Denpasar, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, memimpin rapat sekaligus penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Bali dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang besaran dana hibah kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (15/5/2023).

Dalam pengantarnya, Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka akan disepakati terkait nominal anggaran yang akan digunakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024. Setelah nominal tersebut disepakati maka akan dilanjutkan dengan menandatangani berita acara.

Sekda Dewa Indra menjelaskan bahwa isi dari berita acara tersebut, adalah menyepakati bahwa besaran anggaran kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% atau Rp 16.436.728.800 dan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% atau Rp 24.655.093.200 sehingga jumlah total sebesar Rp 41.091.822.000 sesuai dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 070/PR.03.00/K.BA/06/2022 tanggal 23 Juni 2022 hal Usulan Sharing Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.

“Dari nominal di atas, untuk tahun 2023 akan dimasukkan atau dianggarkan pada APBD Perubahan yang kemudian tahapan selanjutnya menandatangani NPHD dengan PJ Gubernur, untuk itu saya  minta KPU memastikan apakah di kabupaten/kota anggarannya sudah tersedia, seperti di provinsi yang sudah ada pada dana cadangan, sehingga saat penandatanganan anggarannya memang benar-benar sudah ada,” pungkas Dewa Indra seraya menandatangani berita acara tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, para pihak yang menandatangani berita acara kesepakatan yaitu antara TAPD Provinsi Bali terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Bali, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali, Kepala Biro Pengadaan Barang /Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali dan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali dengan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Ketut Ariyani serta Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan. (bgn003)23051507

Tabanan, Baliglobalnews

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tabanan menggelar rapat kerja untuk membahas masalah anggaran tahun 2022 mendatang di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tabanan, (22/11/2021).

Salah satu yang dibahas adalah terkait ketersanggupan daerah untuk menyiapkan anggaran untuk gaji para tenaga PPPK. Sebab, kuota yang diberikan kepada Tabanan berjumlah cukup banyak dan anggaran gaji tersebut dibebankan pada APBD. Menurut data yang diperoleh, sebelumnya kuota yang diperoleh Kabupaten Tabanan untuk formasi PPPK Guru sebanyak 1.485 orang. Kemudian dalam perjalanannya, yang mendaftar hanya 1.171 orang. Kemudian setelah tes dilakukan, yang lulus hanya 450 orang.

“Sebaiknya kan BKPSDM dan Dinas Pendidikan mencermati ini. Untuk anggaran gaji para pegawai itu kan membutuhkan anggaran yang besar, apalagi pada APBD 2022 mendatang kan diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi,” kata anggota Banggar DPRD Tabanan, I Gusti Nyoman Omardani saat raker tersebut, Senin 22 November 2021.

Politikus asal Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan ini melanjutkan, mereka yang berhak untuk melamar untuk rekrutmen PPPK ini adalah para guru kontrak yang statusnya juga sudah masuk dalam data pokok pendidikan (Dapodik). Kemudian dari sisi jumlah juga sangat banyak sehingga membutuhkan anggaran yang besar untuk gaji mereka nanti. “Kira-kira apa yang akan dilakukan terkait (gaji) PPPK ini dari TAPD ? Karena kan jumlahnya sampai ribuan orang dan pada awal tahun (Januari) mereka sudah resmi menjadi PPPK,” jelas pria yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komisi I DPRD Tabanan ini. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan, I Gede Susila menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tabanan. Pihaknya dari TAPD sudah menyiapkan anggaran untuk gaji tenaga PPPK yang telah dinyatakan lulus. Anggaran yang disiapkan senilai Rp 30 Miliar. Namun, kata dia, pihaknya baru sebatas menyiapkan anggaran saja, mengingat masih belum mengetahui pasti berapa jumlah tenaga kontrak yang akan lulus dalam rekrutmen PPPK 2021 ini.

“Yang jelas dari kami kan sudah menyiapkan (anggaran). Karena itu merupakan kewajiban kita di daerah sesuai dengan amanat Kemendagri. Tapi, kami belum mengetahui berapa jumlah tenaga kontrak kita yang akan lulus dalam seleksi PPPK ini,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua TAPD Tabanan ini.

Susila melanjutkan, nilai anggaran Rp 30 Miliar yang disiapkan itupun sebenarnya tidak akan cukup membayarkan. Mungkin saja pada anggaran perubahan anggaran tersebut sudah habis. “Dari anggaran Rp 30 Miliar tersebut kemungkinan saja tidak akan cukup. Kemungkinannya nanti, anggaran (tenaga) kontrak ini akan digeser untuk itu (PPPK). Sehingga jumlah kontrak yang kami punya ini bisa digeser untuk penambahan angka Rp 30 Miliar,” jelasnya.

“Kemudian jika untuk penetapan atau pelantikan dari tenaga PPPK ini kami masih belum tahu. Bisa jadi pada Januari, Pebruari ataupun Maret. Belum ada angka (jumlah) pastinya,” tandas mantan Kadis Pendidikan. (bgn122)21112218

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, menyarankan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung agar defisit dari rancangan KUPA PPAS APBD 2021 jangan terlalu besar.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD ketika memimpin rapat bersama TAPD Kabupaten Badung membahas tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2021 dan Ranperda Perubahan APBD 2021 di gedung DPRD Puspem Badung pada Jumat (20/8).

“Jika defisitnya terlalu besar, risikonya juga akan besar, karena pendapatan tidak bisa kita prediksi,” katanya didampingi Wakil Ketua DPRD, Wayan Suyasa.

Parwata juga menyinggung anggaran yang masih sisa tahun 2021 sebesar Rp 61 miliar agar digunakan untuk penanganan Covid-19. Jika digabungkan dengan anggaran di perubahan maka totalnya akan menjadi Rp 311 miliar.

“Itu artinya pemerintah serius menangani Covid-19. Anggaran akan digunakan semaksimal mungkin sampai Desember ini. Sehingga anggaran bisa digunakan secara efektif untuk penanganan Covid-19,” pinta Parwata.

Guna mempercepat penanganan Covid-19, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Badung secepatnya memenuhi sarana dan prasarana di gedung baru RSD Mangusada. “Pemerintah tidak boleh berdiam diri. Jadi rumah sakit ini harus beroperasi. AC, bed, peralatan medis semua harus disiapkan. Jadi semua kita rancang di 2021 supaya tuntas,” ujarnya.

Pihaknya juga meminta pemerintah dalam belanja barang dan jasa tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran. “Itu catatan dari kami agar dapat dilaksanakan secara seksama dan sama-sama dalam pemerintahan,” katanya. (bgn003)21082018

Mangupura, Baliglobalnews

Dalam suasana yang cukup ”hangat”, DPRD Badung bersama eksekutif menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021 sepakati angka Rp 3,8 triliun. Hal itu mengemuka ketika dalam rapat Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kabupaten Badung dan Badan Anggaran (Bangar) DPRD Badung di Ruang Rapat Gosana, Gedung Puspem Badung, Senin (23/11).

Usai rapat, Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, mendampingi Pjs Bupati Badung, Ketut Lihadnyana, mengatakan terkait pembahasan APBD tahun 2021 memang terjadi dinamika, namun karena kondisi yang cukup berat pada tahun 2021 merupakan tamparan keras terhadap sektor pariwisata. Karena itu, pihaknya tidak berani berasumsi yang muluk-muluk.

”Konsekuensinya banyak kegiatan yang tidak bisa kita eksekusi. Karena itulah kita permaklumkan, termasuk mungkin beberapa kebutuhan-kebutuhan dewan, dan kita sepakati di angka 3,8 triliun,” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, Wayan Suyasa, mengatakan pada prinsipnya dewan harus memiliki suatu komitmen kepastian dari APBD 2021. Pasalnya, keadaan secara masif masih adanya Covid-19, dan perlunya membuat suatu APBD yang sehat, yang tepat, minimal tidak jauh melenceng, dalam artian antara biaya dan pendapatan.

”Kami bahas bersama dan sudah melakukan hal-hal yang komprehensif, minimal harus disesuaikan dengan kenyataan. Kami dari dewan sepakat apapun dibuat rancangan tersebut karena sudah melalui pembahasan, dan intinya juga perlu kami garis bawahi bahwa masukan-masukan masyarakat melalui dewan aspirasi dewan itu juga perlu diakomodir,” katanya.

Suyasa menegaskan hal itu bukan untuk kepentingan pribadi dewan, tetapi untuk semua. Baik di eksekutif maupun legislatif merupakan representasi masyarakat. ”Maka perlu kita saling menghargai dan menghormati fungsi masing-masing. Jadi, kita sepakat di angka kurang lebih 3,8 triliun,” katanya. (bgn003)20112322

Mangupura, Baliglobalnews

DPRD Bading memberikan ruang secara terbuka kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung untuk melakukan prediksi atau merasionalisasi APBD 2021 sehingga didapatkan angka yang pas.

Hal itu dikemukakan Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, usai rapat  bersama TAPD) Kabupaten Badung membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 di Ruang Rapat Gozana II DPRD Puspem Kabupaten Badung, Selasa (10/11).

Parwata menyatakan sudah menyampaikan beberapa poin penting pada rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan TAPD, yakni program-program yang sifatnya wajib itu dilaksanakan. “Ada masukan dari Banggar, yakni ada hal yang sangat substansi, yakni yang paling dikedepankan bagaimana dalam pandemi Covid-19 ini,” katanya.

Dia menyebutkan dari asumsi-asumsi yang telah dikaji dewan,  menemukan  angka. “Ini dari beberapa prediksi dan asumsi ini akan mendekati, tapi tidak mungkin 4,3 T sesuai dengan  KUA dan KPPS, yang jelas pasti ada dilakukan rasionalisasi, maksudnya di angka 3,3 triliun, kalau naik dia maksimal mungkin 4,3 atau tetap 3,3 triliun,” katanya. (bgn003)20111021