Mangupura, Baliglobalnews

Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) dengan TAPD Kabupaten Badung di Ruang Rapat Gosana Madya, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Rabu (12/4).

Rapat dipimpin Wakil Ketua I, Wayan Suyasa didampingi Wakil Ketua II, Made Sunarta, dihadiri para anggota Banggar membahas rekomendasi terhadap penyampaian LKPJ Bupati tahun anggaran 2021. TPAD dipimpin Ketuanya yang juga Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa, bersama jajarannya.

Usai memimpin raker, Suyasa menyatakan rekomendasi dewan mengenai APBD 2021 sudah jelas aturan yang dipakai. Rekomendasi akan dibahas bersama putusannya setelah melakukan rapat kerja di masing-masing komisi dengan OPD terkait.

Tentang hak-hak dewan, Suyasa menyatakan harus ada harmonisasi, karena bagaimanapun lembaga dewan itu merupakan lembaga yang diakui secara trias politika, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. “Kita (dewan-red) adalah representatif masyarakat dari dapil (daerah pemilihan) masing-masing. Nah, bagaimana kita bicara legalitas dan wibawa lembaga itu kalau tidak memberikan suatu perhatian kepada masyarakat luas melalui dapilnya. Nah inilah perlu ada good will dari kita semua, baik dari eksekutif maupun legislatif dalam penetapan anggaran,” katanya.

Ketua DPD Partai Golkar Badung itu mengakui secara aturan, ex officio, anggaran dan pelaksanaannya ada pada kepala daerah, dalam hal ini Bupati Badung. Tetapi, dia menegaskan dalam fungsi budgeting ada di dewan. “Nah, di sinilah kami harapkan bagaimana keselarasan ini, baik bupati dan dewan bersama-sama bertujuan untuk mensejahterakan ataupun memfasilitasi hak-hak masyarakat yang ada di Badung. Kalau Bupati secara menyeluruh di enam kecamatan yang ada, sedangkan dewan melalui dapilnya masing-masing. Di sinilah perlu fungsi budgeting kami itu. Kami ingin diberikan hak untuk memfasilitasi masyarakat yang ada yang diharapkan melalui dapil masing-masing, sehingga wibawa kami sebagai anggota legislatif itu ada. Karena bagaimanapun, terlepas dari pandemi atau apapun itu, APBD Badung itu selalu ada dan bahkan besar. Kita berani menetapkan sampai tiga triliun pada APBD 2022, dibandingkan dengan kabupaten lain kan cukup tinggi. Nah, sejauh mana kita di dewan bisa membantu memfasilitasi hak-hak dewan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Walaupun tidak maksimal, tetapi minimal kita berani memberikan kontribusi di saat diberikan masukan oleh masyarakat sejauh mana tanggung jawab kita selaku anggota DPRD, memberikan fasilitator kepada masyarakat,” katanya.

Dia meyakinkan dewan akan selalu mendukung pemerintah karena dewan ada di dalamnya. “Kita adalah pemerintahan sesuai undang-undangnya, berarti antara eksekutif dan legislatif. Pada prinsipnya mari kita tunjukkan jati diri betul-betul good will kita, komitmen kita bersama dalam membangun Badung ke depan,” tandasnya. (bgn003)22041212

Badung, Baliglobalnews

Badan Anggaran (Bangar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar rapat kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Badung menggelar rapat kerja di Ruang Gosana Madya, Kamis (3/12).

Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, tersebut membahas hasil evaluasi RAPBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2021 TAPD oleh Gubernur Bali.

Pjs Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, mengatakan hasil evaluasi ranperda DPRD dibahas lagi oleh Bangar untuk mendapat perhatian lebih lanjut oleh DPRD. ”Pada prinsipnya, kita patut apresiasi kinerja DPRD Badung yang dengan cepat dan tepat membahas ranperda. Kabupaten Badung yang pertama evaluasinya turun. Yang unik, yang bikin kita yang bahas kita, dan satu hari selesai, Format dan pola perencanaan sudah sesuai, maka tidak begitu banyak yang dievaluasi provinsi, karena memang pada saat menyusun (RAPBD, net), asumsi-asumsi yang kita gunakan khususnya pada data kita menentukan pendapatan sudah kita lakukan dari berbagai kajian, baik itu kajian internal maupun eksternal,” kata Lihadnyana yang juga TAPD Provinsi Bali.

Dia menyebutkan pada saat menyusun APBD, yang menjadi perhatian pertama adalah pendapatan Kabupaten Badung. ”Setelah itu baru kita ngomongin belanja, sehingga menjadi balance,” katanya.

Kepala BKD Provinsi Bali itu merinci pendapatan Rp 3,8 triliun yang dipasang pada APBD tahun 2021 itu sumbernya dari dana transfer sudah hampir Rp 1 triliun. ”Setelah itu kemampuan kita pada pandemi ini Rp 2,2 triliun. Sehingga, 2,2 triliun ditambah 1 triliun kan menjadi 3,2 triliun. Jadi, ada defisit 600 miliar,” katanya seraya menambahkan defisit tersebut akan ditutup dari piutang pajak Rp 658 miliar.

Lihadnyana optimis APBD akan tercapai, karena meyakini pada tahun 2021 kecenderungan hunian hotel akan meningkat. Untuk hunian bulan Desember saja, kata dia, sudah mulai penuh. 

”Kita harapkan dari asumsi dan fenomena semacam itu, di 2021 astungkara pendapatan asli dari pajak hotel dan restoran melebihi dari apa yang kita pasang ini,” katanya. 

Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata, sangat mengapresiasi kinerja Pjs. Bupati Badung, Ketut Lihadnyana. Pasalnya, penyusunan RAPBD hingga turunnya hasil evaluasi dari Gubernur sangat cepat, tepat dan tentu mengikuti koridor dan aturan yang berlaku.

”Karena semua sudah mengacu pada ketentuan yang ada, baik itu Permendagri 90 maupun PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, semua sudah sesuai dengan norma-norma dan skala prioritas daripada pembangunan Badung ke depan sesuai dengan RPJMD dan sudah dijabarkan dalam KUA PPAS,” katanya. (bgn003)20120324