Denpasar, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali melaksanakan forum koordinasi TPAKD se-Provinsi Bali guna mengevaluasi pelaksanaan program kerja di sembilan kabupaten/kota di Pulau Dewata selama tahun 2024.

Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu mengatakan kegiatan itu dihadiri perwakilan TPAKD seluruh Bali dan perwakilan industri jasa keuangan di wilayah Bali.

“TPKAD diibaratkan sebuah orkestrasi, sebagai dirijennya adalah OJK dan pemain musiknya adalah anggota TPAKD. Dalam mendukung orkestrasi tersebut, telah ditetapkan regulasi berupa surat edaran Kemendagri dan RPJMD. Selanjutnya dibutuhkan infrastruktur berupa roadmap, petunjuk teknis penyusunan program kerja dan monitoring TPAKD, serta sistem pelaporan melalui SI-TPAKD” katanya dalam keterangannya pada Sabtu (8/2/2025).

Kristrianti menyampaikan bahwa upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di wilayah Bali yang lebih masif merupakan peran seluruh anggota TPAKD, karena dengan literasi keuangan yang baik akan mendorong peningkatan inklusi yang bertanggung jawab. Dalam hal ini OPD diharapkan menjadi ujung tombak dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan tersebut.

Selanjutnya pencapaian program kerja TPAKD se-Provinsi Bali tahun 2024 dipaparkan oleh Deputi Direktur Pengawasan Perilaku PUJK dan EPK OJK Provinsi Bali, Rony Ukurta Barus. Dalam paparannya disampaikan program-program TPAKD tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan, namun ada yang masih memerlukan perhatian dan dorongan lebih agar program kerja selanjutnya pada tahun 2025 dapat tercapai.

Program kerja TPAKD di Provinsi Bali tahun 2024 disusun untuk mendukung program pengembangan sektor ekonomi prioritas di Provinsi Bali yaitu sektor pertanian dalam arti luas melalui kredit/pembiayaan sektor prioritas (K/PSP), sektor UMKM melalui program UMKM Bali Nadi Jayanti, pengembangan desa ekosistem keuangan inklusif, penyaluran KUR kepada pelaku usaha, dukungan peningkatan ekonomi Bali melalui program pengembangan ekonomi daerah, serta peningkatan literasi dan inklusi masyarakat melalui Satu Rekening Satu Pelajar dan Satu Sekolah Satu Agen Laku Pandai (Kejarku Pandai).

Sepanjang tahun 2024, 10 TPAKD di Provinsi Bali telah melaksanakan berbagai kegiatan peningkatan inklusi keuangan di Provinsi Bali 952 kegiatan dengan peserta kegiatan 63.508 yang terdiri dari kelompok sasaran seperti petani untuk program K/PSP, pelaku UMKM untuk program UMKM Bali Nadi Jayanti, dan pelajar untuk program Kejarku Pandai. Program-program tersebut turut mendorong penyaluran kredit perbankan sektor pertanian menjadi Rp5,97 triliun (meningkat 8,91 persen, yoy), kredit kepada UMKM menjadi Rp58,9 triliun (meningkat sebesar 5,99 persen, yoy), serta jumlah Simpanan Pelajar menjadi 639.498 rekening. Bahkan di tahun 2024, Kota Denpasar terpilih sebagai kabupaten/kota dengan implementasi simpel terbaik di tingkat nasional.

Acara dilanjutkan dengan diskusi dengan seluruh peserta yang hadir, yang dipimpin oleh Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, EPK dan Layanan Manajemen Strategis OJK Provinsi Bali, Irhamsah, dengan turut mengajak seluruh anggota TPAKD lebih meningkatkan upaya pencapaian target program kerja TPAKD yang lebih optimal.

Melalui sinergi dan kolaborasi semua pihak dalam TPAKD di masing-masing daerah diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. (bgn008)25020911

Denpasar, Baliglobalnews

Kredit atau Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), yang merupakan salah satu program unggulan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali, diharapkan dapat membantu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Pulau Dewata.

“K/PMR merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan formal kepada pelaku UMKM dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah, untuk mengurangi ketergantungan atau pengaruh entitas kredit informal atau ilegal,” kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu, dalam keterangannya, pada Kamis (8/2/2024).

Dia menjelaskan, di Provinsi Bali terdapat dua lembaga jasa keuangan yang memiliki K/PMR yakni PT BPD Bali dengan kredit membangun masyarakat bali (Mesari) dan PT BPR Bank Daerah Gianyar (Persero) dengan KURDA UMK dan KURDA Gianyar, Aman, Sejahtera (GAS). “Penyaluran K/PMR di Provinsi Bali hingga tahun 2023 mencapai Rp97,53 Milyar kepada 3.470 debitur,” katanya.

Ke depan, kata Rahayu, juga dilakukan upaya literasi dan inklusi keuangan oleh OJK juga melibatkan dukungan strategis berbagai pihak, di antaranya kementerian/lembaga, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholder lainnya, antara lain melalui peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

“Selama tahun 2023, TPAKD di Provinsi Bali telah menyelenggarakan 45 kegiatan asistensi dan pendampingan program TPAKD dan 10 workshop serta business matching UMKM,” katanya.

Sementara Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali, Ananda R. Mooy, menyampaikan dalam rangka memperluas akses keuangan bagi kalangan pelajar, sekaligus mengajarkan dan membiasakan mereka mengelola uang sejak dini. “Karena produk ini dapat digunakan mulai dari siswa PAUD hingga SMA, OJK menginisiasi program simpanan pelajar (Simpel). Realisasi Simpel di Provinsi Bali tahun 2023 Rp140,61 miliar pada 636.181 rekening, meningkat sebesar 35,05 persen dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp104,11 miliar,” katanya.

Selain itu, kata dia, OJK juga memiliki program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. (bgn008)24020902