Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukan perubahan alokasi terhadap Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

“Waktu kemarin kita bicara Program PEN yang nilainya lebih rendah, namun Bapak Presiden dan beberapa menteri akan tetap melakukan perubahan alokasi,” kata Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Di sisi lain Sri Mulyani tak merinci program-program pemulihan ekonomi nasional yang akan dilakukan perubahan alokasi. Ia menuturkan perubahan tersebut dapat berupa perpanjangan pemberian bantuan sosial (bansos), pengurangan jumlah manfaat bansos, dan sebagainya.

“Ini yang akan kita coba antisipasi apakah dalam hal ini bansosnya akan diperpanjang, apakah jumlahnya dikurangi. Mungkin ini akan berubah di beberapa tempat,” kata Sri Mulyani.

Meski demikian ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan selalu fleksibel dalam mengatur anggaran dengan melihat berbagai dinamika. “Kami di Kemenkeu harus fleksibel dalam melihat berbagai dinamika tapi tetap menerapkan disiplin fiskal,” tegas Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan hal itu dilakukan sebagai bentuk antisipasi dalam menghadapi COVID-19 pada tahun depan meskipun vaksin diperkirakan ditemukan akhir tahun ini. “Nampaknya 2021 masih akan bergerak beberapa Program PEN dan penanganan COVID-19 karena kita tahu sampai akhir tahun, meskipun ada harapan vaksin tapi COVID-19 masih ada,” kata Sri Mulyani.

Sebagai informasi pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp356,5 triliun untuk Program PEN 2021 atau lebih rendah dibandingkan alokasi pada 2020 yang sebesar Rp695,2 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk bidang kesehatan Rp25,4 triliun, perlindungan sosial Rp110,2 triliun, dukungan UMKM Rp48,8 triliun, pembiayaan korporasi Rp14,9 triliun, pembiayaan sektoral dan pemda Rp136,7 triliun, serta insentif usaha Rp20,4 triliun. (bgn123)20090720

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bea meterai yang sebelumnya Rp3 ribu dan Rp6 ribu kini diubah menjadi satu tarif yaitu Rp10 ribu mulai 1 Januari 2021.

Hal itu seiring dengan pembahasan RUU tentang Bea Meterai oleh Panja DPR RI yang dilakukan selama dua hari yaitu pada 31 Agustus dan 1 September 2020 telah selesai sehingga siap untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI.

“UU ini akan berlaku mulai 1 Januari 2021, jadi tidak berlaku secara langsung pada saat diundangkan,” katanya dalam raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani menyatakan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) termasuk dokumen yang nilainya di bawah atau sama dengan Rp5 juta tidak perlu menggunakan meterai.

“Ini adalah salah satu bentuk pemihakan. Ini kenaikan dari yang tadinya dokumen di atas Rp1 juta harus berbiaya meterai,” ujarnya.

Ia melanjutkan RUU Bea Meterai yang berisi 32 pasal tersebut juga berisi mengenai penyetaraan pengenaan pajak atas dokumen baik dalam bentuk kertas maupun digital.

“Ini sesuai dengan perubahan zaman sehingga kita berharap dengan adanya UU ini kita bisa memberikan kesamaan perlakuan untuk dokumen kertas dan nonkertas,” katanya.

Kemudian, UU yang sudah 34 tahun belum pernah direvisi ini turut memberikan kepastian hukum bagi dokumen elektronik untuk menggunakan meterai elektronik sesuai dengan perkembangan teknologi.

“Untuk saat terutang dan subjek bea meterai secara terperinci per jenis dokumen dan penyempurnaan administrasi pemungutan bea meterai ini juga diharapkan memberikan kepastian hukum,” jelasnya.

Selanjutnya, RUU Bea Meterai ini mengatur mengenai pembebasan bea meterai terhadap penanganan bencana alam serta kegiatan bersifat keagamaan dan sosial dalam rangka mendorong program pemerintah dalam melakukan perjanjian internasional.

Tak hanya itu, penyempurnaan sanksi administratif dan ketidakpatuhan pemenuhan pembayaran bea meterai juga diatur dalam RUU ini.

Sanksi pidana pun tak luput disempurnakan dalam RUU Bea Meterai untuk meminimalkan sekaligus mencegah tindak pidana di bidang perpajakan.

“Juga dilakukan penyempurnaan termasuk mengenai pengedaran, penjualan, pemakaian meterai palsu serta bekas pakai,” katanya.

Ia mengatakan berbagai kebijakan dalam RUU Bea Meterai yang sebentar lagi menjadi UU ini mulai diberlakukan pada awal Januari 2021 agar pemerintah dapat menyiapkan seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya.

“Kita berharap ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperbaiki policy serta instrumen pemerintah,” ujarnya. (bgn/ant)20090329

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah telah mencairkan bantuan produktif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kepada 1 juta penerima dengan nilai sekitar Rp2,4 triliun.

“Bantuan ini langsung dibayarkan dalam bentuk Rp2,4 juta untuk pelaku usaha mikro yang kita sudah masukkan di dalam database ada nama, alamat, dan nomor account-nya,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani merinci pencairan tersebut melalui BNI sebanyak 316.472 penerima dengan nilai Rp759,5 miliar dan BRI sebanyak 683.528 penerima dengan nilai Rp1,640 triliun.

“Kami melihat masih ada gap data dari target sasaran yang akan diberikan. Terutama untuk satu juta target yang sudah akan dimulai pada Agustus ini,” katanya.

Sri Mulyani menjelaskan kriteria penerima bantuan produktif bantuan produktif UMKM adalah pelaku usaha ultra mikro-mikro atau nasabah yang tidak memiliki kredit di perbankan atau lembaga keuangan.

Kemudian, nasabah perbankan atau lembaga keuangan yang simpanannya di bawah Rp2 juta serta memiliki NIK dan KTP.

Ia menuturkan untuk tahap awal terdiri dari 9,1 juta usaha UMKM dengan anggaran yang sudah DIPA adalah Rp22,01 triliun, sedangkan total target sasaran sebanyak 12 juta UMKM.

“Ini target sasaran 1,2 juta akan segera dicairkan dan proses data collecting terus dilakukan sampai hari ini oleh Kementerian KUKM,” ujarnya. (bgn/ant)20082407

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan upaya dalam memerangi adanya disinformasi, misinformasi, berita bohong atau hoaks, dan ujaran kebencian atau hatespeech merupakan tantangan yang luar biasa.

“Tantangan yang luar biasa yaitu ingin memerangi disinformasi, Misinformasi, hoaks, atau hate,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Sabtu.

Sri Mulyani menuturkan adanya disinformasi, misinformasi, berita bohong, serta ujaran kebencian yang semakin marak mampu menimbulkan kegaduhan hingga memecahbelahkan masyarakat.

“Betapa berbahayanya kondisi suatu negara yang dipenuhi oleh (berita) hate, hoaks atau fakenews. Bisa betul-betul membuat masyarakat disoriented dan terjadi pecah belah,” ujarnya.

Ia menyebutkan Amerika Serikat (AS) dengan usia demokrasinya yang sudah lebih dari 200 tahun hingga saat ini masih kebingungan dalam menghadapi masalah tersebut.

“Mereka yang selama ini mengunggulkan kebebasan, hak pribadi, dan segala macam saja masih kelimpungan benar dengan masalah ini,” katanya.

Ia menjelaskan pada era sekarang banyak berita yang mengutamakan clickbait dengan menyebarluaskan disinformasi kepada publik demi mendapat banyak pembaca.

“Ada disinformasi yang di-mainstream-kan. Performanceindicators-nya berdasarkan klik dan klik itu selalu dijudulkan dengan yang bombastis,” ujarnya.

Sri Mulyani pun mengaku bahwa ia sering menjadi korban judul berita yaitu dirinya merasa tidak pernah membicarakan suatu hal namun ternyata ada beritanya.

“Saya sering menjadi victim gitu jadi judulnya apa isinya apa. Rasanya saya ngomong kayak gini kenapa jadi begitu ya judulnya,” katanya.

Di sisi lain, Sri Mulyani dapat memaklumi dan memahami kejadian tersebut mengingat ia adalah tokoh negara yang setiap berita tentang dirinya sangat dinanti oleh masyarakat.

“Saya tahu bahwa teman-teman (media) kalau ada kata Sri Mulyani bicara sesuatu yang kontroversi pasti diklik gitu jadi saya juga memahami itu,” ujarnya.

Meski demikian, ia meminta agar masyarakat atau pembaca dapat benar-benar mengkaji sumber berita tersebut sehingga tidak menjadi korban adanya disinformasi dan misinformasi.

“Kita semua harus mencoba untuk melihat sumbernya atau yang disebut pondasi dari distorsi itu,” tegasnya.(bgn/ant)20082208

Jakarta, Baliglobalnews

Pemerintah segera meluncurkan program penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha korporasi untuk mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan target realisasi kredit modal kerja yang dikucurkan mencapai Rp100 triliun hingga 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan memimpin dan sekaligus menyaksikan peluncuran itu yang ditandai dengan penandantanganan kerja sama dan nota kesepahaman untuk penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya di Jakarta, Rabu.

Penandatangan yang dijadwalkan berlangsung pukul 08.00 WIB di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan itu rencananya dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Berdasarkan susunan acara dari Kementerian Keuangan, peluncuran penjaminan pemerintah kepada korporasi padat karya ini akan ada tiga penandatanganan yakni Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kemenkeu dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Perjanjian ini terkait pelaksanaan penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi dalam rangka PEN akan rencananya dilakukan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kementerian Keuangan Luky Alfirman dan Direktur Eksekutif LPEI Daniel James Rompas.

Selanjutnya, Penandatanganan Nota Kesepahaman antara LPEI dan PT Penjaminan Infrastruktur Indoensia (PII) tentang dukungan loss limit atas penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi dalam rangka PEN.

Penandantanganan ini rencananya akan dilakukan oleh Direktur Eksekutif LPEI dan Direktur Utama PII Muhammad Wahid Sutopo.

Kemudian, penandatanganan nota kesepahaman antara LPEI dan perbankan tentang penyediaan penjaminan pemerintah untuk pelaku usaha korporasi dalam rangka PEN.

Todal ada 13 bank yang mengikuti penandatanganan ini yakni BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank DKI, Bank HSBC, Bank ICBC Indonesia, Maybank Indonesia, Bank MUFG Indonesia, Bank Resona Perdania, Standard Chartered Bank Indonesia dan UOB Indonesia.

Penjaminan kredit moral kerja untuk korporasi ini terlaksana setelah sebelumnya pemerintah juga memberikan penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) terdampak COVID-19. (bgn/ant)20072901