Nasional, Baliglobalnews

Bareskrim Polri resmi menetapkan Ambroncius Nababan sebagai tersangka kasus dugaan tindakan rasisme kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan penetapan tersangka itu setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap Ambroncius sebagai saksi pada kemarin hari dan lima saksi ahli, diantaranya ahli pidana dan bahasa.

Setelah itu, kata Argo, pihak kepolisian langsung melakukan gelar perkara pada hari ini yang dipimpin oleh Karo Wasidik Bareskrim Polri, dan diikuti oleh, penyidik Siber Bareskrim Polri, Propam Polri, Itwasum Polri dan Divkum Polri.

“Kemudian setelah gelar perkara hasil kesimpulam gelar perkara adalah menaikan status atas nama AN menjadi tersangka,” kata Argo saat jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (26/1).

Setelah dijadikan tersangka, Argo menyebut, pihak kepolisian langsung bergerak cepat untuk melakukan penjemputan kepada Ambroncius Nababan. Hal itu dilakukan untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

“Kemudian tadi setelah jadi tersangka, tadi sore penyidik Siber Bareskrim menjemput yang bersangkutan, dan sekitar jam 18.30 yang bersangkutan dibawa ke Bareskrim Polri. Saat ini jam 19.40 WIB sudah sampai di Bareskrim Polri. Selanjutnya penyidik akan lakukan pemeriksaan kepada AN sebagai tersangka,” ujar Argo.

Atas perbuatannya, Ambroncius disangka melanggar Pasal 45a ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Perubahan UU ITE dan juga Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf b ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan juga Pasal 156 KUHP.

“Ancaman di atas 5 tahun,” ucap Argo.(bgn122)21012703

Denpasar, Ba;iglobalnews

Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Denpasar menjatuhi tuntutan selama 7,5 tahun penjara (7 tahun 6 bulan) terhadap seorang anak berinisial PAH alias Aldy (14 tahun) terkait kasus pencurian disertai pembunuhan terhadap korban seorang teller Bank Mandiri Tuban, Ni Putu Widiastiti (24), dimana sidang berlangsung online, Kamis (21/1/2021).

Usai sidang Jaksa Penuntut Umum, Ni Luh Widyaningsih saat dikonfirmasi usai sidang mengatakan terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 365 Ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan.

“Terdakwa bersalah melawan hukum melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia,” ucap jaksa.

Dalam sidang online yang tertutup untuk umum itu diketuai Majelis Hakim, Hari Supriyanto dengan anggota majelis hakim  I Ketut Kimiarda dan anggota Gede Putra Astawa itu berjalan tertutup untuk umum.

Mendengar tuntutan jaksa itu, terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya itu langsung mengajukan pembelaan atau pledoi secara lisan yang intinya memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa karena anak hanya berniat mengambil harta benda korban, sehingga bukan berniat membunuh.

Setelah menyampaikan pledoi secara lisan iti, hakim menyatakan sidang akan dilanjutkan pada pekan depan (27/1/2021) dengan agenda pembacaan putusan.

Diberitakan sebelumnya, tersangka sudah mengintai rumah korban untuk niat mencuri dan pada 27 Desember 2020, Pukul 16.00 Wita terangka masuk ke rumah korban Ni Putu Widiastuti (24 tahun) untuk melakukan aksi pencurian.

Namun, korban memergoki pelaku saat itu, sehingga pelaku mendekati korban dan melakukan penusukan kesejumlah tubuh korban. Sehingga korban ditemukan tewas mengenaskan di kediamannya Jalan Kerta Negara, Gang Widura Nomor 24 Desa Ubung Kaja Denpasar, oleh pacar korban pada 28 Desember 2020 pukul 08.00 wita, dengan 17 luka tusukan disekujur tubuhnya.

Setelah melancarkan aksinya, pelaku mengambil uang korban sebesar Rp200 ribu dan membawa kabur motor Honda Scoopy milik korban ke Buleleng yang digadaikan seharga Rp3 juta.(BGN008)21012113

Badung, Baliglobalnews

Kejaksaan Negeri Badung, Bali, menerima pelimpahan berkas perkara tersangka dan barang bukti dugaan kasus penggelapan pajak yang merugikan negara Rp320 juta oleh Kepolisian Daerah Bali dan Tim Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali kepada tim Penuntut Umum, di Badung, Selasa (19/1/2021)

Kepala Kejaksaan Negeri Badung, I Ketut Maha Agung, S.H., M.H. saat dikonfirmasi membenarkan, tersangka berinisial SEI yang merupakan direktur PT GPM disangka melakukan tindak pidana perpajakan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai PPN yang telah dipungut atau dipotong dari lawan transaksi.

“Benar, hari ini ada pelimpahan tindak pidana khusus bidang perpajakan, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Badung, dengan penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik,” ucap Maha Agung yang juga mantan Kajari Sorong, Papua ini.

Ia menerangkan, perbuatan tindak pidana perpajakan tersebut dilakukan tersangka sejak Maret 2016 hingga Desember 2017. Atas tindakannnya tersebut, SEI telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya Rp 320 an juta.

Tersangka diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dilanjutkan ketahap Penuntutan dengan dugaan melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf c dan huruf d dan huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

“Penyidikan Pidana Pajak adalah bagian dari tindakan penegakan hukum di Direktorat Jenderal Pajak,” katanya.

Tindakan ini merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium, sebelum dilakukan penyidikan, wajib pajak harus sudah dilakukan tindakan pengawasan dan pemeriksaan bukti permulaan. Selama proses pemeriksaan bukti permulaan, wajib pajak diberi hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai Pasal 3 UU KUP dengan membayar pajak yang terutang beserta sanksi denda.

Meski demikian, tersangka SEI tidak menggunakan hak tersebut sehingga Penyidik Ditjen Pajak melanjutkan kasusnya ke proses penyidikan. Adapun penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dilaksanakan dengan memeriksa tersangka SEI terkait dugaan tindak pidana yang telah dilakukan.

Selain itu, sebanyak 592 buah barang bukti telah diperiksa yang sebelumnya semua barang bukti telah dilakukan penyitaan dalam tahap penyidikan. Setelah pemeriksaan selesai, selanjutnya tersangka SEI ditahan oleh Penuntut Umum selama 20 hari terhitung mulai hari ini dan ditempatkan di Rutan Polda Bali.(bgn008)21011907

Nasional, Baliglobalnews

Penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap artis Gisella Anastasia alias Gisel (GA) dan Michael Yukinobu de Fretes alias Nobu (MYD) sebagai tersangka terkait kasus dugaan penyebaran video asusila pada Senin ini.

“Kita jadwalkan GA dan MYD pada tanggal 4 Januari 2021 untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Yusri Yunus kepada wartawan, Senin.

Pihak penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan kepada Gisel dan Nobu pada pukul 10.00 WIB.

“Dijadwalkan pukul 10.00 WIB untuk hadir di Polda Metro Jaya,” beber Yusri.

Meski demikian belum diketahui apakah Gisel maupun Nobu akan memenuhi panggilan pihak kepolisian atau tidak.

Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan penyanyi Gisella Anastasia alias Gisel sebagai tersangka dalam kasus video asusila.

Tidak hanya Gisel, polisi juga menetapkan pemeran pria yang diduga adalah Michael Yukinobu de Fretes alias MYD sebagai tersangka.

Menurut pengakuan Gisel, video tersebut dibuat pada 2017 di salah satu hotel di Kota Medan, Sumatera Utara.

Adapun pasal yang dipersangkakan kepada Gisel dan pemeran pria dalam video tersebut adalah tindak pidana pornografi.

“Kami persangkakan di Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 8 UU 44 tahun 2008 tentang Pornografi,” ujar Yusri.

Adapun ancaman hukuman dalam pasal tersebut yakni hukuman penjara minimal enam bulan dan maksimal 12 tahun.(bgn123)21010405

Badung, Baliglobalnews

Mantan Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Kelan, I Kadek Andy Asmarajaya, SE ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal (Dit Reskrimum) Polda Jawa Timur (Jatim) atas tuduhan dugaan menggunakan surat palsu untuk kepailitan dengan terlohon pailit PT. Bukit Inn Resort dan Ida Bagus Surya Bhuwana selaku pemilik.

“Benar, mantan Ketua LPD Desa Adat Kelan sudah jadi tersangka atas Pasal 263 ayat 2 KUHP dan sudah ditahan di Polda Jatim sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai sekarang,” ungkap kuasa hukum pelapor, Jhon Korasa, SH.

Tidak hanya itu saja. Warga Kabupaten Badung ini juga telah dijebloskan ke sel tahanan Polda Jawa Timur.
Penetapan Kadek Andy menjadi tersangka dalam kasus dugaan menggunakan surat palsu kepailitan berawal laporan IB Surya Bhuwana dengan bukti laporan polisi nomor: 127/II/2020/UM/SPKT Polda Jatim, Selasa 11 Februari 2020 jam 14.00 WIB.

Setelah dilakukan penyelidikan yang memakan waktu yang cukup lama dan ditemukan bukti – bukti yang cukup, Rabu (7/10/2020) penyidik Dit Reskrimum Polda Jatim akhirnya menetapkan status Kadek Andy menjadi tersangka. Penetapan status tersangka dengan nomor: SP. Tap/51/X/Res.1.2./2020/Dit Reskrimum ditandatangi oleh Direktur Reserse dan Kriminal Umum (Dir Reskrimum) Polda Jatim, Kombes Pol Totok Suharyanto.

Dijelaskan Jhon Korasa, kasus ini bermula pada bulan September 2016 melalui kuasa hukumnya diduga telah menggunakan 2 surat palsu, yaitu surat perjanjian hutang piutang dan pengakuan hutang tanggal 27 Januari 2016 dan surat pernyataan hutang sekaligus pemberian kuasa tertanggal 20 September 2016 untuk bukti permohonan pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan termohon pailit IB Surya Bhuwana dan PT. Bukit Inn Resort.

Kadek Andi diduga mengetahui kedua surat tersebut palsu itu karena sebelum dibuat surat tersebut dilakukan audit tahun  2013 oleh dirinya selaku Kepala LPD Adat Kelan yang baru atas laporan keuangan LPD Adat Kelan saat Kepala LPD dijabat oleh I Ketut Bagiarta, SE. Sehingga ditemukan 75 nasabah kredit macet  yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh I Ketut Bagiarta dengan total Rp2.951.223.140.

Namun, tidak ada kredit macet nasabah atas nama Ida Bagus Surya Bhuwana selaku pelapor dan PT Bukit Inn Resort, tetapi ditemukan kredit macet atas nama Ida Ayu Setyawati (pribadi) Rp700.000.000, adik pelapor untuk pertanggungjawaban I Ketut Bagiarta atas uang LPD Adat Kelan.

“Dalam perkara ini, yang membuat surat palsu adalah saudara Ketut Bagiarta dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP dan di PN Denpasar sudah dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun ditahan di Rutan LP Kerobokan dan sudah selesai menjalani hukuman. Sementara Kadek Andy Asmarajaya, dijadikan tersangka dalam kasus menggunakan surat palsu dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP dan saat ini ditahan di Rutan Polda Jatim,” terangnya.

Kedua surat palsu tersebut yang isinya seolah -olah I Ketut Bagiarta telah meminjam uang Rp2.951.223.140. Diduga Kepada LPD Adat Kelan untuk kemudian dimasukan dan atau pergunakan ke dalam kas PT. Bukit Inn Resort dan untuk kepentingan PT. Bukit Inn Resort  dan seolah –olah PT. Bukit Inn Resort memiliki hutang kepada LPD Adat Kelan yang telah jatuh tempo. Padahal pelapor dan PT. Bukit Inn Resort  tidak pernah meminjam sejumlah uang tersebut kepada LPD Adat Kelan melalui I Ketut Bagiarta, sehingga Pelapor dan  PT. Bukit Inn Resort dinyatakan pailit.

“Gara-gara LPD Desa Adat Kelan memakai surat palsu tersebut untuk menggugat dan  mempailitkan PT. Bukit Inn Resort dan IB Surya Bhuwana di PN Niaga Surabaya, sehingga dinyatakan pailit. Dan hotel Jimbaran View tidak beroperasi sampai sekarang,” ujar Jhon Korasa.

Sementara obyek perkara atas dugaan tindak pidana menggunakan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor LP : 127/II/2020/UM/JATIM, tanggal 11 Februari 2020, berupa surat perjanjian utang piutang dan pengakuan hutang, tanggal 27 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani I Kadek Andy Asmarajaya dengan I Ketut Bagiarta, surat pernyataan utang sekaligus pemberian kuasa, tanggal 20 September 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. I Ketut Bagiarta dan terhadap Ketut Bagiarta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 870/Pid.B/2018/PN.Dps.

Kemudian, pada tanggal 6 November 2018 telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu dengan barang bukti berupa satu lembar surat pernyataan utang sekaligus pemberian kuasa dan satu berkas surat perjanjian utang piutang dan pengakuan hutang dan terhadap Ketut Bagiarta sendiri telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun.

“Karena pemakaian surat palsu tersebut terjd di PN Niaga Surabaya (Locus Deliti), sehingga dilaporkan di Surabaya dan Polda Jatim yang menangani,” ujarnya.(bgn008)20112717