Denpasar, Baliglobalnews

Pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy merupakan salah satu solusi strategis untuk menangani kedaruratan sampah di Bali, terutama setelah kapasitas TPA Suwung semakin kritis dan muncul penumpukan sampah di berbagai wilayah seperti Denpasar dan Badung. Hal dikatakan Gubernur Bali Wayan Koster di Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, pada Jumat (23/5/2026).

Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan Pemerintah Provinsi Bali saat ini mendorong pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) sebagai solusi jangka panjang. Pembangunan PSEL menjadi solusi jangka panjang untuk menangani persoalan sampah yang selama ini menjadi ancaman lingkungan dan pariwisata Bali. Pembangunan ini menjadi bagian dari upaya percepatan penanganan sampah setelah penutupan TPA Suwung. “Proyek PSEL untuk penanganan sampah di wilayah Denpasar dan Badung kini memasuki tahap persiapan pembangunan. Proyek strategis tersebut telah diproses oleh Danantara dan direncanakan akan mulai groundbreaking pada 8 Juli 2026 mendatang. Saat ini, proses pengurugan lahan sudah mulai dilakukan sebagai bagian dari tahapan awal pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern tersebut. Lahan yang digunakan untuk proyek PSEL ini memiliki luas sekitar 6 hektar,” katanya.

Selain pembangunan PSEL, kata dia, pemerintah daerah juga memperkuat sistem pengelolaan sampah berbasis sumber melalui TPS3R, TPST, dan pemilahan sampah rumah tangga. Pemilahan sampah organik dan anorganik dinilai penting agar proses pengolahan sampah menjadi energi berjalan optimal. “Kebersihan Bali adalah fondasi utama menjaga Bali tetap kondusif sebagai destinasi wisata dunia. Sambil menunggu penyelesaian PSEL, gerakan bersih-bersih terus kita genjot,” katanya.

Kehadiran PSEL ini menjadi langkah penting dalam mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di wilayah Denpasar dan Badung. Pemerintah menargetkan pada tahun 2028, permasalahan sampah di kedua daerah tersebut sudah dapat ditangani secara lebih optimal. “Nantinya, fasilitas PSEL ini diproyeksikan mampu mengolah hingga 1.200 ton sampah per hari. Kapasitas besar tersebut diharapkan mampu mengurangi penumpukan sampah sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan di Bali,” katanya.

Selain penanganan sampah baru, tumpukan sampah lama di kawasan TPA Suwung juga harus menjadi perhatian untuk diselesaikan. Tumpukan sampah yang telah mengendap selama bertahun-tahun di kawasan tersebut ditargetkan ikut diselesaikan bersamaan dengan pengembangan sistem pengelolaan sampah modern melalui proyek PSEL. Langkah ini dinilai penting agar persoalan sampah di wilayah Denpasar dan Badung dapat ditangani secara menyeluruh, tidak hanya untuk sampah harian tetapi juga sampah lama yang masih menumpuk.

Pemerintah berharap proses penanganan sampah lama di TPA Suwung dapat berjalan optimal sehingga kawasan tersebut nantinya bisa direvitalisasi dan dimanfaatkan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Apabila rencana tersebut berhasil direalisasikan, kawasan eks TPA Suwung diharapkan berubah menjadi area hijau yang lebih ramah lingkungan dan dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik sekaligus mendukung kualitas lingkungan di Bali.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak saat meninjau kick-off pematangan lahan milik Pelindo di Pasanggaran menegaskan bahwa penanganan permasalahan sampah harus dilakukan secara bersinergi. Ia menyampaikan bahwa TNI AD siap mendukung pengelolaan sampah melalui metode pirolisis yang dinilai efektif dan ramah lingkungan. “TNI AD siap mendukung berbagai program pemerintah dalam penanganan sampah melalui kegiatan karya bakti, edukasi lingkungan, hingga dukungan terhadap program pengelolaan sampah terpadu di daerah,” katanya.

Dia menyampaikan keunggulan pengolahan sampah oleh TNI AD di antaranya tanpa investasi pemerintah, mengelola sampah lama, tidak perlu subsidi pemerintah, ramah lingkungan dan tanpa emisi terbuka. “Yang perlu didukung oleh pemerintah yakni prosedur administrasi (perizinan), jaminan penjualan solar hasil pengolahan sebagai sumber energi terbarukan,” ungkapnya.

Sementara Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Nani Hendiarti menyampaikan Perpres 109/2025 memayungi kebijakan pengolahan sampah yang menghasilkan energi yakni menjadi Listrik, PSE BBM terbarukan, PSE Bio Energi serta Produk ikutan lainnya. “Penggunaan teknologi PSEL dan PSE BBM terbarukan dapat mengurangı kedaruratan sampah di Denpasar dan Badung, baik timbulan sampah harian maupun TPA Suwung,” katanya.

Dia menyampaikan Bali telah ditetapkan sebagai lokasi pilot project pirolisis bersama lokasi lainnya (Jakarta, Surabaya, Bekasi, Bandung, Bogor, Semarang) yang dilaksanakan oleh TNI AD, dengan dukungan tim terpadu lintas kementerian/lembaga khususnya pada tahap persiapan dan pembangunan. “Groundbreaking PSEL Denpasar Raya pada tanggal 8 Juli 2026 mendatang menjadi momentum terintegrasi penanganan sampah di hulu dan hilir,” katanya. (*/bgn003)26052304

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster mendampingi Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq meninjau TPA Suwung, TPST Tahura I dan TPST Tahura II, TPST Kertalangu di Kota Denpasar serta kunjungan kerja ke pengelolaan sampah TOSS Center di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan dan Pengolahan Cacahan Sampah Organik menjadi material kompos di kawasan Embung Tukad Unda, Kabupaten Klungkung pada Jumat (17/4/2026).

Dalam tinjauannya di TPA Suwung, TPST Tahura I dan TPST Tahura II, Menteri Hanif Faisol Nurofiq bersama Gubernur Koster yang didampingi oleh Walikota Denpasar IGN Jaya Negara melihat langsung pengelolaan sampah organik dan an-organik yang dikerjakan secara sistematis oleh puluhan pekerja di TPST.

Menteri Lingkungan Hidup RI menyampaikan terimakasih kepada Gubernur Bali, Walikota Denpasar serta Bupati Badung, karena dalam kurun waktu satu bulan, Pemerintah Kota Denpasar bersama Pemerintah Kabupaten Badung telah mampu memilah sampah lebih dari 50 persen. Semangat ini dimintanya tidak boleh kendur. Ada upaya yang harus kita lakukan lagi untuk membangun kapasitas TPST. “Sampai saat ini, pengelolaan sampah di TPST terus kita pantau, karena itu TPST Tahura I kita minta ditingkatkan kapasitasnya menjadi 200 ton perhari dan TPST Tahura II menjadi 100 ton perhari,” pesan Menteri LH seraya menjelaskan tadi alat – alat sudah datang dan yakin akhir bulan Juli sampah bisa ditangani dengan baik.

Selain memberikan perhatian terhadap TPST, Menteri Lingkungan Hidup juga berharap agar Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung meningkatkan kapasitas TPS3R. “Untuk di kawasan Denpasar – Badung, kami minta kapasitas pengelolaan sampah di TPS3R ditingkatkan. Kemudian terkait tindak pidana ringan (tipiring) bagi yang melanggar aturan pemilahan sampah, Saya minta Pangdam IX Udayana, Kejati Bali, Kapolda Bali dan Kasi Intel agar mendukung sepenuhnya dari bupati/walikota untuk segera mempertajam pelaksanaan tipiring, karena tidak adil, bilamana masyarakat yang sudah pilah, tidak dilindungi dengan perlindungan hukum, pada saat ada yang tidak pilah,” tegas Menteri Hanif Faisol Nurofiq saat didampingi Gubernur Wayan Koster di TPA Suwung.

Mengakhiri kunjungannya di TPA Suwung dan TPST Tahura I – TPST Tahura II, Menteri Lingkungan Hidup menegaskan pihaknya akan mendatangi semua TPA di Bali. Menteri Hanif Faisol Nurofiq juga meminta Gubernur Wayan Koster untuk memanggil semua Bupati/Walikota se-Bali tanpa terkecuali, agar diingatkan untuk mengakhiri praktik open dumping. “Jadi, ini kita maknai sebagai upaya bersama dalam menyelesaikan sampah tidak hanya di Bali, namun kami menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang untuk memaksa kita semua mengakhiri open dumping di seluruh Tanah Air,” tegasnya.

Usai meninjau TPA Suwung, TPST Tahura I dan TPST Tahura II di Kota Denpasar, Menteri Lingkungan Hidup RI bersama Gubernur Bali langsung bergerak ke Kabupaten Klungkung melihat kondisi pengelolaan sampah TOSS Centre di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan dan Pengolahan Cacahan Sampah Organik menjadi material kompos di kawasan Embung Tukad Unda.

Setibanya di TOSS Center, kehadiran Menteri Lingkungan Hidup bersama Gubernur Bali disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Lesmana.

Menteri Hanif Faisol Nurofiq bersama Gubernur Koster melihat kondisi TOSS Center yang telah melakukan pengolahan sampah organik sampai menjadi pupuk. Kata Sekda Klungkung, hasil pupuk organik yang diolah ini, kami berikan kepada petani secara gratis.

Selain melihat adanya pupuk organik, Menteri Lingkungan Hidup kemudian menyoroti adanya tumpukan sampah plastik dan anorganik di bagian Selatan TOSS Center.

Atas kondisi itu, Menteri Hanif Faisol Nurofiq meminta Sekda Klungkung untuk menjaga kawasan TOSS Centre, supaya tidak ada open dumping, dan meminta Pemerintah Klungkung untuk terus mensosialisasikan ke masyarakat melakukan pemilahan sampah. “Ini cukup terpilah, kalau tercampur akan tambah parah lagi. Kalau bisa dijaga di hulunya, agar lebih murah anggaran dalam kelola sampahnya. Untuk tumpukan sampah ini harus ditangani, agar tidak ada potensi kerusakan lingkungan. Jadi seluruh Bali sampai bulan Agustus ini agar mengakhiri open dumping,” tutupnya sembari langsung menuju ke Embung Tukad Unda, Klungkung untuk melihat Pengolahan Cacahan Sampah Organik menjadi material kompos. (*/bgn003)26041804

Mangupura, Baliglobalnews

Komisi II DPRD Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Ruang Gosana II, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Senin (30/3/2026).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Made Wijaya didampingi Ketua Komisi II Mader Sada guna menyikapi kondisi darurat sampah, terlebih-lebih adanya rencana Pemprov Bali menutup TPA Suwung per 1 April 2026. Hadir pula sejumlah anggota dewan di antaranya Wayan Luwir Wiana, Wayan Regep, Made Suparta, Plt. Kadis LHK Made Rai Warastuti beserta jajarannya, para camat, lurah serta kades se-Badung.

Usai raker, Anggota Dewan Wayan Luwir Wiana menyatakan Komisi II mendorong DLHK dan camat dan lurah bergerak memilah sampah dan residu di masing-masing kecamatan, dan sampah organik tidak dibawa ke TPA Suwung. “Harapan ke depan, kami mendorong Pemkab Badung membeli lahan untuk tempat pengolahan sampah yang betul-betul profesional dan sampah organik terealisasi tuntas. Masalah sampah ini betul-betul kita pikirkan bersama, sehingga Badung bisa clean ke depan,” katanya. Dia lantas menyebutkan lahan yang bisa dimanfaatkan adalah  bekas tempat pembuangan sampah di wilayah Petang.

Sementara Ketua Komisi II Made Sada menyampaikan pemilahan sampah di sumbernya harus semaksimal mungkin. Kemudian sampah-sampah yang tidak bisa digunakan untuk kompos, seperti botol plastik, Pemerintah Kabupaten Badung harus membelinya.

Dia tidak ingin adanya sikap saling menyalahkan dalam penanganan masalah sampah ini. “Yang perlu dimaksimalkan sekarang adalah pemilahan sampah dari sumbernya,” katanya.

Dia menegaskan dalam pengelolaan sampah pasti menghabiskan biaya. “Badung yang dengan PAD tuju koma sekian T itu kalau digunakan dua puluh persen untuk sampah, permasalahan sampah pasti selesai,” tandasnya. (bgn003)26033011

Denpasar, Baliglobalnews

Aktivitas pembuangan sampah di TPA Suwung, Denpasar Selatan, kembali berjalan normal pada Senin (2/3/2026) pagi, setelah dilakukan koordinasi antara pihak pengelola sampah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, dan Pemerintah Kota Denpasar.

“Anggota Polsek Denpasar Selatan melakukan pemantauan dan pengamanan untuk memastikan aktivitas pembuangan sampah dapat kembali berjalan dengan tertib. Dari hasil koordinasi dan pemantauan di lapangan, operasional TPA sudah kembali normal dan tidak terdapat aksi penyampaian pendapat dari para sopir truk sampah,” kata Kapolsek Denpasar Selatan AKP Agus Adi Apriyoga.

Dia menyatakan situasi di lokasi terpantau aman dan kondusif. Selain itu, pihak kepolisian akan terus melakukan monitoring guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan lancar.

Sebelumnya TPA Suwung dikabarkan berhenti beroperasi sejak tanggal 1 Maret 2026 yang merupakan tindak lanjut dari kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka menghentikan praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) di Bali. “Berdasarkan hasil koordinasi yang berlangsung sejak pukul 08.00 Wita di Kantor UPT Pengelolaan Sampah Provinsi Bali, Jalan TPA Suwung, Sesetan, operasional TPA, dibuka kembali pukul 09.00 Wita,” katanya.

Dari hasil pemantauan di lapangan, sekitar pukul 08.30 Wita alat berat milik UPT Pengelolaan Sampah Pemkab Badung telah mulai beroperasi di area gunungan sampah. Disusul kemudian alat berat milik UPT Pengelolaan Sampah Kota Denpasar yang selesai melakukan pengisian bahan bakar dan segera bergabung dalam penanganan sampah. Pada pukul 08.56 Wita, truk-truk pengangkut sampah mulai memasuki area TPA secara bertahap.

Perwakilan UPT Pengelolaan Sampah Pemkab Badung I Gede Sucipta menyatakan pihaknya telah menyiapkan alat-alat operasional guna mendukung kelancaran aktivitas di lokasi.

Sementara Koordinator Shift Pagi UPT Pengelolaan Sampah Provinsi Bali I Ketut Widana menyampaikan bahwa sebelumnya terdapat kendala teknis berupa kerusakan alat berat (ekskavator) milik provinsi yang saat ini masih dalam tahap perbaikan. (bgn008)26030207

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan rencana penutupan TPA Suwung pada 28 Februari 2026 ditangguhkan dan diperpanjang hingga November 2026. Pasalnya, kata dia, jumlah sampah di Bali berkurang dan mendapat persetujuan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

“Saya sudah ajukan ke Menteri LH, perpanjangan penutupan TPA Suwung sampai November 2026,” kata Koster kepada wartawan di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, pada Rabu (14/1/2026).

Koster menyebutkan rencana awalnya solusi sampah residu dibawa ke TPA Landih, Bangli, sembari mengoptimalkan sarana-prasarana pengelolaan sampah di Kota Denpasar dan Badung. Namun karena TPA Landih tidak representatif dan tidak memenuhi syarat, Koster menyatakan bertemu Menteri LH dan meminta arahan untuk penundaan penutupan TPA Suwung. 

“Setelah dicek ke TPA Landih Bangli tidak memungkinkan, jadi saya sudah lapor ke Pak Menteri LH agar diberikan waktu untuk mengoptimalkan fasilitas yang akan dibangun oleh Kota Denpasar dan Kabupaten Badung,” katanya.

Dia menyampaikan Pemkot Denpasar telah menambah mesin pengolahan sampah di TPST Tahura dan TPST Kertalangu. Juga akan membangun sejumlah TPS3R di wilayah Denpasar Barat, Timur, Selatan, dan Utara. Sementara Badung juga telah membangun TPS3R di setiap desa untuk mengelola sampah dari sumber. “Sehingga volume sampah yang dibawa ke TPA Suwung akan berkurang. Kemudian selagi menanti proses ini maka saya sudah memohon pada Menteri LH agar diperpanjang sampai kesiapan untuk semua fasilitas beroperasi terutama pengolahan sampah dengan teknologi tinggi untuk jadi energi listrik,” katanya.

Hingga kini, kata dia, perlahan volume sampah mulai berkurang setiap bulannya. Seperti kondisi pada bulan April, Juni, Agustus, Oktober 2025 lalu, kondisi sampah di Bali mulai berkurang. Dari hasil pertemuan dengan Menteri LH, kata Koster, Menteri menyambut baik usulan dan permohonan Pemprov Bali, Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung. “Prinsipnya beliau (Menteri LH) oke, cuman jangan terlalu lama, beliau juga telah menurunkan tim untuk evaluasi ke lapangan,” tegasnya. (bgn008)26011404

Denpasar, Baliglobalnews

Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq bertemu dengan Gubernur Bali Wayan Koster untuk membahas antisipasi penanganan sampah, khususnya di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung pascapenutupan TPA Suwung pada 1 Maret 2026 mendatang. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Wiswa Sabha Madya, Kantor Gubernur Bali, pada Senin (29/12/2025) tersebut juga dihadiri jajaran deputi Kementerian Lingkungan Hidup RI, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta.

Usai pertemuan, Gubernur Koster menyampaikan bahwa penutupan TPA Suwung mulai 1 Maret 2026 telah diputuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan tidak dapat ditunda lagi. “Dalam pertemuan tadi, kami mendapat arahan dari Bapak Menteri agar menyiapkan langkah-langkah dalam dua bulan ke depan. Sehingga saat TPA Suwung ditutup, sudah tersedia solusi untuk mengatasi persoalan sampah, khususnya di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung,” ujarnya.

Terkait pemanfaatan TPA di Kabupaten Bangli sebagai alternatif selama proses pembangunan proyek Waste to Energy (WtE), Gubernur Bali dua periode ini menjelaskan bahwa langkah pertama yang akan dilakukan adalah optimalisasi penanganan sampah di hulu oleh Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung. Upaya tersebut antara lain melalui pemanfaatan teba modern, TPS3R, dan TPST.

“Upaya ini diharapkan mampu mengoptimalkan penanganan sampah di hulu. Sementara sisanya sedang dipersiapkan TPA di Bangli yang hanya akan digunakan sebagai tempat penampungan sementara,” katanya.

Gubernur Koster menyampaikan sesuai dengan peraturan daerah, TPA yang berlokasi di Desa Landih memang bukan berstatus sebagai TPA regional. Namun terdapat ketentuan yang memungkinkan Kabupaten Bangli bekerja sama dengan daerah lain, dalam hal ini Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Sementara Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut dirinya mendapatkan penjelasan secara rinci dari Gubernur Bali, Walikota Denpasar, dan Bupati Badung terkait langkah-langkah yang diambil dalam menyikapi dorongan pemerintah pusat untuk transformasi tata kelola sampah di Bali. “Kami rapat bersama Gubernur, Walikota Denpasar, serta Bupati Badung dan Bangli untuk menyikapi pelaksanaan transformasi TPA Suwung hingga menjadi fasilitas WtE, yang diperkirakan memerlukan waktu sekitar dua tahun,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa penanganan sampah di Bali tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah, mengingat Bali merupakan destinasi pariwisata dunia. Oleh karena itu, selama masa transisi penutupan TPA Suwung hingga terwujudnya pengolahan sampah menjadi energi, optimalisasi penanganan sampah di hulu harus terus didorong. “Kami telah melihat banyak praktik terbaik. Ini yang harus kita pacu. Sementara residu yang tidak dapat tertangani akan kita carikan alternatif,” ungkapnya.

Menteri Hanif juga menegaskan bahwa penutupan TPA Suwung bukan merupakan indikator kelalaian pemerintah dalam menangani persoalan sampah. “Penanganan sampah harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Salah satu alternatifnya adalah revitalisasi TPA di Kabupaten Bangli. Kita hanya memiliki waktu sekitar dua bulan untuk melakukan peningkatan fasilitas TPA tersebut agar dapat digunakan sementara, sambil menunggu rampungnya proyek WtE,” katanya.

Dia menyadari bahwa pemanfaatan TPA di Bangli akan menimbulkan sejumlah konsekuensi. Oleh karena itu, untuk meminimalkan pengiriman sampah ke Bangli, optimalisasi penanganan sampah di hulu menjadi prioritas utama. Menurutnya, apabila sampah dapat dikelola dengan membangun kultur baru, Bali akan memiliki pondasi yang sangat kuat sebagai daerah tujuan wisata.

Walikota Denpasar dan Bupati Badung dalam pertemuan tersebut memaparkan sejumlah upaya optimalisasi pengelolaan sampah di hulu. Kota Denpasar terus berupaya menambah fasilitas teba vertikal, tabung komposter, serta bank sampah. Pada zona tengah, Pemerintah Kota Denpasar mendorong pembangunan TPS3R di tingkat desa, sedangkan pengelolaan sampah di hilir ditangani melalui TPST. Dari berbagai upaya tersebut, Walikota Jaya Negara menyebutkan bahwa masih terdapat sekitar 57 persen sampah di Kota Denpasar yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Sementara Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyatakan mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat Badung dalam penanganan sampah di hulu.

Terkait rencana pemanfaatan TPA di Bangli sebagai lokasi pembuangan sementara selama masa transisi, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyampaikan bahwa pihaknya masih perlu mencermati lebih lanjut karena baru menerima paparan dari Menteri Lingkungan Hidup.

Meski demikian, dia menyambut baik langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dalam mengoptimalkan penanganan sampah menjelang penutupan TPA Suwung. “Bali sebagai daerah berbasis pariwisata memerlukan solusi alternatif jangka pendek. Syukur-syukur tidak banyak sampah yang harus dibawa ke Bangli,” ujarnya.

Terkait rencana tersebut, Bupati Sedana Arta juga akan melakukan sosialisasi kepada berbagai komponen masyarakat guna mengantisipasi potensi persoalan di kemudian hari. (*/bgn003)25122911

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya menyoroti polemik penutupan TPA Suwung yang ditetapkan pada 23 Desember 2025 mendatang dan akan mengusulkan pembukaan kembali untuk sistem open dumping apabila setelah penutupan muncul kemandekan serius dalam pengelolaan sampah.

“Walikota dan bupati sudah memberikan solusi, Pemprov juga sudah memberikan solusi. Seandainya terjadi kemandekan kami tentu mencoba untuk mengusulkan solusi terbaik membuka kembali ke depan, kami akan mengusulkan,” kata Dewa Mahayadnya kepada sejumlah wartawan usai rapat paripurna di Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, pada Senin (15/12/2025).

Dia menyampaikan saat ini Pemerintah Provinsi Bali bersama wali kota dan bupati se-Bali tengah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait rencana penutupan TPA Suwung. Koordinasi tersebut bertujuan mencari solusi terbaik dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang saling berkaitan. “Hari ini ada koordinasi antara bupati se-Bali dengan Pak Walikota dengan Pak Gubernur dengan Kementerian LH, untuk mendapatkan solusi terbaik untuk mempertimbangkan berbagai aspek regulasi kebijakan, kondisi lapangan kapasitas TPST/TPS3R, teba modern, dinamika pariwisata pada liburan akhir tahun, musim hujan dan lain-lain. Nah itu yang menjadi pertimbangan rapat koordinasi itu. Mudah-mudahan menghasilkan hasil yang baik,” kata pria yang akrab disapa Dewa Jack itu.

Terkait progres proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy yang sebelumnya dicanangkan Pemprov Bali untuk groundbreaking (peletakan batu pertama) pada tahun 2026 dan di tahun 2027 diharapkan sudah tuntas, Dewa Jack, menerangkan bahwa saat ini masih dalam proses tender. “Kalau perencanaan ke depan memang kita akan menyiapkan di Pelindo (PT Pelabuhan Indonesia dengan lahan seluas 6 hektare). Sekarang sedang proses tender dan segala macam,” katanya.

Kebijakan penutupan TPA Suwung juga disampaikan Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali, yang dibacakan Grace Anastasia Surya Widjaya, di sela-sela penyampaian pandangan umum fraksi, yang mencermati Surat Pemberitahuan Gubernur Bali Nomor T.00.600.4.15/60957/Setda tertanggal 5 Desember 2025 yang menetapkan batas waktu penutupan TPA Suwung pada 23 Desember 2025, di tengah masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pengelolaan sampah.

Menurut Fraksi Gerindra-PSI, kebijakan penutupan TPA Suwung harus dibarengi dengan solusi komprehensif yang menyentuh akar persoalan, terutama tata kelola sampah yang belum sepenuhnya siap di lapangan. Fraksi ini mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru menimbulkan persoalan baru yang berdampak luas. “Jangan sampai sampah-sampah meluber di jalan-jalan, karena ini mencoreng citra pariwisata Bali di mata dunia,” jelasnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Bali yang dibacakan I Nyoman Wirya, juga menyoroti rencana penutupan TPA Suwung dan mempertanyakan soal persiapan pembangunan fasilitas Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy (WTE) di Bali dan backup plan atau rencana alternatif yang akan disiapkan pemerintah daerah terhadap isu ini.

“Mengingat Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Suwung akan segera ditutup dan adanya perencanaan pembangunan fasilitas Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste-to-Energy (WTE) di Bali, apa strategi Gubernur sebagai backup plan atau rencana alternatif yang disiapkan untuk mengantisipasi apabila PSEL/WTE ini operasionalnya tidak sesuai dengan yang diharapkan,” kata Wirya.

Pihaknya memandang, penutupan TPA Suwung bukan hanya persoalan teknis pengelolaan sampah, tetapi juga menyangkut kesiapan sistem, dampak sosial, hingga citra pariwisata Bali. (bgn008)25151216

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) Provinsi Bali, I Made Rentin, memimpin pembahasan teknis penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung bersama pemerintah kabupaten/kota terkait dan pemangku kepentingan lainnya di Kantor Dinas KLH Provinsi Bali, Denpasar, pada Senin (8/12/2025).

Rentin menyampaikan kebijakan ini merupakan tindak lanjut atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 921 Tahun 2025 tentang penerapan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah untuk menghentikan sistem pembuangan terbuka di TPA Suwung. Keputusan tersebut diterbitkan pada 23 Mei 2025 dan memberi batas waktu 180 hari untuk menghentikan praktik open dumping. “TPA Suwung hanya boleh menerima sampah residu. Sampah organik dan anorganik wajib diselesaikan di sumbernya, mulai dari rumah tangga hingga desa dan kelurahan,” ujarnya.

Sebagai langkah transisi, pemerintah mendorong optimalisasi pengelolaan sampah berbasis sumber melalui penguatan peran TPS3R, TPST, dan program Teba Modern. Pemanfaatan mesin pencacah, dekomposer, serta teknologi pengomposan dipercepat, termasuk optimalisasi operasional Pusat Daur Ulang (PDU) dan penyediaan mesin incinerator yang telah mengantongi izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Denpasar dan Badung, dua daerah yang selama ini masih membuang sampah ke TPA Suwung, telah mulai mengurangi volume pengangkutan ke TPA. Kabupaten Badung dinilai cukup progresif karena melibatkan desa-desa secara masif dalam penguatan TPS3R dan TPST.

Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa kunci utama penyelesaian persoalan sampah terletak pada pemilahan sejak dari sumber. Pasca-23 Desember 2025, TPA Suwung hanya akan berfungsi sebagai lokasi pemrosesan akhir sampah residu.

Pembahasan teknis itu dihadiri Koordinator Tim Percepatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Luh Riniti, jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, unsur TNI-Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya. (*/bgn003)25120811

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali mendukung kesepakatan Gubernur Bali, Walikota Denpasar, dan Bupati Badung mengenai penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung paling lambat pada 23 Desember 2025, sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 921 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif Penghentian Sistem Pembuangan Terbuka (open dumping).

“Langkah ini juga mencerminkan keselarasan dengan prinsip Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam menjaga kesucian dan kelestarian alam Bali,” ucap Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya wartawan di Denpasar pada Minggu (7/12/2025).

Menurut Dewa Mahayadnya, dalam kurun waktu yang Panjang keberlanjutan praktik pembuangan terbuka di TPA Suwung telah menimbulkan berbagai konsekuensi lingkungan serta menurunkan kualitas kenyamanan masyarakat di sekitarnya. Pola ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. “Pemerintah Pusat telah melakukan penyelidikan atas pelanggaran tersebut yang pada dasarnya berpotensi dikenakan sanksi pidana kepada instansi terkait,” jelasnya.

Untuk itu, kata dia, DPRD Provinsi Bali menegaskan bahwa keputusan bersama Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, dan Pemerintah Kabupaten Badung untuk menutup TPA Suwung merupakan langkah penting memperbaiki kualitas lingkungan serta memastikan penyelenggaraan pengelolaan sampah berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip keberlanjutan. “Penumpukan sampah tanpa pengelolaan yang benar merupakan praktik yang sudah tidak relevan untuk dipertahankan dan perlu diarahkan menuju tata kelola persampahan yang lebih baik. Kita wajib berubah dan berbenah demi masa depan Bali,” katanya.

DPRD Provinsi Bali, lanjutnya, mengajak seluruh masyarakat khususnya di Denpasar dan Badung untuk mendukung upaya perubahan ini melalui pengelolaan sampah berbasis sumber, dimulai dari rumah tangga, hingga desa/kelurahan dan desa adat, guna mempercepat peralihan menuju
sistem pengelolaan sampah yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan. “Pemilahan sampah organik dan nonorganik wajib dilakukan agar sistem pengolahan sampah di TPS3R, TPST, dan tebe modern dapat berfungsi optimal, termasuk pemanfaatan mesin pencacah dan dekomposer pada proses pengomposan. Pengelolaan sampah yang mandiri dan terdesentralisasi merupakan wujud nyata menjaga keseimbangan alam, manusia, dan budaya Bali,” ungkapnya.

DPRD Provinsi Bali menegaskan komitmennya mengawal kebijakan ini melalui fungsi pengawasan agar penanganan sampah berjalan tepat waktu dan tepat arah. Implementasi sistem pengelolaan sampah yang bertanggung jawab merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif dalam menjaga kesucian dan keharmonisan lingkungan hidup Bali sesuai falsafah Tri Hita Karana. “Kami di DPRD Provinsi Bali akan terus berdiri bersama masyarakat dan pemerintah daerah demi memastikan transisi pengelolaan sampah menuju Bali yang bersih, sehat, dan berkelanjutan, sebagai warisan terbaik bagi generasi mendatang,” tegasnya. (bgn008)25120709

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung diminta stop membuang sampah ke Suwung. Kedua kepala daerah agar segera mengoptimalkan tebe modern, TPS3R, TPST, mesin pencacah dan Dekomposer dan pengelolaan sampah berbasis sumber.

Penegasan Gubernur Bali Wayan Koster melalui surat pemberitahuan nomor T.00.600.4.15/60957/Setda, perihal pemberitahuan batas waktu penutupan TPA Suwung tanggal 23 desember 2025. Surat tersebut ditujukan kepada Walikota Denpasar IGN Jaya Negara dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, tertanggal 5 Desember 2025. “TPA Suwung harus ditutup paling lambat tanggal 23 Desember 2025. Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kabupaten Badung dilarang membawa sampah ke TPA Suwung,” katanya.

Walikota Denpasar dan Bupati Badung diminta Gubernur Koster agar segera menyiapkan pengelolaan sampah di luar TPA Suwung. Mengoptimalkan tebe modern, TPS3R, TPST, mesin pencacah dan dekomposer. Semua ini guna mempercepat proses pengomposan di rumah tangga, atau memakai model lain. “Agar dapat menggunakan model pengelolaan sampah ini, maka harus dilakukan pemilahan sampah organik dan bukan organik di tingkat rumah tangga,” katanya.

Koster juga meminta agar segera mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber di rumah tangga sampai tingkat desa/kelurahan/desa adat, serta menyiapkan pola terbaik dan berkolaborasi dengan para pihak untuk memastikan pengelolaan sampah. “Segera melakukan sosialisasi kepada warga agar menyiapkan pengelolaan sampah secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok dengan pemilahan sampah organik dan bukan organik di tingkat rumah tangga,” katanya.

Koster meminta agar segera melakukan koordinasi teknis menyusun SOP yang melibatkan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kota Denpasar, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pemerintah Kabupaten Badung.

Keberadaan TPA Suwung dengan sistem pembuangan terbuka (open dumping) dinilai menimbulkan dampak lingkungan serius dan mengganggu kenyamanan warga sekitar. Atas temuan itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) melakukan penyelidikan terhadap DKLH Provinsi Bali, DLHK Kota Denpasar, dan DLHK Kabupaten Badung. TPA Suwung dinilai melanggar UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2011, yang keduanya memiliki ancaman sanksi pidana.

Menanggapi potensi proses hukum tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengajukan permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup agar sanksi pidana tidak diberlakukan. Koster berjuang keras menyelamatkan Bali. Koster meminta agar pemerintah pusat hanya menerapkan sanksi administrasi, dengan komitmen TPA Suwung ditutup Desember 2025. Komitmen ini merupakan kesepakatan bersama antara Gubernur Bali, Walikota Denpasar, dan Bupati Badung.

KLH kemudian menerbitkan Keputusan Menteri LHK Nomor 921 Tahun 2025, yang memerintahkan penghentian sistem open dumping di TPA Suwung. Dalam keputusan tersebut, UPTD Pengelolaan Sampah Pemprov Bali diberi waktu maksimal 180 hari, yaitu hingga 23 Desember 2025, untuk menghentikan operasional open dumping sejak keputusan diterima 23 Mei 2025 lalu. (*/bgn003)25120706