Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, mengikuti pembekalan Kepemimpinan Dalam Negeri Tahun 2021 secara virtual dari Kantor Walikota Denpasar pada Senin (7/6). Kegiatan yang diikuti oleh Bupati/Walikota terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 ini dibuka Menteri Dalam Negeri, Mohamad Tito Karnavian.

Menteri Dalam Negeri mengatakan pelaksanaan Pembekalan Kepemimpinan Dalam Negeri Tahun 2021 ini dilaksanakan sebagai upaya sinkronisasi pembangunan dari pusat hingga daerah. Dimana, pelaksanaanya menerapkan protokol kesehatan dengan dua sistem, yakni daring dan luring dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya.

Selain itu, kata Tito, pelaksanaan pembekalan ini hendaknya dimanfaatkan oleh bupati/walikota yang berstatus petahana sebagai ajang introspeksi terhadap program yang telah dijalankan. “Khusus untuk petahana kita bedakan materinya, sehingga lebih aplikatif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Pihaknya juga menekankan pembekalan ini bukan sekadar rutinitas. Melainkan upaya untuk mengadaptasikan aturan atau payung hukum pemerintah daerah yang terus berkembang dan berubah. Karenanya harus disesuaikan dengan dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah.

“Sinkronisasi ini penting untuk mendukung terciptanya pembangunan yang berkelanjutan, serta menyesuaikan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional,” jelasnya.

Walikota Jaya Negara mengatakan pelaksanaan Pembekalan Kepemimpinan Dalam Negeri ini merupakan momentum bagi Pemkot Denpasar untuk mensinergikan pembangunan dengan pemerintah pusat. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini akan menjadi wahana dalam menciptakan solusi atas permasalahan pemerintah daerah.

“Jadi kami sudah inventarisasi permasalahan daerah yang dapat disinergikan dengan pemerintah pusat, sehingga dapat diciptakan solusi penanganan yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. (bgn003)21060732

Bangli, Baliglobalnews

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, SE.,membuka Rapat Konsultasi (RAKON) dan Rakerda PKK Kabupaten Bangli tahun 2021. Pembukaan Rakon dan Rakerda ini hadir Ketua TP PKK Kabupaten Bangli Ny. Sariasih Sedana Arta dan Pimpinan OPD yang terkait di lingkungan Pemkab Bangli, Rabu, (2/6/2021) di ruang pertemuan Utama RSU Bangli. kegiatan ini diikuti oleh Ketua TP PKK Kecamatan,Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Bangli.

Ketua panitia I Dewa Ayu Pusparini, A.Md.Keb., dalam laporannya mengatakan kegiatan Rapat Konsultasi ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas program TP PKK tahun 2021 baik lintas wilayah maupun sektoral dan untuk mengevakuasi kegiatan TP PKK untuk penyempurnaan dan sebagai pedoman pelaksanaan pada tahun berikuitnya.

Hasil yang diharapkan dalam Rakon dan Rekerda ini agar dapat mengetahui program prioritas tahun 2021 dan rencana kerja TP PKK Kabupaten Bangli tahun 2022 serta kelola kelembagaan PKK dan Rencana Kerja TP PKK Kabupaten Bangli tahun 2021-2024 termasuk rencana pencanangan gerakan nasional Keluarga Pelopor Perubahan yang akan dilaksanakan dari tingkat Pusat sampai Daerah pada tahun 2021.

Peserta juga dapat lebih memahami tugas pokok dan fungsinya baik sebagai pelaku aktif maupun pasif dalam pelaksanaan program kegiatan PKK yang lebih fokus, tulus dan lurus.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bangli Ny. Sariasih Sedana Arta mengatakan Rakon merupakan agenda rutin tahunan, yang bertujuan untuk menyusun strategi gerakan PKK, mensosialisasikan dan penyampaian program prioritas tahun 2021 dan rencana kerja tim penggerak PKK Kabupaten Bangli tahun 2022, serta menyelaraskan program kerja gerakan PKK mulai dari tingkat provinsi sampai di tingkat desa kedepannya. Sedangkan rakerda merupakan agenda 5 tahunan yang dilaksanakan dalam rangka menyampaikan hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021.

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran TP PKK, walaupun dalam situasi pandemi covid-19 masih tetap bekerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja tuntas dalam upaya melaksanakan program PKK secara hirarkis sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Kelembagaan PKK adalah salah satu lembaga strategis dilihat dari struktur kelembagaannya, dimana TP PKK dibentuk secara berjenjang mulai dari pusat sampai dengan desa/kelurahan bahkan dibawahnya dibentuk kelompok dasa wisma sebagai ujung tombak yang paling dasar dalam pelaksanaan programnya.

Ditambahkannya salah satu agenda yang tentunya mengacu pada program PKK Pusat dan Provinsi yang menjadi prioritas di Kabupaten Bangli adalah mengharmonisasi dan mensinkronisasikan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing pokja, baik pokja I,II,III dan IV. Diantaranya adalah pemanfaatan tanah pekarangan melalui HATINYA PKK yaitu Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman.

Besar harapan kami tanah pekarangan dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan menanam tanaman yang bermanfaat bagi keluarga dan bernilai ekonomis, apalagi di masa pandemi Covid-19 ini diharapkan mampu mengurangi pengeluaran keluarga dan pada muaranya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Bangli.

Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, SE., dalam sambutannya mengatakan kelembagaan PKK memiliki potensi yang luar biasa untuk mendukung program-program pembangunan, melalui gerakan masif dan terstruktur, oleh karenannya, gerakan PKK harus mengikuti perkembangan situasi dan kondisi.

Gerakan PKK sebagai mitra kerja pemerintah yang memiliki akses terdekat dengan sasaran keluarga dalam konsep pemberdayaan masyarakat, ke depan diharapkan ikut berpartisipasi aktif merumuskan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan SDM dan wilayah, tentu dengan mengembangkan konsep pendekatan yang berbasis keluarga karena gerakan PKK satu-satunya yang memiliki akses terdekat dengan keluarga sebagai kelompok sasaran program tersebut.

Pihaknya berharap PKK tetap bekerja dengan fokus, tulus dan lurus dengan selalu mempertajam program-program prioritasnya, pada upaya pemberdayaan keluarga melalui aktifitas yang kreatif, inovatif dan produktif. Disisi lain pihaknya berharap agar TP PKK sampai pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan dengan segenap jajarannya secara proaktif mengembangkan program-program yang inovatif untuk turut serta mengatasi isu-isu strategis yang berkembang.

Ditambahkannya, dengan berdasarkan visi Bupati Bangli yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana kita wujudkan Bangli Era Baru agar selalu dijadikan landasan dan pedoman dalam setiap merumuskan program maupun kegiatan gerakan PKK kedepan, imbuhnya.(bgn122)21060215

Badung, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, mengajak semua masyarakat Kabupaten Badung untuk ikut serta dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021. Pasalnya, pendataan tersebut sebagai dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

”Kegiatan pembangunan dimulai dari perencanaan yang baik, dan perencanaan yang baik berdasarkan data yang akurat,” kata Giri Prasta didampingi Ny. Giri Prasta saat pendataan dan validasi data keluarga perdana di Kabupaten Badung yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Badung di Desa Pelaga, Kamis (1/4).

Giri Prasta menjelaskan, pendataan keluarga tahun 2021 menjadi sesuatu yang penting bagi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program pembangunan lainnya.

”Keluarga bagian fundamental dalam bermasyarakat dan bernegara. Negara menjamin dan melindungi setiap warganya untuk mendapatkan haknya. Pendataan keluarga ini dilakukan dalam usaha melindungi dan memenuhi hak tiap warga negara, termasuk keluarga,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya mengajak mensukseskan pendataan keluarga tahun 2021 ini dengan memberikan data yang sebenarnya kepada petugas. ”Mari kita sukseskan pendataan keluarga tahun 2021 dengan memberikan data yang sebenar-benarnya kepada petugas untuk menghasilkan data mikro keluarga secara by name by address sebagai penyediaan data atau dasar dalam perencanaan dan pemerataan pembangunan,” tandasnya.

Sementara Kepala DP2KBP3A Kabupaten Badung, Putu Eka Mertawan, mengatakan pendataan keluarga dilakukan serentak setiap lima tahun sekali melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Dikatakan ini sebagai amanat UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Pemerintah No. 87 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

”Pendataan Keluarga tahun 2021 penting dilakukan untuk memotret dan mengenali keluarga di Kabupaten Badung. Selain itu, pendataan juga dilakukan untuk mengetahui potensi dan kendala setiap keluarga dalam fungsi vital di bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi,” ujarnya.

Eka Mertawan menambahkan, untuk menyukseskan pendataan keluarga tahun 2021 di wilayah Kabupaten Badung, pihaknya telah menyiapkan petugas pendata 830 orang tersebar di semua kecamatan dengan estimasi 1 orang petugas mendata 150 keluarga.

”Semua petugas yang diterjunkan sudah terlatih memakai aplikasi berbasis android serta yang paling penting semua petugas bebas dari Covid-19,” katanya. (bgn003)21040210

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, secara resmi menutup Bulan Bahasa Bali ke 3 tahun 2021 yang mengangkat tema ‘Wana Kerthi-Sabdaning Taru Mahottama’ yang bermakna Bulan Bahasa Bali sebagai Altar Pemuliaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Tertaut Jelajah Pemaknaan Hutan sebagai Prana Kehidupan.

Acara penutupan tanpa penonton ini, berlangsung sukses pada Minggu, Redite Kliwon Tolu (28/2) di Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, dan dilaksanakan secara luring-(luar jaringan) dan daring (dalam jaringan).

Dalam sambutannya, Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng, itu mengatakan Pulau Bali sejatinya tidaklah besar. Tetapi di tempat yang kecil ini kita memiliki Bahasa Bali yang merupakan Bahasa Ibu, begitu juga dengan Aksara Bali yang berperan menuliskan kemuliaan pemikiran para leluhur, dan Sastra Bali yang bisa kita jadikan pedoman kehidupan sekala maupun niskala.

“Dari 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia, hanya 11 bahasa daerah yang memiliki aksara daerah. Satu di antaranya Bahasa Bali,” ujar Gubernur Bali yang dikenal sebagai pejuang pelestari adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal Bali ini.

Koster kemudian menjelaskan bahwa di Bali terdapat Aksara Bali yang kembali dibagi menjadi tiga, antara lain  Aksara Wréastra, Swalalita, dan Modré yang digunakan dalam menulis berbagai hal ikhwal kehidupan maupun kematian. Selain itu, Sastra Bali juga banyak tertulis di dalam lontar-lontar.

“Berdasarkan penyampaian Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali di tahun 2020, jumlah lontar yang telah dicatat hingga diidentifikasi telah mencapai 29.658 dengan berbagai kondisi. Hal ini menunjukkan bahwa kita di Bali memiliki sebuah kebudayaan atau kebudayaan yang adi luhung, mulia, dan sangat utama jika dibandingkan dengan daerah lainnya,” ujarnya.

Mengetahui tentang keutamaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali yang demikian adanya, maka Wayan Koster dengan konsep kepemimpinannya di Pemerintah Provinsi Bali telah berupaya membuatkan regulasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali.

“Peraturan ini menunjukkan secara jelas bahwa Pemerintah Provinsi Bali menaruh harapan besar agar keberadaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali semakin berkembang dan semakin mampu bersaing dalam perkembangan jaman. Peraturan ini juga sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, yang intinya adalah mengutamakan pembangun Bali dengan didasari atas adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal lainnya yang ada di Bali,” sebut Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini saat didampingi Wagub Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Ny. Putri Suastini Koster, Sekda Bali, Dewa Made Indra, dan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Wayan ‘Kun’ Adnyana.

Atas keberadaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali di Pulau Dewata, Gubernur Koster yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini dengan tegas menyatakan hanya kita masyarakat Bali yang memiliki Bulan Bahasa Bali. Belum ada Provinsi lain di Indonesia yang mengupayakan pemuliaan terhadap bahasa Ibunya, melalui pelaksanaan Bulan Bahasa seperti kita di Bali ini.

“Boleh kita cinta bahasa Indonesia, belajar bahasa asing, tapi nomor satu yang wajib adalah menjaga dan menggunakan bahasa Bali. Jadi cara hidup kita di Bali, lokal, nasional, global. Jangan bisa bahasa Inggris, tapi lupa bahasa Bali. Wajib bahasa Bali, kalau tidak kita siapa lagi. Kepercayaan untuk menjaga budaya Bali, harus kita percayakan kepada orang Bali,” tambah Gubernur jebolan ITB ini seraya menyatakan saya melihat Bulan Bahasa Bali tahun ini sudah diikuti oleh banyak sekali masyarakat Bali, hingga datang dari luar Bali seperti Sulawesi, Jogja, Bandung, dan banyak lagi dari daerah lainnya, karena acara dilaksanakan secara virtual.

Hal ini, menurut Wayan Koster, merupakan bukti bahwa keberadaan Bahasa Bali sudah dijadikan sebagai tempat berdiskusi, mencurahkan pemikiran, belajar, serta sebagai ajang hiburan oleh masyarakat semua, dan kami berdoa semoga pandemi Covid-19 segera berakhir, sehingga Bulan Bahasa Bali kapat terlaksana dengan dukungan peserta yang lebih banyak dari tahun ini.

“Krama Bali sareng sami sane dahat kusumayang titiang, malarapan antuk pasuécan Hyang Widhi Wasa, acara Bulan Bahasa Bali warsa kalih tali selikur puniki paripurna sineb titiang. Sapisanan titiang nunas pangampura yéning wénten atur titiang sané nénten manut ring sajeroning pikayun. Pinaka wesananing atur, puputang titiang antuk parama shanti. Om Santih, Santih, Santih Om,” tutup Wayan Koster dengan nada Bahasa Bali.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Wayan ‘Kun’ Adnyana, melaporkan Bulan Bahasa Bali 2021 yang digelar Pemerintah Provinsi Bali telah berlangsung selama 27 hari (1-28 Februari 2021) dan berjalan sukses.

Bulan Bahasa Bali 2021 menyajikan sejumlah kegiatan  yang dikemas dalam bentuk Widya Tula (seminar), Kriya Loka (lokakarya), Prasara (pameran), Wimbakara (lomba), Utsawa (festival), Sesolahan (pergelaran), dan pemberian  penghargaan Bali Kerti Nugraha Mahottama. Selama pagelaran ini berlangsung, antusias peserta cukup tinggi, walaupun acara dilaksanakan secara terbatas dengan melaksanakan protokol kesehatan (prokes) secara ketat.

Untuk Widya Tula (seminar), kami menghadirkan para pembicara andal. Mereka adalah para penekun sastra, penekun usadha, akademisi maupun tokoh intelektual.  Widyatula mengangkat enam topik yakni Kalimosaddha, Widyosadha, Sastra Panaweng Gering, Usadhi Pranawa, Usadhikanda dan Dharma Usadha.

Sedangkan kegiatan Kria Loka (loka karya) juga menghadirkan enam narasumber dengan mengangkat tiga materi yakni Pangenter Acara (Pembawa Acara), Ngreka Baligrafi, dan Ngracik Loloh. Kemudian Prasara (pameran) melibatkan 60 seniman prasi lintas generasi. Pameran ini merupakan penampilan karya seni prasi terbesar di Bali. Mengenai Wimbakara (lomba) selama bulan bahasa Bali, tercatat ada sebanyak 17 jenis lomba, ada yang kategori untuk umum dan ada juga peserta merupakan hasil seleksi dari tingkat kabupaten/kota. Untuk lomba kategori Umum meliputi Lomba Pidarta Tingkat Universitas, Lomba Vlog, Lomba Artikel, Lomba Musikalisasi Puisi, Lomba Foto dan Caption Berbahasa Bali, Lomba Cipta Puisi, Lomba Cerpen, Lomba Prasi, Lomba Poster, dan Lomba Komik Strip. Bagi pemenang juara I, II dan III akan menerima hadiah uang tunai dan piagam.

Kemudian lomba yang diikuti perwakilan Kabupaten/Kota yakni Lomba Nyatua Bali Krama PKK, Lomba Pidato Berbahasa Bali Bendesa Adat, Lomba Debat Bahasa Bali,  Lomba Baligrafi, Lomba Mengetik Aksara Bali di Komputer, Lomba Ngwacen Lontar Daa Taruna, dan Lomba Nyurat Aksara Bali Tingkat SD. Untuk juara I, II dan III akan menerima uang tunai dan piagam.

Selanjutnya Sesolahan (pergelaran) melibatkan 16 Sanggar yang telah ditayangkan secara virtual di chanel YouTube Disbud Prov. Bali. Selama kegiatan berlangsung 27 hari, jumlah penonton secara aktif lewat daring  mencapai 14 ribu orang lebih. Penonton sesolahan seni sastra melalui pentas virtual disaksikan 13.191 penonton, peserta seminar daring (6 kali) diikuti 1.200 peserta dan peserta workshop (4 kali dengan  prokes) sebanyak 100 orang, ada juga pengikut instagram atau follower 2000 lebih.

Dalam acara penutupan tersebut, Gubernur Koster secara simbolis nibakang toya ring jun dan diakhiri dengan acara sasolahan sendratari Aji Janantaka dari Sanggar Seni Gita Lestari yang dibawakan oleh SMKN 3 Sukawati, Gianyar. (bgn003)21030106

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, akan lebih fokus menata sektor perekonomian Bali pada tahun 2021. Salah satunya dengan menyeimbangkan struktur perekonomian Bali yang saat ini masih didominasi oleh sektor pariwisata.

Gubernur yang juga selaku Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali mengatakan hal itu saat memberi sambutan pada acara High Level Meetting (HLM) dengan tema ”Neraca Pangan dan Kerja Sama Antar-Daerah Provinsi Bali”, di ruang rapat Gedung Gajah, Jayasabha, Denpasar, Kamis (17/12).

”Dalam kebijakan saya di bidang pangan adalah Bali menuju kedaulatan pangan dan harus ada neraca pangan Bali,” kata Gubernur Koster yang juga seorang akademisi itu.

Menurut dia, pemerintah harus mengetahui jumlah konsumsi, produksi, asal komoditas, transportasi dan harga kebutuhan pokok di Bali.

Oleh sebab itu, Gubernur berharap semua kepala daerah di Bali memahami ekosistem perekonomian di Bali, sehingga upaya menciptakan kedaulatan pangan bisa dilaksanakan mulai dari level mikro hingga level makro.

Gubernur menilai capaian ekonomi Bali selama ini masih terjadi secara alamiah. Ke depan mantan anggota DPR RI tiga periode ini menyiapkan sejumlah desain pembangunan ekonomi yang akan membangkitkan sekaligus memberikan pemerataan ekonomi Bali.

”Tahun 2021 saya akan mulai [menata ekonomi Bali-red]. Dua tahun ini masih ‘concern’ adat, budaya dan lingkungan,” ujarnya.

Meski belum secara langsung menyasar ekonomi, sejumlah kebijakan yang dibuat Gubernur Koster sudah berdampak terhadap ekonomi Bali. Misalnya Pergub busana adat yang berdampak terhadap UMKM penghasil busana Bali, kemudian arak, aksara hingga kebijakan di bidang lingkungan yang menghasilkan inovasi pipet dan tas alami di masyarakat.

”Yang saya bikin sejak awal adalah ekosistem ekonomi. (Tahun-red) 2021 kita akan mulai (menata sektor-red) ekonomi. Menata fundamental dan struktur perekonomian Bali. Pariwisata, pertanian dengan kelautan beserta industrinya,” ujarnya.

Menurut Gubernur, ketimpangan dalam struktur perekonomian Bali perlu diperbaiki. Kontribusi pariwisata terhadap PDRB Bali mencapai 52 persen, jauh meninggalkan sektor pertanian dan kelautan.

Gubernur menyebutkan nantinya pariwisata, pertanian kelautan dan industri akan menjadi lebih berimbang. ”Lebih berimbang dalam proporsi bukan pada nominal,” ucapnya.

Seiring dengan itu, lanjut dia, pariwisata tetap harus maju dan memberikan kontribusi devisa yang besar secara nominal. Namun secara persentase menjadi lebih berimbang dengan sektor lainnya. Caranya, dengan meningkatkan sektor pertanian kelautan dan industri. ”Dengan komposisi yang lebih berimbang, maka ekonomi Bali menjadi lebih sehat. Sehingga nanti kalau pariwisatanya terganggu, tidak lagi kelabakan,” katanya.

Tampak hadir pada kesempatan itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bali, Trisno Nugroho; Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra; Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, serta perwakilan bupati/wali kota se-Bali dan instansi terkait lainnya. (bgn003)20121730

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali menyatakan keseriusannya menata ekonomi Bali ke depan. Salah satunya adalah mengembangkan UKM dan koperasi pada tahun 2021 mendatang.

Hal itu dia sampaikan dalam acara penyerahan secara simbolis penerima bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro (BPUM) oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Sabtu (14/11).

Gubernur asal Sembiran, Buleleng, tersebut menyatakan tengah menyiapkan sistem tata kelola yang mencakup sumber daya manusia (SDM), kelembagaan serta sarana dan prasarana untuk mengembangkan koperasi dan UKM di Bali.

Menurut dia, hal tersebut sangat sesuai dengan visi misi Pemprov Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” yang salah satunya fokus memperkuat adat istiadat, budaya dan dan kearifan lokal. “Ke depan saya ingin kembangan industri kreatif berbasis branding Bali. Sebagai salah satu cara memperkuat kelembagaan tradisional kita yang meliput koperasi dan UMKM,” jelas Gubernur yang juga merupakan mantan anggota DPR RI tiga periode ini.

Dia menjelaskan Bali merupakan pulau kecil yang tidak mempunya sumber daya alam (SDA), namun terkenal akan kebudayaan dan adat-istiadat yang unik sebagai pembeda dengan daerah lain. ”Ini modal kita dalam mengembangkan ekonomi masyarakat. Sektor industri mikro kecil sebagai salah satu bentuk hasil kebudayaan kita, harus benar-benar mendapat perhatian serius, demi menumbuhkan ekonomi masyarakat Bali,” tegasnya.

Untuk itu ke depan, dia berharap bantuan Pemerintah Pusat terutama Kementerian Koperasi dan UKM bisa terus ditingkatkan, menyangkut kelembagaan koperasi, penguatan SDM, sarana dan prasarana serta bantuan permodalan.

Lebih jauh Gubernur yang menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu juga menyampaikan apresiasi atas bantuan pemerintah pusat untuk keberlangsungan koperasi dan UKM di Bali pada masa pandemi Covid-19 ini.

Dia mengaku pemerintah provinsi juga telah menyalurkan bantuan Rp 10 juta dan pemerintah kabupaten Rp 3 juta untuk 4.000 koperasi di seluruh Bali. ”Tentu bantuan Pemerintah Pusat ini sangat membantu dalam menghadapi pandemi ini,” tandasnya.

Sementara itu Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menyatakan Bali diprioritaskan dalam penerimaan bantuan kali ini. Mengingat ekonomi Bali yang sangat tergantung pada sektor pariwisata serta UKM sebagai penunjang pariwisata tersebut.

Sama halnya dengan Gubernur Koster, Menteri Teten Masduki menyatakan pariwisata Bali perlu mempertahankan keunikannya. Karena itu sebagai daya tarik utama wisatawan, begitu juga untuk UKM agar terus memperhatikan ciri khas beserta kualitas mereka. ”Kita harus bersyukur Gubernur Bali mempunyai visi pariwisata dan kebudayaan yang kuat,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga berpesan kepada penerima agar menggunakan bantuan tersebut untuk kepentingan yang lebih produktif sebaik-baiknya.

Dia mengaku ingin menyalurkan lebih banyak lagi bantuan ke Bali, namun pemerintah hanya menetapkan 12 juta bantuan saja, dan Bali adalah salah satu provinsi prioritas dengan jumlah lembaga yang mendapat bantuan terbanyak. ”Tahun 2021 jumlah bantuan akan ditingkatkan lagi menjadi 20 juta, dan saya berkomitmen untuk Bali, agar tetap diprioritaskan,” janjinya.

Sementara sebelumnya, Kepala Dinas dan UMKM Prov Bali, I Wayan Mardiana, melaporkan jumlah penerima bantuan di Provinsi Bali 131.693 usaha mikro dari usulan semula yang mencapai 214.118 usaha mikro. Masing-masing usaha akan menerima bantuan Rp 2,4 juta dengan total nilai Rp 316 miliar lebih yang disalurkan melalui BNI dan BRI. (bgn122)20111418

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penanganan COVID-19 menjadi salah satu kunci utama agar perekonomian mulai pulih dan bisa kembali tumbuh pada kisaran lima persen pada 2021.

“Faktor yang bisa memulihkan antara lain penanganan COVID-19 yang sudah dilakukan tahun ini dan berlanjut di tahun depan dengan protokol kesehatan,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers virtual seusai persetujuan UU APBN 2021 di Jakarta, Selasa.

Ia memastikan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan bisa memulihkan kembali kegiatan ekonomi maupun sosial yang selama ini terhambat seiring dengan adanya pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah terdampak.

Selain itu, faktor pemulihan lainnya adalah ketersediaan vaksin yang saat ini sedang diupayakan Indonesia bersama dengan institusi internasional lainnya, yang bisa memberikan optimisme terhadap membaiknya kinerja ekonomi di 2021.

“Timeline dari penemuan vaksin ini bisa mengurangi ketidakpastian, terutama tahun ini dan tahun depan. Ini bisa mempengaruhi swing pemulihan ekonomi kita. Kalau kita bisa mendapatkan vaksin dan melakukan vaksinasi cukup luas, kita bisa akselerasi pemulihan ekonomi,” katanya.

Sri Mulyani menambahkan upaya untuk akselerasi pertumbuhan juga dilakukan melalui ekspansi fiskal dengan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti penguatan bansos dan BLT serta pemberian insentif pajak, bantuan kredit dan penjaminan bagi UMKM dan korporasi.

Pemerintah, lanjut dia, juga melakukan penguatan pondasi ekonomi Indonesia di 2021 dengan akselerasi program reformasi yang selama ini sudah dilakukan untuk menjaga produktivitas, memperkuat daya saing dan pembenahan iklim investasi.

“Kita akan membangun fondasi ekonomi Indonesia agar lebih produktif, kompetitif dan inovatif. Landasannya adalah Omnibus Law, reformasi anggaran, dan membangun lembaga pengelola investasi. Ini merupakan langkah maupun tools, untuk bisa akselerasi peningkatan investasi,” kata Sri Mulyani.

Terakhir, ia memastikan pemulihan ekonomi bergantung kepada perekonomian global yang diproyeksikan mulai membaik dan lebih positif pada 2021, sehingga terdapat perbaikan kinerja ekspor maupun impor, meski masih ada ketidakpastian.

“Semua itu menimbulkan sense optimisme dan harapan. Jadi optimisme adanya pemulihan ekonomi melalui penanganan COVID maupun vaksin, serta sense untuk reformasi membangun pondasi ekonomi menjadi lebih kuat, ini kita lakukan terus menerus melalui instrumen APBN,” katanya.(bgn123)20092930