Denpasar, Baliglobalnews 

TP PKK Kota Denpasar secara berkelanjutan mendukung terciptanya tertib administrasi. Guna mewujudkan hal tersebut, TP PKK Kota Denpasar menggelar pembinaan tertib administrasi yang dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar, Ny. Jaya Negara, serta Ketua GOW Ny. Arya Wibawa di kawasan Taman Inspirasi Muntig Siokan, Minggu (3/9/2023). 

Peserta pembinaan yang hadir merupakan seluruh anggota PKK di empat kecamatan Kota Denpasar, meliputi Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar Barat, Denpasar Utara, dan Kecamatan Denpasar Selatan. 

Ny, Jaya Negara mengatakan penerapan tertib administrasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja efisiensi pembinaan serta pelaksanaan program pokok PKK dari tingkat dasa wisma sampai tingkat pusat. Dimana, pembinaan administrasi TP PKK Kota Denpasar ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait administrasi TP.PKK di seluruh desa/kelurahan di Kota Denpasar.

Sekretaris TP PKK Ni Nyoman Sri Utari mengatakan bahwa tertib administrasi juga merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi terkait program PKK serta kendala yang dihadapi di lapangan. Sehingga secara berkelanjutan dapat menjadi perhatian serius TP PKK Kota Denpasar sebagai upaya untuk terus bergerak mendukung pembangunan di Kota Denpasar. 

“Kegiatan ini sebagai upaya mendapatkan data dan informasi terkait program PKK, serta mengetahui kendala apa saja yang dihadapi selama di lapangan,” katanya. (bgn003)23090312

Denpasar, Baliglobalnews

Desa Dangin Puri Kangin bersama tim gabungan yang terdiri Babinsa, Babinkantibmas, BPD, LPM, kadus, kelian banjar, linmas, pecalang dan perangkat desa mendata penduduk nonpermanen pada Kamis (17/11/2022) malam sebagai wujud untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan. Hal itu disampaikan Prebekel Desa Dangin Puri Kangin, I Wayan Sulatra, saat dihubungi Jumat (18/11/2022).

Menurut Sulatra, kegiatan pendataan penduduk nonpermanen ini menyasar rumah kontrakan dan rumah Kos di Banjar Mertha. Dalam pendataan itu pihaknya menjaring 12 orang penduduk nonpermanen. Dari jumlah itu 5 orang merupakan warga luar Kota Denpasar dan 7 orang warga luar Provinsi Bali.

Untuk tertib administrasi, pihaknya mengharapkan kepada warga yang tinggal sementara di wilayah Desa Dangin Puri Kangin supaya tetap melaporkan diri kepada kepala dusun terdekat atau datang ke kantor desa untuk melapor diri. “Nantinya akan dibuatkan surat keterangan tanda lapor diri. “Jika terjadi hal yang tidak diinginkan bisa mendapatkan pelayanan administrasi,” jelasnya.

Untuk pelanggaran yang lainnya dalam pendataan ini dia menyatakan tidak menemukan. Meskipun demikian, pihaknya akan melakukan pendataan secara berkelanjutan agar warga disiplin administrasi kependudukan. (bgn003)22111808

Denpasar, Baliglobalnews

Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) terus memonitor dan mengawasi keberadaan warga negara asing (WNA) di Kota Denpasar. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi, kenyamanan dan keamanan di masyarakat. Monitoring diawali dengan mendata jumlah WNA di Desa Pemogan pada Selasa (28/9).

Kasubbid penanganan konflik di Kesbangpol, I Wayan Putra, menyampaikan pendataan itu untuk mewujudkan kenyamanan dan ketertiban di masyarakat. Pendataan dilakukan juga untuk memberikan edukasi kepada WNA tentang pentingnya tertib administrasi.

Menurut Putra, keberadaan WNA di Kota Denpasar tidak semuanya disiplin menaati aturan. Untuk itu, pengawasan terhadap WNA melibatkan tim terpadu mulai dari Imigrasi, kepolisian, Dinas Capil, BIN, Dinas Perizinan, Dinas Tenaga Kerja dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Pengawasan terhadap WNA telah dituangkan dalam UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan yang juga telah dituangkan dalam Permendagari dan SK Wali Kota. Selain itu juga mengacu pada UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

“Untuk kegiatan dan aktivitas WNA di wilayah Kota Denpasar menjadi pengawasan pemerintah daerah dan harus tunduk terhadap peraturan pemerintah daerah, namun demikian jika ada WNA yang melakukan tindak pidana maka menjadi ranah kepolisian untuk menindaklanjuti. Rekomendasi dari pemerintah daerah dan kepolisian dapat menjadi rujukan pihak Imigrasi melakukan deportasi bagi WNA yang membandel dan melanggar peraturan,” ujarnya.

I Dewa Ketut Sugiarta dari pihak Imigrasi menyampaikan, pengawasan orang asing harus dilakukan secara humanis. Hal ini untuk menjaga citra Bali di mata internasional. Oleh karena itu, pihak aparatur desa dalam melakukan pendataan harus menggunakan pendekatan humanis.

Perbekel Desa Pemogan, I Made Suwirya, menyampaikan, jumlah WNA pada tahun 2021 di Desa Pemogan 78 orang. Dengan sistem pendataan dari kaling kemudian disampaikan ke kantor desa.

Sementara Kepala Lingkungan Taruna Bhineka, I Ketut Sumadi Putra, menyebutkan di wilayahnya jumlah WNA 5 orang pada tahun 2021. (bgn003)21092818

Denpasar, Baliglobalnews

Desa Dangin Puri Kangin secara berkelanjutan mendata penduduk nonpermanen untuk menciptakan tertib administrasi, sekaligus memberikan sosialisasi protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 di tujuh banjar yang ada di wilayah Desa Dangin Puri.

Kali ini pendataan penduduk nonpermanen dilakukan di Br. Mertha Rauh Kaja, Rabu (19/8) malam. Hal itu disampaikan Perbekel Desa Dangin Puri Kangin, I Wayan Sulatra, saat ditemui Kamis (20/8).

Mertha Rauh mengatakan dalam pendataan penduduk nonpermanen ini pihaknya melibatkan kepala dusun, kelihan banjar, staf desa, babinsa, babinkantibmas, linmas dan pecalang terdata 28 orang penduduk nonpermanen yang terdiri dari 12 orang dari luar Pulau Bali dan 16 orang berasal dari luar Kota Denpasar. Dari pendataan itu, semua penduduk tersebut telah dilengkapi dengan identintas diri secara lengkap.

Meskipun demikian, untuk kelengkapan administrasi kependudukan apabila ada penduduk nonpermanen yang tinggal di wilayah Desa Dangin Puri Kangin diharapkan untuk melapor diri ke kadus atau kantor desa untuk bisa dibuatkan STLD (surat tanda lapor diri).

Selain untuk kelengkapan atau tertib administrasi, menurut Sulatra, pendataan penduduk nonpermanen juga sebagai verifikasi dan validasi data penduduk. Sehingga tersedianya data dan informasi penduduk non permanen yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses. ”Maka dari itu jika ada penduduk nonpermanen yang ada di wilayahnya agar melaporkan diri ke kadus atau kantor desa,” katanya.

Tidak hanya pendataan penduduk nonpermanen dalam kesempatan itu pihaknya juga melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada semua masyarakat. Supaya semua masyarakat yang ada diwilayahnya dalam  memasuki adaptasi kebiasaan baru tetap taat pada protokol kesehatan yakni menggunakan masker, jaga jarak, sering cuci tangan dan tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Dengan demikian, maka tidak ada  masyarakat yang tertular Covid-19. Mengingat saat ini penularan covid 19 masih terjadi  pada transmisi lokal. (bgn/hms)20082015