Tabanan, Baliglobalnews

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025 pada Jumat (19/7/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Tabanan, I Made Dirga.

Pihak eksekutif mengusulkan pendapatan asli daerah (PAD) Rp1.931 miliar. Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan APBD Induk Tahun Anggaran 2024.

Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tabanan, I Made Urip Gunawan, menyebutkan penurunan mencapai Rp203 miliar lebih atau 9,55 persen dari total APBD Induk Tahun Anggaran 2024 Rp2.135 triliun lebih.

PAD Tabanan tahun 2025 direncanakan Rp698 miliar lebih. Angka ini menunjukkan peningkatan Rp121 miliar lebih atau 21,01 persen dibandingkan APBD Induk Tahun Anggaran 2024 yang hanya Rp576 miliar lebih.

Pendapatan transfer tahun 2025 direncanakan Rp1,233 triliyun lebih, turun Rp325 miliar lebih atau 20,87 persen APBD Induk 2024 Rp1,558 triliun lebih. “Peningkatan PAD Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp698 miliar lebih disebabkan peningkatan pendapatan dari PPHTB (Pajak Penghasilan atas Tanah dan Bangunan) dan pajak kendaraan bermotor, itulah yang mencapai Rp121 miliar lebih,” ujarnya.

Pihaknya menyebut, nilai PAD yang dipasang tersebut didasari atas potensi yang dimiliki di Kabupaten Tabanan. “Bagaimana pasang besar kalau Potensi belum ada. Nanti kan tidak tercapai. Itu kan ada perhitungannya, tidak sembarangan,” katanya.

Sementara Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga, menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. “Seperti di Kabupaten Badung dan Gianyar, mereka memperbarui data pendapatan mereka setiap hari. Bisakah Tabanan melakukan hal yang sama? Retribusi parkir, misalnya, dapat diperbarui setiap hari untuk meningkatkan transparansi,” katanya.

Menurut Dirga, potensi pembaruan data secara berkala untuk mengurangi penipuan. “Agar ini jelas. Kalau memang fasilitas yang kurang, maka kita pasang anggaran agar menambah PAD,” ujarnya.

Sementara anggota Banggar DPRD Tabanan, I Made Eddy Nugraha Giri, mengatakan realisasi APBD harus mengacu pada konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Dia menyoroti beberapa aset daerah yang tidak produktif karena terikat dengan perjanjian atau kendala lainnya. Seperti aset pemerintahan daerah di Desa Belalang dan Kecamatan Pupuan serta yang lainnya.

Dia menyebutkan masalah parkir di Bedugul yang dikuasai oleh kelompok tertentu. “Nah ini mestinya secara hukum melihat daripada permasalahan itu dan menyelesaikannya untuk peningkatan PAD Tabanan,” katanya. (bgn020)24072002

Mangupura, Baliglobalnews

Rapat Banggar DPRD Badung dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas postur rancangan perubahan anggaran Kabupaten Badung tahun 2020, di Gedung DPRD Badung Rabu (19/8). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Putu Parwata didampingi Sekda Wayan Adi Arnawa.

Parwata mengatakan rapat untuk menyamakan persepsi tentang postur anggaran perubahan APBD 2020. Rancangan sudah berdasarkan masukan dari fraksi sudah disepakati melaui rapat-rapat. Termasuk menambah anggaran promosi pariwisata dan pengelolaan sampah.

Untuk pengolahan sampah yang belum optimal, Parwata menginfokan sapah dapat dioleh dengan mesin tanpa harus terlebih dahulu melakukan pemilahan. Harga mesin disebutkan Rp 50 miliar.

Sementara Sekda Adi Arnawa mengatakan kondisi di Badung walaupun suasana covid tidak mengurangi kebijakan pelayanan kepada masyarakat. Yang paling penting, kata dia, menjaga konsistensi pariwisata. ”Kita bersama bersikap, bahwa Badung layak dikunjungi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan,” katanya.

Dia menyebutkan promosi pariwisata tak boleh berhenti. Dia mencontohkan ada kegiatan musik di Ubud dengan menerapkan protokol kesehatan, sehingga wisatawan bisa datang. ”Kalau pesimis dari pajak hotel, restoran kita dorong,” katanya.

Parwata lantas menyampaikan berdasarkan hasil kajian dan simulasi, adatiga opsi untuk membuat postur anggaran perubahan APBD Badung 2020. Pertama pendapatan asli daerah (PAD) dirancang Rp 2,9 triliun, dana perimbangan Rp 900 miliar. Jadi APBD Rp 3,8 triliun, belanja Rp 3,8 triliun. ”Jadi berimbang,” katanya

Opsi kedua, PAD Rp 2,8 triliun, dana perimbangan Rp 900 miliar, sehingga APBD menjadi Rp 3,7 triliun, belanja daerah juga Rp Rp 3,7 triliun. Opsi ketiga, PAD Rp 2,7 triliun, dana perimbamgan Rp 900 miliar, sehingga APBD menjadi Rp 3,6 triliun. ”Opsi tersebut bisa menjadi pertimbangan Tim PAD untuk membuat postur APBD perubahan,” katanya.

Rekomendasi, kebijakan anggaran benar – benar sesuai dengan yang dibutuhkan mempercepat realisasi anggaran pilkada, sudah ditransfer 100 persen

Usai rapat, Parwata mengatakan pihaknya menyamakan persepsi antara lembaga Eksekutif dengan Dewan tentang perubahan anggaran Tahun 2020. ”Ada beberapa hal yang akan di-tracing seperti yang sudah diimbau oleh Menteri Dalam Negeri beberapa potensi harus dimaksimalkan saat pandemi Covid-19 agar perekenomian tetap berjalan, maka ada beberapa hal yang harus disepakati,” ungkapnya. 

Dalam rapat badan anggaran dengan eksekutif ini, pihaknya sudah sampaikan pandangan-pandangan Dewan bagaimana menggali potensi di masa pandemi Covid-19. ”Semua masukan Dewan dapat diterima. Bagaimana memaksimalkan pendapatan daerah, kemudian bagaimana mengalokasikan anggaran agar efektif dan efisien tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya. 

Selain itu pihaknya juga berikan pandangan terkait menggenjot promosi pariwisata yang bersifat digital. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pariwisata di Badung merupakan leading, maka dari promosi digital ini akan di prioritaskan. ”Hampir 85% pendapatan kita di pariwisata, jadi seluruh stakeholder pariwisata kita support promosinya berbentuk digital. Kita akan ekspose semua usahawan agar dibranding sehingga akan banyak tamu berkunjung. Kemudian membenahi pajak dengan real time. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan pendapatan,” katanya. 

Selain membahas pariwisata, dalam rapat tersebut juga membahas tentang bagaimana penanganan sampah di Badung, agar Kabupaten Badung bersih sehingga pariwisata nyaman. (bgn/din)20081908