Internasional, Baliglobalnews

Kekerasan seksual digunakan sebagai senjata perang di Tigray Ethiopia, kepala bantuan PBB mengatakan kepada Dewan Keamanan pada Kamis (15/4), mendorong utusan AS untuk menantang diamnya badan tersebut, dengan bertanya: “Apakah kepedulian orang Afrika tak sebesar mereka yang mengalami konflik di negara lain? “

Pejabat PBB itu, Mark Lowcock, mengatakan krisis kemanusiaan di Tigray telah memburuk selama sebulan terakhir dengan tantangan untuk membantu akses dan orang-orang yang sekarat karena kelaparan. Dia mengatakan badan dunia itu belum melihat bukti bahwa tentara dari negara tetangga Eritrea – yang dituduh melakukan pembantaian dan pembunuhan di Tigray – telah ditarik.

“Sangatlah jelas: konflik belum berakhir dan keadaan tidak membaik,” kata Lowcock, menurut catatannya untuk pengarahan pribadi, yang diminta oleh Amerika Serikat.

Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Linda Thomas-Greenfield mencatat bahwa pengarahan Kamis adalah pertemuan dewan nonkenegaraan kelima sejak pertempuran antara pasukan pemerintah federal Ethiopia dan bekas partai yang berkuasa di Tigray dimulai pada November, menurut para diplomat yang mengetahui pernyataannya.

“Dewan Keamanan telah bersatu di Suriah, Yaman dan bahkan di Burma, di mana kami dapat bersatu untuk mengeluarkan pernyataan,” katanya, menurut para diplomat. “Kami meminta dewan untuk mempertimbangkan kembali pernyataan tentang Ethiopia. … Para korban perlu tahu bahwa Dewan Keamanan peduli dengan konflik ini.”

Dewan sejauh ini tidak dapat menyetujui pernyataan publik tentang Tigray, dengan negara-negara Barat diadu melawan Rusia dan China, yang menurut para diplomat mempertanyakan apakah badan tersebut – yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional – harus terlibat dalam krisis.

Konflik tersebut telah menewaskan ribuan orang dan memaksa ratusan ribu lainnya mengungsi dari rumah mereka di wilayah pegunungan yang berpenduduk sekitar 5 juta itu. Eritrea telah membantu pasukan Ethiopia, meskipun Eritrea berulang kali membantah pasukannya berada di Tigray.

Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed telah mengakui kehadiran Eritrea dan PBB serta Amerika Serikat telah menuntut pasukan Eritrea mundur dari Tigray.

“Baik PBB maupun badan kemanusiaan yang bekerja sama dengan kami tidak melihat bukti penarikan dari Eritrea,” kata Lowcock.

Perempuan jadi sasaran

Lowcock mengatakan dia telah menerima laporan Kamis pagi bahwa 150 orang tewas karena kelaparan di Tigray dan memperingatkan bahwa “kelaparan sebagai senjata perang adalah pelanggaran.”

Dr. Fasika Amdeselassie, pejabat tinggi kesehatan masyarakat untuk pemerintahan sementara yang ditunjuk pemerintah di Tigray, mengatakan kepada Reuters bahwa setidaknya 829 kasus kekerasan seksual telah dilaporkan di lima rumah sakit sejak konflik dimulai.

“Tidak ada keraguan bahwa kekerasan seksual digunakan dalam konflik ini sebagai senjata perang,” kata Lowcock, menambahkan mayoritas pemerkosaan dilakukan oleh pria berseragam, dengan tuduhan yang dibuat terhadap semua pihak yang bertikai.

“Hampir seperempat laporan yang diterima oleh satu lembaga melibatkan pemerkosaan berkelompok, dengan banyak pria menyerang korban; dalam beberapa kasus, wanita telah berulang kali diperkosa selama beberapa hari. Anak perempuan berusia delapan tahun menjadi sasaran,” kata Lowcock.

Duta Besar Ethiopia untuk PBB, Taye Atskeselassie Amde, mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah sedang menyelidiki semua pelanggaran hak. Dia menuduh Lowcock “berperilaku tidak seperti seorang yang menjalankan misi kemanusiaan tetapi musuh yang bertekad untuk melakukan semacam pembalasan.”

“Pelanggaran hak asasi manusia terlalu serius dan berat untuk dijadikan bahan spekulasi. Sangat disayangkan kepala OCHA (Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan) melakukan tindakan seperti itu di hadapan Dewan Keamanan PBB,” katanya, menambahkan bahwa “tidak ada celah dalam akses kemanusiaan.”

Misi Eritrea PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Lowcock. Bulan lalu, Menteri Informasi Eritrea Yemane Gebremeskel mengatakan bahwa kekerasan seksual dan pemerkosaan “adalah kekejian bagi masyarakat Eritrea” dan harus dihukum berat jika itu terjadi.(bgn123)21041608

Internasional, Baliglobalnews

Ethiopia pada Rabu memulai operasi militer di Tigray setelah adanya aksi serangan terhadap tentara federal yang diduga dilakukan oleh pasukan bersenjata dari daerah tersebut.

Insiden itu bermula saat pemerintah daerah di Tigray tetap memutuskan menggelar pemilihan umum pada September 2020 dan menentang instruksi pemerintah pusat.

Pemerintah Ethiopia menyebut pemungutan suara itu “ilegal” dan buntutnya bentrok terjadi antara pasukan bersenjata di Tigray dengan tentara pusat.

Kerusuhan antara dua kubu terus menguat dalam beberapa hari terakhir. Otoritas di Tigray dan pemerintah pusat saling menuduh masing-masing pihak menghendaki konflik bersenjata.

Juru Bicara Perdana Menteri Ethiopia, Billene Seyoum, mengumumkan pemerintah telah meluncurkan operasi militer. Billene tidak memberi keterangan lebih lanjut.

Barisan Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) pagi ini mencoba merebut senjata artileri dan alat pertahanan militer lainnya dari pangkalan militer milik pemerintah pusat, kata kantor perdana menteri lewat pernyataan tertulis.

“Garis batas terakhir telah dilewati setelah ada serangan pagi ini dan pemerintah federal terpaksa meluncurkan aksi militer balasan,” demikian isi pernyataan tersebut.

Pasukan Pertahanan Nasional Ethiopia telah menerima perintah untuk “menyelamatkan negara dan wilayah agar tidak jatuh dalam krisis,” kata pemerintah.

Otoritas di Tigray mengatakan Pasukan Komando Wilayah Utara, yang merupakan bagian dari militer Ethiopia, telah membelot ke kubu pemberontak. Billene menyebut klaim itu sebagai “kabar bohong”.

Menurut lembaga pengawas independen, NetBlocks, pemerintah telah memutus sambungan Internet di Tigray. Temuan itu mengonfirmasi sejumlah laporan yang mengatakan otoritas pusat mematikan akses telepon dan Internet.

Kepala Daerah Tigray, Debretsion Gebremichael, pada Senin (2/11) mengatakan pemerintah pusat berencana menyerang wilayahnya sebagai bentuk hukuman karena pemerintah daerah tetap menyelenggarakan pemilihan umum.

Seorang pengamat politik dari University of Addis Ababa, Asnake Kefale, mengatakan krisis politik yang disertai konflik militer dapat berdampak buruk bagi kawasan.

“Konflik dapat membuat kawasan menjadi tidak stabil jika tentara Ethiopia tidak dapat mengendalikan kerusuhan di dalam negeri,” kata Asnake.

Sebelum Abiy Ahmed terpilih sebagai perdana menteri, warga Tigray mendominasi dunia politik di Ethiopia, mengingat gerilyawan berperan besar melengserkan pemimpin diktator pada 1991. Namun, pengaruh Tigray melemah setelah Abiy berkuasa. TPLF pada tahun lalu juga keluar dari koalisi pendukung pemerintah.

Sejak Abiy berkuasa pada 2018, banyak pejabat senior di Tigray ditahan, dipecat, atau dicopot dari jabatannya. Menurut pemerintah, aksi itu merupakan upaya memberantas korupsi, tetapi warga Tigray berpendapat lain dan menyebut pemerintah berusaha membungkam oposisi.

Lima persen dari total penduduk Ethiopia sebanyak 109 juta jiwa merupakan warga Tigray. Walaupun demikian, daerah itu punya pendapatan tinggi dan lebih berpengaruh dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Pasukan militer di Tigray juga terlatih mengingat sejak 1980-an mereka memimpin tentara gerilya yang mengantar koalisi Barisan Demokratik Revolusioner berkuasa, kata beberapa pengamat. (bgn123)20110420