Tabanan, Baliglobalnews

Manajemen Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot mencatat fenomena menarik sepanjang tahun 2025. Meski secara kuantitas jumlah kunjungan wisatawan menurun dibandingkan tahun sebelumnya, pendapatan objek wisata andalan Kabupaten Tabanan ini justru meningkat dan melampaui target.

Asisten Manajer DTW Tanah Lot I Putu Toni Wirawan mengungkapkan bahwa total kunjungan tahun 2025 tercatat sekitar 1,4 juta orang, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 1,7 juta orang. Namun, dari sisi finansial, pendapatan justru naik sekitar 15 hingga 20 persen. “Target yang kami pasang tahun lalu sekitar Rp50-an miliar, kemudian tahun ini kami targetkan Rp64 miliar. Realisasinya saat ini mencapai kurang lebih Rp72 miliar,” ujar Toni Wirawan saat ditemui di kawasan Tanah Lot, pada Rabu (31/12/2025).

Menurut dia, peningkatan pendapatan ini dipengaruhi oleh dominasi wisatawan mancanegara (wisman) yang mencapai 60 persen dari total kunjungan, serta penyesuaian harga tiket yang dilakukan sebelumnya. Adapun wisman didominasi oleh turis asal India, disusul China, Asia Tenggara, Australia, dan Eropa.

Toni Wirawan mengakui adanya penurunan kunjungan secara umum di Bali, termasuk di Tanah Lot. Pihaknya mengevaluasi beberapa faktor penyebab, mulai dari isu kemacetan yang parah, isu sampah dan banjir, hingga kondisi perekonomian masyarakat domestik.

Kendati demikian, tren kunjungan mulai menunjukkan grafik positif menjelang akhir tahun. “Sejak 20 Desember kemarin, kunjungan sudah ada mulai peningkatan. Dari rata-rata 2.000-3.000 per hari, menjadi 4.000 sampai 6.000 per hari,” katanya.

Menyambut malam pergantian tahun baru 2026, manajemen DTW Tanah Lot mengambil sikap tegas dengan melarang perayaan yang berlebihan di dalam kawasan, khususnya penggunaan kembang api. Larangan ini telah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian setempat demi menjaga kesucian kawasan suci pura. “Kami melarang itu. Karena kami di kawasan DTW Tanah Lot ini adalah kawasan wisata budaya agama, banyak lingkup pura. Jangan sampai hal-hal yang kecil menyebabkan yang besar seperti kebakaran,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Toni juga mensosialisasikan rencana kenaikan harga tiket masuk yang akan berlaku tahun depan. Kenaikan ini dinilai perlu untuk menutupi biaya pemeliharaan kawasan yang semakin tinggi. Rincian kenaikan tiket yang direncanakan meliputi domestik anak dari Rp20.000 menjadi Rp25.000, domestik dewasa dari Rp30.000 menjadi Rp40.000, mancanegara anak dari Rp40.000 menjadi Rp60.000, dan mancanegara dewasa dari Rp75.000 menjadi Rp100.000.

Selain penyesuaian tarif, manajemen juga memprogramkan penambahan spot foto baru yang akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pengempon pura selaku pemilik aset budaya. (bgn020)25123107

Tabanan, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Tabanan menggelar rapat kerja dengan perangkat daerah terkait untuk membahas skema baru perjanjian kerja sama pengelolaan Daerah Tujuan Wisata (DTW) Tanah Lot yang digelar di gedung DPRD Tabanan pada Senin (24/11/2025).

Pembahasan ini dilakukan lantaran perjanjian kerja sama pengelolaan objek wisata yang terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri itu akan berakhir pada 17 November 2026. Di samping itu, dasar hukum perjanjian kerja sama sempat menjadi temuan dari BPK RI, karena badan pengelola saat ini bukan badan usaha yang berbadan hukum.

Dalam rapat tersebut, perangkat daerah terkait mengusulkan skema pengelolaan DTW Tanah Lot oleh Perumda Sanjayaning Singasana sesuai perjanjian kerja sama (PKS) dan diatur dengan Peraturan Bupati (Perbup) melalui penugasan.

Plt. Asisten II Setda Tabanan I Gusti Agung Rai Dwipayana menyampaikan bahwa pembenahan pengelola Tanah Lot tidak bisa ditunda lagi, karena objek wisata tersebut mengelola aset daerah dan aset pelaba pura, yang memerlukan payung hukum yang kuat dan berbadan hukum. “Yang penting sekarang adalah pengelolaan Tanah Lot harus berbadan hukum. peraturan pemerintah (PP) 54 Tahun 2017 sudah mengatur dan salah satu opsi sah adalah dikelola melalui Perumda Sanjayaning Singasana,” ujar Rai Dwipayana seusai acara.

Menurut dia, usulan penugasan tersebut didasarkan pada kajian tim ahli dari Universitas Udayana merekomendasikan penugasan pengelolaan Tanah Lot melalui Peraturan Bupati (Perbup), sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Perda 17 Tahun 2025 tentang Perumda Sanjayaning Singasana (yang memiliki bidang usaha pariwisata).

Usulan ini juga diperkuat, kata dia, oleh kinerja Perumda Sanjayaning Singasana yang telah diaudit kinerja oleh BPKP dan dinyatakan “Sehat” dengan skor nilai 77,54 kategori A serta telah diaudit oleh KAP dengan opini WTP dan profitable. “Namun skema baru yang diusulkan ini harus berdasarkan rekomendasi DPRD. Aset, konsep perjanjian juga harus dibahas dengan detail agar sesuai dengan aturan yg berlaku,” katanya. 

Dia menyebutkan setelah rapat ini pihaknya akan segera merampungkan pembahasan skema pengelolaan berdasarkan penugasan perpub dan akan dibahas kembali dengan Pansus DPRD Tabanan. “Kami harap setelah berbadan hukum nanti maka kerjasama pengelolaan Tanah Lot aman, baik secara legalitas serta dengan masyarakat adat setempat,” tegasnya.

Sementara Ketua Pansus VIII DPRD Tabanan I Putu Eka Putra Nurcahyadi menyampaikan bahwa skema pengelolaan DTW Tanah Lot oleh anak perusahaan Perumda Sanjayaning Singasana sementara baru sebatas usulan konsep dari kajian perangkat daerah terkait. “Baru sebatas usulan dan akan kami kaji bersama anggota Pansus VII,” ujarnya. 

Dia menegaskan skema kerja sama baru tetap berpedoman pada kerja sama sebelumnya yang telah ada sejak 2011 yang terbentuk melalui adendum sebanyak tujuh kali. Kerja sama itu akan berakhir pada November 2026. Melalui skema baru nanti maka Badan pengelola Tanah Lot akan menjadi anak usaha dari Perumda Sanjayaning Singasana. “Itu salah satu opsi yang disarankan dan paling realistis karena melihat dari berbagai aspek, seperti aset daerah yang ada sehingga daerah memiliki kewenangan untuk mengelola berdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017,” kata Putra Nurcahyadi seusai rapat.

Dia menegaskan bahwa Pansus akan memastikan skema kerja sama baru tetap menjamin hak-hak masyarakat. “Kami pastikan dengan skema kerjasama baru nantinya tidak akan ada pengurangan tenaga kerja hingga pahpahan (pembagian pendapatan) sesuai kesepakatan di awal,” tegasnya. 

Pihaknya juga akan mengkaji usulan ini secara detail sebelum dilakukan sosialisasi untuk menghindari miskomunikasi di masyarakat. (bgn020)25112417

Tabanan, Baliglobalnews

Kadis Pariwisata Tabanan, IGN Agung Suryana, menegaskan penunjukan manajer dan asisten baru di manajemen DTW Tanah Lot merupakan hak prerogatif Bupati Tabanan selaku Ketua Badan Pengelola. Pemilihannya telah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku serta berdasarkan aspirasi komponen masyarakat Beraban.

Hal itu dikemukakan Agung Suryana didampingi Inspektur Tabanan dan Kabag Prokopim Setda Kabupaten dalam jumpa pers dengan sejumlah wartawan di ruang rapat Dinas Pariwisata Tabanan, pada Kamis (25/11).

Agung Suryana mengharapkan semua pihak menghormati dan menghargai keputusan yang telah ditetapkan, karena telah sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Bupati Tabanan dengan Desa Adat Beraban.

Sejak Manager Operasional DTW Tanah Lot dijabat oleh PAW I Wayan Sudiana dan Asisten dijabat I Putu Toni Wirawan sesuai keputusan Bupati Tabanan, muncul aspirasi-aspirasi masyarakat yang menginginkan dilakukan pemilihan yang adil.

Inspektur Tabanan, IGN Supanji menambahkan, pemilihan pimpinan atau pengurus dalam sebuah lembaga itu merupakan hal yang biasa dalam rangka penyegaran serta meningkatkan kinerja lembaga tersebut selama pemimpin tersebut mempunyai kompeten dalam hal itu. “Manajer DTW Tanah Lot terbentuk dari perjanjian kerjasama Bupati Tabanan dengan Desa Adat Beraban yaitu tahun 2011,” tegasnya.

Menurut dia, dinamika dalam pemilihan dan pembentukan manajer tersebut juga merupakan hal yang wajar, apalagi menyangkut pemilihan manajer DTW sebesar Tanah Lot. Dimana, sebelum pandemi merupakan daya tarik wisata favorit yang dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.

Dia juga menegaskan, pemilihan sekelas manager operasional tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan. Tentunya juga harus melihat dari aspek profesionalisme dan aspek lainnya dalam rangka manajemen ini bisa menunjukan kinerja dengan baik dan serta berpedoman pada perjanjian kerjasama antara Bupati Tabanan dengan Desa Adat Beraban.

IGN Supanji juga menyinggung, sesuai dengan rapat dari pihak Desa Adat Beraban menginginkan agar pemilihan Manajer dan asisten manajer ditunjuk nanti oleh warga Desa Adat Beraban sebagaimana juga amanat dari SK Bupati Tabanan Nomor : 353 Tahun 2011. Oleh karena itu, kemudian para pihak sepakat yang mana para pihak ini adalah Pemkab Tabanan dan Desa Adat Beraban menetapkan I Wayan Sudiana sebagai manager operasional dan I Putu Toni Wirawan sebagai asisten manager Operasional DTW Tanah Lot yang baru terhitung mulai tanggal 24 November 2021.

(bgn003)21112515