Badung, Baliglobalnews
Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya melaporkan realisasi dana hibah untuk KPU daerah, Bawaslu daerah, Polri dan TNI di Bali sudah terealisasi 100% untuk dukungan kegiatan Pemilukada serentak tahun 2024. Penandatanganan NPHD untuk hibah dari Provinsi Bali ke kabupaten/kota se-Bali juga sudah terlaksana secara serentak di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
Hal tersebut disampaikan Pj. Gubernur saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, bertempat di BNDCC, ITDC Nusa Dua, pada Selasa (30/7/2024).
Rincian dana hibah dari Provinsi, kata dia, KPU Bali Rp155 miliar, Bawaslu daerah Rp41 miliar, Polri Rp30 miliar dan TNI Rp9 miliar. Sedangkan total rincian dana hibah dari kabupaten/kota se-Bali, untuk KPU daerah Rp300 miliar, Bawaslu daerah Rp80 miliar, Polri Rp68 miliar, TNI Rp24 miliar.
“Kami juga melaporkan pelaksanaan Pemilu 2024 kemarin di Bali telah berjalan aman, lancar dan sukses dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis,” katanya.
Pj. Mahendra Jaya juga mengatakan penegakan hukum Pemilu berkepastian, dengan semua masalah yang muncul bisa diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Dengan kerja keras dan kebersamaan atau ngrombo, kami optimis prinsip-prinsip tersebut dapat kamu terapkan juga di Pemilukada serentak tahun 2024,” katanya.
Apresiasi terhadap realisasi hibah oleh Provinsi Bali diapresiasi langsung oleh Menko Polhukam Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Ia berharap daerah-daerah lain di Nusa Tenggara bisa menyusul Bali karena Pemilukada akan segera dilaksanakan. (bgn003)24073002

Badung, Baliglobalnews
Bawaslu Kabupaten Badung dalam upaya melaksanakan pencegahan dan pengawasan dalam sub tahapan Pencocokan dan Penelitian (coklit) Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati Badung
Tahun 2024 telah melakukan pengawasan pada tingkat kecamatan dan tingkat desa.
Ketua Bawaslu Badung Putu Herry Indrawan mengatakan pihaknya melakukan pengawasan untuk memastikan prosedur berjalan baik. Dari pengawasan tersebut ditemukan 31 permasalahan. “Yang kita temukan permasalahan menor-menor seperti pemilih baru yang tidak dicoklit, tidak pasang stiker, tetapi semuanya sudah diperbaiki, sudah beres, dan tidak ada pelanggaran,” katanya ketika dihubungi pada Kamis (25/7/2024).
Herry mengatakan pengawasan tingkat kecamatan dilakukan bersama jajaran panwaslucam dan tingkat desa dilakukan bersama jajaran PKD. Upaya pencegahan dan pengawasan ini dilaksanakan dari awal hingga akhir masa pencocokan dan penelitian, 24 Juni hingga 24 Juli 2024.
Dia menyebutkan saran perbaikan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan, sebagai
berikut ditemukan pemilih baru yang tidak dicoklit, pemilih yang telah dicoklit tidak ditempel stiker coklit, kesalahan penulisan jumlah disabilitas pada stiker coklit, penulisan stiker coklit kurang lengkap seperti kurang penulisan nama kepala keluarga, kurang penulisan waktu pelaksanaan coklit, kurang tanda tangan pantarlih dan kepala keluarga pemilih, stiker coklit yang ditempel di tiang listrik.
“Terhadap saran perbaikan, seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh pantarlih,” katanya.
Dalam kegiatan patroli pengawasan kawal hak pilih, kata dia, dari 11 pemilih disabilitas, 10 orang telah terdaftar dalam daftar pemilih, sedangkan 1 orang belum melakukan perekaman KTP-el dan belum
terdaftar dalam Daftar Pemilih. Dari 8 pemilih lanjut usia, 7 orang telah terdaftar dalam daftar pemilih,
sedangkan 1 orang telah meninggal dunia dan telah dicoret dari Daftar
Pemilih. Dari 2 pemilih pemula, seluruhnya telah terdaftar dalam daftar pemilih,n namun 1 di antaranya belum melakukan perekaman KTP-el karena baru berumur 17 tahun pada tanggal 27 September 2024. Dari 6 pemilih masyarakat umum, 5 orang telah terdaftar dalam daftar pemilih, sedangkan 1 orang telah meninggal dunia dan telah dicoret dari daftar pemilih.
“Terhadap pemilih disabilitas dan pemilih pemula yang melakukan
perekaman KTP-el, Bawaslu Kabupaten Badung akan mendorong KPU Kabupaten Badung dan Disdukcapil Kabupaten Badung untuk melakukan
perekaman KTP-el dengan mekanisme jemput bola,” tandasnya. (bgn003)24072502