Denpasar, Baliglobalnews

Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester II tahun 2022 di Kantor BPK perwakilan Provinsi Bali pads Rabu (28/12/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Walikota Arya Wibawa, menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Provinsi Bali yang telah melakukan audit semester II tahun 2022 di Pemkot Denpasar dan telah diserahkan LHP kinerja percepatan dan perluasan digitalisasi pajak daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan dan kesehatan fiskal tahun anggaran 2021 sampai 2022 di Kota Denpasar yang telah efektif.

Atas efektivitas yang telah disampaikan dan masih adanya catatan terkait dengan kualitas data pada aplikasi perpajakan serta segera akan dilakukan perbaikan. “Kita masih ada waktu untuk melakukan perbaikan dan memang perlu untuk diperbaiki sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari,” katanya.

Menurut Arya Wibawa, pihaknya segera menindaklanjuti dan menjadi prioritas sehingga kemanfaatan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di Kota Denpasar.

“Kami akan melakukan evaluasi dan  memaksimalkan kekurangan, sehingga dapat memberikan peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat serta keberlangsungan pembangunan di Kota Denpasar,” jelasnya.

Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Joko Agus Setyono, melaporkan penyerahan LHP semester II tahun 2022 telah diserahkan kepada 8 kepala daerah dan pimpinan DPRD di wilayah Bali. LHP ini dapat ditindaklanjuti kepada pimpinan daerah sesuai dengan rekomendasi yang telah diberikan. “Saya melihat tindak lanjut hasil pemeriksaan sudah mencapai angka di atas 90 persen. Dan kami mengucapkan terimakasih serta menjadi angka tertinggi di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dia menyebutkan untuk Pemkot Denpasar LHP kinerja percepatan dan perluasan digitalisasi pajak daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan dan kesehatan fiskal tahun anggaran 2021 sampai 2022 di Kota Denpasar yang telah efektif. Aplikasi pengelolaan pajak daerah khususnya Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Simpada), telah menerapkan praktek yang baik, namun perlu ada perbaikan terkait kualitas data pada aplikasi perpajakan dan harus dilakukan pemeriksaan secara rutin oleh petugas pajak maupun inspektorat dan melakukan sensus kepada pajak baru. “Ini beberapa hal yang harus kita lakukan kedepan untuk perbaikan pada percepatan pengelolaan pajak”, ujarnya.

Hadir Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry, serta 7 kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota di Bali penerima LHP tahun 2022, Wakil Ketua DPRD, I Wayan Mariyana Wandhira, serta hadir juga Kepala Inspektorat Denpasar, Putu Naning Djayaningsih menerima LHP digitalisasi pajak daerah semester II dari kepala Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Joko Agus Setyono. (bgn003)22122806

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas penanganan Covid-19 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali, Rabu (23/12).

LHP yang diterima terkait dengan efektivitas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan TA 2020 dan pemeriksaan kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 di Kota Denpasar.

Penandatanganan serah terima LHP dari BPK RI untuk Pemkot Denpasar dilaksanakan Plh. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira; Wakil Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara bersama: Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede.

IGN Jaya Negara mengatakan secara umum sesuai dengan pemeriksaan dari BPK Perwakilan Bali untuk Pemerintah Kota Denpasar, efektivitas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan TA 2020 sudah cukup efektif.

Namun, kata dia, masih ada catatan terkait dengan kesesuaian dengan peraturan perundangan di dalam penggunaan anggaran serta pelaksanaan di lapangan, seperti terkait masalah metode pelaksanaan Swab berbasis PCR, evaluasi tentang kontak erat kasus serta laporan kasus yang terintegrasi dengan daerah maupun nasional.

“Kita masih ada waktu untuk melakukan perbaikan dan memang perlu untuk diperbaiki sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari,” katanya.

Menurut Jaya Negara, meskipun masih ada beberapa kekurangan mengingat kasus Covid-19 masih dalam proses pembelajaran dan masih dicari solusi untuk penanggulangan bahkan di tingkat nasional maupun dunia. Namun pihaknya tetap akan segera menindaklanjuti dan menjadi prioritas sehingga kemanfaatan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

“Kami akan berusaha untuk memaksimalkan kekurangan kami sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” katanya.

Plh. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, mengatakan pemeriksaan ini merupakan bagian dari strategi pemeriksaan komprehensif BPK (Audit Universe) yang dilaksanakan secara serentak pada Semester II 2020 untuk seluruh entitas pusat dan daerah.

Pemeriksaan kinerja dimaksudkan untuk menilai efektivitas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan TA 2020 pada Pemerintah Kota Denpasar. Sasaran pemeriksaan pengelolaan atas empat hal yaitu penelurusan kasus (tracing), pengujian (testing), perawatan (treatment) serta sosialisasi dan edukasi guna mengubah perilaku masyarakat dalam rangka penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Denpasar cukup efektif dalam melaksanakan penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan TA 2020.

“Hal ini terlihat dari upaya Pemkot Denpasar di dalam mencegah penularan Covid-19 sehingga mitigasi kasus dan penelurusan kontak eratnya dapat segera dilaksanakan,” katanya.

Satria Perwira dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi Pemkot Denpasar dalam pelaksanaan tindak lanjut yang mendapat nilai tinggi. (bgn003)20122313