Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Inspektorat Kota Denpasar bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar

talkshow bertemakan “Tingkatkan Integritas, Denpasar Maju Tanpa Korupsi” di Graha Sewaka Dharma (GSD) Denpasar pada Senin (26/6/2023).

Talkshow menghadirkan narasumber dari KPK RI yakni Deputi Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana. Sementara bertindak sebagai moderator Inspektur Kota Denpasar, Putu Naning Djayaningsih. Talkshow dibuka Wakil Walikota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa didampingi Asisten Adminitrasi Umum Dewa Nyoman Semadi dan dihadiri seluruh kepala  organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Denpasar serta perbekel dan lurah se-Kota Denpasar.

Wakil Walikota Arya Wibawa  mengatakan memberantas korupsi perlu kerja berkelanjutan semua pihak dalam mendukung strategi Trisula pemberantasan korupsi. KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi, maka pemahaman itu perlu ditingkatkan. “Trisula dimaksud adalah sula penindakan untuk memberikan efek jera bagi koruptor, Sula pencegahan untuk perbaikan pada sistem sehingga meminimalisir tindak pidana korupsi, dan sula pendidikan yang diwujudkan melalui kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi,” katanya.

Di era teknologi sekarang, kata dia, sula pencegahan memegang peranan penting sebagai langkah pencegahan korupsi. Kita semua juga perlu menerapkan sembilan nilai anti korupsi. “Nilai tersebut adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan. Perlu komitmen tinggi dari seluruh aparatur sipil negara sebagai penyedia layanan publik, dengan demikian tercipta integritas dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara,” katanya.

Kota Denpasar, lanjutnya, turut berkomitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Upaya melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik seperti transaksi nontunai, pengelolaan aplikasi pengaduan, pemenuhan reformasi birokrasi, evaluasi pelayanan publik dan sebagainya.

“Hari ini kita melaksanakan juga sula pencegahan dan sula pendidikan melalui pelaksanaan talkshow in secara offline dan online diharapkan dapat memberi pemahaman anti korupsi yang lebih tajam disektor pelayanan publik, untuk meningkatkan integritas aparatur dalam memberikan pelayanan paripurna kepada masyarkat sehingga terwujud pelayanan publik yang bersih bebas korupsi,” ujarnya.

Sementara  Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, memberikan materi dengan diskusi mengenai mengenal jenis- jenis korupsi (dampak korupsi, jenis tindak pidana korupsi), mengukur risiko korupsi di Indonesia (Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, Survei Perilaku Antikorupsi 2022, Survei Penilaian Integritas, Indeks Integritas Nasional 2022), sekilas KPK (Tupoksi KPK, Struktur Kelembagaan KPK, Strategi Pemberantasan Korupsi KPK, peran serta masyarakat dalam membangun gerakan antikorupsi, pembentukan lembaga sertifikasi profesi KPK dan skemanya, saluran pengaduan korupsi), titik resiko pada pelayanan publik (menghindari konflik kepentingan, bentuk konflik kepentingan, korelasi gratifikasi dan pelayanan publik, tentang gratifikasi atau pemberian dalam arti luas, jenis gratifikasi ) serta  budaya integritas dan kepemimpinan diakhiri dengan sesi tanya jawab.

“Kami menyambut baik bersama sama sosialisasi dan kampanye antikorupsi. Ini menjadi suatu keniscayaan bagi ASN dilingkungan Pemkot Denpasar apalagi pejabat yang terikat dengan Undang- Undang termasuk UU antikorupsi. Dengan sosialisasi dan talkshow ini semakin memahami tindakan antikorupsi dan budaya antikorupsi ini dapat disebarluaskan oleh peserta ini nantinya,” ujarnya. (bgn003)23062616

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, membuka secara resmi talkshow bersama KPK RI dengan tema “Peningkatan Implementasi Budaya Antikorupsi” di lingkungan sekolah se-Kota Denpasar yang digelar secara virtual dari Kantor Walikota Denpasar pada Selasa (12/4).

Kegiatan yang melibatkan seluruh stakeholder dari kalangan kepala SD, SMP dan seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Denpasar ini bertujuan guna meningkatkan integritas aparatur serta menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Personal In Charge Koordinasi Dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Handayani, Narasumber dari KPK RI, Ramah Handoko, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Denpasar, Dewa Nyoman Semadi, Kepala Inspektorat Kota Denpasar, Naning Djayaningsih, serta undangan lainya.

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menjelaskan pendidikan antikorupsi merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi. Dimana, usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan formal disekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat.

“Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai anti korupsi saja akan tetapi, berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai,dan pengamalan nilai anti korupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari,” katanya.

Dia menyebutkan pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek aspeknya, dan juga merubah persepsi dan sikap kita terhadap korupsi. Hal ini sejalan dengan misi ketiga Pemkot Denpasar yakni kejujuran dan spirit sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance).

“Ada sembilan nilai-nilai anti korupsi yang perlu kita tumbuh kembangkan, mulai dari kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras keberanian, keadilan, kedisiplinan, kesederhanaan, dan kepedulian,” ujarnya

Arya Wibawa meyakini menumbuhkembangkan budaya antikorupsi melalui jalur pendidikan dirasa akan lebih efektif. Hal ini mengingat pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku antikorupsi.

Narasumber dari KPK RI, Ramah Handoko, dalam materinya menjelaskan, tantangan pembangunan ke depan semakin berat, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan ekonomi semakin maju. Karenanya, mempersiapkan generasi yang bersih dan berintegritas menjadi salah satu prioritas strategis bagi kita semua.

Di sisi lain, kata Handoko, perlu upaya panjang agar perilaku korupsi tidak membudaya dengan melakukan pencegahan sejak dini. upaya ini dapat dibangun melalui budaya antikorupsi yang dimulai dari diri sendiri, keluarga maupun pendidikan. Dimana, penanaman nilai-nilai anti korupsi seharusnya sudah dimulai sejak usia dini.

“Hal ini tentunya tidak lepas dari peran aktif institusi utama tempat anak-anak memperoleh nilai dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Kedua institusi ini merupakan keluarga dan sekolah,” jelasnya.

Untuk diketahui. nilai Monitoring Centre for Prevention (MCP) tahun 2021 Pemerintah Kota Denpasar mencapai 95,2 persen dan menduduki peringkat sembilan nasional, sementara untuk tingkat pemerintah kota peringkat dua nasional dan Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021 untuk Kota Denpasar mencapai 82 persen. (bgn)003)22041206

Badung, Baliglobalnews

Guna menuju pariwisata Kabupaten Badung berkualitas dan tetap produktif di tengah pandemi Covid-19, Pemkab Badung melalui Dinas Pariwisata melaksanakan gathering kepariwisataan implementasi protokol kesehatan CHSE (cleanliness, health, safety, environment) di Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (1/12).

Acara yang dibalut dengan suasana talk show tersebut diselenggarakan di kawasan pariwisata Nusa Dua, dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Pjs. Bupati Badung dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, AA Yuyun Hanura Enny, menerangkan gathering pariwisata merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membangun jalinan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder pelaku pariwisata, asosiasi, pengusaha pariwisata. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mengevaluasi kebijakan strategis di bidang pariwisata, termasuk implementasi kepada masyarakat dan juga kepada pelaku pariwisata maupun para stakeholder yang telah memberikan dampak positif dan memberikan daya dukung yang kuat dari kebijakan pemerintah.

Kegiatan tersebut juga untuk mendapatkan masukan aspirasi dari masyarakat dan pelaku pariwisata yang nantinya dipergunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan kedepan yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada serta cocok dengan kebutuhan yang diharapkan. ”Dengan demikian, kebijakan yang dibuat nantinya dari sisi manfaat dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga kepada asosiasi, masyarakat dan pelaku usaha pariwisata,” ujarnya.

Dipaparkannya, saat ini dunia dilanda pandemi Covid-19, termasuk Bali yang merasakan dampak yang begitu signifikan. Pasalnya, Covid-19 yang menyerang sektor kesehatan, berdampak pada sektor ekonomi Bali yang sangat bertumpu pada sektor pariwisata. Untuk itu pihaknya menilai diperlukan upaya dalam mengatasi hal tersebut, khususnya membangun kepariwisataan di era pandemi, yaitu dengan mengajak seluruh stakeholder pariwisata di Bali untuk bekerjasama dalam meningkatkan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Pasalnya dalam melakukan perjalanan wisata, masyarakat atau para wisatawan saat ini menginginkan suatu jaminan kepercayaan terkait tempat tersebut aman dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

”Melalui kesempatan yang baik ini kami mengajak Bapak Ibu dan hadirin sekalian untuk selalu mengutamakan dan mengimplementasikan protokol kesehatan CHSE dalam aktivitas usaha pariwisata, sehingga dapat meyakinkan wisatawan bahwa Pariwisata Badung khususnya dan Bali pada umumnya sudah siap aman dan disiplin dalam penerapan protokol kesehatan CHSE,” pungkasnya.

Sementara Kabid Pemasaran Pariwisata Dewa Ngurah Bhayudewa yang juga selaku Ketua Panitia melaporkan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah pertama meningkatkan kompetensi pemangku kepentingan bidang pariwisata yaitu pemerintah, swasta atau pengusaha dan masyarakat dalam memahami, menguasai dan menerapkan konsep-konsep kepariwisataan yang berkelanjutan. Kedua, membangun jaringan koordinasi komunikasi dengan stakeholder diantaranya pelaku pariwisata, asosiasi industri pariwisata dan pemerintah, dalam memulihkan memajukan kepariwisataan di masa pandemi pandemi Covid-19. Ketiga, momentum untuk mengevaluasi kebijakan strategis di bidang pariwisata, utamanya terkait dengan keamanan dan kesehatan wisatawan pada saat melakukan perjalanan wisata. Keempat, meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan protokol kesehatan CHSE kepada stakeholder pariwisata, seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat pelaku wisata dalam rangka mempercepat pemulihan kepariwisataan Bali pada umumnya dan Kabupaten Badung pada khususnya.

Sehingga akan berimbas terhadap meningkatnya kepercayaan wisatawan bahwa Bali aman untuk dikunjungi. “Semoga melalui kegiatan gathering kepariwisataan ini dapat bermanfaat dalam menyamakan persepsi, terkait mengimplementasikan prokes CHSE untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan aman bagi wisatawan,”ujarnya.

Untuk waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dilaksanakan 6 kali kegiatan di 3 kecamatan di wilayah kabupaten Badung. Yaitu dua kali di Kecamatan Kuta Selatan, dengan mengambil tempat di The Westin Resort Nusa Dua pada tanggal 1 Desember dan di Intercontinental Jimbaran pada tanggal 3 Desember. Sedangkan untuk kegiatan di Kecamatan Kuta dilaksanakan dua kali yang pertama dilaksanakan di Patra Bali Resort and Villas pada tanggal 8 Desember dan yang kedua dilaksanakan di Padma Hotel Legian pada tanggal 10 Desember. Sementara di Kecamatan Kuta Utara, dilaksanakan di Trans Resort Hotel pada tanggal 15 Desember dan di Alila Hotel pada tanggal 17 Desember 2020.

Adapun jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut di setiap kecamatan diperkirakan berjumlah 75 orang. Dana kegiatan tersebut bersumber dari dana APBD perubahan yang bersumber dari dana hibah pariwisata tahun 2020. (bgn122)20120127