Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar rapat paripurna ke-36 masa persidangan III Tahun Sidang 2021 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (22/11). Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Adi Wiryatama, memutuskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dalam perda tersebut ditetapkan Pendapatan Daerah Rp 5.044.664.586.100, belanja daerah Rp  6.102.490.842.762

dan defisit Rp. 1.057.826.256.662.

Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam sambutannya seusai penetapan Perda menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap anggota Dewan, atas kerja keras dan kerjasamanya dalam pembahasan Raperda ini. Dinamika yang berkembang selama pembahasan, merupakan bagian dari wujud komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama DPRD, untuk dapat menetapkan kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja pemerintahan, dalam mengoptimalisasikan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, serta mewujudkan pelayanan dan pengabdian kita kepada masyarakat.

Orang nomor satu di Bali itu menambahkan pihaknya berupaya memberikan penjelasan yang diperlukan secara lengkap dan transparan berkenaan dengan pertanyaan, pandangan, usul dan saran yang telah disampaikan dalam pembahasan dan dialog khususnya atas substansi Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 ini, sehingga tercipta persepsi yang sama dalam perencanaan dan penganggaran program serta kegiatan.

“Seluruh pandangan, usul dan saran dari segenap anggota Dewan, akan menjadi catatan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pada masa-masa mendatang, dan dengan disetujuinya Raperda ini maka selanjutnya saya akan sampaikan ke pemerintah pusat untuk dievaluasi,” katanya.

Dalam sidang paripurna yang dihadiri sekitar 40 anggota DPRD Provinsi Bali, baik secara luring maupun daring, juga mengagendakan penyampaian pandangan umum fraksi terkait 5 Raperda yaitu Perubahan Perda No 3 tahun 2019 tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyelenggara Pariwisata Digital Budaya Bali, Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum daerah Bali, Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten klungkung serta Raperda tentang Labelisasi Barang hasil usaha Krama Bali dengan Branding Bali. Penyampaian pandangan umum fraksi atas 5 Raperda tersebut dibacakan oleh masing masing perwakilan fraksi yakni Fraksi  Nasdem PSI Hanura dibacakan oleh Somvir, Fraksi Partai Demokrat dibacakan oleh I Komang Nova Sewi Putra, Fraksi Gerindra dibacakan oleh I Ketut Juliarta, Fraksi PDIP disampaikan oleh I Nyoman Laka dan Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh I Made Suardana.

Atas pandangan dan masukan dari seluruh fraksi terkait lima Raperda tersebut, Gubernur Wayan Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali itu juga menyampaikan ucapan terima kasih atas pandangan yang disampaikan yang sangat esensial dan baik. Hal ini juga menunjukkan  sinergitas yang semakin  baik antara eksekutif dan legislatif dimana dari tahun ke tahun produk legislasi yang dihasilkan semakin berkualitas dan diharapkan memberi banyak manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (bgn008)21112212

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung kembali menggelar rapat paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Puspem Badung pada Jumat (6/8). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Badung dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Badung tahun anggaran 2022 berlangsung secara hibryd.

Fraksi PDI Perjuangan melalui pembaca I Wayan Sugita Putra menilai rancangan yang diajukan pemerintah telah disesuaikan dengan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah nomer  12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pendapatan daerah pada tahun 2022 dirancang Rp 2,9 triliun lebih, mengalami penurunan dari APBD induk tahun anggaran 2021 sebesar 23,69 %. Pendapatan asli daerah dirancang Rp 1,9 triliun lebih atau 31,40 % dari APBD induk tahun anggaran 2021. Pendapatan transfer Rp 888,8 miliar lebih, turun 1,89% dari APBD induk tahun anggaran 2021. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 80,2 lebih sama dengan APBD induk 2021. Belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, modal, tidak terduga dan belanja transfer belanja daerah pada rancangan PPAS tahun anggaran 2022 mengalami penurunan 23,69 % dari anggaran APBD induk tahun 2021 menjadi Rp 2,9 triliun. Penurunannya setara dengan Rp 900 miliar lebih. Belanja operasi dirancang Rp 2,3 miliar lebih, belanja modal Rp 52 miliar lebih, belanja tak terduga Rp 185 miliar lebih, belanja transfer Rp 266 miliar lebih.

”Terjadinya penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik ke Kabupaten Badung, menyebabkan penerimaan pendapatan asli daerah pada tahun 2021 ini mengalami penurunan yang sangat tajam, khususnya penerimaan dari sektor pajak hotel dan restoran yang menjadi sumber utama pendapatan asli daerah Kabupaten Badung serta berimplikasi pula terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2021. Kami Fraksi PDI Perjuangan menyadari dengan kondisi ekonomi dunia yang belum membaik, dimana dunia saat ini masih dilanda krisis global dampak dari pandemi Covid-19. Dengan kondisi pendapatan yang menurun dan cenderung sulit, pemerintah tetap komitmen mengalokasikan anggaran yang menyentuh hajat hidup masyarakat banyak,” katanya seraya mencontohkan alokasikan anggaran pendidikan 21,16% dan alokasi anggaran kesehatan 10,13% dari total belanja daerah.

Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima semua program-program pemerintah dengan melakukan pendalaman terhadap pendapatan asli daerah dan anggaran daerah tahun 2022 dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (tapd) terkait.

Akan tetapi, Fraksi PDI Perjuangan memberikan saran terkait penyebaran dan dampak Covid-19 pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dan mempercepat penanganannya, merasionalisasi anggaran belanja, khususnya belanja modal, barang dan jasa, mengingat kondisi pariwisata yang menjadi sumber utama pendapatan asli daerah badung belum maksimal. ”Mendorong pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, khususnya pihak terkait agar segera menyikapi direct flight ke Bali sesuai harapan para pelaku pariwisata saat kita mengawali recovery pariwisata di Bali khususnya di Kabupaten Badung. Lebih inten berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat agar mendapatkan dana transfer yang lebih besar. Kami juga menyarankan kepada pemerintah setelah BLT yang diberikan kepada masyarakat untuk memikirkan pula bantuan stimulus kepada UMKM yang ada di Badung agar roda perekonomian secara berlahan lahan bisa digerakan sehingga ke depannya stabilitas ekonomi dapat terjaga,” katanya.

Pemandangan umum Fraksi Partai Golkar dengan pembaca, AAN Ketut Agus Nadi Putra, menyatakan sependapat untuk menjadikan KUA-PPAS sebagai pedoman penyusuan APBD (induk) tahun anggaran 2022, dan dapat dituangkan dalam berita acara nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Badung.

Fraksi Partai Golkar juga memberikan beberapa saran dan masukan terhadap rancangan KUA-PPAS antara lain implementasi rancangan KUA-PPAS yang terintegrasi ke dalam sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), sehingga seluruh substansi dari rangkaian pembahasan dokumen dalam penyusunan APBD, mulai dari pelaksanaan musrembang sampai dengan penetapan APBD akan terintegrasi dalam satu kesatuan sistem yang dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri serta terkoneksi pula dengan Kementerian Keuangan. Memanfaatkan celah fiskal untuk mendapatkan alokasi dana pusat. Konsistensi memaksimalkan penagihan piutang pajak daerah kepada wajib pajak yang telah melakukan perjanjian angsuran, yang sesungguhnya piutang itu terjadi sebelum pandemi covid-19. ”Saran ini selalu kami sampaikan, mengingat pajak ini pajak final yang merupakan titipan dari fiscus untuk disetorkan ke Pemerintah Kabupaten Badung.

Fraksi Badung Gede melalui pembaca I Made Wijaya sepakat rancangan KUA-PPAS untuk dapat dituangkan dalam berita acara nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Badung sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah tahun 2022. (bgn003)21080620