Mangupura, Baliglobalnews

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: 944/442/Setda tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Desa/Kelurahan dan Desa Adat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Badung.

Menurut Kepala Bagian Humas Setda Badung, Made Suardita, ketika ditemui di Puspem Badung Senin (8/2), SE tersebut dikeluarkan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

Surat Edaran yang ditandatangani oleh Bupati Giri Prasta tertanggal 8 Februari 2021 ini ditujukan kepada Dandim 1611 Badung, Kapolresta Denpasar, Kapolres Badung, Kepala Kejaksaan Negeri Badung, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, Ketua PHDI Kabupaten Badung, Bendesa Madya MDA Kabupaten Badung, Kepala Perangkat Daerah, para Camat, para Kepala Perumda, para Lurah, Perbekel dan para Bendesa Adat se-Kabupaten Badung serta para Pelaku Usaha, Pengelola atau Penanggung Jawab tempat dan fasilitas umum.

Mantan Lurah Lukluk itu merinci dalam SE tersebut ada empat belas poin yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19, meliputi pertama, kegiatan belajar mengajar, wisuda, seminar, workshop dan sejenisnya dilaksanakan secara daring/online. Kedua, membatasi jam operasional untuk seluruh kegiatan usaha mulai pukul 08.00 s/d 21.00 Wita.

Ketiga, untuk jam operasional pasar tradisional dan usaha terkait sarana pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat serta sarana fasilitas kesehatan dikecualikan dari ketentuan poin 2, dengan tetap menerapkan prokes secara lebih ketat.

Keempat, mewajibkan pelaku usaha, pengelola pasar tradisional, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum untuk memperketat protokol kesehatan dengan pembatasan pengunjung 50% dari jumlah kapasitas maksimum.

Kelima, pelaku usaha, pengelola pasar tradisional, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker serta memasang stiker bertuliskan ”No Mask No Service” (tanpa masker, tidak dilayani) pada tempat usahanya.

Yang keenam, pelanggaran terhadap point 2 dan 4 dapat dikenakan sanksi secara tegas sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 52 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Ketujuh, terkait pelaksanaan upacara adat dan keagamaan agar memperhatikan pembatasan jumlah pelaksana upacara. Kedelapan, pelaksanaan ibadah umat agama dibatasi kehadirannya maksimal 50 orang, tanpa adanya kegiatan tambahan seperti resepsi, syukuran dan kegiatan sejenis lainnya.

Kesembilan, setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin ketujuh dan kedelapan wajib melapor dan berkoordinasi dengan satgas penanganan Covid-19 pada semua tingkatan (desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten).

Kesepuluh, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Badung melakukan penguatan tracing dan testing berupa pemeriksaan rapid test antigen secara random di tempat dan fasilitas umum serta kegiatan adat dan agama termasuk juga kepada warga negara asing (WNA)

Kesebelas, kecamatan, desa/kelurahan dan desa adat agar mengoptimalkan Posko Satgas Covid-19 di wilayah masing-masing untuk upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui penegakan hukum dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri.

Kedua belas, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat oleh desa/kelurahan dilaksanakan secara berjenjang oleh desa/kelurahan bersama satgas gotong royong desa adat setempat melalui satgas penanganan Covid-19 kecamatan.

Ketiga belas, pada saat surat edaran ini mulai berlaku, maka Surat Edaran Bupati Badung Nomor 443/361/Setda tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Badung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

”Yang terakhir atau keempat belas menyebutkan Surat Edaran ini mulai berlaku pada hari Selasa Anggara Umanis Landep, tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan hari Senin Soma Wage Kulantir, tanggal 22 Februari 2021 dan akan di evaluasi lebih lanjut sesuai kondisi perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Badung,” katanya. (bgn003)21020816

Mangupura, Baliglobalnews

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, Bupati Badung mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 443/361/Setda tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kabupaten Badung.

Surat Edaran yang ditandatangani oleh Bupati Giri Prasta tertanggal 26 Januari 2021 ini ditujukan kepada kepala perangkat daerah, camat, kepala Perumda, lurah dan perbekel serta bendesa adat se-Kabupaten Badung.

Menurut Kepala Bagian Humas, Made Suardita, di Puspem Badung, Rabu (27/1) kemarin, dalam Surat Edaran tersebut ada sebelas poin yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19. 1, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring/online. 2, membatasi jam operasional untuk seluruh kegiatan usaha mulai pukul 08.00 s/d 20.00. 3, untuk jam operasional pasar rakyat dan usaha terkait sarana pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat serta sarana fasilitas kesehatan dikecualikan dari ketentuan poin 2. 4, mewajibkan pelaku usaha, pengelola pasar tradisional penyelenggara, atau penanggung jawab tempat/fasilitas umum untuk memperketat  protokol kesehatan dengan pembatasan pengunjung 25 % dari jumlah kapasitas maksimum, tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker serta memasang stiker bertuliskan “No Mask No Service” (tanpa masker, tidak dilayani) pada tempat usahanya. 5, pelanggaran terhadap point 2 dan 4 dapat dikenakan sanksi secara tegas sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 52 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. 6, melakukan penguatan pengujian/testing berupa pemeriksaan rapid test secara random di tempat-tempat publik termasuk juga kepada para WNA.

Ketujuh, pelaksanaan upacara adat dan keagamaan agar memperhatikan pembatasan jumlah pelaksana upacara di antaranya piodalan/dewa yadnya dilaksanakan oleh pamangku, serati dan prajuru, persembahyangan krama maksimal 50 orang. Untuk pitra yadnya/ngaben dilaksanakan dengan maksimal bebangkit asiki, tidak menggunakan wadah/bade, setiap rangkaian upacara ngaben maksimal diikuti 50 orang termasuk ke setra. Upacara manusa yadnya hanya melibatkan maksimal 50 orang tanpa mengadakan resepsi. 8, pelaksanaan ibadah umat agama dibatasi kehadirannya maksimal 50 orang. kesembilan, kecamatan, desa/kelurahan dan desa adat agar mengoptimalkan posko satgas Covid-19 di wilayah masing-masing untuk upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui penegakkan hukum dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri. 10, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat oleh desa/kelurahan dilaksanakan secara berjenjang oleh desa, kelurahan bersama satgas gotong-royong desa adat setempat melalui Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan. 11, SE berlaku sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai Kondisi Perkembangan Kasus Covid-19 di Kabupaten Badung.

Mantan Lurah Lukluk itu juga menyampaikan Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa, mengeluarkan Surat Nomor : 800/363/SETDA/BKPSDM perihal Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tertanggal 26 Januari 2021 yang mengatur pembatasan aktivitas pegawai di mana pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas dan fungsional tertentu tetap masuk dan beraktifitas seperti biasa sedangkan untuk staf menerapkan work from home (WFH) 75% dan work from office (WFO) 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. (bgn003)21012717

Mangupura, Baliglobalnews

Ikuti Surat Edaran (SE) Majelis Desa Adat (MDA) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali, Pemkab Badung menunda program ogoh-ogoh. Hal itu dikemukakan Kadis Kebudayaan Setda Badung, I Gede Eka Sudarwita, ketika dimintai konfirmasi Kamis (21/1) terkait larangan pawai ogoh-ogoh yang tertuang dalam SE bersama MDA dan PHDI Bali.

”Kita ikuti Surat Edaran Majelis Desa Adat dan PHDI. Di awal memang kita sudah programkan, tetapi menunggu situasi kondisi pandemi Covid-19,” katanya.

Menurut Sudarwita, sesuai dengan surat edaran MDA dan PHDI, pihaknya membatalkan program ogoh-ogoh tahun ini. ”Tahun lalu juga kita tidak ada pawai ogoh-ogoh sesuai dengan surat edaran. Sekarang pun kita tunda dulu. Mungkin sebagai gantinya kita akan rancang program, misalnya olah gerak, secara virtual dengan mengikuti protokol kesehatan,” katanya seraya menambahkan, masalah tersebut akan dibahas dalam rapat yang akan digelar Senin pekan.

Sementara seorang seniman ogoh-ogoh, Wardana, dari Munggu tidak mau berkomentar terkait pelarangan ogoh-ogoh dari MDA dan PHDI. Seniman yang telah ”melahirkan” banyak karya ogoh-ogoh atas permintaan krama dari seluruh Bali kini terpaksa menghentikan kreativitas seninya menciptakan ogoh-ogoh sejak ada pandemi Covid-19. Tahun ini pun dia tidak menerima pesanan ogoh-ogoh. ”Mangkin tiang belum berani komentar Pak, karena situasi tidak menentu. Tahun ini kayaknya off,” katanya. (bgn003)21012118

Badung, Baliglobalnews

Surat Edaran (SE) bersama Majelis Desa Adat (MDA) dan PHDI Provinsi Bali yang juga melarang adanya pawai ogoh-ogoh sepeti pada perayaan Nyepi tahun lalu, mendapat tanggapan dari Sekretaris MDA Kabupaten Badung, IB Widnyana.

”SE bersama MDA dan PHDI Provinsi Bali sudah prosedural. Oleh karena itu, sebagai struktur jajaran organisasi dari atas ke bawah, sudah pasti harus menghormati produk tersebut,” kata IB Widnyana Rabu (20/1).

IB Widnyana minta masyrakat, krama Bali harus menghormati, karena kita menyepakati MDA dan PHDI merupakan kelembagaan yang secara tatanan mengkoordinir tata cara perjalanan ayah (pengabdian-red) kita di adat dan agama. ”Kita sebagai masyarakat harus menghormati, apalagi dalam SE itu kalau kita baca, kita resapi, semuanya sudah sesuai dengan prosedural sastra dan juga tujuan bagaimana caranya,” katanya.

Intinya, kata IB Widnyana, dalam menjalankan agenda kesanga tahun ini, karena bertepan dengan pandemi Covid-19, ditambah dengan pangrastiti seperti yang sudah tertera. ”Di danau, pantai, campuhan, di setra, kembali ke, istilah Balinya, nebelin penunasican. Semoga Ida Sasuhunan sami asung kerta nugraha agar masyarakat semuanya seger waras rahayu,” katanya.

Dia meyakini semua itu sudah pasti sebagai prioritas. Hanya, dia menganjurkan dresta masing-masing agar tetap dijalankan, karena sudah merupakan pakem. Hanya tambahan pangrastiti. ”Tetapi yang juga patut selalu diingat dan diterapkan adalah protokol kesehatan. Agar tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah tentang langkah untuk mencegah penularan virus Corona,” katanya.

Mengenai ogoh-ogoh, Widnyana menyebutkan sudah tertera dalam tatanan dudonan upakara yadnya. Ogoh-ogoh yang disebutkan dalam karya yadnya, biasanya dalam karya besar, baik dewa yadnya maupun sampai ke pitra yadnya, hanya ada dua yang melambangkan purusa pradana, yang disebut Kaki Patuk dan Nini Patuk. Ogoh-ogoh yang disebutkan dalam tatanan kesusastraan sebagai uparengga perlengkapan upakara upacara yadnya. ”Tetapi kalau ogoh-ogoh yang kita ketahui dalam serangkanan perayaan tawur kesanga, memang benar sekali mulai ngetrennya tahun 90-an. Itu merupakan sebuah kreativitas budaya seni, yang juga di situ menimbulkan kebersamaan. Karena masuk ke dalam sebuah rangkaian upakara dan upacara tawur kesanga, maka di situlah agar tidak keluar dari pakem perayaan itu sendiri yakni tawur kesanga, yang mana kalau tawur, caru itu sudah barang tentu kita bersama menghaturkan sesembahan atau penunasicaan kepada Ida Bhatara Kala, atau kepada prasanakan Ida peragaan Durga dan Kala Rudra yang diceritakan pada perjalan Beliau dari setra sampai ke bale agung,” katanya seraha menambahkan filosofi yang tertuang di dalam perayaan atau ogoh-ogoh itu tidak boleh keluar dari pakem-pakem tentang bhuta kala yang waktu tawur dihaturkan atau di-ayeng untuk dimohonkan asih agar tidak mengganggu, tidak ngrubeda di jagat.

Widnyana menyebutkan Kaki Patuk dan Nini Patuk bukan hanya dibuat ketika ada upacara mamukur untuk sulinggih, ”Pakemnya, kalau karyanya besar, utama, simbol itu (kaki patuk dan nini patuk) wajib ada, termasuk ngusaba desa, ngusaba nini, karya di pura besar, itu simbol dua energi, purusa pradana, baik dari luar sampai ke inti,” katanya. (bgn003)21012024

Mangupura, Baliglobalnews

Badung sinkronkan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) dengan instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Menekan Penyebaran Covid-19, serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 1 tahun 2021.

Hal itu diungkapkan Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, usai memimpin rapat sosialisasi dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung, Jumat (8/1). Rapat diikuti 30 peserta dari kalangan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung. Hadir pula Inspektur Kabupaten Badung, Luh Suryaniti, perwakilan Dandim 1611 Badung, perwakilan Polres Badung.

“Kami mensinkronisasi terkait Surat Mendagri ini sehingga ada kesamaan pandang mulai jam buka dan jam tutupnya. Karena bagaimanapun, kami ada dalam satu daerah yang berhimpitan. Apalagi terkait pengawasan ada Dandim 1611 Badung yang mewilayahi Badung dan Denpasar agar jangan sampai ada perbedaan. Sehingga terkait jam operasional, kami masih menunggu jam pastinya. Di dalam surat Mendagri untuk mall dan pusat perbelanjaan ditutup sampai pukul 20.00 wita (jam delapan malam) itu sudah pasti. Tapi di luar itu, untuk rumah makan sesuai Mendagri, belum ada aturan pasti, ini perlu kita samakan persepsi dengan Kota Denpasar dan Pemkab Badung,” kata Adi Arnawa didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bagus Nyoman Wiranata.

Adi Arnawa menyatakan dalam rangka menindaklanjuti terkait pelaksanaan PKM, Badung sudah mempersiapkan dan melakukan pembahasan dengan melibatkan Forkopimda termasuk perangkat daerah terkait.

“Dari hasil pembahasan, kami sepakat akan menindaklanjuti Instruksi Kemendagri termasuk Surat Edaran Gubernur Bali. Sebagaimana sudah tertuang secara substansial, terkait apa yang disampaikan dalam surat Mendagri itu ada beberapa hal yang perlu adanya penajaman,” katanya. (bgn003)21010813

Denpasar, Baliglobalnews

Dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, yang dikeluarkan pada Rabu, Buda Paing, Wayang (6/1), secara khusus memberikan informasi kepada Kota Denpasar dan Kabupaten Badung untuk melaksanakan ketentuan SE Nomor 01 Tahun 2021 pada angka 1 sampai dengan angka 4 yang isinya sebagai berikut. 

(1). Semua pihak diingatkan agar lebih sungguh-sungguh, tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab mentaati ketentuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.

2. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang akan memasuki wilayah Bali harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku;

b. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia;

c. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 7 x 24 jam sebelum keberangkatan;

d. Anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau uji Rapid Test Antigen; 

e. Surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR dan hasil negatif uji Rapid Test Antigen  sebagimana dimaksud pada huruf b dan huruf c berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan;

f. Selama masih berada di Bali wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji Rapid Test Antigen yang masih berlaku; dan

g. Bagi PPDN yang berangkat dari Bali, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR  atau Rapid Test Antigen yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Bali.

3. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melaksanakan aktivitas, wajib melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, yaitu memakai masker dengan benar; mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan hand sanitizer; membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak; tidak boleh berkerumun; dan membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian. 

4. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Secara khusus kepada Kota Denpasar dan Kabupaten Badung juga berkewajiban melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Guna mempercepat Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Bali, maka kepada Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah, Bandesa Adat, serta para pihak terkait agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Edaran ini untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Kepada Panglima Kodam IX/Udayana dan Kepala Kepolisian Daerah Bali dimohon untuk melakukan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya Edaran ini secara efektif.

“Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai ada pemberitahuan lebih lanjut,” tegas Gubernur. (bgn003)21010701

Denpasar, Baliglobalnews

Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (Fasum) yang melaksanakan aktivitas, wajib melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) yang telah ditetapkan, yaitu memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan hand sanitizer, membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak, tidak boleh berkerumun, dan membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian.

Informasi ini resmi disampaikan oleh Gubernur Bali yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, pada Rabu, Buda Paing, Wayang (6/1).

SE Nomor 01 Tahun 2021 menegaskan kepada setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melaksanakan aktivitas, wajib melaksanakan protokol kesehatan (Prokes) yang telah ditetapkan, yaitu memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan hand sanitizer, membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak, tidak boleh berkerumun, dan membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian. Jika melanggar maka dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Guna mempercepat Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Bali, maka kepada Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah, Bandesa Adat se-Bali, serta para pihak terkait agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Edaran ini untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Kepada Panglima Kodam IX/Udayana dan Kepala Kepolisian Daerah Bali dimohon untuk melakukan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya Edaran ini secara efektif.

“Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai ada pemberitahuan lebih lanjut,” tegas Gubernur. (bgn003)21010703

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali, pada Rabu, Buda Paing, Wayang (6/1).

SE tersebut dikeluarkan dengan memperhatikan masih tingginya tingkat penularan kasus positif Covid-19 di wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Bali yang saat ini ditandai dengan munculnya klaster baru, dan memandang perlunya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta citra positif Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia.

Gubernur secara langsung menujukan SE itu kepada Panglima Kodam IX/Udayana, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah, Bandesa Adat se-Bali, Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN), hingga kepada Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum di seluruh Bali.

SE tersebut juga ditembuskan sebagai laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Ketua Satgas Penanganan Covid-19 di Jakarta (sebagai laporan), dan Ketua DPRD Provinsi Bali.

Keluarnya SE Nomor 01 Tahun 2021 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, dan berdasarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.

Guna mempercepat Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Bali, Gubernur minta kepada Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah, Bandesa Adat se-Bali, serta para pihak terkait agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan edaran ini untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Kepada Panglima Kodam IX/Udayana dan Kepala Kepolisian Daerah Bali dimohon untuk melakukan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya edaran tersebut secara efektif.

“Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai ada pemberitahuan lebih lanjut,” tegas Gubernur. (bgn003)21010701

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan kebijakan yang dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 tersebut diputuskan secara bersama-sama dalam rapat sesuai arahan Pemerintah Pusat.

”Pemerintah Pusat memberi arahan bahwa Bali sebagai pintu gerbang destinasi pariwisata dunia, harus diproteksi dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Diharapkan Bali akan menjadi provinsi pertama dalam mencapai tiga sasaran utama, yaitu terbebas Covid-19, pariwisata pulih, dan ekonomi kembali normal. Pariwisata Indonesia akan pulih bilamana pariwisata Bali terlebih dahulu pulih, mengingat Bali merupakan lokomotif pariwisata Indonesia,” kata Gubernur Bali, Wayan Koster di Gedung Gajah, Jayasabha, pada Selasa, Anggara Paing, Wuku Bala (12/22) saat memberikan penjelasan tentang Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

Dia menyebutkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 tahun 2020 disusun dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat Bali serta tetap memberi ruang aktivitas pariwisata Nusantara yang telah dibuka sejak tanggal 31 Juli 2020. Bahkan sebelumnya juga sudah direncanakan membuka wisatawan mancanegara pada tanggal 11 September 2020, namun belum memungkinkan karena pandemi Covid-19 di Bali dan di luar Bali masih sangat dinamis. Kebijakan dalam Surat Edaran ini merupakan keberlanjutan secara konsisten dalam penanganan Covid-19 dan dampaknya terhadap pariwisata serta perekonomian Bali.

”Sebagai Gubernur, saya memiliki tanggung jawab secara sekala-niskala untuk memproteksi kesehatan dan keselamatan masyarakat Bali serta secara bertahap menerapkan kebijakan pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali demi mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali sesuai Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Sama sekali tidak ada niat sedikit pun untuk menghambat pulihnya pariwisata Bali, apalagi dikatakan menyengsarakan masyarakat Bali, seperti yang dituduhkan sejumlah oknum melalui media sosial,” kata Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng, itu.

Dengan demikian, kata dia, keseluruhan kebijakan ini merupakan tangga sebagai tahapan menuju pencapaian pariwisata Bali yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan. Munculnya pandemi Covid-19 sesungguhnya harus dimaknai sebagai momentum untuk mempercepat pencapaian pariwisata Bali yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan.

”Jadi harapan yang ingin diwujudkan dari kebijakan ini, sesungguhnya merupakan pelaksanaan Visi Pembangunan Daerah, Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

Oleh karena itu, Saya mengajak semua pihak untuk memahami kebijakan ini secara utuh dan mendalam, dengan melakukan introspeksi (mulat sarira), berpikir tenang dan jernih, kesediaan berbenah, yang disertai kesabaran revolusioner secara kolektif, seraya terus membangun optimisme bangkitnya pariwisata dan ekonomi Bali yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan,” pungkasnya. (bgn003)20122222

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, melarang masyarakat menyelenggarakan pesta perayaan tahun baru dan sejenisnya, baik di dalam maupun di luar ruangan; menggunakan petasan, kembang api, dan sejenisnya; serta mabuk minuman keras.

Larangan orang nomor satu di Pulau Dewata itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 2021 tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru  2021 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali.

Hal itu disampaikan Gubernur Koster kepada wartawan, baik cetak maupun elektronik, dalam jumpa pers di Gedung Gajah, Kantor Gubernur Bali, Selasa (15/12/2020)SE didasari atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.

Selain itu, masih tingginya tingkat penularan kasus positif Covif-19 di wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Bali yang ditandai dengan munculnya klaster baru; meningkatnya arus kunjungan ke Bali dan tingginya potensi kerumunan masyarakat selama libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021 di Provinsi Bali; Gubernur memandang penting bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta citra positif Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia; dan arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada rapat secara virtual tanggal 14 Desember 2020.

Karena itu, Gubernur memberlakukan Surat Edaran Gubernur Bali tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali sebagai berikut: 

1. Agar dengan sungguh-sungguh, tertib, dan disiplin serta penuh tanggung jawab mentaati ketentuan:a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; danb. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.

2. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) yang akan memasuki wilayah Bali harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku; b. bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan, dan mengisi e-HAC Indonesia; c. bagi yang melakukan perjalanan memakai kendaraan pribadi melalui transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 2 x 24 jam sebelum keberangkatan. d. surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR dan hasil negatif uji Rapid Test Antigen berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan. e. selama masih berada di Bali wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji Rapid Test Antigen yang masih berlaku. f. bagi PPDN yang berangkat dari Bali, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau Rapid Test Antigen yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Bali.

3. Setiap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum yang melaksanakan aktivitas selama Libur Hari Raya Natal dan menyambut Tahun Baru 2021:a. wajib melaksanakan protokol kesehatan yaitu: memakai masker dengan benar; mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan hand sanitizer; membatasi interaksi fisik dan selalu menjaga jarak; tidak boleh berkerumun; dan membatasi aktivitas di tempat umum/keramaian. b. dilarang keras menyelenggarakan pesta perayaan tahun baru dan sejenisnya di dalam dan/atau di luar ruangan; menggunakan petasan, kembang api, dan sejenisnya; dan mabuk minuman keras.

4. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan PeraturanPerundang-undangan lainnya.

5. Kepada Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah, Bandesa Adat se-Bali, serta para pihak terkaitagar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Edaran ini untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab.

6. Kepada Panglima Kodam IX/Udayana dan Kepala Kepolisian Daerah Bali dimohon untuk melakukan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksananya Edaran ini.

7. Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021. (bgn122) 20121501