Denpasar, Baliglobalnews

Bank Indonesia Provinsi Bali mendukung langkah strategis TPID se-Bali yang memantau harga dan intensifikasi operasi pasar, sehingga capaian inflasi Provinsi Bali dapat terjaga pada rentang sasaran 2,5±1%.

“Dalam pengendalian inflasi ke depan, Bank Indonesia Provinsi Bali senantiasa bersinergi dan berinovasi bersama Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se-Bali dengan upaya TPID yang berfokus pada 4K,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Achris Sarwani pada Rabu (3/5/2026).

Dia menyampaikan strategi tersebut di antaranya intensifikasi operasi pasar murah dan pemantauan harga secara berkala, termasuk monitoring dan sidak pasokan LPG bersubsidi. Dia menyebutkan upaya lain yang dilakukan dengan fasilitasi distribusi pangan serta optimalisasi kerja sama antardaerah oleh Perumda pangan, serta penguatan koordinasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah kepada masyarakat di kab/kota. “Dengan langkah-langkah strategis tersebut, inflasi tahun 2026 diprakirakan terjaga dalam sasaran 2,5%±1%,” ucapnya.

Berdasarkan rilis BPS Provinsi Bali 2 Juni 2026, Provinsi Bali secara bulanan pada Mei 2026 mengalami inflasi sebesar 0,42% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan April sebesar 0,01% (mtm), dan lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional bulan Mei sebesar 0,28% (mtm). “Inflasi bulanan meningkat terutama didorong oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi, serta tekanan harga komoditas global yang turut memengaruhi dinamika pergerakan inflasi secara bulanan,” katanya.

Inflasi Provinsi Bali secara tahunan meningkat dari 2,08% (yoy) pada April 2026 menjadi 2,99% (yoy). Meskipun inflasi meningkat, level inflasi masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2,5±1%. 

Secara spasial, 4 kabupaten/kota IHK di Bali mengalami inflasi bulanan pada Mei 2026 yakni Kabupaten Tabanan dengan inflasi bulanan tertinggi 0,54% (mtm) atau 2,78% (yoy). Selanjutnya, Kota Denpasar mengalami inflasi bulanan 0,50% (mtm) atau inflasi tahunan 3,19% (yoy), diikuti Singaraja dengan inflasi bulanan 0,37% (mtm) atau inflasi tahunan 3,17% (yoy), dan selanjutnya Kabupaten Badung yang juga mengalami inflasi bulanan 0,25% (mtm) atau inflasi tahunan 2,64% (yoy).

“Berdasarkan komoditas, secara bulanan inflasi pada Mei 2026 bersumber dari kenaikan harga beras, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, cabai merah, dan angkutan udara. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga canang, tomat, bawang merah, jeruk, dan bawang putih,” katanya.

Dia mengatakan inflasi yang terjaga mendukung daya beli masyarakat di tengah konflik geopolitik global. Ke depan, beberapa risiko yang perlu diperhatikan antara lain tingginya permintaan barang dan jasa pada periode HBKN Galungan-Kuningan serta periode high season wisatawan nusantara (libur sekolah).

Selain itu, ketidakpastian cuaca pada peralihan musim hujan ke kemarau disertai potensi El Nino berupa gangguan cuaca dan risiko kekeringan pada beberapa sentra produksi pangan yang mempengaruhi produksi pertanian, serta berlanjutnya ketidakpastian global berpotensi pada kenaikan lanjutan harga bensin dan bahan bakar rumah tangga. (bgn008)26060308

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, memimpin rapat koordinasi high level meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung yang dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada Kabupaten Badung yang terpilih sebagai nominasi TPID Kabupaten/Kota Berprestasi Kawasan Jawa-Bali di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Badung, Selasa (26/9/2023).

Wabup Suiasa mengatakan Pemerintah Kabupaten Badung bersama jajaran TPID melaksanakan rapat high level meeting yang telah dilakukan sekurang-kurangnya dalam waktu tiga bulan dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kondisi-kondisi ekonomi makro dan mikro di Kabupaten Badung, yang berdampak pada inflasi di daerah itu sendiri.

“Astungkara kita di Badung, dari sisi pertumbuhan ekonomi, maupun pengendalian inflasi, kita cukup baik, bahkan mencapai diatas target dari apa yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dari berbagai faktor menyebabkan bahwa, Badung tidak lepas dari pengaruh kondisi global, sebab pengaruh kondisi global antara lain adalah masalah geopolitik secara global, maupun krisis energi dan pangan. Apalagi sekarang terjadi siklus iklim, yang terjadi penurunan dari segi ekonomi makro kita, maupun pertumbuhan ekonomi maupun inflasi kita. Secara prinsip dari pertumbuhan ekonomi kita masih dalam kondisi yang baik, walaupun terjadi hambatan, dari segi inflasi, kita dapat mengendalikan dengan baik,” katanya.

Wabup Suiasa juga mengatakan bahwa di Badung sudah dilakukan persiapan secara sungguh-sungguh di tahun 2024. Badung juga dijadikan percontohan daerah TPID Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) secara mandiri. “Kita di Badung akan dijadikan daerah IHK, secara mandiri di tahun 2024. Untuk itu, kita perlu mempersiapkan secara matang, dalam rangka menyiapkan upaya strategis kita, terutama kita membangun sinergitas dengan para komponen-komponen yang diajak secara bersama-sama dalam penanganan inflasi. Tidak hanya pada TPID saja, tetapi kita akan bersinergi kepada leading sektor, melakukan evaluasi terhadap penilaian indikator-indikator terhadap kondisi makro ekonomi. Kondisi kemampuan ekonomi masyarakat, sekaligus membangun sinergitas dengan BPS, Bulog, maupun Bank Indonesia perwakilan Bali. Secara internal kita benar-benar mampu membuat kebijakan yang memang nantinya kita akan menetapkan politik anggaran APBD, dalam rangka membuat kebijakan untuk mengoptimalkan APBD dalam menekan inflasi ke depan,” katanya. 

Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan IB Gede Arjana menjelaskan TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali dibentuk secara serentak pada tanggal 11 Februari 2015. Pembentukan TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali ini dikoordinir oleh TPID Provinsi Bali atas nama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali. Tugas TPID adalah mewujudkan inflasi yang rendah dan stabil sesuai sasaran target inflasi yang ditetapkan Menteri Keuangan RI.

“Tugas TPID Kabupaten Badung adalah menjaga kestabilan harga komponen bergejolak (volatile food) dan mendukung kestabilan harga komponen administered price komponen inflasi inti (core inflation). Berkenaan dengan evaluasi terdapat sembilan komoditas kebutuhan pokok dengan harga paling sering bergejolak yakni beras, cabai merah besar, bawang merah, telur ayam, daging ayam, sapi, babi dan ikan tongkol. BMKG memprediksi fenomena El Nino dan India Ocean (IOD) positif akan muncul bersamaan, serta semakin menguat pada semester II Tahun 2023. Kemunculan El Nino tersebut diperkirakan berdampak terhadap ketahanan pangan. Berkenaan dengan harga beras yang mengalami peningkatan sejak pertengahan bulan Agustus 2023. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pemantauan ke distributor dan usaha penyosohan beras, serta mendorong Perumda Pasar dan Pangan MGS untuk meningkatkan kerja sama dengan petani dan usaha penyosoh beras agar mengoptimalkan pembelian gabah petani Badung,” ucapnya.

Turut hadir Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia  Provinsi Bali  Gusti Ayu Diah Utari, Dirut Perumda Pasar Giri Sedana, kepala OPD terkait di lingkup Pemkab Badung, Perwakilan Bulog, Perwakilan BPS Kab. Badung, beserta Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Badung. (bgn003)23092604

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, memberikan pengarahan terkait ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan stabilitas harga menjelang Hari Raya Natal, Tahun Baru serta Hari Raya Galungan dan Kuningan saat rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung, di ruang pertemuan Rumah Jabatan Wakil Bupati Badung, Rabu (7/12/2022).

“Menjelang perayaan Hari Raya Natal, Tahun Baru serta Hari Raya Galungan dan Kuningan dan mencermati kondisi jangka pendek ini kita harus secepat mungkin untuk melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap peningkatan harga-harga. Kita harus melakukan pengendalian Inflasi yang baik di daerah khususnya di Kabupaten Badung. Jadi kondisi global, kondisi nasional, kondisi lokal yang terjadi di Badung ini menjadi tantangan berat kita dalam rangka penanggulangan Inflasi kita dalam jangka pendek. Oleh karena itu harus dilakukan upaya-upaya dengan cepat, tepat, efektif dan itulah yang harus kita lakukan,” kata Suiasa seraya memerintahkan kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung, untuk melakukan operasi pasar dan paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

Sementara Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung, IB Gede Arjana, melaporkan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan stabilitas harga menjelang Hari Raya Natal, Tahun Baru serta Hari Raya Galungan dan Kuningan. Pada rakor mingguan tanggal 5 Desember 2022 pengendalian inflasi yang disampaikan kepala BPS RI menyampaikan kondisi global, bahwa resiko dan respon terhadap ketidakpastian memperberat pemulihan pasca pandemi, adanya konflik Rusia dengan Ukraina, restriksi bahan pangan dan pupuk, kenaikan suku bunga, krisis pangan dan energi, potensi Stagflasi serta peningkatan hutang global. Selain itu juga karena pengaruh inflasi global, pengendalian inflasi pada bulan-bulan berikutnya juga dihadapkan pada beberapa tantangan seperti kenaikan permintaan barang kebutuhan pokok seiring meningkatnya wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara ke Bali. “Apalagi pada akhir tahun tepatnya bulan desember perayaan hari Natal, perayaan tahun baru serta di awal tahun 2023 ini umat Hindu juga merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan yang akan mengakibatkan kecenderungan kenaikan permintaan barang kebutuhan pokok. Maka dari itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok,” ungkapnya.

Hadir pula Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan IGA Agung Trisna Dewi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Gusti Agung Diah Utari, Kepala Perum Bulog Divisi Regional Bali, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan I Wayan Wijana, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan I Made Widiana, Kepala Dinas Perikanan I Nyoman Suardana, OPD terkait, serta undangan terkait di lingkungan Kabupaten Badung. (bgn003)22120709

Denpasar, Baliglobalnews

Menindaklanjuti hasil High Level Meeting (HLM) TPID, Pemkot Denpasar menggelar operasi pasar di Pasar Badung dan Kreneng pada Senin (22 /8) mulai dari pukul 06.00 Wita. Komoditas yang dijual dalam pasar murah  berupa bawang merah, cabai merah besar, cabai merah kecil, minyak goreng, beras  dan lain lain.

Hal itu disampaikan Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya, saat memimpin rapat dengan pimpinan OPD terkait di Kantor Walikota, pada Jumat (19/8) lalu.

Wawali menyampaikan menyampaikan operasi pasar akan terus dilaksanakan sampai akhir Desember untuk menekan harga sehingga laju inflasi di kota Denpasar dapat dikendalikan. “Inflasi kita bulan Juli 2022 sebesar 6,72 persen lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 4,94 persen. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi untuk menekan laju inflasi salah satunya dengan operasi pasar murah,” ujarnya

Guna memudahkan masyarakat mengetahui informasi pelaksanaan operasi pasar, kata dia, sehari sebelumnya informasi akan disampaikan melalui media cetak, media online dan media sosial Pemkot Denpasar serta melalui media massa lainnya.

Dia menyatakan sudah menugaskan Kadisperindag untuk menjajaki pelaksanaan operasi pasar bisa diperluas di pasar-pasar tradisional lainnya, sehingga lebih mudah diakses masyarakat.

Sementara Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, I Made Saryawan, menyampaikan pada pelaksanaan operasi pasar komoditas yang dijual berupa cabai merah besar, cabai merah kecil, minyak goreng, beras dan bawang merah. “Untuk harga karena kami sudah koordinasi langsung dengan pihak suplier tentu harga yang dijual dibawah harga para pedagang atau dibawah harga pasar,” katanya, sembari menambahkan, dengan operasi pasar, harga bahan bumbu-bumbuan seperti cabai dan bawang merah bisa segera stabil dan kembali ke harga normal.

(bgn003)22082101

Denpasar, Baliglobalnews

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar menggelar monitoring dan evaluasi (Monev) Bahan Pokok dengan menyasar distributor dan penyosohan pada Jumat (25/3). Hal ini dilaksanakan guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga di masyarakat. Terlebih dalam menyambut bulan ramadhan.

Koordinator Tim TPID Kota Denpasar, I Made Saryawan, menyebutkan ada tiga lokasi menjadi sasaran pelaksanaan monev, yakni dua distributor masing-masing CV

Sumber Pangan dan CV Crystal dan penyosohan UD Padma Sari. “Untuk menjaga ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau di masyarakat, serta dalam rangka menyambut bulan Ramadhan dan Idul Fitri, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar menggelar monitoring dan evaluasi ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok pada distributor dan penyosoh di Kota Denpasar,” ujarnya.

Dia mengharapkan dengan dilaksanakannya monev mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di Kota Denpasar. Sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan dalam berbelanja bahan pokok.

Saryawan menekankan monev ini akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga distributor dan penyosoh juga ikut andil dalam menjaga stabilitas inflasi daerah. Utamanya menjelang hari besar keagamaan.

“Monev ini akan terus kami laksanakan, selain untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok, juga untuk menjaga stabilitas inflasi daerah,” ujarnya.

Adapun hasil dari monitoring kali ini, diketahui untuk komoditas tepung terigu ketersediaan masih ada namun dengan jumlah yang terbatas dengan harga rata-rata per kilogram Rp 7.500 – Rp 9.000. Minyak goreng terpantau aman, namun harganya relatif tinggi dengan harga minyak goreng kemasan Rp 24.000/liter dan minyak goreng curah Rp 15.500/kg.

Beras dan gula pasir juga tergolong aman dengan harga beras medium pada kisaran Rp 9.000 dan beras premium pada kisaran harga Rp 10.000 – Rp 11.000. Gula pasir masih berada pada kisaran harga Rp 12.700 – Rp 13.500 per kilogram. (bgn003)22032508

Tabanan, Baliglobalnews

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Tabanan, menyelenggarakan capacity building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tabanan, secara daring atau online, Kamis (29 Juli 2021), yang dihadiri oleh seluruh Kepala dan Jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi anggota TPID Kabupaten Tabanan.

Kegiatan yang dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tabanan, Ir. I Wayan Kotio, MP. Mengapresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dan seluruh jajaran perangkat daerah anggota TPID Kabupaten Tabanan dalam pelaksanaan pengendalian inflasi daerah.

“Program inovasi pengendalian inflasi daerah yang mensinergikan pembangunan sektor pangan dari hulu maupun hilir, dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali,” kata I Wayan Kotio.

Dalam hal terdapat defisit pasokan pangan, perlu dilakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk mendukung ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan di Kabupaten Tabanan maupun antar kabupaten/kota se-Bali dan di luar wilayah Bali.

I Wayan Kotio menjelaskan konsep pengendalian inflasi di Kabupaten Tabanan dimulai dari desa. Pengendalian harga di tingkat desa nantinya akan berdampak pada kestabilan harga di kabupaten Tabanan.

“Harapannya capacity building yang dilakukan juga turut memberikan solusi dalam upaya pengendalian harga barang dan jasa di Kabupaten Tabanan selama pandemi Covid-19 ini,” ucapnya.

Sementara, Ekonom Ahli Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, S. Donny H. Heatubun yang memberikan paparan terkait inflasi, kelembagaan TPID dan penilaian TPID Awards. Secara umum, penyebab inflasi ada tiga yaitu dorongan biaya/cost push disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, kenaikan harga komoditi yang diatur pemerintah, shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi.

Kemudian, tarikan permintaan/demand pull (berasal dari kenaikan permintaan melebihi jumlah pasokan yang ada), ekspektasi inflasi (perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama saat menjelang hari besar keagamaan dan penentuan upah minimum regional). 

“Dari sisi kelembagaan, struktur organisasi TPID Kabupaten/Kota dipimpin oleh Bupati atau Walikota, Wakil Ketua oleh Pejabat KPwDN Bank Indonesia dan Pimpinan OPD terkait selaku sekretaris dan anggota TPID,” katanya.

Sehingga, tugas pokok TPID mengacu pada program pengendalian inflasi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).

Secara garis besar, kegiatan TPID meliputi Penetapan SK TPID, Pemantauan dan Publikasi Harga Secara Periodik di Pasar, Analisis Determinan Inflasi Daerah, Protokol Pengendalian Inflasi, Penyusunan Program Kerja TPID, Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) dan Rakor, Pelaporan Rutin meliputi permasalahan yang dihadapi, rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan pengendalian inflasi.

“Capacity Builing ini untuk mengakomodir adanya dinamika rotasi personil anggota TPID, Penyampaian Rekomendasi, Komunikasi Publik dan Edukasi Masyarakat, Partisipasi dalam Evaluasi Kinerja TPID Tahunan, Pembentukan Cadangan Pangan Daerah, Pembangunan Sistem Informasi Harga dan Pasokan, Pembangunan Early Warning System Stabilitas Harga dan  Pembangunan Sistem Logistik Nasional,” ucap Donny.

Seluruh kegiatan tersebut nantinya akan dinilai sebagai penilaian TPID Awards oleh Pokja Daerah Tim Pengendali Inflasi Nasional (TPIP) dan External Reviewer. Adapun penilaian TPID Awards tersebut akan mengukur kinerja TPID melalui dua aspek yaitu proses dan output untuk kabupaten/kota non IHK (Indeks Harga Konsumen) berprestasi. TPID juga didorong untuk memiliki program unggulan atau inovasi program TPID yang mencerminkan tugas pokok 4K.

“Ke depannya, Bank Indonesia siap membantu memfasilitasi kerja sama antar daerah dan mendukung program unggulan pengendalian inflasi oleh TPID Kabupaten Tabanan. Selain itu, Bank Indonesia juga siap mendukung TPID Kabupaten Tabanan dan seluruh TPID di Provinsi Bali dalam hal dibutuhkan capacity building, penyelenggaraan HLM maupun Rapat Koordinasi TPID,” tutup Donny.(bgn008)21073002

Denpasar, Baliglobalnews

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernadi Wimanda mengapresiasi Bupati Karangasem, I Gede Dana, S.Pd., M.Si. dan Wakil Bupati Karangasem, Dr. I Wayan Artha Dipa, SH., MH., mendukung gerakan gemar menanam bahan pangan di lahan kosong dan pekarangan masyarakat, ditengah pandemi covid-19.

Dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Karangasem, di Ruang Wantilan Nawa Satya, Senin (8 Maret 2021) ), Bupati Karangasem, I Gede Dana, S.Pd., M.Si. mengatakan TPID Karangasem telah membentuk neraca pangan guna menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta menjaga komunikasi yang efektif.

“Sejalan dengan tugas dari TPID, kebijakan Pemkab Karangasem dalam 5 tahun ke depan di bidang pertanian akan memprioritaskan kebijakan dan program pembangunan pangan dari hulu ke hilir yang berorientasi pada upaya pemenuhan dalam jumlah dan kualitas yang memadai,” ucap Dana didampingi Wakil Bupati Karangasem, Dr. I Wayan Artha Dipa, bersama seluruh anggota TPID Karangasem.

Guna mencapai target tersebut, lanjut Dana, langkah-langkah yang akan ditempuh Pemkab Karangasem antara lain:
1. Melakukan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian
2. Memetakan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan
3. Memetakan dan mengembangkan potensi industri pengrajin arak tradisional
4. Program yang mendukung peningkatan kedaulatan pangan, melalui kedaulatan beras
5. Mengembangan pertanian taman gumi banten
6. Mendorong pemanfataan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong dan lahan tidak produktif untuk ditanami sayuran dan buah-buahan
7. Pengembangan untuk pelestarian tanaman langka; dan
8. Mendorong program revitalisasi subak lestari atau subak abadi.

Ditambahkan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernadi Wimanda mengapresiasi kehadiran Bupati Karangasem selaku pemimpin rapat. Hal ini sesuai dengan arahan Kementerian Koordinator Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) di mana kehadiran Bupati/Wakil Bupati dalam rapat TPID sebagai wujud komitmen Kepala Daerah atas pelaksanaan program pengendalian inflasi di daerah.

Dalam kegiatan itu, ia memaparkan kondisi perekonomian dan inflasi Provinsi Bali, sekaligus perkembangan harga pangan strategis di Kabupaten Karangasem. Secara umum, pemulihan ekonomi Bali menunjukkan adanya perkembangan positif, meskipun polanya masih melandai. Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan IV 2020 tumbuh -12,21% (yoy), sedikit membaik dibanding triwulan III 2020 yang mencapai -12,32% (yoy).

Dari sisi perkembangan harga, Provinsi Bali mengalami deflasi -0,15% (mtm) pada Februari 2021. Meskipun mengalami penurunan harga secara umum, beberapa komoditas pangan justru tercatat mengalami kenaikan harga, diantaranya cabai rawit, cabai merah, daging babi, sawi hijau dan bayam.

“Dalam jangka pendek, empat komoditas yang perlu diantisipasi menjelang Hari Raya Nyepi ialah telur ayam ras, bawang merah, cabaik merah dan cabai rawit,” katanya.

Hal ini terutama disebabkan oleh periode perayaan Nyepi yang berlangsung pada triwulan I di mana pasokan masih belum optimal akibat curah hujan yang tinggi, serta peningkatan permintaan menjelang hari raya.

Berdasakan pemantauan harga pada 10 komoditas utama di Pasar Amlapura Timur lewat Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis (SIGAPURA), rata-rata kumulatif inflasi tahunan cabai rawit, daging babi dan minyak goreng terbilang masih tinggi (>8%) sehingga perlu mendapat perhatian lebih lanjut, terutama menjelang Hari Raya Nyepi.

Bank Indonesia merekomendasikan sejumlah kebijakan untuk pengendalian inflasi ke depan yaitu pelaksanaan program pengendalian inflasi sesuai kewenangan OPD dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19, TPID menjamin kecukupan pasokan, kestabilan harga dan kelancaran distribusi sebelum pelaksanaan hari raya Nyepi, mendorong kerja sama antar daerah, mendorong pembentukan BUMD pangan dan pemanfaatan aplikasi digital dalam teknologi pertanian dan penjualan hasil pertanian.

Sebagai tindak lanjut rapat tersebut, TPID Kab. Karangasem menyepakati langkah strategis untuk memastikan kecukupan stok pangan di Kabupaten Karangasem berupa mendorong gerakan gemar menanam bahan pangan di lahan kosong dan pekarangan masyarakat. Gerakan ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan setiap rumah tangga di Kabupaten Karangasem secara mandiri untuk mendukung visi kedaulatan pangan oleh Pemkab Karangasem.(BGN008)21030819

Mangupura, Baliglobalnews

Pemkab Badung melalui Dinas Pertanian dan Pangan bekerja sama dengan Bank BPD Bali dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung meluncurkan program Masyarakat Tanam Cabai (Matanabe) dan Siswa Belajar Bertani (Sibertani). Peluncuran ditandai dengan penyerahan bibit cabai secara simbolis kepada masyarakat di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Kamis (4/2).

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, I Wayan Wijana, mengatakan salah satu permasalahan klasik yang dihadapi setiap tahun adalah adanya gejolak harga cabai yang merugikan petani dan memberatkan masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui kegiatan pengembangan hortikultura dan pengaturan pola tanam, namun belum mampu mengatasi masalah fluktuasi harga cabai tersebut karena faktor produksi dan distribusi.

Wijana menyebutkan budidaya cabai memang memiliki risiko tinggi, karena sangat rentan terhadap serangan hama khususnya saat musim penghujan, membutuhkan modal yang besar sebagai biaya produksi dan harus mendapat pemeliharaan yang serius serta dibutuhkan penanganan pascapanen yang tepat, karena cabai tergolong sayuran mudah busuk.

Untuk itu, kata dia, guna mengatasi permasalahan tersebut dan dalam rangka menjaga ketahanan pangan keluarga di tengah pandemi Covid-19 saat ini, pihaknya bekerjasama dengan BPD Bali melalui program CSR dengan meluncurkan kegiatan Matanabe dan Sibertani. Melalui kegiatan ini, kami harapkan masyarakat dapat memanfaatkan lahan pekarangan minimal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menanam cabai, tomat, terong, sayuran dan sebagainya.  Sedangkan Sibertani bertujuan untuk menumbuhkan minat para siswa agar tertarik menekuni bidang pertanian sebagai petani milenial,” katanya.

Sementara itu, Direktur Operasional Bank BPD Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa, menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan untuk meningkatkan produksi cabai sekaligus mendorong minat masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan melalui program Matanabe dan Sibertani ini. Pihaknya juga siap memfasilitasi program lainnya dalam rangka untuk pemberdayaan petani dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui program CSR Bank BPD Bali.

Dalam program Matanabe dan Sibertani, Desa Adat Dalung dan beberapa sekolah dipilih sebagai uji coba percontohan dikarenakan merupakan daerah transisi perdesaan dan perkotaan yang berkembang pesat sangat ideal untuk pengembangan urban farming. Masing-masing KK diberikan bantuan bibit cabai dan pupuk sebagai stimulus serta akan didampingi para penyuluh pertanian. Jika kegiatan ini berhasil akan dirancang setiap tahun di desa lainnya untuk meningkatkan luas tanam produksi cabai dalam mengantisipasi melonjaknya harga cabai. Acara juga dihadiri Kadis LHK I Wayan Puja dan Kabag Perekonomian AA Sagung Rosyawati. (bgn003)21020420

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho yang juga selaku Wakil Ketua TPID Provinsi merekomendasikan Pemda untuk membentuk BUMD pangan dan pasar induk.

“Hal ini berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH), adanya kenaikan harga pada aneka bawang, cabai, daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi dan daging babi pada minggu kedua Desember 2020,” ucap Trisno di Jaya Sabha, Denpasar, Kamis (17/12/20).

Menurut Trisno, neraca pangan Bali perlu segera disusun untuk mengetahui daerah mana yang surplus daerah mana yang deficit sehingga kerjasama antar daerah di Bali maupun luar Bali dapat lebih terpantau dengan baik dan harga komoditas akan lebih homogen.

Pencatatan arus masuk barang di Pelabuhan Gilimanuk juga sangat diperlukan untuk mengetahui kemana arus komoditas bergerak di Bali dan di luar Bali. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali saat ini sedang mengembangkan website sistem informasi harga pangan di Bali (SIGAPURA) dimana level harga dan perubahan harga 18 komoditas akan terlihat lebih interaktif di seluruh kabupaten kota se-Bali.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster selaku Ketua TPID Provinsi Bali memimpin langsung rapat koordinasi High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Bali menyambut baik perkembangan ini dan menyarankan untuk menambah beberapa pasar yang disurvei sehingga harga komoditas lebih representative.

Gubernur Bali menghimbau kepada seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk berkreasi dalam membangkitkan ekonomi pasca pandemi. Komitmen pemimpin daerah sangat diperlukan untuk menggerakkan pembangunan daerah.

“HLM kali ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh Gubernur Bali dalam menata fundamental ekonomi Bali yang akan mulai dilakukan tahun 2021,” katanya.

Kedaulatan pangan merupakan arah srategi ekonomi Bali ke depan sehingga menjadikan Bali mandiri pangan, bukan hanya sekedar ketahanan pangan yang kuat. Oleh karena itu, Bali wajib memiliki neraca pangan yang menggambarkan surplus defisit komoditas-komoditas yang sering dikonsumsi masyarakat Bali.

Sebagai tindak lanjut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra selaku Ketua Harian TPID Provinsi Bali mengusulkan untuk membentuk Tim Neraca Pangan dan Tim Sistem Informasi Harga.

Pembentukan tim tersebut akan berkolaborasi antara OPD terkait dan Bank Indonesia Bali. Kerangka kerja masing-masing Tim akan dilaporkan pada Februari 2021.

Dalam rapat itu turut dihadiri seluruh perwakilan TPID se-Provinsi Bali, termasuk Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta dan Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Artha Dipa, serta anggota TPID Provinsi Bali.(bgn008)20121728

Mangupura, Baliglobalnews

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Badung untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru).

”Pada akhir tahun 2020, kita dihadapkan dengan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Kami minta TPID dapat melakukan kontrol dari sisi ekonomi, karena pasti akan ada kecenderungan kenaikan harga bahan pokok. Untuk itu perlu atensi khusus pada dua moment ini. Mengantisipasi kenaikan harga tentunya terus lakukan sinergi dan koordinasi, bila perlu buat kegiatan operasi pasar maupun pasar murah, sehingga mampu menjaga kestabilan harga, daya beli masyarakat dan tidak terjadinya peningkatan inflasi,” kata Suiasa saat membuka High Level Meeting (HLM) TPID Badung di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (16/12/2020).

Suiasa mengapresiasi terlaksananya HLM TPID Badung sebagai langkah strategis dalam upaya mengendalikan inflasi daerah di tengah wabah Covid-19 yang sangat memberi dampak, tidak hanya di sektor kesehatan juga menekan ekonomi masyarakat. Pada kondisi tertekan akibat Covid-19 ini, kata dia, Kabupaten Badung masih bisa menjaga inflasi daerah dengan baik, terbukti bahwa kestabilan harga dapat dijaga serta dari sisi produktivitas dan distribusi juga berjalan baik.

”Atas nama pimpinan, kami berterima kasih kepada jajaran TPID yang sudah bekerja keras, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,” jelasnya.

Demikian pula, apresiasi atas diraihnya dua penghargaan di tahun 2020 ini, yaitu penghargaan dari pemerintah pusat sebagai TPID berprestasi untuk wilayah Jawa-Bali dimana penghargaan ini diraih dua kali berturut-turut, serta penghargaan dari Perwakilan BI Bali sebagai Mitra Kerja Terbaik KPw BI Bali Kategori TPID.

”Mudah-mudahan dengan prestasi ini dapat dijadikan pemantik, semangat dan motivasi untuk membangun kebersamaan dalam melaksanakan fungsi sebagai TPID,” katanya. 

Sementara Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, AA Ngr. Bayu Kumara, menjelaskan HLM TPID kali ini mengangkat topik ”Evaluasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Tahun 2020 dan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021, serta Menjaga Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga Pada Natal dan Tahun Baru”. Melalui topik ini diperlukan langkah evaluasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan dan yang perlu dioptimalkan di tahun 2021. Selanjutnya program kerja pengendalian inflasi tahun 2021 tidak hanya fokus pada upaya pengendalian harga, namun juga upaya-upaya memastikan terjaganya daya beli masyarakat dan mempersiapkan diri dalam rangka penilaian kinerja agar dapat mempertahankan prestasi yang diraih tahun sebelumnya. 

Kabag Perekonomian Setda Badung, AA Sagung Rosyawati, selaku Koordinator Tim Kesekretariatan TPID Badung mengatakan mengenai pengendalian inflasi daerah, tugas TPID adalah bagaimana mewujudkan inflasi harga yang stabil dengan merujuk pada 4K yaitu; ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. ”Untuk program yang kita lakukan dan diajukan sebagai program unggulan di tahun 2021 sesuai Rakornas TPIP, salah satunya adalah kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, namun juga diarahkan pada upaya memastikan terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM, serta melakukan digitalisasi UMKM pangan,” katanya. (bgn122)20121617