Bangli, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli semakin memantapkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi yang dipimpin Inspektur Kabupaten Bangli Jro Penyarikan A. Widata di Ruang Rapat Bersama Inspektorat Daerah Kabupaten Bangli pada Selasa (3/2/2026).

Dalam pemaparannya, Inspektur Jro Widata menekankan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan oleh masing-masing perangkat daerah. “Setiap SKPD wajib menyusun laporan keuangan yang lengkap dan sesuai standar, meliputi LRA, Neraca, LO, LPE, dan CALK. Laporan ini akan menjadi dasar konsolidasi untuk menghasilkan LKPD Pemerintah Kabupaten Bangli tahun 2025,” ujarnya.

Jro Widata juga menyoroti pentingnya pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) sebagai aplikasi utama dalam penyusunan LKPD. “SIPD RI adalah alat yang sangat penting untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Dua dinas strategis, yaitu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) mendapatkan perhatian khusus dalam rapat ini. Disdikpora diharapkan dapat mengkoordinasikan seluruh sekolah di Bangli untuk menerapkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, Dinas PMDPPKB diminta untuk aktif mendampingi desa-desa dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

Rapat dihadiri oleh seluruh pimpinan perangkat daerah, para sekretaris, kepala puskesmas, serta kepala BUMD di lingkungan Pemkab Bangli. (*/bgn003)26010306