Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri acara silaturahmi dan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan partai politik (parpol) di Kabupaten Badung tahun 2021 di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Selasa (28/9).

Sekda Badung, Adi Arnawa, mengatakan Pemerintah mendukung partai politik yang mendapatkan suara pemilu di Kabupaten Badung tahun 2019. Pemerintah mendukung dalam membangun bidang politik, bagaimanapun hubungan antara semua sektor termasuk kepada seluruh jajaran partai politik membantu pemerintah untuk bersama-sama melakukan tindakan-tindakan nyata di mana kita di dalam setiap kegiatan harus saling bersinergi.

Pihaknya juga mengatakan bagaimana ke depan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Badung ini perlu bersinergi dengan semua stakeholder yang ada. Kita saat ini masih bertumpu pada sektor pariwisata. “Kita harus mulai berani keluar dari pariwisata dan mengembangkan sektor-sektor yang lain. Mudah-mudahan dengan kegiatan acara ini, tentu apa yang menjadi impian dari partai politik selama ini dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan yang bisa dibantu secara maksimal. Mohon maaf sekali, kami dari Kabupaten Badung baru bisa memberikannya di penghujung tahun. Saya meminta kepada parpol yang menerima bantuan hari ini, agar paling lambat 1 bulan setelah anggaran 2021 ini  dapat memasukkan laporan pertanggungjawaban sebagai realisasi dari bantuan hibah tersebut dengan tepat waktu. Melalui kegiatan itu dapat menjaga hubungan harmonis partai yang memiliki perwakilan di DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Badung,” ucapnya.

Sementara Kaban Kesbangpol Badung, I Nyoman Suendi, mengungkapkan berdasarkan keputusan Bupati Badung tentang pemberian kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang politik sehingga mendapatkan bantuan keuangan.

“Tujuan penyerahan bantuan keuangan parpol adalah sebagai ajang silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten dengan pengurus parpol dan merupakan bentuk transparansi anggaran yang ada di Badan Kesbangpol Badung ke parpol. Terdapat 5 partai politik yang yang menerima dana hibah tahun anggaran 2021 hasil pemilihan umum 2019 lalu yakni Partai PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat dan Partai Nasdem,” ungkapnya.

Hadir saat itu Bendahara DPC PDI Perjuangan Badung, I Nyoman Dirga Yusa; Ketua DPD Partai Golkar Badung, I Wayan Suyasa; Ketua DPC Partai Demokrat Badung, I Made Sunarta, Ketua DPC Gerindra Badung I Wayan Diesel Astawa, Sekretaris DPD Nasdem Badung, Nyoman Winatha, perwakilan Forkopimda Badung dan undangan lainnya. (bgn003)21092810

Bangli, Baliglobalnews

Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, melaksanakan penandatanganan perjanjian pinjaman PEN daerah Pemkab Bangli tahun 2021 dengan Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI secara virtual Kamis (23/9) di rumah jabatan Bupati Bangli.

Bupati Sedana Arta dalam sambutannya mengatakan tujuan dari pinjaman ini adalah untuk dapat meningkatkan standar dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dengan ketersediaan ruang perawatan baik rawat inap maupun rawat jalan serta bangunan penunjang lainnya yang memenuhi standar dan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam memberikan pelayanan bermutu kepada masyarakat.

Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada kementerian keuangan, kementerian dalam negeri, DJPK, PTSMI dan tim terkait lainnya dengan direalisasikannya pinjaman PEN PT SMI Rp 75 miliar. Adapun alokasi pinjaman PEN untuk Pemkab Bangli tersebut dialokasikan untuk pembangunan gedung di RSU Bangli 2 blok gedung yakni Gedung 1A dan 1B. Adapun peruntukannya adalah, gedung 1A yakni lantai B1 untuk Laboratorium dan Radiologi, Lantai 1 untuk IGD, Bank Sarah dan Farmasi, Lantai 2 untuk VK, Perinatologi, dan NICU, Lantai 3 untuk ICU, ICCU dan Fisiotherapy. Sedangkan Gedung 1B yakni lantai B1 untuk Poliklinik, Rekam Medik dan Farmasi Poli, Lantai 1 untuk Poliklinik dan HD, Lantai 2 untuk CSSD dan Penunjang OK (Kamar Oprasi) dan Lantai 3 untuk OK.  Ditambahkannya, dengan terlaksananya kegiatan pembangunan Gedung 1A dan Gedung 1B RSU Bangli telah memiliki tinjauan terhadap aspek lingkungan dan sosial yaitu Pembangunan Gedung 1A dan Gedung 1B RSU Bangli tidak berdampak pada masyarakat adat dan tidak mengganggu lingkungan penduduk. Pihaknya juga terus akan berupaya berbenah untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan ketersediaan SDM, sarana peralatan medis dan perluasan daripada lahan RSU Bangli. semoga kedepannya selalu bersinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan.

Kepala Seksi Pinjaman dan Publikasi Daerah Kementerian Dalam Negeri Ibu Ana mengatakan pihaknya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Pemkab Bangli, pihak PT SMI dan pihak lainnya, sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan baik. Pemkab Bangli telah mendapatkan pertimbangan Mentri Dalam Negeri atas usulan pinjaman PEN Daerah tahun anggaran 2021 maksimal Rp 75 miliar yang digunakan untuk pembangunan RSU Bangli.

Pemberian pertimbangan Menteri Dalam Negeri ini setelah terlebih dahulu mendapatkan pemberian hasil penilaian awal permohonan pinjaman PEN dengan memperhatikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli telah memenuhi kriteria dan persyaratan pinjaman PEN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihaknya berpesan bahwa setelah dilaksanakan perjanjian pinjaman PEN ini diharapkan pengelolaan dana pinjaman dilakukan secara tertib, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan manfaat untuk masyarakat dan taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Bangli  juga diharapkan patuh terhadap kewajiban pinjaman yang dianggarkan dalam APBD yang dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan secara jangka waktu pinjaman. Pihaknya memastikan bahwa Kementrian Dalam Negeri akan bekerja sama dan berkolaborasi dengan Kementrian Keuangan dan PT SMI untuk memberikan percepatan dalam upaya pendorong pinjaman PEN tahun anggaran 2021 ini dapat terealisasi.

Kepala seksi Pinjaman dan Publikasi Daerah PJPK Kementrian Keuangan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, kepada Pemkab Bangli, PT SMI, yang telah bekerjasama sehingga terwujudnya perjanjian pinjaman ini. Pihaknya menyampaikan pesan kepada Pemkab Bangli, diharapkan dapat segera melaksanakan penyerapan atau pencairan dari pinjaman PEN Daerah pemkab Bangli sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Bangli, pihaknya juga berharap kepada Pemkab Bangli dapat melaksanakan pinjaman PEN daerahnya dengan cepat, tepat, efisien dengan tetap menjaga prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI Ibu Sylvi Juniartini Gani mengatakan berdasarkan surat permohonan dari Pemkab Bangli kepada Menteri Keuangan, PT SMI menindaklanjuti menjadi sektor prioritas antara lain adalah nilai permohonan atau pinjaman yang disetujui Rp 75 miliar dengan tender pinjaman 8 tahun yang digunakan untuk pembangunan RSU Bangli, sebelumnya PT SMI telah berkoordinasi dengan PJPK kementerian Keuangan terkait rencana usulan PEN Daerah Pemkab Bangli sesuai dengan kegiatan yang menjadi usulan permohonan untuk pemulihan ekonomi daerah di Kabupaten Bangli.

Pelaksanaan penandatanganan pinjaman PEN ini merupakan bentuk komitmen dari pemerintah Pusat, pemerintah Daerah dan juga PT SMI dalam menangani Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Kabupaten Bangli. “Besar harapan kami bahwa pinjaman ini dapat digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang telah diajukan didalam dokumen yang ditujukan sehingga proyek yang dibangun bisa selesai tepat waktu dan tepat sasaran,” katanya.

Penandatanganan tersebut juga dihadiri Anggota DPRD Bangli, I Gusti Komang Bagus Triana Putra, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bangli, Direktur RSUD Bangli dan Inspektur Kabupaten Bangli serta tim percepatan pembangunan Kabupaten Bangli. (bgn003)21092303

Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung menjadi salah satu pemerintah daerah yang turut menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Penandatanganan dilakukan Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa mewakili Pemerintah Kabupaten Badung didampingi Sekda I Wayan Adi Arnawa melalui seremoni penandatanganan PKS dalam rangka Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah secara virtual melalui video conference antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tahun 2021 dari Gedung Badung Command Centre Dinas Kominfo, Rabu (21/4).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti, dalam sambutannya menyampaikan pelaksanaan kerjasama ini dilakukan secara virtual dengan harapan tidak mengurangi esensi apa yang dilakukan. Dia menyebutkan dampak Covid-19 berpengaruh terhadap global, sehingga menimbulkan kontraksi pertumbuhan yang negatif. ”Hal ini terjadi kebanyakan dari Pemda Provinsi di seluruh Indonesia, yang terbesar provinsi yang ada di Pulau Jawa dan Bali lebih dari 20 persen,” ujarnya.

Pemerintah daerah, kata dia, perlu memperkuat perpajakan daerah sebagai salah satu sumber PAD untuk meningkatkan kemandirian dan melaksanakan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menyampaikan dengan adanya penandatanganan perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penerimaan pajak. Selain itu dengan penandatanganan kerja sama ini sejatinya adalah mendukung program pemberantasan korupsi. ”Bagaimana kita dapat melaksanakan Peraturan Presiden No. 54  tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Kalau data semua elektronik, menggunakan identitas yang sama kita akan lebih mudah. Ini yang ketiga adalah kita dapat melakukan pengawasan bersama,” ujarnya.

Sementara Wabup Suiasa seusai acara penandatangan perjanjian kerja sama ini menyampaikan Pemerintah Kabupaten Badung bersama dengan daerah lain menandatangani MoU jalin kerja sama dengan Menteri Keuangan dalam rangka untuk mengoptimalisasi memvalidasi data dan juga tukar-menukar data, sehingga dapat terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mengoptimalkan Pungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah sesuai dengan potensi yang riil yang ada di lapangan.

”Perjanjian kerjasama ini juga untuk saling melakukan evaluasi dan monitoring dalam mereview kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan juga untuk Pemerintah Pusat,” katanya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Bapenda I Made Sutama, Kabag Tapem Dewa Sudirawan, Perwakilan Kanwil DJP Bali, Perwakilan KPP Badung Utara dan Perwakilan KPP Badung Selatan. Acara Penandatangan PKS diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan berdoa bersama guna memohon acara berjalan dengan baik dan lancar. (bgn003)21042202

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, menandatangani kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tentang kerjasama pembangunan daerah di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Rabu (31/3).

Ada 6 bidang yang menjadi kesepakatan bersama meliputi Pariwisata, Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi UKM, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan serta Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Atas kesepakatan tersebut, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bali dan NTB seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdaganan, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam kesempatan itu ikut serta melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama yang disaksikan langsung oleh Gubernur Bali dan Gubernur NTB.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan Bali dan NTB dengan keunikan dan kelebihannya masing-masing, jika ingin lebih maju dan terus meningkat secara ekonomi, harus dibangun secara bersama-sama melalui satu jalinan kerjasama.

”Masing-masing daerah di Indonesia memiliki ciri khas yang bisa ditonjolkan. Begitu pula Bali dan NTB yang memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri yang bisa menjadi peluang untuk diberdayakan secara bersama-sama. Jadi, kita mengedepankan bagaimana membangun daerah secara bersama-sama dan saling mengisi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali dan NTB,” kata Koster.

Menurut Koster, banyak peluang yang bisa dikerjasamakan antara Bali dan NTB, jika dilihat dari sisi historis dan geografis yang bedekatan. ”Saya kira ini rencana bagus, sekarang kita rintis dan berharap bisa menjadi nyata dan konkrit, agar bisa menjadi percontohan bagi provinsi lain. Jangan sampai sekarang kita teken – teken (tanda tangan, red), setelah itu tidak ada tindak lanjut lagi. Melalui momen ini, harus benar – benar ada tindak lanjut nyata yang bermanfaat bagi masyarakat di kedua Provinsi,” ujar Koster seraya meminta para kepala OPD terkait agar segera menindaklanjuti penandatanganan kesepakatan bersama tersebut dengan membahas program – program yang dikerjasamakan.

Sementara itu, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas peluang kerjasama yang bisa diciptakan bersama Bali. ”Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mudah – mudahan bisa terwujud sesuai harapan kita bersama. Tidak perlu lagi diperintahkan, kita sepakat kalau sampai tiga bulan ke depan tidak ada yang progres yang konkret, kami akan evaluasi lagi jajaran kami,” pungkasnya. (bgn003)21033119

Bangli, Baliglobalnews

Bupati Bangli I Made Gianyar, SH.,M.Hum selaku pemegang saham tunggal menandatangani persetujuan Akta Notaris peralihan status Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Bangli menjadi PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) bertempat di Aula PD BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli, (11/02).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Utama PD BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli Ir. I Made Astawa, Direktur Bisnis I Wayan Kardi, SE, Direktur Kepatuhan I Nengah Picarawan, SH, Anggota Dewan Pengawas Drs. I Gede Suryawan M.Si, dan Sang Putu Sukarasa, SH beserta Notaris Dr. I Nengah Renaya,SH.,S.Pd.,M.Kn.

Dalam kesempatan itu Direktur Utama PD BPR “Bank Pasar” Bangli Ir. I Made Astawa menjelasakan bahwa perubahan status dari PD BPR “Bank Pasar” Kabupaten Bangli menjadi PT. BPR Bank Daerah Bangli (Perseroda) telah mengalami proses yang sangat panjang yakni melalui pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan bentuk badan hukum yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham RI yang sudah disahkan per tanggal 3/1/2021, sedangkan untuk kegiatan hari ini tanggal 11/2/2021 yaitu melaksanakan RUPS Luar Biasa terkait dengan peralihan badan hukum dari PD menjadi PT dan diikuti dengan penandatanganan Akta Notaris dengan pemegang saham tunggal, lanjut I Made Astawa dengan telah ditandatanganinya Akta Notaris perubahan status ini maka kami dari pihak Bank Pasar per tanggal 15/2/2021 akan mengajukan surat ke OJK guna untuk mendapat penegasan dari OJK bahwa peralihan ijin yang dulunya ijin operasional PD menjadi PT, mudah-mudahan awal bulan Maret 2021 ini peralihan status PD menjadi PT sudah bisa kita laksanakan.
Sementara itu Bupati Bangli I Made Gianyar menyampaikan harapannya kepada segenap jajaran Bank Pasar Kabupaten Bangli, dengan peralihan status ini tentunya harus diimbangi dengan peningkatan SDM yang ada sehingga satu-satunya bank yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bangli ini semakin maju, ujarnya.

Di akhir masa jabatannya saat ini Made Gianyar juga menegaskan bahwa segala bentuk keberhasilan dan perkembangan bank ini juga tidak terlepas dari peran BUMDes yang ada di Kabupaten Bangli, sehingga kedepan segala bentuk kebijakan PT BPR Bank Daerah Bangli ini juga berorientasi pada peningkatan perekonomian di desa, imbuhnya.(bgn122)21021126

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengangkat gengsi kain tenun ikat endek Bali dengan menandatangani Memorandum Saling Pengertian (MSP) bersama Senior Vice President General Counsel, Marie Champey, dalam produk Dior, secara virtual pada, Jumat (8/1).

Dalam kerja sama yang ditandatangani dalam dua rangkap di Bali dan di Paris serta masing-masing dalam bahasa Bahasa Indonesia dan Inggris itu juga menuangkan kesepakatan kerjasama untuk melakukan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah di Bali yang memproduksi tenun ikat endek, dan di bidang-bidang lain yang menjadi kepentingan bersama yang disepakati Para Pihak.

Suksesnya penandatanganan kerja sama yang dilakukan Wayan Koster bersama Marie Champey adalah hasil perjuangan yang terus dilakukan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster sebagai upaya untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya berupa kain endek Bali yang diproduksi oleh para penenun di Bali.

Hal ini merupakan langkah nyata dari visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali untuk mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno yakni berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Sebelum penandatanganan ini dilakukan, pada tanggal 25 September 2020, Christian Dior menyampaikan surat kepada Dubes RI di Paris yang berkeinginan menggunakan kain endek Bali untuk desain koleksi Spring/Summer 2021. Kemudian pada tanggal 29 September 2020, dilakukan peluncuran koleksi yang dilaksanakan pada peragaan busana di Paris Fashion Week

Sebagai tindak lanjut, Duta Besar RI di Paris mengirim surat kepada Gubernur Bali tanggal 28 September 2020, yang menyampaikan permohonan persetujuan penggunaan Kain Endek Bali oleh Christian Dior. Berdasarkan surat tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mengirim surat jawaban kepada Duta Besar RI di Paris, yang pada intinya menyampaikan bahwa permohonan penggunaan Kain Endek Bali oleh Christian Dior dapat disetujui dengan memenuhi syarat-syarat, yakni yang Pertama, Wastra/Kain Endek Bali yang digunakan harus diproduksi oleh para penenun di Bali secara Hand Made menggunakan alat tradisional Cagcag atau Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Kedua, bahwa Motif Kain Endek Bali sedang dalam proses untuk mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis bagi Masyarakat Bali. Ketiga, tidak diperkenankan menggunakan Wastra/Kain Endek Bali yang diproduksi di luar Provinsi Bali dengan menggunakan mesin tenun modern atau alat cetak lainnya.

“Mengingat kapasitas produksi penenun kain endek Bali sangat terbatas dan agar penenun di Bali dapat memenuhi kebutuhan pihak Rumah Mode Christian Dior Paris, maka pemesanan kain endek Bali agar dilakukan lebih awal,” ujar Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini di Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar.

Merujuk dari permohonan tersebut, selanjutnya dilakukan beberapa kali pertemuan secara virtual yang dihadiri oleh Gubernur Bali, Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Sekjen Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar RI di Paris, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional, dan pihak Christian Dior  untuk membahas permohonan Duta Besar RI di Paris dan persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Bali terkait keinginan Pihak Christian Dior untuk menggunakan Kain Endek Bali sebagai produk busana dan menggunakan Motif Endek Bali sebagai produk sepatu dan tas.

“Pertemuan tersebut menyepakati beberapa hal, yakni Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya berupa Kain Endek Bali yang diproduksi oleh para penenun di Bali secara Hand Made menggunakan ATBM dan Cagcag. Oleh karenanya perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam proses produksi dari hulu sampai ke hilir/pemasaran,” kata mantan Anggota DPR-RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Koster menyatakan di dalam penggunaan kain endek Bali dan motif endek Bali oleh pihak Christian Dior, maka beberapa persyaratan harus terpenuhi, seperti Pemerintah Provinsi Bali harus mendapatkan informasi secara akurat, transparan, dan akuntabel dalam pemenuhan kain endek Bali, ukuran kain endek Bali yang diproduksi oleh perajin maksimal 105 cm. Selanjutnya untuk warna dan motif yang dihasilkan tidak mutlak sama (seratus persen sama, net) antara produk yang dihasilkan oleh para perajin, serta pihak Christian Dior dan pihak-pihak lainnya agar memahami dan menghargai kelebihan dan kelemahan dalam produksi kain rndek Bali.

Gubernur mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Christian Dior yang memiliki niat baik untuk menggunakan dan mempromosikan kain endek Bali yang diproduksi secara tradisional oleh penenun kaum perempuan Bali.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Duta Besar Republik Indonesia di Paris, Ibu Menteri beserta Sekjen Kementerian Luar Negeri RI, Bapak Menteri Perdagangan beserta Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan yang telah memfasilitasi dan mendukung seluruh proses, sehingga penandatanganan Pernyataan Kehendak ini dapat terselenggara dengan baik,’ katanya.

Penandatanganan MSP disaksikan langsung oleh Sekjen Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar RI di Paris, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali, dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali. (bgn003)21010901

Internasional, Baliglobalnews

Evander Holyfield menantang Mike Tyson untuk kembali naik ring dan segera menandatangani kontrak untuk duel triloginya guna mengakhiri persaingan di antara mantan juara kelas berat dunia itu.

Tantangan Holyfield dipicu setelah Tyson tampil mendominasi saat melawan Roy Jones Jr dalam pertarungan ekshibisi di Staples Center, Los Angeles, 28 November lalu yang berakhir imbang.

“Tak ada lagi alasan. Ini adalah pertarungan yang harus terjadi untuk kedua warisan (pertarungan) kami,” kata Holyfield dikutip Reuters, Rabu (2/12).

“Sabtu malam (lalu), Anda bilang siap melawan saya, jadi segeralah tanda tangani kontraknya dan kembali naik ring,” katanya menambahkan.

“Dunia sudah menanti, dan (keputusan) sekarang ada pada Anda. Saya siap.” Di masa jayanya, rivalitas Tyson dan Holyfield, yang kini berusia 58 tahun, adalah salah satu yang terpanas di dunia tinju.

Mereka bertemu dua kali. Pada pertemuan pertama yang terjadi 1996 silam, Holyfield memenangi pertarungan lewat TKO pada ronde ke-11. Sementara pertarungan kedua pada 1997 berakhir menjadi duel yang kontroversial ketika Tyson menggigit telinga lawannya.

Tyson pun didiskualifikasi dan mendapat larangan tanding hingga didenda uang.

Ketika Tyson mengatakan awal tahun ini dia bersiap untuk kembali ke ring untuk melakoni pertarungan amal, Holyfield sebetulnya mengajukan diri maju, tetapi promotor memilih Jones Jr sebagai gantinya.

“Roy Jones Jr adalah lawan kelas lokal yang cukup baik untuk Mike. Namun tanding lawan saya akan menjadi ajang kelas dunia,” ucap Holyfield.

“Yang paling dinanti semua orang adalah pertemuan kami. Jadi tak ada alasan apapun yang bisa menghalangi duel ini.” (bgn123)20120218