Singasana, Baliglobalnews

Masa depan pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot kini memasuki babak krusial. Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan dengan Desa Adat Beraban dijadwalkan akan berakhir pada 17 November 2026 mendatang. Hingga saat ini, kedua belah pihak tengah intens melakukan pertemuan guna menyatukan visi terkait bentuk badan hukum pengelola yang baru.

Bendesa Adat Beraban I Ketut Sujana mengungkapkan bahwa saat ini telah muncul dua konsep skema berbeda yang tengah dikaji. Pemkab Tabanan menawarkan pengelolaan melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sanjayaning Singasana, sementara Desa Adat Beraban sendiri mengusulkan skema pengelolaan baru berbasis yayasan.

Sujana menyampaikan bahwa usulan skema yayasan didasari pada keinginan untuk mempertahankan sistem pengelolaan yang sudah berjalan nyaman sejak tahun 2011. Selama ini, badan pengelola bersifat nirlaba di mana pendapatan bruto setelah dipotong operasional, pajak, asuransi, dan promosi, dibagi habis (pah-pahan) dengan porsi 58 persen untuk Pemda dan 42 persen untuk Desa Adat. “Kami mencari bentuk yang paling mirip dengan badan pengelola sekarang agar marwah kebersamaan tetap terjaga. Jika memakai Yayasan yang sifatnya nirlaba, pendapatan bisa dibagi habis untuk kesejahteraan masyarakat sekitar dan pura,” ujar Sujana saat ditemui pada Kamis (16/4/2026).

Sebaliknya, dia menyampaikan kekhawatiran jika menggunakan skema perumda. Menurut dia, regulasi PT mengharuskan adanya penyertaan modal yang mengendap, sehingga potensi pendapatan yang dibagikan ke masyarakat dan desa adat dikhawatirkan akan berkurang.

Belajar dari pengalaman perpanjangan kontrak pada tahun 2011 yang sempat mengalami status quo selama empat bulan hingga menyebabkan terhentinya pembagian pendapatan, Desa Adat Beraban mendorong agar kesepakatan sudah tercapai jauh sebelum jatuh tempo. “Kami ingin prosesnya intens sekarang agar tidak kekurangan waktu. Begitu jatuh tempo 17 November nanti, tinggal tanda tangan saja. Jangan sampai terjadi keributan atau kemacetan pembagian hasil seperti dulu,” tegasnya.

Sujana menekankan bahwa perbedaan konsep antara perumda dan yayasan ini akan terus dibahas melalui pertemuan tim teknis dari kedua belah pihak. Desa adat telah menyerahkan draf usulan skema yayasan kepada Pemkab Tabanan melalui Asisten III pada rapat koordinasi yang berlangsung pada Selasa (14/4/2026) lalu. “Kita satu visi dengan Pemda untuk menjaga Tanah Lot sebagai pariwisata budaya berbasis agama. Kita akan cari ‘benang merahnya’. Mana yang lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat dan legalitasnya kuat di mata BPK serta KPK, itu yang akan diambil,” katanya.

Rencananya, kata dia, pengusulan badan hukum baru ini akan melibatkan seluruh unsur, mulai dari pengempon pura, pengelola DTW, hingga Desa Dinas Beraban, di mana dana yang dihasilkan nantinya akan masuk ke dalam APBDes bersama untuk kepentingan masyarakat luas. (bgn020)26051505

Tabanan, Baliglobalnews

Pola pengelolaan Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot dipastikan memasuki babak baru. Dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Tabanan bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Gedung DPRD Tabanan pada Kamis (29/1/2026), disepakati skema penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Sanjayaning Singasana (SS) sebagai pengelola baru aset andalan Kabupaten Tabanan tersebut.

Kesepakatan ini diambil dalam rangka pembahasan lanjutan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan dengan pihak ketiga, yakni Desa Adat Beraban. Hal ini dilakukan mengingat masa perjanjian kerja sama pengelolaan DTW Tanah Lot akan berakhir pada 17 November mendatang.

Ketua Pansus VIII DPRD Tabanan I Putu Eka Nurcahyadi menegaskan bahwa skema penugasan ke Perumda dinilai paling rasional dan memiliki landasan hukum yang kuat. Namun, ia memberikan catatan tegas agar pengelolaan tidak dijalankan secara umum oleh induk Perumda, melainkan melalui unit usaha khusus atau anak perusahaan yang akan diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup). “Kami akan memastikan bahwa dalam pengelolaan di bawah Perumda ini, yang dibentuk adalah unit bisnis. Unit usaha ini tentunya harus punya pembukuan sendiri dan manajer bisnis yang profesional, tidak tercampur dengan induknya,” ujarnya. 

Terkait mundurnya Direktur Utama Perumda saat ini, Eka Nurcahyadi justru melihat hal tersebut sebagai momentum bagi pemerintah untuk merekrut sumber daya manusia (SDM) yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan pariwisata.

Pihaknya juga mengingatkan agar PKS yang baru nanti tetap mempertimbangkan PKS sebelumnya dan mengakomodir aspirasi Desa Adat Beraban serta Pengempon Pura. “Harapan kami tidak akan ada conflict of interest atau benturan kepentingan semua pihak, baik Pemkab, Desa Adat, dan Pengempon, harus duduk bersama agar pengelolaan ini berjalan nyaman dan selesai dengan baik,” katanya.

Pansus VIII juga menaruh perhatian serius pada stabilitas sosial. Anggota Pansus VIII, I Wayan Lara, memberikan catatan khusus agar implementasi skema ini tidak merugikan masyarakat sekitar, terutama para staf yang telah mengabdi lama. “Sepanjang yang disampaikan, kami memegang komitmen bahwa tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi staf yang ada saat ini dan pendapatan para pihak tidak boleh dikurangi. Perubahan ini tidak boleh merugikan masyarakat,” katanya.

Lara juga mengingatkan pemerintah agar tidak “bermain sendiri” dalam menyusun skema ini. Koordinasi dan mediasi dengan pihak Desa Adat Beraban serta Pengempon Pura harus menjadi prioritas utama agar skema yang dinilai final oleh pemerintah dapat diterima dengan baik oleh warga lokal. “Jangan sampai ketika disodorkan ke Desa Adat Beraban, mereka merasa tidak cocok karena tidak dilibatkan sejak awal kajian. Pemerintah harus menjelaskan secara persuasif bahwa perubahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi semua pihak, bukan untuk mengambil alih sepihak,” katanya.

Sementara Asisten II Setda Tabanan, I Gusti Agung Rai Dwipayana, mengatakan bahwa pihak eksekutif telah merampungkan kajian komprehensif yang mencakup aspek hukum, sosial, hingga ekonomi. Hasil kajian ini menjadi landasan utama bagi pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan kepada Perumda Jayaning Singasana. “Kajian hukum menjadi hal yang paling krusial untuk mengamankan legalitas aset. Kami sudah sepakat penugasan ini diberikan kepada Perumda SS, dan skema pembiayaan serta hitungan bisnisnya pun sudah dipaparkan di hadapan Pansus,” ujarnya.

Terkait potensi pro dan kontra di masyarakat, dia menyatakan berencana melakukan sosialisasi secara bertahap, dimulai dengan pengumpulan data masyarakat hingga sosialisasi teknis pasca-terbitnya Peraturan Bupati (Perbup). “Kami ingin pendekatan kekeluargaan agar program ini diterima dengan baik dan legalitasnya aman,” pungkasnya. (bgn020) 26012912