Mangupura, Baliglobalnews

Kalangan anggota DPRD Badung sangat menyayangkan Sekda Wayan Adi Arnawa menerbitkan surat edaran (SE) pemotongan gaji pegawai ASN Badung 30 persen hingga 50 persen tanpa berkoordinasi dengan DPRD yang mempunyai fungsi masalah penganggaran.

“Tidak ada koordinasi dengan dewan. Tiba-tiba kami menerima SE Sekda yang memotong gaji pegawai ASN hingga 50 persen. Termasuk bantuan aci, sulinggih, pamangku, kelian, bendesa adat, pangliman, pekaseh, dan lainnya,” kata Wakil Ketua I DPRD Badung, I Wayan Suyasa, sebelum mengikuti rapat koordinasi dengan Sekda Badung bersama jajarannya di gedung DPRD Puspem Badung pada Senin (28/6).

Ketua DPD Partai Golkar Badung itu menegaskan dewan mempunyai fungsi dalam penganggaran, selain fungsi kontrol dan legislasi. “Jadi, dewan bersama bupati menetapkan anggaran. Tidak seperti saat ini, dewan mendapat SE soal pemotongan gaji pegawai ASN dari Sekda, termasuk pemotongan bantuan kepada masyarakat. Mestinya eksekutif transparan soal anggaran,” katanya.

SE Sekda Badung Nomor: 900/2803/Setda/BPKAD tertanggal 24 Juni 2021 yang mengalami pemotongan meliputi tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN 50 % mulai April 2021, jasa tenaga kontrak yang besaran nilai kontraknya sampai dengan Rp 7.000.000 dipotong 30 % mulai Juni 2021. Jasa tenaga kontrak yang besaran nilainya di atas Rp 7.000.000 dipotong 50 % secara merata terhitung mulai Juni 2021. Upah THL 30 %. Jasa guru kontrak dipotong Rp 50.000 tiap orang per jam terhitung mulai Juni 2021. Jasa tenaga Widya Sabha, sulinggih, pemangku, pekaseh, pangliman, kelian banjar adat dan bendesa adat dipotong 50 % mulai Juni 2021.

Jasa kepala lingkungan dipotong menjadi Rp 4.000.000. Jasa tenaga tim ahli Bupati, tim ahli DPRD Badung, dan jasa tenaga ahli perorangan atau nonperorangan dipotong 30 % secara merata terhitung mulai Juni 2021. Biaya upakara yadnya dan biaya aci-aci dipotong 50 % mulai  April 2021.

Biaya operasional pemeliharaan kendaraan pada perangkat daerah dipotong 25 % mulai Juni  2021. Biaya operasional pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dipotong 25 % mulai Juni 2021.

Ternyata dalam SE tersebut tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi DPRD Badung tidak luput dari pemotongan yang besarannya 30 % mulai Juli tahun 2021.

Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, menyatakan SE itu terbit berdasarkan direktif Bupati Badung setelah melihat kondisi keuangan. “Tahun 2021 target anggaran Rp 3,8 triliun tidak mungkin akan tercapai, maka target itu diturunkan jadi Rp 2,9 triliun. Untuk itulah dilakukan rasionalisasi. Kami harapkan dewan memaklumi, karena semua dipotong,” tegasnya. (bgn003)21062827

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 17 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Badung.

Kepala Bagian Humas, Made Suardita, pada Sabtu (9/1) menyampaikan SE yang ditandatangani oleh Bupati Giri Prasta tertanggal 8 Januari 2021 ini ditujukan kepada para kepala perangkat daerah, camat, kepala perumda, Lurah dan perbekel serta bendesa adat se-Kabupaten Badung.

SE tersebut menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali,

Dalam SE tersebut Bupati Giri Prasta menyampaikan ada sembilan poin yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19. Pertama, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring/online (di rumah). Kedua, membatasi jam operasional untuk seluruh kegiatan usaha mulai pukul 08.00 s/d 21.00 Wita. Ketiga, untuk jam operasional pasar rakyat dan sarana fasilitas kesehatan dikecualikan dari ketentuan poin 2.

Keempat mewajibkan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum untuk memperketat  protokol kesehatan, tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker serta memasang  stiker bertuliskan “No Mask No Service” (tanpa masker, tidak dilayani) pada tempat usahanya. Kelima, pelanggaran terhadap poin 2 dan 4 dapat dikenakan sanksi ringan, menengah sampai dengan pencabutan izin usaha. Keenam, melakukan penguatan pengujian/testing berupa pemeriksaan rapid test secara random di tempat-tempat publik termasuk juga kepada para WNA. Lalu yang ketujuh, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Desa Adat agar mengaktifkan kembali posko satgas Covid-19 di wilayah masing-masing untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui penegakkan hukum dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri.

Kedelapan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat oleh desa/kelurahan dilaksanakan secara berjenjang oleh desa, kelurahan bersama satgas gotong-royong desa adat setempat melalui Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan. Kesembilan, menegaskan Surat Edaran tersebut berlaku sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai Kondisi Perkembangan Kasus Covid-19 di Kabupaten Badung. (bgn003)21011016