Bangli, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Bangli menandatangani kesepakatan bersama (MoU) tentang kerja sama pembangunan antardaerah terkait distribusi dan pemasaran komoditas pangan serta pengembangan potensi daerah antara Pemkab Badung dengan Pemkab Bangli. Kesepakatan bersama tersebut ditandatangani Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta di Kantor Bupati Bangli pada Kamis (12/9/2024).

Dalam kesempatan tersebut Bupati Giri Prasta juga menyerahkan bantuan dana BKK kepada Pura Kehen Bangli Rp1 miliar. Bupati Giri Prasta mengatakan yang melandasi kerja sama tersebut adalah Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, serta mengikuti jejak para leluhur di Bali, bahwa di Bali adalah satu pulau, satu pola dan satu tata kelola. “Secara aspek yuridis boleh, aspek undang-undangnya jelas, dilihat dari aspek filosofis sudah merupakan kesepakatan sejak dulu, aspek sosiologis kita adalah bersaudara. Maka hari ini secara langsung kami menandatangani MoU kerjasama dengan Pemkab Bangli berkaitan dengan distribusi dan pemasaran komoditas pangan serta pengembangan potensi daerah antara Pemkab Badung dengan Pemkab Bangli,” ujarnya.

Yang lebih terkhusus lagi, kata dia, kalau bicara masalah pangan karena di Kabupaten Badung punya prinsip bela beli wujudkan petani bangga menjadi petani. “Hasil komoditi yang ada di Kabupaten Bangli yang sudah overload, maka kami harus mengambil kerja sama dan penuhi dulu kebutuhan masyarakat Bangli dan selanjutnya Pemkab Badung akan beli dengan sistem Perusahan Daerah Pangan Kabupaten Badung akan bekerjasama dengan Perusahan Daerah Pangan Kabupaten Bangli. Kami akan beli harga gabah dan beras itu diatas harga pasaran, jadi kita akan bisa memberi tambahan kepada petani dalam hal ini adalah produksinya sehingga akan dapat menjaga inflasi, tidak lagi petani akan berpikir tentang ketidakpastian harga, karena kita akan melawan tengkulak dan pengepul untuk menjaga inflasi tersebut,” katanya.

Penandatanganan kerja sama ini juga dimaksudkan untuk lebih memantapkan hubungan sinergis antar daerah, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah. Penandatangan kesepakatan ini juga merupakan satu bentuk penguatan komitmen Pemkab Badung dalam rangka ikut serta mensukseskan tujuan pembangunan nasional, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. “Saya berharap implementasi dari kesepakatan ini dapat saling bersinergi dengan program-program pemerintah, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat secara optimal,” ujarnya.

Sementara Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyampaikan bahwa dengan adanya MoU dengan Pemkab Badung sudah pasti dapat menjaga inflasi harga terhadap produksi pangan di Kabupaten Bangli. “Bupati Badung menunjukkan komitmennya sebagai Bupati tidak hanya membangun Badung, Beliau telah memikirkan Bali khususnya Kabupaten Bangli. Untuk itu mewakili seluruh masyarakat Bangli kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Nyoman Giri Prasta, semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan agar Beliau bisa terus hadir ditengah-tengah masyarakat,” katanya.(bgn003)

Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung bersama Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menandatangani nota kesepakatan (MoU) tentang strategi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemkab. Badung, khususnya terkait percepatan penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, pada Kamis (13/6/2024).

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, bersama Anggota ORI Pusat, Jemsly Hutabarat, disaksikan Kepala Perwakilan ORI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widhiyanti, Asisten Perekonomian dan Pembangunan IB Gede Arjana serta pejabat terkait di lingkungan Pemkab Badung.

Wabup Suiasa menyampaikan penandatangan MoU ini sebagai wujud membangun sinergitas Pemkab Badung dengan ORI Pusat maupun Perwakilan ORI Provinsi Bali dalam upaya menjaga pelayanan publik yang baik. Dikatakan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dituntut terbangunnya reformasi birokrasi, dimana salah satu unsurnya adalah kualitas pelayanan publik.

Menurut Suiasa, ada tiga unsur dalam membangun pelayanan publik, yaitu komitmen kuat, sikap konsisten dan berkelanjutan serta kebersamaan. Selain itu, dalam mewujudkan prinsip pelayanan publik yang prima ada 6 hal yang perlu dicermati diantaranya pelayanan yang cepat, mudah, akurat, murah, dekat, zero KKN dan berinovasi.

“Mari kita jaga bersama-sama memperteguh komitmen dalam memberikan pelayanan publik. Dengan menjaga sikap yang taat asas dan bersungguh-sungguh, sesuai mekanisme dan berkelanjutan, dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara Anggota ORI, Jemsly Hutabarat, mengharapkan dari penandatanganan MoU tersebut akan tumbuh komitmen yang kuat serta meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pelayanan publik. Dengan kerjasama ini Ombudsman RI dan Perwakilan ORI Bali akan intens bekerjasama untuk memperbaiki hal-hal yang perlu dalam pelayanan publik di Badung. Dikatakan, ada lima hal yang menjadi laporan masyarakat terkait pelayanan publik, yaitu mengenai infrastruktur dan perhubungan, pendidikan, pertanahan, pedesaan dan hak sipil politik. Dengan dapat menyelesaikan lima laporan masyarakat tersebut, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima. Selain itu mampu mendongkrak nilai kepatuhan pelayanan publik badung secara nasional. Dimana tahun ini nilai kepatuhan pelayanan publik Badung dengan skor 97,22 masuk kategori A, masuk opini kualitas tertinggi. Skor ini menjadi yang tertinggi di bali dan peringkat 5 secara nasional.

“Kita harapkan pelayanan publik di Badung meningkat, tentunya dengan pelayanan publik yang konsisten, berkelanjutan dan kebersamaan. Dengan begitu kita harapkan pula nanti skor Badung lebih tinggi lagi sehingga masuk 3 besar, bahkan nomor satu di nasional,” katanya. (bgn003)24061314

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, mewakili Bupati Badung menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah Bali tentang Konsolidasi dan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di kabupaten Badung, di Ruang Nayaka Gosana I, Puspem Badung pada Senin (24/10/2022).

Sekda Adi Arnawa sangat mengapresiasi penandatanganan MoU tersebut. Pasalnya, melalui MoU ini akan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya mengenai pelayanan hukum dan hak asasi manusia serta diharapkan kesepakatan ini betul-betul dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait. “Dengan ditandatangani MoU ini, kami minta masing-masing perangkat daerah segera berkomunikasi dengan Kemenkumham dalam rangka peningkatan tugas dan pelayanan di masing-masing perangkat daerah,” katanya.

Anggiat Napitupulu dari Kemenkumham Provinsi Bali menjelaskan, penandatanganan kesepakatan ini dalam upaya Kemenkumham bersama-sama pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini Kemenkumham menggunakan perspektif hukum. “Kehadiran kami mudah-mudahan bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat,” katanya.

Dia menyebutkan saat ini telah membuka Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa (Posyankumhamdes) yang merupakan layanan Kementerian Hukum dan HAM RI yang ada di desa. Diharapkan semua desa yang memiliki Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa akan menjadi Desa Sadar Hukum.

Sementara Kabag Kerjasama Setda Badung, IA Yutri Indah Gustari, menyampaikan penandatangan nota kesepakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Wilayah Bali dengan Pemkab Badung ini tentang konsolidasi dan pelayanan hukum dan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kabupaten Badung. Ruang lingkup dari nota kesepakatan ini adalah penguatan kapasitas pelaksanaan rencana aksi hak asasi manusia, pembentukan produk hukum daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pelayanan konsultasi Keimigrasian dan pengawasan orang asing, pelayanan paspor RI, pelayanan kekayaan intelektual dan penyelenggaraan pelayanan publik. (bgn003)22102411

Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menandatangani kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Pemerintah Kabupaten Bangli tentang distribusi dan pemasaran pangan serta pengembangan potensi daerah secara virtual di TCC, Kantor Bupati Tabanan, Rabu (22/9).

Bupati didampingi Sekda, Kepala Inspektorat, para asisten setda dan OPD terkait, serta dihadiri oleh Bupati Bangli, Bupati Lombok Barat beserta jajarannya, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara daring.

Perjanjian Kesepakatan antara Pemerintahan Tabanan dan Bangli memiliki maksud sebagai wujud implementasi keterpaduan yang sinergi saling membantu dalam distribusi dan pemasaran pangan serta pengembangan potensi daerah sejalan dengan spirit misi Bupati Tabanan yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan menjamin hak setiap rakyat melalui jalan Tri Sakti yaitu berdaulat dalam berpolitik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

Bupati Sanjaya berterima kasih atas inovasi yang dilakukan guna terwujudnya fokus pemasaran antar daerah yang didukung oleh Kabupaten Bangli selaku inisiator. Kerjasama ini  bertujuan untuk mempercepat distribusi dan pemasaran pangan serta sebagai langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

“Pemerintah daerah fungsinya menyambungkan, nanti dari perusda, akan secara langsung melakukan komunikasi, saling mengunjungi untuk melihat potensi terhadap komoditi apa yang bisa ditukar, apa yang menjadi surplus di Tabanan sehingga memenuhi kekurangan yang ada di Bangli, begitupun sebaliknya. Intinya saling memenuhi,” katanya.

Dalam hal ini, objek dari kesepakatan bersama yang dilakukan meliputi komoditas pada bidang pertanian, peternakan, perikanan dan turunannya, yang ada di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Bangli yang dapat memperkuat sistem perekonomian yang telah terbangun melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

Bupati Sanjaya, selaku ketua TPID juga menjelaskan, tujuan Kerjasama ini nantinya tidak hanya fokus di hulu saja, tetapi akan terus melakukan G to G memajukan olahan di hilir juga, contohnya olahan keripik atau abon pada bidang perikanan di Tabanan, akan ditelaah potensinya untuk dilakukan kerjasama.

“Nanti 9 kabupaten/kota, sesuai dengan komitmen kita, melalui konsep one island one manajemen, satu pulau satu tata kelola, dengan visi misi pola pembangunan semesta berencana, agar Bali bisa saling bekerjasama untuk mencukupi kebutuhan pangan” tutupnya. (bgn003)21092214

Bangli, Baliglobalnews

Dalam upaya mempercepat tercapainya visi dan misi pembangunan, Pemerintah Kabupaten Bangli melakukan berbagai strategi. Seperti mengoptimalkan pemanfaatan sektor pertanian, UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) maupun energi baru terbarukan dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Bangli dengan Pemkab Tabanan dan juga Pemkab Lombok Barat secara daring di lokasi kabupaten masing-masing, Rabu (22/09).

Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, didampingi Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli, Ida Bagus Gde Giri Putra, menyampaikan meski dalam kondisi dan keterbatasan akibat pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir, namun tidak mengurangi makna dan semangat dalam membangun bangsa dan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk bekerjasama dengan pihak lain termasuk di antaranya dengan pemerintah daerah lain,” katanya.

Bupati menyebutkan kerjasama itu dilakukan dalam semangat saling menguntungkan yang bertujuan untuk memenuhi 4K yaitu, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif serta meningkatkan potensi masing-masing daerah dalam rangka kesejahteraan rakyat.

Sedana Arta menyebutkan Kabupaten Bangli memiliki beberapa komoditi unggulan di antaranya bawang merah, telor, kopi dan jeruk  yang kesemua produk tersebut selalu surplus setiap tahunnya. Di bidang energi baru terbarukan Kabupaten Bangli juga mempunyai pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang telah mengembangkan program smart farming dan sebentar lagi akan mengembangkan PLTS roof top serta perakitan kendaraan listrik berbasis baterai.

Namun di sisi lain, kata dia, Kabupaten Bangli masih kekurangan komoditi beras, bahan pangan ternak ayam berupa jagung dan dedak. “Oleh karena itu, kolaborasi dan networking menjadi kunci keberhasilan pembangunan sebuah pemerintah daerah, sehingga keunggulan masing-masing daerah menjadi komitmen dan momen yang pas untuk saling berbagi,” tandasnya.

Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid, sangat berbahagia karena dengan ditandatangani MoU ini akan menjadi langkah awal untuk berkomitmen, berkolaborasi dan bersama-sama saling mendukung demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing. “Setelah ini harapnya ada tindak lanjut dari masing-masing dinas untuk lebih meriilkan lagi apa yang bisa dikolaborasikan ataupun apa yang dikerjasamakan, sehingga yang menjadi tujuan kita bisa cepat tercapai,” ujarnya.

Sementara Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bangli dan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali, sehingga kerjasama di bidang distribusi dan pemasaran pangan serta pengembangan potensi daerah ini bisa terwujud. Sanjaya berharap dengan ditandatangani kesepakatan ini tentunya dapat saling mendukung guna menuju Kabupaten Tabanan Era Baru yang AUM (Aman, Unggul dan Madani).

MoU yang juga mendapat pendampingan dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini meliputi antara lain memantapkan sinergi Kerjasama yang sejalan dengan pola pembangunan nasional semesta berencana, memperkuat sistem yang telah terbangun melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memantapkan aksesibilitas pangan bagi masyarakat sebagai wujud ketahanan pangan  masyarakat dan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (bgn003)21092203