Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster menggelar dialog dan konferensi pers bersama pemuka agama se-Bali yang dihadiri oleh Pangdam IX/Udayana, Kajati Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Danlanal, Danlanud, Danrem, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, serta majelis umat beragama dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, termasuk perwakilan majelis desa adat Kabupaten/Kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, pada Minggu (31/8/2025).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi pascaaksi demonstrasi di Bali dan sejumlah daerah lain di Indonesia. Gubernur Koster menegaskan bahwa Presiden RI, Kapolri, dan Mendagri telah merespons situasi ini dengan bijak, serta mengarahkan kepala daerah untuk menjaga keamanan wilayah masing-masing melalui koordinasi dengan Forkopimda dan komunikasi erat bersama tokoh umat beragama.

“Kemarin malam saat aksi berlangsung di beberapa titik, kami langsung berkoordinasi dengan Forkopimda. Kami juga menerima perwakilan peserta demo, termasuk driver ojol dan BEM, yang telah berkomitmen tidak melanjutkan aksi. Karena itu, aksi anarkis yang terjadi diduga dilakukan oleh pihak luar yang datang ke Bali,” katanya.

Dia menegaskan bahwa aparat TNI dan Polri telah memperketat pengamanan di bandara dan pelabuhan agar tidak mengganggu aktivitas pariwisata. Gubernur Koster meminta seluruh pemuka agama untuk mengeluarkan himbauan kepada umat agar bersama-sama menjaga keamanan dan kondusifitas Bali. “Bali adalah destinasi wisata dunia. Kondisi tidak kondusif akan berdampak langsung pada citra dan perekonomian daerah. Karena itu, saya mengajak seluruh umat beragama, majelis desa adat, dan pecalang untuk mengambil peran aktif menjaga kedamaian Bali,” tegasnya.

Gubernur Koster juga mengumumkan bahwa pada Senin, 1 September 2025, akan dilaksanakan apel pecalang di Lapangan Bajra Sandhi Renon sebagai bentuk kesiapan menjaga keamanan daerah. Hal ini dilakukan untuk memperkuat komitmen Pecalang yang ada di Bali untuk turut mengamankan Bali, sehingga tidak terjadi anarkisme di Bali. “Dengan dukungan penuh umat beragama dan pecalang, kami berharap situasi di Bali segera kondusif, meski di daerah lain masih terjadi demonstrasi. Keamanan dan ketenangan Bali adalah tanggung jawab kita bersama,” tandas Gubernur.

Selepas pertemuan tersebut, Gubernur Bali bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Bali dan Forum Komunikasi Perangkat Daerah menggelar konferensi Pers untuk penyampaian himbauan resmi kepada masyarakat Bali. 

Dalam pernyataannya, FKUB yang dibacakan oleh Ketua Wakil Ketua MUI Provinsi Bali, KH. Syamsul Hadi menegaskan: 1. Menolak segala bentuk demo anarkis di Tanah Gumi Bali yang dilakukan oleh massa dari luar daerah; 2. Mengajak masyarakat Bali tetap tenang, waspada, dan menjaga keamanan, ketentraman, serta kondusivitas, dengan peran aktif tokoh agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dan pecalang di wilayah masing-masing; 3. Menghormati penyampaian aspirasi sebagai hak konstitusional, namun menekankan agar dilakukan dengan santun, berbudaya, dan tidak anarkis; 4. Menegaskan pentingnya menjaga citra Bali sebagai tanah kelahiran bersama sekaligus destinasi wisata dunia yang baru pulih pasca pandemi; 5. Mendukung penuh TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan menindak tegas pelaku anarkis yang merusak citra Bali. (*/bgn003)25083106

Tabanan, Baliglobalnews

Suasana penuh kehangatan menyelimuti acara lepas sambut Komandan Kodim (Dandim) 1619 Tabanan yang digelar di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Tabanan, pada Minggu (6/7/2025).

Acara berlangsung khidmat meski diwarnai hujan, menandai berakhirnya masa tugas Letkol Inf. Riza Taufiq Hasan di Bumi Lumbung Beras Bali. Tongkat komando kini resmi diserahkan kepada pejabat baru, Letkol Inf. Trijuang Danarjati yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri 742/SWY Korem 162/Wira Bakti, Kota Mataram.

Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Letkol Inf Riza Taufiq Hasan atas dedikasi dan pengabdian yang luar biasa selama hampir tiga tahun bertugas di Tabanan. Bupati juga mengucapkan selamat datang kepada Letkol Inf Trijuang Danarjati dan berharap sinergi yang telah terjalin antara Pemkab Tabanan dan Kodim 1619 dapat terus diperkuat.

Letkol Inf Riza Taufiq Hasan menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan oleh seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah selama dia bertugas. “Saya bangga dan bersyukur pernah menjadi bagian dari keluarga besar Kodim 1619/Tabanan. Kebersamaan dengan masyarakat dan Forkopimda sangat berkesan dan akan menjadi kenangan indah. Terima kasih atas kerja sama, dukungan, dan persahabatan yang telah terjalin erat,” kata pria asal Karanganyar, Solo, itu yang kini dipercaya menjalankan tugas baru di Mabes TNI AD di Jakarta.

Sementara Letkol Inf Trijuang Danarjati menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Pemerintah Kabupaten Tabanan. Dia menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pengabdian dan menjaga sinergitas antarinstansi guna mendukung pembangunan daerah. “Saya mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari Bapak Bupati. Kami mohon dukungan dan sinergi seluruh elemen di Tabanan, agar bersama-sama kita dapat mensukseskan program TNI serta mendukung Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani,” katanya.

Acara pisah sambut ini ditutup secara simbolis dengan menyerahkan cenderamata oleh Bupati Tabanan kepada Letkol Inf Riza Taufiq Hasan, didampingi Forkopimda sebagai bentuk penghormatan dan kenangan atas pengabdiannya yang berkesan selama bertugas di Kodim 1619 Tabanan. (bgn020)25070603

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster melepas kegiatan jalan sehat “Polri Bersama TNI dan Masyarakat” dalam rangka peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar di Lapangan Puputan Margarana, Renon, Denpasar Sabtu (28/6/205). Kegiatan yang diikuti lebih dari 10 ribu peserta ini berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan.

Didampingi Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, Kajati Ketut Sumedana serta jajaran Forkopimda lainnya, Gubernur Koster berada di garis depan untuk melepas rombongan jalan sehat yang menempuh rute dari depan Kantor Gubernur Bali dan kembali finish di titik yang sama.

Kehadiran Gubernur Koster menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat. Usai melepas peserta dan turut berjalan bersama, Gubernur Koster dengan sabar melayani permintaan foto dari warga yang hadir. Dari anak-anak hingga orang dewasa, masyarakat tampak antusias mengabadikan momen bersama orang nomor satu di Bali itu. Gubernur pun tampak akrab berinteraksi, menyapa warga, dan beberapa kali melontarkan senyum serta sapaan hangat di sela-sela kegiatan.

“Saya sangat mengapresiasi semangat kebersamaan dalam kegiatan ini. Momentum ini menunjukkan soliditas TNI, Polri, dan masyarakat Bali dalam menjaga persatuan,” ujarnya.

Acara jalan sehat ini tidak hanya diramaikan oleh ribuan peserta dari unsur Polri, TNI, dan masyarakat umum, tetapi juga dimeriahkan oleh penampilan band lokal seperti Bagus Wirata. Polda Bali turut menyediakan berbagai layanan publik di lokasi acara, termasuk pelayanan SKCK, SIM, Samsat, layanan kesehatan gratis, serta stand UMKM binaan Yayasan Bhayangkari Bali.

Turut hadir mendampingi Gubernur, antara lain Kepala Badan Kesbangpol I Gede Suralaga, Kasatpol PP I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, dan Kepala Biro Humas dan Protokol IB Surya Manuaba. Dari unsur TNI dan Polri, tampak hadir Waka Polda Bali Brigjen Pol I Komang Sandi Arsana, para pejabat utama Polda Bali dan Kodam IX/Udayana serta jajaran Kapolres dan Danrem. (*/bgn003)25062802

Jakarta, Baliglobalnews

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto mengatakan bahwa mekanisme dan kriteria penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga (K/L) dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) akan diatur dengan ketat. Dia mengatakan penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI harus sesuai dengan kebutuhan nasional dan tidak mengganggu prinsip netralitas TNI.

“Penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI akan diatur dengan ketat agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan,” kata Hariyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Minggu (16/3/2025).

Hariyanto menyebutkan rumusan perubahan dalam RUU TNI menyangkut perpanjangan batas usia pensiun prajurit juga didasarkan atas meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia. Dia mengatakan aturan mengenai batas usia pensiun dilihat dari harapan hidup orang Indonesia yang semakin panjang dan produktif sehingga masih dapat berkontribusi bagi negara, sekaligus menjaga keseimbangan regenerasi dalam tubuh TNI. “Kami melihat bahwa penyesuaian batas usia pensiun dapat menjadi solusi agar prajurit yang masih memiliki kemampuan optimal tetap bisa mengabdi, tanpa menghambat regenerasi kepemimpinan di TNI,” ujarnya.

Dia menuturkan bahwa RUU TNI bertujuan menyempurnakan tugas pokok TNI agar lebih efektif tanpa tumpang tindih dengan institusi lain maupun dalam menghadapi ancaman militer dan nonmiliter. Untuk itu, dia menyebut RUU TNI menjadi langkah strategis untuk memperkuat pertahanan negara dan meningkatkan profesionalisme prajurit. “Revisi UU TNI adalah kebutuhan strategis agar tugas dan peran TNI lebih terstruktur serta adaptif terhadap tantangan zaman,” ucapnya.

Dia pun menegaskan bahwa revisi UU TNI menjunjung tinggi supremasi sipil, sebagaimana pernyataan yang disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat rapat bersama Komisi I DPR, Jakarta, pada Kamis (13/3/2025). Di mana, TNI berkomitmen menjaga keseimbangan peran militer dan otoritas sipil dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil, serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya

Dia mengajak pula masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita yang sarat kebencian dan fitnah terkait pembahasan RUU TNI. “TNI mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan tidak mudah diadu domba. Stabilitas nasional harus tetap kita jaga bersama,” katanya. (ant/bgn003)25031614

Jakarta, Baliglobalnews

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengatakan usulan penambahan jumlah kementerian/lembaga (K/L) bidang politik, hukum, keamanan yang boleh dijabat personel aktif TNI, dari sebelumnya 15 menjadi 16 K/L, masih dalam pembahasan.

“Terkait penambahan penempatan di ruang lingkup polhukam masih sedang dalam pembahasan,” kata Amelia di Jakarta, pada Minggu (16/3/2025).

Namun, dia menegaskan bahwa tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap aturan yang mengharuskan prajurit aktif TNI untuk mundur dari kedinasannya, apabila ditempatkan pada jabatan sipil di luar kementerian/lembaga yang diatur boleh diduduki personel TNI. “Terkait TNI di jabatan sipil sebagaimana telah disampaikan oleh panglima, perwira aktif yang ditempatkan di kementerian/lembaga harus pensiun dan mundur, pasal ini tetap dan tidak ada perubahan,” katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan Panitia RUU TNI menyepakati penambahan kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif, dari sebelumnya 15 menjadi 16 kementerian/lembaga. Dia mengatakan terdapat penambahan satu badan dari rencana sebelumnya yang nantinya bisa diduduki prajurit TNI aktif, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam RUU TNI.

“Karena dalam peraturan presiden itu dan dalam pernyataannya, BNPP yang rawan dan berbatasan memang ada penempatan anggota TNI,” ujar Hasanuddin saat ditemui di sela Rapat Panja RUU TNI di Jakarta, pada Sabtu (15/3/2025).

Dia pun menyebut tugas TNI akan bertambah dalam RUU TNI, antara lain menjaga ketahanan siber dan mengatasi masalah narkoba. Dia juga menjelaskan tugas TNI tersebut masuk dalam operasi militer selain perang (OMSP), sehingga OMSP dalam RUU TNI akan bertambah menjadi 17 dari yang sebelumnya hanya 14. “Ada tiga penambahan, menjaga ketahanan siber, mengatasi masalah, narkoba, dan ada yang lain-lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Selasa (11/3/2025), salah satu poin utama perubahan dalam RUU TNI ialah menyangkut penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga, di mana ada 15 kementerian/lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif TNI. “Sebagaimana yang kita semua tahu, bahwa dalam UU sudah tercantum 15 institusi yang bisa diduduki oleh prajurit aktif TNI yang seperti yang ada di dalam UU 34 yang sekarang sedang berlaku,” kata Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI yang membahas Revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Gedung DPR, Jakarta.

Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI yang berlaku saat ini ada 10 kementerian/lembaga yang bisa dijabat oleh prajurit aktif TNI. Untuk itu, terdapat usulan penambahan lima jabatan sipil yang bisa dijabat prajurit aktif TNI, yakni Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, dan Kejaksaan Agung.

Ke-15 kementerian/lembaga yang bisa dijabat prajurit aktif TNI tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan meliputi Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhannas, DPN, SAR Nasional, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. (ant/bgn003)25031610

Jakarta, Baliglobalnews

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI TB Hasanuddin mengatakan Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menyepakati penambahan kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif, dari sebelumnya 15 menjadi 16 kementerian/lembaga

Dia mengatakan terdapat penambahan satu badan dari rencana sebelumnya yang nantinya bisa diduduki prajurit TNI aktif, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam RUU TNI. “Karena dalam Peraturan Presiden itu dan dalam pernyataannya, BNPP yang rawan dan berbatasan memang ada penempatan anggota TNI,” ujar Hasanuddin saat ditemui di sela Rapat Panja RUU TNI di Jakarta, pada Sabtu (15/3/2025).

Dia menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pada awalnya terdapat 10 kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif. Kemudian, pada revisi Undang-Undang TNI, direncanakan terdapat penambahan sebanyak lima kementerian/lembaga dari ketentuan undang-undang sehingga menjadi 15 kementerian/lembaga.

Pada pembahasan Panja RUU TNI, kata dia, ada penambahan satu lembaga lagi yang telah ditetapkan, yakni BNPP. Dengan demikian, apabila ada prajurit TNI aktif yang menduduki suatu jabatan di luar kementerian/lembaga tersebut, Hasanuddin menyampaikan bahwa prajurit TNI tersebut harus mengundurkan diri dari kedinasan.

“Jadi, yang sudah final sebanyak 16 kementerian/lembaga, di luar itu harus mundur,” tutur anggota DPR yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen tersebut.

Sebelumnya, dalam RUU TNI, direncanakan terdapat 15 kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif, yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Lembaga Pertahanan Nasional.

Kemudian, Dewan Pertahanan Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. (ant/bgn003)25150312

Denpasar, Baliglobalnews

Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyatakan dukungan dan apresiasinya atas penyelenggaraan Pameran Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI di Denpasar. Kegiatan yang berlangsung di Mal Living World Denpasar ini bertujuan mengenalkan sistem pertahanan TNI kepada masyarakat dan berlangsung mulai tanggal 24 hingga 27 Oktober 2024.

Pameran yang diresmikan oleh Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Muhammad Zamroni adalah bagian dari peringatan HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Bali menyampaikan harapannya agar pameran ini dapat memperkuat rasa cinta tanah air dan membangkitkan kebanggaan masyarakat terhadap TNI sebagai penjaga kedaulatan bangsa.

“Pameran Alutsista ini diharapkan menarik minat masyarakat, memperkuat rasa nasionalisme, dan meningkatkan kebanggaan terhadap peran TNI,” ujar Pj. Gubernur. Pj. Gubernur yang juga purnawirawan Polri ini terlihat antusias mengunjungi setiap stan yang memamerkan sistem persenjataan TNI dari berbagai matra.

Pangdam Zamroni juga menekankan pentingnya pameran ini sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal lebih dekat peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara. “Kami berharap kegiatan ini dapat memotivasi generasi muda untuk mengenal dan mendukung TNI, serta membangun minat mereka untuk bergabung di masa depan,” ujarnya seraya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam kesuksesan acara tersebut.

Pameran Alutsista TNI ini menghadirkan peralatan dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Selain itu, acara ini juga menampilkan produk-produk unggulan dari 14 UMKM lokal Bali yang diharapkan mampu mendukung ekonomi lokal. UMKM binaan TNI ini menampilkan berbagai produk mulai dari fashion, makanan, hingga kriya. (bgn003)24102510

Denpasar, Baliglobalnews

Tim Intel Kodam IX/Udayana menangkap dua oknum anggotanya, berinisial Praka JG dan Pratu VS, yang terlibat penyerangan Kantor Satpol PP Denpasar, pada Minggu (26/11/2023) dini hari.

“Kedua oknum ini sudah diserahkan ke Pomdam IX/Udayana untuk diadakan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana Kolonel Kav. Fadjar Wahyudi Broto, saat dimintai konfirmasi, Selasa (28/11/2023).

Dia menyampaikan bahwa tim intel Kodam dengan gerak cepat mengadakan investigasi terhadap tindak pidana penganiayaan dan pengerusakan yang diduga dilakukan oleh oknum TNI.

Penyerangan Kantor Satpol PP Denpasar pada Minggu (26/11) pukul 04.30 Wita oleh orang tidak. Mengingat saat diadakan penyidikan dari pihak kepolisian, oknum yang tertangkap menyampaikan ada keterlibatan oknum TNI.

Sebelumnya, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Harfendi, meminta Staf intel Kodam IX/Udayana menelusuri infot itu. Pihaknya menegaskan apabila ada anggota terbukti terlibat, akan diproses secara hukum. Kami siap memprosesnya sesuai hukum yang berlaku,” tegas Mayjen Harfendi.(bgn008)23112806

Kupang, Baliglobalnews

PT PLN (Persero) UP3 Flores Bagian Timur menggandeng aparat TNI melakukan sosialisasi terkait bahaya listrik kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Sikka, Pulau Flores, untuk memberikan edukasi kepada warga terkait pemanfaatan listrik secara baik.

“Secara berkala kami lakukan sosialisasi bahaya listrik kepada warga dan terakhir pada beberapa hari lalu untuk warga di Desa Darat Pantai Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka,” kata Manager PLN UP3 Flores Bagian Timur Saut Pandjaitan dalam keterangan tertulis yang diterima di Kupang, Kamis.

Ia mengapresiasi dukungan aparat TNI dari Kodim 1603 Sikka yang turut serta melakukan edukasi dan penyadaran kepada masyarakat terkait bahaya kelistrikan.

Melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, kata dia, masyarakat diberikan pemahaman tentang manfaat listrik maupun dampak yang berbahaya serta upaya pencegahan yang perlu diketahui.

Saut menjelaskan beberapa hal utama yang disampaikan kepada warga seperti imbauan untuk tidak menebang pohon sendiri di dekat jaringan namun melaporkan ke petugas PLN untuk ditangani.

“Apabila terjadi kecelakaan maka risikonya sangat fatal karena itu penebangan harus dilakukan oleh petugas yang berpengalaman,” katanya.

Selain itu,aktivitas warga seperti bermain layang-layang, menanam pohon di dekat jaringan, dan membakar sampah, di bawah jaringan juga perlu dihindari.

“Kami juga meminta warga atau pelanggan agar tidak mengotak-atik sendiri instalasi listrik dalam rumah” ucapnya.

Saut berharap sinergi lintas pihak untuk kegiatan edukasi seperti ini maka semakin banyak masyarakat yang menyadari bahaya kelistrikan sehingga bisa mencegah dampak yang ditimbulkan.

“Ke depan kegiatan sosialisasi ini terus kami lakukan secara berkelanjutan untuk menjangkau warga lainnya di berbagai wilayah,” katanya. (bgn/ant)20082104

Bangli, Baliglobalnews

Bhabinkamtibmas Kelurahan Bebalang, Aipda I Nyoman Dama bersama Babinsa Sertu Amir Yusuf melaksanakan sambang dan dialogis dengan pekerja bangunan pada Selasa (11/8) pukul 12.30 –  13.00. Mereka mengimbau tentang penerapan disiplin protokol kesehatan (prokes) kepada para pekerja bangunan dari Jawa tersebut terkait dengan pencegahan penularan Covid-19.

”Saat beraktifitas di luar rumah, mereka wajib selalu menjaga jarak dan sering mencuci tangan dengan air mengalir serta wajib mengunakan masker saat bekerja untuk memutus penyebaran dan penularan Covid-19, sehingga diharapkan tidak ada lagi penularan Covid-19 di lingkungan Tegal pada khususnya dan Kelurahan Bebalang pada umumnya.” kata Aipda I Nyoman Dama.

Para pekerja mengucapkan terima kasih kepada Bhabinkamtibmas dan Babinsa yang sudah ikut peduli kepada mereka agar mengerti tentang arti kesehatan untuk mengamankan diri-sendiri maupun orang lain dari penyebaran Covid-19.     

Kapolsek Bangli, Kompol I Nengah Rata, ditemui di ruang kerjanya mengatakan kegiatan sambang itu rutin dilaksanakan. ”Bhabinkamtibmas bersinergi dengan Babinsa dalam rangka memberikan imbauan edukasi tentang kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat sehingga diharapkan kita semua terhindar dari penyebaran Covid-19,” ujarnya. (bgn/hms)20081119