Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali Wayan Koster mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan negara dan daerah melalui monitoring dan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota.

“Dampak korupsi sangat luas dan dapat menimbulkan permasalahan di seluruh aspek kehidupan. Praktek korupsi selain menimbulkan kerugian keuangan negara dan daerah juga menciptakan kondisi ekonomi berbiaya tinggi yang pada akhirnya membebani masyarakat,” kata Wayan Koster dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Inspektorat Provinsi Bali pada Kamis (12/3/2026).

Koster menyampaikan capaian Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dengan meraih peringkat terbaik dalam Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK tingkat nasional selama enam tahun berturut-turut. Area intervensi yang dinilai meliputi perencanaan; penganggaran; pengadaan barang dan jasa; pelayanan publik; pengawasan APIP; manajemen ASN; pengelolaan barang milik daerah dan optimalisasi pajak daerah. “Jangan sampai capaian kita, peringkat terbaik MCSP 6 kali berturut-turut tapi masih terjadi korupsi di Bali. Saya tegaskan kepada jajaran perangkat daerah harus bekerja dengan fokus, tulus dan lurus,” katanya.

Dia menyampaikan bahwa dirinya memiliki cara khusus dalam memantau jajarannya. Hal tersebut menjadi perhatian serius untuk menjaga integritas dan memastikan tata Kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan bersih.

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Satgas V.2. Korsup Wilayah V akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap area intervensi MCSP Pemerintah Provinsi Bali khususnya pada area perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa serta permasalahan lainnya terkait dengan tata kelola sistem pemerintahan daerah. “MCSP di Bali relatif tinggi, tertinggi di Indonesia. Tapi tetap kita tetap perlu mengantisipasi kemungkinan terjadinya tindakan korupsi,” kata Kepala Satgas V.2. Korsup Wilayah V KPK RI, Nurul Ichsan Al Huda.

Dia menjelaskan walaupun KPK parameter dan indikator untuk mencegah tindak pidana korupsi melalui MCSP namun tidak menjamin mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi 100 persen untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Dia juga menyampaikan bahwa akan mendalami capaian MCSP di Pemerintah Daerah untuk mendalami kemungkinan terjadinya penyimpangan yang bisa menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. (*/bgn003)26031210

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung lB Surya Suamba mewakili Bupati menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025 di Ruang Rapat Kriya Gosana Puspem Badung pada Kamis (13/11/2025).

Sekda Surya Suamba mengatakan bahwa rakor yang diprakarsai oleh KPK menjadi langkah strategis antara pemerintah daerah dengan KPK RI, dalam bidang pencegahan tindak pidana korupsi melalui monitoring dan kontroling 2025. Fokus utama Rakor ini adalah penertiban aset daerah, optimalisasi pajak daerah, serta muatan tata kelola. “Melalui MCSP (Monitoring dan Controling Sistem Pemerintah), pemerintah daerah diarahkan untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Sehingga hasil indeks MCSP Kabupaten Badung 2024 mencapai angka 96, yang berada di atas rata-rata nasional,” ujarnya.

Surya Suamba berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi aset tanah pemerintah, sehingga seluruh aset memiliki legalitas yang kuat dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat Badung. Dia juga menyambut baik langkah proaktif KPK RI dalam memperkuat sinergi dan memastikan pencegahan korupsi berjalan secara sistematis. “Jadikan rapat ini sebagai momentum tonggak penting dalam memperkuat budaya anti korupsi di Kabupaten Badung,” ucapnya.

Sementara Perwakilan KPK RI Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI Nurul Ichsan Al Huda menyampaikan kondisi setiap daerah di Indonesia tidak sama, namun regulasinya sama. Ada yang MCSP menengah, ke atas dan ke bawah. Seiring perkembangan zaman dan teknologi KPK terus melakukan modifikasi terhadap MCSP untuk jalannya pemerintahan daerah. “Apa yang harus diintervensi lagi? Bali itu lebih maju daripada daerah lainnya maka MCSP harus bisa diselesaikan, dan harus ada parameter di wilayah Bali seperti wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Rapat kali ini kami mendalami area di MCSP, seperti aset tanah. Hal ini menjadi hal penting di KPK, karena masih banyak aset tanah di Indonesia yang jadi masalah,” katanya,

Turut hadir Kejari Badung, BPN Badung, Pajak Pratama Badung Utara dan Badung Selatan beserta dinas terkait di lingkup Pemkab Badung. (*/bgn003)25131107

Badung, Baliglobalnews

Polres Badung hari ini merilis kasus tindak pidana korupsi Pekaseh Karang Dalem di Mako Polres Badung, Jumat, (06/11). Pekaseh / Kelian Subak Karang Dalem di Bongkasa Pertiwi yakni I Made Subarman (47) ditangkap lantaran korupsi dana bantuan Subak Karang Dalem sebesar Rp. 183.164.000.

Wakapolres Badung Kompol Utariani mengatakan I Made Subarman menjabat selaku Kelian Subak Karang Dalem di Bongkasa Pertiwi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2015 sampai dengan 2018 Subak Karang Dalem mendapat Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemprov Bali setiap tahun Rp 50 Juta.

“Sehingga dana BKK dari Pemprov Bali Sebesar Rp. 200 Juta, dari Pemkab Badung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp 100 Juta, total dana yang dikelola oleh I Made Subarman dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dari Pemprov Bali dan dari Pemkab Badung sebanyak Rp. 300.000.000,” kata Waka Polres Badung didampingi Kasatreskrim Polres Badung AKP Laorens Rajamangapul Heselo,S.H,S.I.K.

Lebih lanjut, orang nomer dua di Polres Badung ini mengatakan, sesuai Juknis semestinya dana BKK sebanyak Rp 300.000.000 tersebut untuk biaya oprasional subak, pengadaan bibit, dan biaya ngaci (Upacara Piodalan).

“Namun dalam pelaksanaanya hanya Rp. 116.836.000,- yang digunakan sesuai juknis dan sebanyak Rp. 183.164.000 digunakan untuk kepentingan Pribadi I Made Sumarban,” ujarnya.

Sesuai dengan Laporan hasil audit penghitungan kerugian Keuangan Negara dari BPKB Perwakilan Prov. Bali Nomor; SR-69/PW22/5/2020 tanggal 27 Februari 2020 menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 183.164.000,-.

“Jadi Negara alami kerugian sebesar Rp Rp. 183.164.000,” pungkasnya.(bgn122)20110623