam melakukan aktivitas secara daring.

”Semua unsur yang berkaitan dengan teknologi informasi harus kita bangun lengkap secara paralel, tidak bisa dibangun secara tunggal. Ke depan kita akan tarik akses internet Wifi gratis sampai ke rumah-rumah warga. Untuk saat ini sudah ada 4 desa yang kita jadikan embrio dalam pilot project ini. Kalau ini berjalan lancar tentu akan segera kita aplikasikan di seluruh desa yang ada di Kabupaten Badung ini,” pungkasnya. (bgn122)20091026

Jakarta, Baliglobalnews

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan Satelit Republik Indonesia (Satria) yang ditargetkan beroperasi pada 2023, akan memperkuat transformasi ekonomi digital termasuk mendukung digitalisasi sistem pembayaran terutama di daerah yang belum terjangkau jaringan internet.

“Percepatan transformasi digital itu secara langsung dan tidak langsung mendukung ekosistem pembayaran digital masa pandemi dan setelah keluar dari pandemi,” kata Staf Khusus Menteri Kominfo Dedi Permadi dalam webinar sistem pembayaran digital di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, upaya itu dilakukan salah satunya karena potensi yang besar dari pertumbuhan ekonomi digital apalagi pada masa pandemi COVID-19 yang mendorong manusia beradaptasi lebih cepat dengan ekosistem digital.

Selama masa pandemi atau hanya pada April 2020, kata dia, total toko yang menggunakan sistem pembayaran digital mencapai 4,3 juta dengan transaksi mencapai Rp17,6 triliun

Besarnya potensi tersebut mendorong percepatan transformasi digital yang juga diharapkan mendukung kinerja UMKM karena dari sekitar 64 juta pelaku UMKM, baru 14,8 persen atau 9,4 juta yang memanfaatkan transaksi dan bisnis secara digital

Meski begitu, ia mengakui infrastruktur teknologi telekomunikasi di Indonesia masih harus digenjot mengingat masih ada daerah yang tidak terjangkau generasi keempat jaringan internet atau 4G di Tanah Air.

“Ada 479 ribu BTS dan sudah di-deploy di penjuru Indonesia tapi itu belum cukup karena luas wilayah Indonesia begitu besar,” katanya.

Ia merinci dari 83.218 desa dan kelurahan, ada 12.548 desa yang belum terjangkau sinyal 4G memadai sehingga menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan hingga 2022.

Kemudian, lanjut dia, ada 150 ribu titik layanan publik yang belum ada fasilitas internet yang memadai seperti kesehatan, perbankan, dan layanan pemerintahan.

“Ini yang kami harapkan penuntasan infrastruktur telekomunikasi bisa terselesaikan dan harapannya Satelit Satria bisa beroperasi pada kuartal ketiga 2023,” imbuhnya.

Dedi menambahkan pada Kamis ini akan ditandatangani kerja sama pengerahan Satelit Satria sebagai satelit multifungsi yang akan menjangkau 150 ribu titik yang belum terjangkau layanan internet tersebut.

Satelit Satria rencananya akan meluncur pada 2023 dengan menggandeng perusahaan transportasi luar angkasa milik Elon Musk, SpaceX, sebagai pabrikan untuk satelit peluncur. (bgn/ant)20090305

Jakarta, Baliglobalnews

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menekankan tiga poin penting dalam mendorong transformasi digital di era pandemi saat ini.

Wakil Ketua Umum ATSI, Merza Fachys, menyebutkan pembangunan infrastruktur yang efisien menjadi salah satu kunci peningkatan infrastruktur digital, yang merupakan tugas penyelenggara jaringan internet dan telekomunikasi, dalam upaya percepatan transformasi digital.

“Kita coba dorong melalui kementerian Kominfo agar pemerintah maupun pemerintah daerah ikut terlibat dalam sarana penunjang dengan APBN atau APBD,” ujar Merza dalam diskusi virtual “Menuju Kebiasaan Baru dalam Perspektif Industri Internet” yang digelar Pandi, Rabu.

Menurut Merza, dibutuhkan regulasi yang simple untuk penggelaran fiber optik, backhaul dan backbone. Solusi yang modular di setiap kota dan biaya perijinan yang tidak memberatkan.

Perizinan pendirian menara atau tiang dari pemerintah daerah, menurut Merza, juga perlu disederhanakan. Lebih lanjut, pemda juga diharap dapat ikut serta dalam penyediaannya.

Poin selanjutnya dalam mendorong transformasi digital, menurut Merza, adalah mengoptimalkan sumber dana pembangunan, termasuk dana USO (Universal Service Obligation), yang diharapkan dapat digunakan hanya untuk membangun infrasktruktur dan jaringan, yang dapat digunakan semua operator secara bersama.

Lebih jauh, Merza melihat, pelaku bisnis digital, yang beroperasi dengan memanfaatkan infrastruktur dan jaringan internet, seharusnya juga dibebankan kontribusi dana pembangunan jaringan, mirip dengan dana USO yang dibebankan kepada operator sebesar 1,25 persen dari pendapatan bruto.

Selain itu, Merza mengatakan peraturan perpajakan untuk pelaku bisnis digital asing juga harus ditegakkan. Menurut dia, pendapatan pajak dari sektor ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Poin terakhir, untuk mendukung transformasi digital, menurut Merza, perlu adanya insentif bagi penyelenggara telekomunikasi.

“BHP Jasa Telekomunikasi sebesar 0,5 persen dari gross revenue, ini seharusnya sudah bisa dihapus. Dengan begitu, kemampuan investasi operator bisa lebih cepat lagi, karena layanan telekomunikasi yang sama sekarang bisa dilakukan oleh pelaku aplikasi,” ujar Merza.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) saat ini tengah serius melakukan percepatan transformasi digital nasional, dengan lima prioritas.

Pertama, penuntasan pembangunan infrastruktur internet berkecepatan tinggi di 12.548 desa/kelurahan dan 150.000 titik layanan publik. Kedua, pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) demi terwujudnya kebijakan Satu Data Indonesia, serta farming dan refarming spektrum frekuensi.

Ketiga, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang digital. Keempat, penguatan ekosistem ekonomi digital dengan memfasilitasi program-program, seperti UMKM Go Online. Terakhir, penyelesaian legislasi primer pendukung ekosistem digital, salah satunya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). (bgn/ant)20082629