Nasional, Baliglobalnews

Mukti Sulaiman mencabut permohonan praperadilan atas penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam kasus korupsi dana pembangunan Masjid Raya Sriwijaya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang, Senin.

Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Harun Yulianto yang memimpin sidang dengan nomor perkara 15/Pid.Pra/2021/PN memutuskan menutup jalannya sidang meskipun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan selaku termohon telah memenuhi panggilan.

“Dengan dicabutnya gugatan ini, sidang di tutup,” kata hakim.

Kuasa hukum tersangka Syarkowi Tohir mengatakan dicabutnya gugatan tersebut karena pemohon sudah menarik hak kuasa dirinya dalam menangani perkara tersebut.

“Tugas saya sudah selesai. Mungkin pemohon sudah memilih kuasa hukum lain,” katanya.

Menurut dia, tidak diketahui pasti apa pertimbangan pemohon menarik hak suasana dan mencabut gugatan tersebut. Namun ia menegaskan semua merupakan permintaan langsung dari pemohon.

“Saya tidak tahu apakah ada intervensi dari pihak luar, yang pasti begitu permintaannya,” imbuhnya.

Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumatera Selatan Naimullah mengatakan apabila tersangka kembali melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang maka pihak siap memberikan bukti yang menguatkan keputusan penetapan tersangka tersebut.

“Bila tersangka kembali menggugat keputusan ini, kami sudah siap dengan bukti hasil pemeriksaan,” kata dia.

Mukti Sulaiman telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh Tim Penyidik Pidana Khusus Kejati Sumatera Selatan bersama lima tersangka lainnya dalam dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya tahun 2015-2017 senilai Rp130 miliar.

Mukti Sulaiman kala itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sekaligus ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Mantan Sekda Pemprov Sumsel ini dinilai melanggar Pasal 2 JO Pasal 18 UU No 20 tahun 2001 Jo 55 KUHPidana, dan subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 No 20 Tahun 2001 Jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP.(bgn123)21071220

Nasional, Baliglobalnews

Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menunda pemeriksaan terhadap dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran negara untuk modal usaha di badan usaha milik daerah (BUMD), karena yang bersangkutan dinyatakan positif COVID-19.

“Proses pemeriksaan dan tindakan hukum selanjutnya atas dua tersangka menunggu sampai tersangka BI negatif COVID-19, kondisi tersangka BI akan terus kami pantau per dua Minggu atau paling lama Agustus akan kita cek kembali dan mudah-mudahan sudah bersih dari COVID-19,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko Rudi Iskandar melalui Kasi Intel Sarimonang B Sinaga dalam keterangannya di Mukomuko, Rabu.

Ia mengatakan hal itu terkait dengan tindak lanjut penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran negara untuk modal usaha di badan usaha milik daerah (BUMD) setempat sejak tahun 2006 hingga 2016.

Ia mengatakan, pada Kamis (24/6) seharusnya diagendakan pemeriksaan terhadap BI dan ASW, dua tersangka korupsi anggaran negara untuk modal usaha di badan usaha milik daerah (BUMD) setempat.

Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap keduanya, dilakukan tes cepat antigen terlebih dahulu dan hasil tes untuk salah satu tersangka berinisial BI dinyatakan positif dan hasil PCR terhadap yang bersangkutan juga positif COVID-19.

Kemudian setelah itu pimpinan dan seluruh personel Kejari Mukomuko pada Senin (28/6) menjalani tes cepat antigen dan pimpinan dan seluruh personel Kejari Mukomuko dinyatakan negatif COVID-19.

Ia mengatakan, sejauh ini belum ditemukan bukti permulaan yang cukup terhadap adanya tersangka baru dalam kasus korupsi anggaran negara untuk modal usaha di badan usaha milik daerah (BUMD).

Ia menyatakan, pihaknya sebelumnya sudah melakukan penyitaan uang tunai sekitar Rp 204,2 juta, dan uang tersebut diamankan dari sejumlah pihak termasuk dari dua tersangka ini.

Kejaksaan negeri setempat melakukan penyitaan terhadap barang berupa satu paket mesin air minum kemasan. Barang yang disita itu, langsung dari Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan nilai barang sebesar Rp124 juta yang berada di pihak ketiga di Bandung.

Menurut dia, penyitaan berbagai aset negara yang ada pada BUMD itu diharapkan dapat menutupi jumlah kerugian negara akibat kasus korupsi ini.(bgn123)21063025

Nasional, Baliglobalnews

Seorang tersangka kasus dugaan korupsi MSL (35) selaku pengelola Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sadabuan ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara.

Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, dikonfirmasi di Medan, Kamis, mengatakan tersangka  ditahan selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 3 Juni sampai 22 Juni 2021.

Ia menyebutkan penahanan tersangka itu, berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Nomor:01 L:15/FD/1./06/2021 tanggal 3 Juni 2021.

Perkara tersebut adanya penerimaan dana sebesar Rp660 juta di Puskesmas Sadabuan yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tenaga Kesehatan (Nakes) Kota Padangsidimpuan tahun 2020.

“Dari anggaran yang diterima Dinas Kesehatan diantaranya belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp136 juta,” ujarnya.

Sumanggar mengatakan tersangka MSL bersama FSH Kepala Puskesmas Sadabuan membuat laporan perjalanan dinas para petugas kesehatan dengan memalsukan tanda tangan tangan tanpa sepengetahuan petugas kesehatan Puskesmas Sadabuan.

Kemudian membayarkan dana perjalanan dinas, pencegahan dan penanganan COVID-19 kepada para petugas kesehatan yang tidak sesuai dengan daftar tanda terima uang.

“Selain itu, MSL dan FSH membuat pertanggungjawaban fiktif dan menyerahkan biaya perjalanan dinas tidak sesuai DPPA yang telah ditentukan.Akibat perbuatan tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp142.127.000,” katanya.

Ia menambahkan, tersangka melanggar Pasal 2 ayat 1 Pasal 3 junto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai dimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(bgn123)21061107

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka kasus suap terkait dengan perizinan Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda di Kota Cimahi, Jawa Barat Tahun Anggaran 2018-2020.

Dua tersangka, yaitu Wali Kota Cimahi 2017-2022 Ajay Muhammad Priatna (AJM) dan Komisaris RSU Kasih Bunda Hutama Yonathan (HY).

“Setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu.

Sebagai penerima, Ajay disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara Hutama disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK telah menangkap 11 orang pada Jumat (27/11) pukul 10.40 WIB di Bandung dan Cimahi, yaitu Ajay Muhammad Priatna (AJM), Farid (FD) ajudan Ajay, Yanti (YT) orang kepercayaan Ajay, Endi (ED) sopir Yanti, Dominikus Djoni (DD) dari unsur swasta.

Kemudian, Hutama Yonathan (HY), Direktur RSU Kasih Bunda Nuningsih (NN), Staf RSU Kasih Bunda Cynthia Gunawan (CG), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi Hella Hairani (HH), Kepala Seksi di Dinas PTSP Kota Cimahi Aam Rustam (AA), dan sopir dari Cynthia Gunawan, Kamaludin (KM).(bgn123)20112811

Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, memanggil Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah (ZAS) sebagai tersangka kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai, Riau, dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN 2018.

“Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan tersangka ZAS terkait tindak pidana korupsi suap terkait dengan pengurusan DAK Kota Dumai dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN 2018,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Diketahui, KPK pada 3 Mei 2019 telah mengumumkan Zulkifli sebagai tersangka dalam dua perkara, yaitu tindak pidana korupsi terkait DAK dan penerimaan gratifikasi. Namun, KPK sampai saat ini belum menahan Zulkifli.

Pada perkara pertama, tersangka Zulkifli diduga memberi uang total sebesar Rp550 juta kepada Yaya Purnomo dan kawan-kawan terkait dengan pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai.

Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Sedangkan pada perkara kedua, tersangka Zulkifli diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp50 juta dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Pada perkara pertama, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pada perkara kedua, Zulkifli disangkakan melanggar pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(bgn123)20111017