Mangupura, Baliglobalnews

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, peran dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung sangat strategis dan membantu serta dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung sebagai upaya dalam sinergitasnya untuk menciptakan dan melaksanakan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab (Good Governance and Good Government).Demikian disampaikan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, didampingi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Badung, I Ketut Maha Agung, saat memberikan sambutan pada acara Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kejaksaan Negeri Badung dengan Pemerintah Kabupaten Badung tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bertempat di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Kamis (27/5). Bupati Giri Prasta menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kejaksaan Negeri Badung atas atensinya kepada Pemkab Badung.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Badung memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Badung Bapak I Ketut Maha Agung dan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, Bapak Indra Thimoty beserta Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Badung, atas atensi dan dukungannya kepada Pemkab Badung melalui bantuan hukum (litigasi), pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum (legal assistance),” ujar Giri Prasta.Menurut Giri Prasta sampai saat ini sangat dirasakan terjadi peningkatan koordinasi dan komunikasi antara Pemkab Badung khususnya perangkat daerah terkait dengan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Badung, yang  meliputi bantuan hukum (litigasi) untuk menangani perkara di Pengadilan Negeri dimana ada 3 surat kuasa khusus kepada Kejari Badung dari  kabupaten, kecamatan dan tingkat desa.

Untuk pendapat hukum (legal opinion) ada 5 permohonan masing–masing dari Dinas Sosial, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan 2 permohonan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta pendampingan hukum (legal assistance) ada 1 permohonan dari Dinas PUPR.”Selain itu masih ada beberapa kegiatan yang dalam proses permohonan bantuan hukum diantaranya rencana penertiban badan usaha yang melanggar IMB dan tata ruang khususnya sempadan jurang dan rencana sehubungan dengan penagihan pajak daerah terhutang,” katanya.Sementara itu Kajari Badung, I Ketut Maha Agung, menyebutkan penandatanganan MoU ini dilaksanakan karena masa berlaku MoU sebelumnya sudah berakhir bulan April yang lalu sebagai bentuk sinergitas untuk menambah efektivitas dalam penyelesaian penanganan hukum yang dihadapi Pemkab Badung.

Karena hal ini bukan hanya sekedar formalitas, pihaknya meminta segenap jajaran Pemkab Badung agar bisa memanfaatkan secara maksimal nota kesepakatan yang sudah dilaksanakan berkaitan dengan penyelesaian permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.”Penandatangan MoU ini sesuai amanat undang-undang. Untuk itu kami beserta jajaran Kejari Badung berkomitmen untuk selalu mendukung penuh langkah-langkah yang diambil Pemkab Badung. Sehingga dibutuhkan koordinasi dan kerjasama dari semua pihak. Mari samakan persepsi untuk mewujudkan Badung lebih baik karena dengan gotong royong semua akan terlaksana dengan baik,” katanya.Agung juga mengatakan pelaksanaan roda pemerintahan sangat dipengaruhi oleh regulasi, yang bisa dilihat dari dinamisnya aturan yang berkonsekuensi yuridis dalam pelaksanaannya.

“Atas dasar tersebut kita segenap jajaran Kejari Badung berkewajiban menjamin semua kegiatan yang dilaksanakan Pemkab Badung bisa berjalan baik, berdaya guna dan berhasil guna,” tegasnya seraya menambahkan bahwa siap memberikan pendampingan terhadap investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja di Kabupaten Badung.Sedangkan Kabag Hukum Setda Badung, AA Asteya Yudhya melaporkan penandatanganan MoU ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran tugas dan fungsi Kejari Badung dalam menyelesaikan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh pemerintah daerah melalui bantuan hukum (litigasi), pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum (legal assistance).

Dia menyebutkan selain melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, kejaksaan juga merupakan lembaga yang melaksanakan pelayanan publik di bidang hukum serta memiliki kedudukan menjalankan tugas dan wewenang dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan wewenang lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. “Berkenaan dengan hal tersebut, Kejaksaan Negeri memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting dan strategis yang juga merupakan bagian dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di tingkat kabupaten,” katanya.Acara turut dihadiri oleh Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa, jajaran Kejari Badung serta kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung. (bgn003)21052723

Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, menandatangani nota kesepakatan dengan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Kelas 1 A, H Sobandi; Kepala Kejaksaan Negeri Badung, Ketut Maha Agung dan Kepala Kepolisian Resor Badung  AKBP Roby Septiadi, tentang pengawalan investasi di Kabupaten Badung. Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilaksanakan di Ruang Kerta Gosana Puspem Badung, Rabu (28/4).

Bupati Giri Prasta dalam sambutannya mengatakan penandatanganan nota kesepakatan ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam rangka mensukseskan program prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo guna menciptakan dan menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Di samping itu hal ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung dalam menindaklanjuti berkenaan konsep pelayanan publik kepada masyarakat. “Ini komitmen kami terkait terbitnya Undang-undang Cipta Kerja oleh Bapak Presiden.

Maka kami gayung bersambut, kita sudah melakukan penandatanganan nota kesepakatan hari ini dengan Pengadilan Negeri Denpasar, Kejaksaan Negeri Badung begitu juga dengan Polres Badung. Karena kami butuh sekali berkenaan dengan pengamanan investasi,” ujarnya.Bupati menyatakan di era teknologi digital seperti saat ini, terjadi perubahan paradigma proses pengurusan perijinan dari sistem offline ke sistem online sehingga pihaknya membutuhkan sebuah perlindungan dalam hal ini. “Melalui komitmen bersama ini sehingga betul-betul dari pihak pengadilan, kejaksaan dan kepolisian bisa memberikan garansi kepada beliau-beliau atau mereka-mereka yang akan berinvestasi di Kabupaten Badung.

Kami sangat terbuka dengan investasi tapi jangan sampai memarginalkan masyarakat sekitar karena masyarakat kami harus menjadi tuan di rumahnya sendiri,” katanya.Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, H Sobandi, menyampaikan pihaknya berkomitmen membantu pelayanan publik yang berkaitan dengan pengadilan bagi masyarakat Badung. Untuk itu, Pengadilan Negeri Denpasar membuka gerai pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Badung. “Kami mengimbau masyarakat Badung untuk memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Denpasar di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Badung secara maksimal,” ucapnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Badung, Ketut Maha Agung, juga mengungkapkan komitmennya dalam mendukung dan memberikan kepastian hukum dalam pengawalan investasi di Kabupaten Badung. “Semoga dengan kolaborasi ini memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan investasi dan ekonomi di Kabupaten Badung dalam rangka mendorong terwujudnya visi Bapak Presiden menjadikan Indonesia Maju,” ujarnya.Senada dengan Ketua Pengadilan dan Kajari, Kapolres Badung, AKBP Roby Septiadi, juga menegaskan pihaknya beserta staf akan selalu komitmen melakukan pengawalan kemudahan investasi untuk membangkitkan ekonomi di Kabupaten Badung.

“Kami beserta staf akan selalu berkomitmen melakukan pengawalan kemudahan investasi di Kabupaten Badung untuk membangkitkan ekonomi masyarakat pasca pandemi,” katanya.Sementara Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Badung, Made Agus Aryawan, dalam laporannya menyampaikan terima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh semua pihak-pihak terkait dalam hal pengawalan investasi. Karena menurutnya sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berkaitan dengan kemudahan investasi dan penanaman modal. “Untuk itu sistem pelayanan publik dalam perijinan menjadi salah satu indikator dalam pertumbuhan investasi. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh pemerintah yang pro investasi.

Untuk itu dibutuhkan kolaborasi oleh semua pihak untuk menciptakan ekosistem investasi yang kondusif di Kabupaten Badung,” terangnyaAcara turut dihadiri oleh Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Dandim 1611 Badung Kolonel Inf. I Made Alit Yudana, Ketua Ombudsman Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab, Ketua Kadin, Hipmi dan PHRI Badung, para pimpinan instansi yang tergabung dalam Mal Pelayanan Publik, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung, para Camat, Lurah/Perbekel se-Badung. (bgn003)21042901

Polres Badung, Baliglobalnews

Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi, S.I.K. tanda tangani nota Kesepakatan dengan Bupati Badung, Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA, dan Kepala Kejaksaaan Negeri Badung.

Penandatanganan nota Kesepakatan tersebut dilaksanakan di ruang Kertha Gosana lantai III Kantor Bupati Badung, Bali. Rabu, (28/4), siang 10.30 WITA.

Kapolres Badung mengatakan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kepolisian Resor Badung dengan pemerintah Kabupaten Badung sesuai dengan
Nomor: B/01/IV/HUK 8.1.1/2021/POLRES BDG Nomor : 134.4/1499/NK/TKKSD-Bdg/2021 bertujuan untuk menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Badung dan Bali pada umumnya.

“Kita tahu Bulan Juni 2021 mendatang akan dibuka obyek wisata yang dimulai dari Kuta Selatan, Kabupaten Badung ini, tentunya keamanan wisatawan menjadi yang utama terutama terhadap penyebaran Covid -19,” Katanya.

Ia mengharapkan dengan adanya kesepatan antar instansi di Kabupaten Badung tersebut, semua masyarakat sepakat menjaga Badung dari Virus Covid -19.

“Mari dukung pemerintah dalam memutus mata Rantai penyebaran Covid -19, agar Wisatawan yang berlibur merasa nyaman dan kerasan berada di Bali,” Tandasnya.(bgn123)21042821