Yogyakarta, Baliglobalnews

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ((TP PKK) Kabupaten Badung berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi di wilayahnya. Langkah ini diwujudkan melalui pelaksanaan studi komparasi ke Pemerintah Kota Yogyakarta guna memperdalam tata kelola administrasi kependudukan (Adminduk) sekaligus memperkuat peran strategis kader PKK dalam menggerakkan kesadaran masyarakat di lini terbawah

Rombongan dipimpin langsung Ketua TP PKK Kabupaten Badung Ny. Adi Arnawa. Turut mendampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) I Nyoman Rudiarta, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Komang Budhi Argawa, serta jajaran pengurus inti PKK, kader Posyandu, K3S, dan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Badung.

Kedatangan rombongan dari Bumi Keris ini disambut hangat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Septi Sri Rejeki bersama jajaran pejabat struktural setempat di Ruang Kunti, Balai Kota Yogyakarta, pada Jumat (21/8/2026). Pertemuan berlangsung interaktif dengan fokus pembahasan pada inovasi digitalisasi data dan optimalisasi kader komunitas.

Ny. Adi Arnawa mengapresiasi mendalam atas penerimaan yang sangat baik dan keterbukaan dari jajaran Pemerintah Kota Yogyakarta. Dia menyampaikan pemilihan Kota Yogyakarta sebagai lokus studi komparasi didasarkan pada rekam jejak kota tersebut yang dinilai sangat progresif dalam melahirkan berbagai terobosan pelayanan adminduk. “Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemkot Yogyakarta. Studi komparasi ini merupakan peluang yang sangat berharga bagi Kabupaten Badung untuk membedah praktik terbaik, melihat langsung inovasi pelayanan hulu ke hilir, serta mengadopsi strategi pemberdayaan kader yang efektif dalam membangun ekosistem masyarakat sadar Adminduk,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, keberadaan kader PKK sebagai mitra strategis pemerintah di garis depan memiliki peran yang sangat krusial. Kader PKK bersentuhan langsung dengan aktivitas rumah tangga sehari-hari, sehingga menjadi instrumen paling efektif untuk melakukan deteksi dini terhadap warga yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap. “PKK memiliki jejaring yang kuat hingga tingkat dasawisma. Peran ini sangat strategis untuk mengedukasi keluarga secara langsung. Melalui momentum silaturahmi dan studi komparasi ini, kami berharap dapat melahirkan kolaborasi yang konkret dan membawa perubahan signifikan terhadap peningkatan mutu pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Badung maupun Kota Yogyakarta,” imbuhnya.

Dia mengharapkan kunjungan tersebut mampu mempertegas komitmen bersama dalam mengintegrasikan program kerja PKK dengan program kerja Disdukcapil. Fokus utamanya meliputi perluasan jangkauan sosialisasi, percepatan perekaman data, hingga akselerasi migrasi menuju digitalisasi dokumen kependudukan demi mewujudkan kesejahteraan keluarga yang merata.

Sementara Septi Sri Rejeki menyambut positif kehadiran TP PKK Badung. Dia membenarkan bahwa ketertiban administrasi kependudukan merupakan pondasi utama dalam merancang program kesejahteraan keluarga, yang secara linier selaras dengan sepuluh program pokok PKK. “Melalui gerakan sadar adminduk, peran serta kader PKK di unit terkecil masyarakat sangat menentukan validitas data makro daerah, mulai dari tingkat keluarga, desa, kelurahan, hingga kabupaten dan kota. Di Kota Yogyakarta, kami berkolaborasi erat dengan kader untuk menjalankan sistem pelayanan jemput bola, sosialisasi mandiri, hingga aktivasi masif identitas kependudukan digital (IKD),” katanya.

Dia menyebutkan transformasi pelayanan publik harus dilakukan secara dinamis dan berkelanjutan demi menuju kesempurnaan sistem. Kunjungan dari Pemkab Badung ini menjadi ruang diskusi yang produktif bagi kedua daerah untuk saling bertukar pengalaman, mengevaluasi kendala lapangan, serta memperkaya referensi inovasi pelayanan publik demi kemudahan masyarakat luas. “Kami berharap rangkaian studi komparasi ini memberikan manfaat nyata yang dapat langsung diterapkan di daerah masing-masing. Semoga jalinan komunikasi antar-daerah ini terus terjaga demi kemajuan gerakan PKK dan pelayanan Adminduk yang prima,” pungkasnya. (*/bgn003)26082301

Denpasar, Baliglobalnews

Kelurahan Penatih secara rutin melaksanakan giat penertiban dan pendataan kepada penduduk nonpermanen di wilayahnya untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penduduk serta tertib administrasi kependudukan (adminduk).

Lurah Penatih, Wayan Astawa, mengatakan penertiban kali ini dilakukan pada Jumat (27/5) malam menyasar Desa Adat Angabaya, Desa Adat Saba, dan Desa Adat Penatih. Dalam penertiban ini tidak ditemukan penduduk permanen yang baru. “Semuanya penduduk pendatang yang lama dan sudah didata,” ungkapnya.

Dia menyebutkan penertiban dilaksanakan secara rutin untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan bagi penduduk pendatang serta untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Selain itu penertiban ini dilakukan   berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pendataan Penduduk Non Permanen.

Dalam pendataan Penduduk Non Permanen yang dilaksanakan pukul 19.00 Wita, melibatkan unsur dari Kecamatan, Babinsa, Polmas, Polsek Denpasar Timur, Linmas dan Pecalang Desa setempat.

Dia menambahkan, kendala yang dihadapi dalam penertiban adalah pemilik kost yang berasal dari luar Kelurahan Penatih sehingga sering pemilik kos tidak tahu kondisi rumahnya. “Untuk itu, saya berharap masyarakat yang memiliki kost di Kelurahan Penatih agar melaporkan identitas masyarakat yang kos ditempatnya minimal ke Kepala Lingkungan,” katanya. (bgn003)22052810