Singaraja, Baliglobalnews

Posyandu kini memiliki peran yang lebih luas setelah terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang menetapkannya sebagai lembaga kemasyarakatan desa setara TP PKK. Transformasi ini menempatkan Posyandu sebagai wadah pelayanan dasar masyarakat yang mencakup enam bidang, tidak hanya kesehatan. Hal itu disampaikan Ketua Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu) Provinsi Bali Ny. Koster dalam Aksi Sosial “Membina & Berbagi” yang digelar di Balai Serbaguna Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng, pada Senin (24/11/2025).

Ny. Koster menjelaskan bahwa sebelumnya Posyandu berfungsi sebagai upaya kesehatan berbasis masyarakat guna mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Namun setelah transformasi sesuai Permendagri yang baru, Posyandu kini menjadi bagian dari lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan sebagai mitra pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

Dia menegaskan pentingnya kualitas kinerja kader untuk memastikan program dan layanan berjalan optimal. “Meski baru berumur setahun, tapi kita sebagai kader Posyandu harus bekerja dengan baik. Kalau kader Posyandu bekerja dengan baik, maka tugas kepala desa menjadi ringan,” ujarnya.

Dia juga meminta kader untuk aktif menyerap aspirasi, mencatat kebutuhan masyarakat, dan menyampaikannya kepada pemerintah. Dia juga menyoroti pengembangan Posyandu 6 SPM, yang memperluas layanan dari hanya kesehatan menjadi enam bidang standar pelayanan minimal, yaitu kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum.

Ketua TP Posyandu Kabupaten Buleleng Ny. Sutjidra mengatakan Buleleng memiliki kondisi geografis nyegara gunung dengan wilayah hampir seperempat Pulau Bali sehingga keberadaan Posyandu sangat strategis dalam menjangkau pelayanan dasar masyarakat. Dia menyampaikan bahwa pada tahun 2025, kelembagaan Posyandu di Buleleng telah ditetapkan kembali sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 melalui keputusan mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan. “Adapun jumlah posyandu di Kabupaten Buleleng sebanyak 713 kepengurusan posyandu yang tersebar di 129 desa dan 19 kelurahan, dengan jumlah kader posyandu sebanyak 6.333 orang,” ungkapnya.

Dia menambahkan bahwa Aksi Sosial “Membina & Berbagi” merupakan bentuk apresiasi dan kepedulian kepada kader Posyandu di Desa Sembiran. “Tentunya kami berharap kegiatan membina dan berbagi ini dapat mempererat silaturahmi, meningkatkan semangat kebersamaan, dan mendorong kualitas layanan 6 bidang SPM Posyandu agar semakin baik ke depannya,” ujarnya.

Pengarah TP Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, menerangkan bahwa reformasi Posyandu mencakup penguatan tiga aspek utama: kedudukan, fungsi dan layanan, serta kelembagaan. Permendagri menegaskan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD), memperluas layanan menjadi enam bidang SPM, serta mengatur pembentukan kelembagaan dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan.

Kegiatan ini turut dihadiri Kadis PMD Dukcapil Provinsi Bali I Made Dwi Dewata, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali Made Rentin, Kadis Sosial P3A Provinsi Bali AA Sagung Mas Dwipayani, Anggota Tim Kerja PSBS Provinsi Bali, Sekretaris TP PKK Kabupaten Buleleng Ny. Supriatna serta Anggota Tim Ahli Percepatan PSBS Padas Provinsi Bali. (*/bgn003)25112504

Jembrana, Baliglobalnews

Ketua TP Posyandu Provinsi Bali Ny. Koster menegaskan pentingnya penataan kelembagaan Posyandu sebagai langkah awal dan pondasi utama dalam mewujudkan transformasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh Bali. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Aksi Sosial TP Posyandu Provinsi Bali “Membina & Berbagi” Tahun 2025 yang kelima di Wantilan Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, pada Senin (10/11/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Pembina Posyandu Kabupaten Jembrana, Ny. Kembang Hartawan, Kadis PMD Provinsi Bali I Made Dwi Dewata, Camat Mendoyo, Perbekel Yehembang serta para kader Posyandu Desa Yehembang.

Ny. Koster mengatakanb berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu kini telah bertransformasi menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang sejajar dengan TP PKK. Perubahan ini menandai perluasan peran Posyandu yang tidak hanya berfokus pada kesehatan, tetapi juga mencakup enam bidang pelayanan dasar yang menjadi hak masyarakat. “Posyandu sekarang tidak lagi hanya urusan kesehatan, tetapi sudah menjadi lembaga kemasyarakatan desa. Kader Posyandu memiliki kewajiban membangun desa dan berhak atas insentif sesuai kemampuan desa,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa Posyandu 6 SPM mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta bidang sosial. Setiap banjar diharapkan memiliki pengurus Posyandu sesuai lingkup bidangnya agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.

Menurut Ny. Koster keberhasilan pelaksanaan peran baru posyandu sangat bergantung pada kerapian struktur organisasi dan sinergi antarjenjang, mulai dari banjar hingga provinsi. “Kita tata dahulu kelembagaannya. Kalau Posyandu di Bali bergerak cepat, solid, dan satu semangat, maka Bali juga akan cepat mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama,” tegasnya.

Pendamping orang nomor satu di Bali ini juga mendorong para kader agar rutin melakukan sosialisasi, berbagi informasi, dan menjaga semangat gotong royong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara Kadis PMD I Made Dwi Dewata menjelaskan bahwa transformasi kelembagaan Posyandu menjadi 6 SPM merupakan implementasi langsung amanat Permendagri 13/2024. Kader Posyandu di setiap banjar diharapkan mampu menerima pengaduan masyarakat, melakukan verifikasi, serta menyampaikan laporan secara berjenjang ke tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. “Kader Posyandu adalah ujung tombak pelayanan dasar masyarakat desa. Melalui penataan kelembagaan yang baik, seluruh proses ini akan berjalan lebih efektif dan terukur,” katanya.

Sementara Ketua TP Posyandu Kabupaten Jembrana, Ny. Kembang Hartawan menyampaikan bahwa saat ini terdapat 2.425 kader Posyandu aktif di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana. TP Posyandu Jembrana terus menjalin kerja sama dengan perangkat daerah terkait serta melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis guna memperkuat penerapan Posyandu 6 SPM.

Dia menyampaikan saat ini di Kabupaten Jembrana telah terdapat dua posyandu percontohan yang menerapkan konsep 6 SPM, dan ke depan akan dikembangkan sehingga setiap kecamatan memiliki Posyandu yang menerapkan 6 SPM secara optimal. “Kami berharap melalui pembinaan dan arahan yang diberikan, para kader semakin bersemangat dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan demikian, kualitas layanan Posyandu di Jembrana akan terus meningkat,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, TP Posyandu Provinsi Bali menyerahkan bantuan sosial kepada 50 kader Posyandu Desa Penebel, berupa 30 kilogram beras, dua kerat telur, dan dua kotak susu sebagai bentuk dukungan dan apresiasi atas dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Aksi sosial ini merupakan bagian dari program rutin TP Posyandu Provinsi Bali yang telah dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota, dengan tujuan memperkuat semangat kebersamaan dan meneguhkan peran kader dalam membangun kesejahteraan masyarakat desa. (*/bgn003)25111010