Badung, Baliglobalnews

Sekretaris I TP PKK Provinsi Bali Ny. Giri Prasta mengajak masyarakat untuk membiasakan konsumsi ikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi keluarga dan mencegah stunting sejak dini. Ajakan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Aksi Sosial TP PKK Provinsi Bali “Bergerak dan Berbagi” di Wantilan Kantor Desa Ayunan dan Balai Subak Pesedahan Yeh Kilap, Kecamatan Abiansemal, serta Balai Banjar Dauh Peken, Desa Penarungan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, pada Rabu (10/6/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Ny. Prasta menggandeng sejumlah perangkat daerah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan). Menurut dia, ikan merupakan sumber protein hewani yang kaya nutrisi dan berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, meningkatkan kecerdasan, serta menjaga kesehatan keluarga. “Melalui gerakan gemar makan ikan, kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa ikan memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan. Dengan konsumsi ikan yang cukup, kita dapat mendukung terwujudnya generasi Bali yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” ujarnya.

Dia menyampaikan keluarga memiliki peran strategis dalam membentuk pola konsumsi yang sehat. Karena itu, para ibu diharapkan menjadi pelopor dalam membiasakan anak-anak mengonsumsi ikan sejak usia dini sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang.

Kegiatan yang dihadiri masyarakat dan kader PKK tersebut juga diisi dengan edukasi pengolahan ikan menjadi berbagai menu sehat, bergizi, dan menarik bagi anak-anak. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan minat konsumsi ikan sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga.

Selain memberikan edukasi, TP PKK Provinsi Bali juga menyerahkan bantuan sosial kepada kelompok rentan di setiap lokasi kegiatan. Sebanyak 50 paket bantuan disalurkan kepada balita, ibu hamil, penyandang disabilitas, serta kader PKK. Masing-masing paket berisi 30 kilogram beras, dua krat telur, dan dua kotak susu.

Aksi sosial ini turut mendapat dukungan berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali menyerahkan 50 paket Gemarikan kepada kader PKK di masing-masing desa. Sementara itu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali menyalurkan 10 paket sembako bagi lansia. Dukungan juga diberikan oleh Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Bali berupa bantuan susu bagi ibu hamil dan balita.

Bantuan lainnya berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali berupa multivitamin, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali berupa tambahan 50 paket telur dan 1.000 bibit cabai, serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali yang menyerahkan 50 bibit pohon terdiri atas durian, alpukat, dan jambu kristal.

Rangkaian kegiatan juga menghadirkan berbagai layanan kepada masyarakat, mulai dari vaksinasi rabies oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, pelayanan kesehatan umum, pemeriksaan dokter spesialis dan skrining penyakit tidak menular oleh Rumah Sakit Bali Mandara, hingga bimbingan teknis serta demo memasak olahan pangan lokal oleh PKK setempat bekerja sama dengan Bali Chef Community yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali.

Melalui Aksi Sosial TP PKK Provinsi Bali “Bergerak dan Berbagi”, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber gizi berkualitas, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting. (*/bgn003)2061102

Denpasar, Baliglobalnews

Upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam menekan angka stunting terus digencarkan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa meninjau pelaksanaan pengukuran serentak pencegahan stunting bagi ibu hamil dan balita di Banjar Tanjung, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, pada Sabtu (8/11/2025).

Walikota Jaya Negara tampak berinteraksi langsung dengan masyarakat dan tenaga kesehatan yang sedang melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala balita. Beliau juga meninjau kegiatan pemantauan tumbuh kembang anak, permainan edukatif, hingga pemberian makanan tambahan yang menjadi bagian penting dalam intervensi pencegahan stunting. “Pencegahan stunting di Kota Denpasar tidak melihat asal penduduk, termasuk status KTP. Seperti di Sanur Kauh, dari 10 kasus stunting, 7 di antaranya merupakan balita yang berasal dari luar Denpasar. Namun mereka tetap kami tangani dan pantau, karena saat ini mereka tinggal di wilayah Denpasar,” ujarnya.

Walikota Jaya Negara menegaskan bahwa Pemkot Denpasar terus berinovasi dalam menekan angka stunting melalui pendekatan lintas sektor. Salah satu terobosan yang tengah disiapkan adalah pemanfaatan dana bagi hasil pajak untuk mendukung program pencegahan stunting di tingkat desa dan kelurahan, terutama bagi balita dari keluarga yang tidak ber-KTP Denpasar. “Selama ini dana desa tidak bisa digunakan untuk warga yang KTP-nya luar Denpasar, padahal mereka juga tinggal dan tumbuh di sini. Maka kami berupaya agar dana bagi hasil pajak dapat menjadi solusi intervensi lintas wilayah. Komitmen kami jelas, menyelamatkan anak-anak Denpasar sebagai aset bangsa dari ancaman stunting,” tegasnya.

Dari hasil sementara pengukuran terhadap 4.000 balita, tercatat hanya sekitar 0,2 persen yang terindikasi stunting. Angka ini jauh di bawah data nasional yang menunjukkan 10,4 persen. “Mudah-mudahan data ini tidak meningkat. Kami ingin memastikan angka riil di lapangan agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Anak Agung Ayu Agung Candrawati mengatakan kegiatan pengukuran serentak ini merupakan tindak lanjut instruksi dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk memastikan validitas data stunting di lapangan. “Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Denpasar tahun sebelumnya berada di 10,8 persen dan tahun ini menurun menjadi 10,4 persen. Namun dari hasil pemantauan riil melalui aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara Elektronik (E-PPGBM), kami menemukan hanya sekitar 2 persen. Karena itu, kegiatan pengukuran serentak ini kami lakukan untuk mendapatkan data aktual dan menyeluruh,” katanya.

Hingga minggu kedua November 2025, dari sekitar 4.400 balita yang sudah diukur, ditemukan 13 balita yang masuk kategori stunting atau sekitar 0,2 persen. “kegiatan ini berlangsung selama dua minggu dilaksanakan pada minggu pertama dan minggu kedua di bulan November dengan target kami sekitar 20 ribu balita di seluruh Denpasar akan diukur. Setelah data seluruhnya terinput, kita akan mengetahui angka riil stunting di Kota Denpasar,” katanya. (*/bgn003)25100809 

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Denpasar bersinergi dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Bali menggelar sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Berimplikasi pada Stunting di Ruang Mahottama Gedung Sewaka Dharma Lumintang, pada Jumat (31/3/2023).

Kegiatan itu dibuka Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana. Pada kesempatan itu Sekda menyerahkan bantuan sembako kepada 50 orang kelompok rentan yang ada di Denpasar secara simbolis.

Sekda Alit Wiradana saat membacakan sambutan Walikota Denpasar mengatakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban. KDRT merupakan kejadian yang merusak sendi-sendi utama ketahanan keluarga dengan korban terbanyak perempuan dan anak.

Dahulu kasus KDRT masih dianggap tabu untuk dibicarakan, karena dianggap ranah persoalan pribadi. Namun kini KDRT menjadi urusan publik yang nyata dan telah diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT begitu kompleks dan dapat dikatakan multi faktor, mulai dari faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi. KDRT ini pun berdampak terhadap berbagai aspek siklus kehidupan dan tumbuh kembang anak dalam rumah tangga. Karena KDRT belakangan sering terjadi dan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak.

Adapun salah satu dampak daripada KDRT adalah implikasinya pada stunting. Peran keluarga terhadap pencegahan stunting sangat penting karena pencegahan stunting dilakukan pada masa emas yaitu 1000 hari pertama kehidupan yang meliputi dari masa anak dalam kandungan. Jika KDRT masih terjadi maka dampak tidak langsungnya adalah ada anak lahir stunting, karena KDRT pasti akan berpengaruh terhadap kesehatan ibu baik fisik maupun psikis. Sehingga penting ketahanan dan keharmonisan keluarga diciptakan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang berkualitas.

“Kami sangat mengapresiasi adanya sosialisasi ini yang melibatkan berbagai organisasi perempuan yang tergabung di dalam GOW kota denpasar. Diharapkan melalui sosialisasi ini organisasi perempuan bisa memaksimalkan perannya ikut berpartisipasi memerangi KDRT baik sebagai pengawas dan pemantau, sebagai pejuang perbaikan, dan sebagai pemberi informasi kepada sesama masyarakat. Organisasi perempuan punya potensi strategis untuk membantu pemerintah dalam menekan angka kekerasan dan juga penurunan stunting. Dalam hal ini seluruh elemen masyarakat harus berkolaborasi dalam pencegahan dan penghapusan KDRT sedini mungkin. Aksi pencegahan KDRT bisa kita mulai dari keluarga kita sendiri,” katanya.

Tampak hadir Ketua TP PKK Ny. Jaya Negara, Ketua GOW Ny. Arya Wibawa, Ketua Gatriwara Ny. Ngurah Gede, Ketua Bidang II BKOW Prov Bali, Nyoman Hartini beserta unsur terkait lainnya. (bgn003)23033103

Gianyar, Baliglobalnews

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, mengajak ibu-ibu hamil untuk turut serta meminimalkan angka stunting dengan cara menjaga bayi sejak dalam kandungan hingga 5 tahun masa emas mereka dengan pola makan makanan yang sehat dan bergizi, beristirahat cukup serta menjaga kesehatan dan imun mereka, terlebih di masa pandemi.

”Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa seorang ibu hamil secara otomatis mengalami penurunan imun yang menyebabkan rentannya virus masuk ke dalam tubuh, sehingga wanita yang sedang mengandung harus memiliki kewaspadaan yang lebih ekstra lagi dibanding wanita yang tidak hamil,” katanya ketika memberikan sambutan saat peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 yang dirangkai dengan kunjungan sosial balita gizi buruk dan ibu hamil kedua yang berpusat di Kantor Bupati Gianyar, Selasa (9/3).

”Makanan yang sehat itu bukan makanan yang mewah dan siap saji, namun makanan sehat adalah makanan yang bergizi dilengkapi dengan vitamin, karbohidrat, protein dan nabati yang lengkap. Untuk itu, mari kita gunakan masa pandemi ini untuk mulai mengolah makanan sendiri dengan tangan kita sendiri tanpa harus menggunakan MSG (penyedap makanan) yang berlebihan, agar asupan yang masuk ke tubuh janin/ jabang bayi tidak terkontaminasi mononatrium glutamat yang berlebihan,” katanya.

Menurut Ny. Koster, selain ibu hamil, anak-anak balita pun harus mendapat perhatian terkait tumbuh kembangnya agar menjadi generasi yang sehat dan cerdas sebagai penerus bangsa. ”Juga para lansia  wajib mendapat perhatian yang lebih agar mendapatkan kesejahteraan hidup yang layak di masa tuanya. Karena bagaimanapun para lansia adalah orangtua yang sejak awal sudah berjuang membesarkan dan memberikan penghidupan bagi kita semua anak-anak dan cucu-cucunya,” ujarnya.

Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar, Ny. Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra, menambahkan Kabupaten Gianyar yang sempat menyandang sebagai kabupaten locusstunting yang mencapai hingga 40,99% saat ini sudah ditangani secara serius dengan melakukan sinergitas penanganan yang berkaitan dan bergandengan dari TP PKK kabupaten kecamatan hingga desa yang turun langsung mengawasi dan memberikan penanganan serta pembinaan terhadap warganya. Stunting menjadi masalah besar terkait gangguan tumbuh kembang pada balita yang mengalami kekurangan asupan gizi.

Dengan dilakukannya penanganan serius, pada tahun 2018 Kabupaten Gianyar mampu menurunkan prevalensi stunting menjadi 12,01%. Hal ini berpacu dari tolak ukur target 14% pada tahun 2024 mendatang, jika dibandingkan secara nasional, Kabupaten Gianyar mampu menurunkan angka stunting hingga 6,4%. Kerja keras TP PKK Kabupaten Gianyar yang bersinergi dengan TP PKK Provinsi menjadi kunci bagi suksesnya pencapaian anak-anak yang cerdas dan produktif.

Selain itu, pelaksanaan posyandu di tingkat kecamatan dan desa juga berperan sangat besar dalam mempersempit terjadinya stunting pada anak anak di usia emasnya.

Karena Posyandu menjadi pusat layanan terpadu bagi masyarakat yang memiliki balita dan juga lansia, yang digunakan untuk mengawasi perkembangan khususnya balita mulai dari perkembangan berat badan, besar kepala dan pertumbuhannya.

Selain pemberian makanan sehat dan bergizi, Kabupaten Gianyar yang juga bekerja sama dengan pihak swasta mencatat pemberian kursi roda terhadap warga yang membutuhkan kurang lebih 200 kursi roda. Hal ini tentu saja bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang membutuhkan terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan dan berkebutuhan khusus.

I Gusti Ayu Arsini sebagai penerima bantuan yang anaknya lahir prematur dan mengalami gangguan perkembangan merasa sangat terbantu oleh gerakan TP PKK ini, dan pihaknya mengucapkannya terima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali dan juga Ketua TP PKK Kabupaten Gianyar dan jajarannya.

Pada kunjungan sosial ini, Tim Penggerak PKK Provinsi Bali menyerahkan beras masing-masing 25 kilogram kepada 20 penerima (10 balita kurang gizi dan 10 ibu hamil), tiga kaleng susu untuk masing-masing balita dan satu paket susu UHT bagi ibu hamil.

Sebelum acara berakhir, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali menyerahkan 50 dus masker kepada TP PKK Kabupaten Gianyar yang nantinya juga harus dibagikan kepada TP PKK Kecamatan. ”Pembagian masker ini dilakukan dengan harapan dapat meringankan banyak pihak dapat memutus mata rantai penyebaran dan penularan Covid-19 di Bali. Karena melandainya tingkat penularan Covid-19 adalah tanggung jawab kita bersama,” kata Ny. Koster. (bgn003)21030923

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua TP PKK Prov Bali, Ny. Putri Koster, mengatakan pentingnya gaya hidup sehat untuk mencegah stunting sejak dini. Hal itu dia sampaikan ketika menjadi keynote speaker dalam webinar Hari Kesehatan Nasional ke-56 dengan tema ”Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Stunting”, Denpasar, Rabu (25/11).

”Kita bisa mulai dari diri sendiri dulu, terutama untuk kalangan remaja. Jika melaksanakan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat-net) terlebih dahulu itu akan memberikan dampak positif untuk jangka panjang, dan juga bisa memberikan efek positif untuk keturunan kita kelak,” ujarnya.

Dia menilai peranan orangtua juga amat diperlukan. Khususnya dalam menjaga perilaku hidup bersih dan asupan bergizi sejak bayi dalam kandungan, di mana hal ini sangat diperlukan demi menjaga kesehatan janin dan upaya pencegahan stunting sejak dini. ”Para orangtua juga bisa membekali putra-putri mereka yang masih remaja untuk mengambil peranan dalam upaya pencegahan stunting bagi keturunan mereka kelak,” katanya dalam webinar yang juga diikuti oleh kader PKK kab/kota serta desa seluruh Bali.

Ny. Koster menyatakan keberlangsungan bangsa dan negara ke depan bergantung pada generasi penerus yang tidak hanya sehat fisik dan rohani, namun juga berahklak serta cerdas. Dan fenomena stunting merupakan penghambat atas tujuan utama tersebut. ”Jadi, di sini semua orang berperan dalam memajukan bangsa dan negara kita ke depan,” katanya.

Dia menyatakan, meskipun Bali mendapat predikat angka terendah stunting secara nasional, namun semua pihak tidak boleh lengah. Semua stakeholder harus bahu-membahu menghapus stunting di Bali. ”Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, karena butuh peranan semua pihak. Pemerintah mungkin bisa mengeluarkan skema dan rencana pencegahan, namun tetap ujung tombak pencegahan stunting ada di masyarakat terutama keluarga,” katanya.

Dia juga meyakini dengan kerja keroyokan dari berbagai instansi, baik PPK, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Adat, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka masalah ini akan cepat terselesaikan.

Pendamping orang nomor satu di Bali itu juga mengapresiasi langkah-langkah posyandu dalam menjaga kesehatan bayi dan Balita. Meskipun di tengah pandemi yang melarang kegiatan berkerumun, kader posyandu tak lelah mengunjungi warga untuk memeriksa kesehatan bayi dan balita. ”Saya sangat berterima kasih atas pengabdian para kader posyandu. Ke depan mungkin pemerintah desa bisa berkoordinasi dengan posyandu setempat agar mengalokasikan APBDes untuk kegiatan pemenuhan gizi anak dan balita,” tambahnya seraya mengatakan akan mengajak kader-kader PKK dan Posyandu di seluruh desa untuk terus berupaya melakukan edukasi untuk mengurangi angka stunting.

Sementara Kadis Kesehatan, dr. Suarjaya mengatakan jika indikator kesehatan untuk anak-anak adalah menurunkan angka kematian bayi dan balita, berikutnya menurunkan angka stunting. Ia menjelaskan stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang terjadi sejak masih dalam kandungan.

”Pertumbuhan meliputi bertambahnya ukuran anak secara fisik, sementara perkembangan berkaitan dengan perubahan kognitif berupa bertambah pintar dan spiritual. Jadi stunting adalah gangguan pertumbuhan fisik dan mental,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Putu Anom Agustina, juga menekankan pentingnya peranan masyarakat desa dalam mencegah stunting. Menurut dia, sesuai dengan Permendagri No. 18 tahun 2018 dalam sinergi pencegahan stunting, lembaga kemasyarakatan desa mempunyai peranan seperti peningkatan peran posyandu dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak, serta memfasilitasi kegiatan TP PKK dalam kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat.(bgn122)20112523