Nasional, Baliglobalnews

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ekonomi dan keuangan syariah memiliki peran penting dalam perekonomian nasional terutama pada kondisi pandemi sehingga dapat menjadi salah satu pilar utama penopang pemulihan ekonomi.

“Tidak hanya untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi, namun juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan sesuai dengan prinsip berkelanjutan,” katanya dalam peluncuran Buku Teks Ekonomi Syariah di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani mengatakan nilai-nilai ekonomi syariah dapat mendorong ekonomi nasional yang adil dan merata di seluruh aspek terutama pada sektor pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi yang inklusif.

Ia menuturkan mekanisme redistribusi syariah adalah sistem jaring pengaman sosial yang secara fundamental Islam mengajarkan untuk selalu peduli dan memberikan perhatian terutama kepada kelompok tidak mampu dan rentan.

Menurutnya, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan sesuai dengan desain kebijakan pemerintah untuk membangun jaring pengaman sosial melalui berbagai program bantuan sosial.

Ia menjelaskan program jaring pengaman sosial dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kelompok lemah, miskin, dan rentan agar mereka mampu mengejar ketertinggalan.

“Ini juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Tak hanya itu, sistem keuangan syariah berbasis risksharing juga mampu menciptakan stabilitas sistem keuangan karena menghindari risiko berlebihan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Pengambilan risiko berlebihan dan risiko yang tidak prudent akan mampu menciptakan krisis ekonomi,” katanya.

Ia melanjutkan, prinsip-prinsip ekonomi syariah ini sejalan dengan empat pilar utama dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang mencakup aspek pembangunan manusia, kekuatan sosial, bidang ekonomi, dan menjaga lingkungan.

Ia mengatakan melihat potensi ekonomi syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru maka pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Hal ini tercermin dari arahan Presiden Joko Widodo yakni dengan potensi pasar keuangan syariah yang sangat besar maka seharusnya Indonesia dapat menjadi penggerak utama perekonomian syariah.

“Jadi, tidak hanya menjadi target market dan produk industri yang halal dari negara-negara lain,” tegasnya.(bgn123)21062911

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan beberapa faktor yang melatarbelakangi pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA).

“Untuk menciptakan berbagai instrumen inovatif dan institusi yang bisa meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan maka kita butuh dana,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani menuturkan faktor yang melatarbelakangi pembentukan LPI adalah pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Oleh sebab itu, ia mengatakan Indonesia perlu menciptakan berbagai instrumen inovatif dan institusi yang bisa meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan.

Terlebih lagi, jika dikaitkan dengan Visi Indonesia yaitu mampu menjadi lima besar negara terkuat di dunia pada 2045 maka estimasi kebutuhan investasi untuk infrastruktur mencapai Rp6.645 triliun.

Ia menjelaskan kebutuhan itu akan dipenuhi melalui APBN, BUMN dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) namun karakteristik pembiayaan khususnya infrastruktur adalah padat modal dengan cost of fund tinggi dan tenor panjang.

Di sisi lain, tingkat penanaman modal asing secara langsung atau foreign direct investment (FDI) Indonesia tidak naik signifikan ketika kebutuhan sedang meningkat.

“Kalau ingin terus meningkatkan dengan hanya bersandar pada instrumen utang maka kita akan leverage makin tinggi,” ujarnya.

Kemudian kapasitas pembiayaan APBN dan BUMN sudah sangat tinggi sehingga membutuhkan berbagai upaya untuk meningkatkan pendanaan domestik dalam rangka meneruskan upaya pembangunan.

Sementara itu, Sri Mulyani menyatakan beberapa sovereign investor sebetulnya tertarik untuk berinvestasi namun mereka butuh mitra strategis yang kuat dan reliable secara hukum dan kelembagaan.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menuturkan pemerintah Indonesia melihat perlu ada terobosan untuk membentuk mitra investasi yang andal dan terpercaya yakni salah satunya melalui LPI.

“Terutama bagi investor yang sebetulnya punya ketertarikan tinggi untuk masuk ke Indonesia namun dr sisi familiriaty dan riskappetite butuh mitra yang dianggap reliable,” katanya.(bgn123)21012514

Nasional, Baliglobalnews

Presiden Joko Widodo bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membahas perkembangan pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) usai menjalani vaksinasi COVID-19.

Hal itu diungkapkan Sri Mulyani melalui unggahan fotonya bersama Presiden Joko Widodo dalam akun instagram pribadinya @smindrawati di Jakarta, Rabu

“Presiden Jokowi setelah divaksin tetap bekerja langsung menerima saya dan Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan mengenai perkembangan pembentukan SovereignWealthFund Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau IndonesiaInvestmentAuthority (INA),” katanya.

Meski demikian, Sri Mulyani tidak menjelaskan hasil dari pertemuan antara dirinya dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Erick Thohir mengenai perkembangan pembentukan LPI.

Sri Mulyani justru menyatakan bahwa pada pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo sempat bercerita mengenai pengalamannya saat menerima suntikan berisi vaksin Sinovac.

“Di teras Istana Merdeka Presiden menceritakan proses vaksinasi COVID-19 yang Alhamdulillah lancar ‘sama seperti suntik vaksin masa kecil’ kata beliau,” ujar Sri Mulyani melalui unggahannya.

Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga tidak lupa untuk bercerita kepada Sri Mulyani mengenai dokter kepresidenan yang sempat gemetar saat menyuntikkan vaksin Sinovac ke tubuhnya.

“Beliau juga cerita yang grogi justru perawatnya yang agak gemetar sehingga kapas alkohol sampai jatuh dua kali,” katanya.

Dalam unggahan tersebut, Sri Mulyani pun tak lupa untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk turut berkontribusi menyukseskan vaksinasi COVID-19.

Menurutnya, vaksinasi harus dilakukan agar Indonesia segera kembali sehat dan aman dari COVID-19 sehingga ekonomi mampu kembali pulih.

“Sehat selalu Bapak Presiden. Kami semua siap divaksin. Ayo kita sukseskan vaksinasi COVID-19 agar Indonesia segera kembali sehat dan aman dari COVID-19 dan ekonomi kembali pulih,” tegasnya.(bgn123)21011313

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa seluruh pajak yang wajib dibayarkan oleh masyarakat merupakan upaya untuk menjaga negara agar mampu bertahan di tengah berbagai tekanan termasuk pandemi COVID-19.

“Kenapa kita bayar pajak? Itu untuk menjaga Indonesia, kembali lagi ke masyarakat. Kenapa kita beli minum ada pajaknya atau orang tua bekerja membayar pajak? Bukan karena negara menyusahkan orang tua tapi uang itu dikumpulkan agar Indonesia bisa jalan lagi,” katanya dalam acara daring Kemenkeu Mengajar di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani menjelaskan pajak yang dikumpulkan digunakan untuk merealisasikan berbagai aspek yang dapat dinikmati oleh masyarakat mulai dari infrastruktur hingga pendidikan berkualitas.

Ia menuturkan pembangunan infrastruktur yang digencarkan pemerintah bertujuan agar seluruh kegiatan dapat berjalan lancar terlebih lagi Indonesia merupakan negara berkepulauan sehingga konektivitas menjadi penting.

Ia menyebutkan hingga 2018 telah ada realisasi berbagai pembangunan infrastruktur dengan rincian jalan sepanjang 3.432 kilometer, jalan tol 947 kilometer, jembatan 39,8 kilometer, dan jembatan gantung 134 unit.

Kemudian jalur kereta api sepanjang 759,59 kilometer, rehabilitas jalur KAI 413,6 kilometer, Light Rail Transit (LRT) di Sumatera, Jakarta, dan Jabodetabek, Mass Rapid Transit (MRT), 10 bandara baru, serta pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana.

Selanjutnya, pembangunan jembatan udara untuk menurunkan harga kebutuhan pokok di daerah 3T, 19 pelabuhan, serta delapan pelabuhan yang hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Sementara itu, peningkatan kualitas pendidikan dilakukan dengan pengembangan infrastruktur telekomunikasi karena pada situasi pandemi sekarang kegiatannya harus berlangsung melalui daring.

Ia merinci peta pembangunan jaringan serat optik Palapa Ring dilakukan sepanjang 2.275 kilometer untuk Indonesia bagian barat, 2.995 kilometer untuk bagian tengah, dan 6.978 kilometer untuk bagian timur.

“Bagaimana membuat kalian menjadi anak-anak yang pintar. Gara-gara COVID-19 kita harus tinggal di rumah tapi kalian tetap harus belajar jadi kita menggunakan informasi teknologi. Ini semua dibiayai negara,” ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah turut meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan pelayanan kesehatan seperti menggencarkan pemberian vaksin sehingga anak-anak Indonesia menjadi kuat dan tahan dari penyakit.

“Supaya kalian bisa menjadi orang-orang yang nanti lebih besar, lebih pintar dari orang tua kalian, lebih pintar dari generasi sekarang sehingga Indonesia semakin maju,” tegasnya.

Tak hanya itu, pemerintah turut membantu masyarakat dalam menghadapi dampak pandemi menggunakan uang negara yaitu melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Program PEN meliputi bidang kesehatan Rp97,26 triliun, perlindungan sosial Rp234,33 triliun, sektoral K/L dan Pemda Rp65,97 triliun, dorongan untuk UMKM Rp114,81 triliun, pembiayaan korporasi Rp62,22 triliun, serta insentif usaha Rp120,6 triliun.

“Ini semuanya adalah tugas untuk menggunakan APBN secara baik. APBN ini adalah uang kita jadi namanya uang rakyat Indonesia maka harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya. (bgn123)20113014

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pentingnya kelanjutan konsolidasi kebijakan fiskal maupun moneter pada 2021 agar pemulihan ekonomi semakin kuat dan berjalan pada jalur yang tepat.

Sri Mulyani dalam pernyataan di Jakarta, Minggu, mengatakan salah satu kebijakan fiskal yang akan dilakukan Indonesia adalah melanjutkan kebijakan pelebaran defisit anggaran, meski tidak setinggi pada 2020.

“Misalnya, untuk Indonesia, kita menurunkan defisitnya untuk tahun depan. Penurunan ini tidak terlalu jauh, hanya ingin memastikan bahwa pemulihannya terus berjalan dan tidak terganggu,” katanya.

Ia mengungkapkan hal tersebut usai mengikuti kegiatan The 5th G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting yang merupakan bagian dari Pertemuan G20 yang diselenggarakan secara daring.

Dalam kesempatan ini, ia juga menyambut baik semua lembaga multilateral yang memberikan dukungan, baik dalam kerangka mikroekonomi, pembiayaan vaksin, maupun pada pembiayaan hijau untuk mengatasi perubahan iklim.

“G20 harus terus mendukung kerja sama multilateral ini dan juga memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses vaksin secara adil, terjangkau, dan merata,” katanya.

Sri Mulyani ikut mengharapkan inisiatif perpanjangan periode pembayaran utang melalui program Debt Service Suspension Initiative (DSSI) dapat membantu negara-negara yang paling rentan terdampak pandemi COVID-19.

“Kami juga mendorong G20 melalui semangat multilateralisme dapat memperluas dukungan kepada negara-negara rentan,” katanya.

Ia menegaskan Indonesia sangat terbuka untuk melakukan kerja sama dengan anggota G20 agar dunia siap dalam menghadapi pandemi global serta memastikan ekonomi usai pandemi menjadi lebih tangguh dan berkelanjutan. (bgn123)20112240

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi pendapatan negara hingga 31 September 2020 sebesar Rp1.159 triliun atau 68,2 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp1.699,9 triliun.

Sri Mulyani menuturkan pendapatan tersebut turun 13,7 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2019 yaitu sebesar Rp1.342,25 triliun yang tumbuh 2,25 persen dari September 2018.

“Pendapatan masih sesuai dengan apa yang kita proyeksikan. Memang mengalami tekanan karena bisnis dan pembayaran pajak mengalami tekanan,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Senin.

Sri Mulyani menuturkan pendapatan negara turun karena penerimaan perpajakan terkontraksi hingga 14,1 persen (yoy) yaitu Rp892,4 triliun atau 63,5 persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 Rp1.404,5 triliun.

Ia merinci penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak Rp750,6 triliun yang realisasinya 62,6 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp1.198,8 triliun dan terkontraksi hingga 16,9 persen (yoy) dibanding periode sama 2019 yaitu Rp902,79 triliun.

Pertumbuhan minus pada penerimaan pajak terjadi karena seluruh realisasi pada komponennya mengalami kontraksi yakni PPh Migas Rp23,6 triliun atau 74,2 persen dari target Rp31,9 triliun dan turun hingga 45,3 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp43,2 triliun.

Untuk pajak nonmigas yang telah terealisasi Rp727 triliun atau 62,3 persen dari target dalam Perpres 72/2020 yakni Rp1.167 triliun turut terkontraksi hingga 15,4 persen dibanding September 2019 sebesar Rp859,6 triliun.

Sementara untuk penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi Rp141,8 triliun atau 68,9 persen dari target Rp205,7 triliun mampu tumbuh 3,8 persen (yoy) dibanding periode sama 2019 yakni Rp136,7 triliun.

Pertumbuhan positif pada penerimaan kepabeanan dan cukai ditunjang oleh realisasi cukai yang mencapai Rp115,3 triliun atau lebih tinggi 7,2 persen dibandingkan September tahun lalu dan merupakan 67 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp172,2 triliun.

Di sisi lain, untuk pajak perdagangan internasional pada cukai terkontraksi 9 persen yaitu realisasinya adalah Rp26,5 triliun yang merupakan 79,1 persen dari target dalam Perpres 72/2020 Rp33,5 triliun.

Kemudian, pendapatan negara juga ditunjang oleh realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hingga September 2020 sebesar Rp260,9 triliun atau 88,7 persen dari target dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp294,1 triliun.

Realisasi PNBP tersebut berada pada zona negatif yaitu 13,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp301,82 triliun.

Di sisi lain, untuk penerimaan negara dari hibah mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yakni mencapai 483,9 persen atau dari Rp0,97 triliun menjadi Rp5,7 triliun. (bgn123)20101911

Nasional, Baliglobalnews

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penanganan COVID-19 menjadi salah satu kunci utama agar perekonomian mulai pulih dan bisa kembali tumbuh pada kisaran lima persen pada 2021.

“Faktor yang bisa memulihkan antara lain penanganan COVID-19 yang sudah dilakukan tahun ini dan berlanjut di tahun depan dengan protokol kesehatan,” kata Sri Mulyani dalam jumpa pers virtual seusai persetujuan UU APBN 2021 di Jakarta, Selasa.

Ia memastikan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan bisa memulihkan kembali kegiatan ekonomi maupun sosial yang selama ini terhambat seiring dengan adanya pembatasan sosial berskala besar di beberapa daerah terdampak.

Selain itu, faktor pemulihan lainnya adalah ketersediaan vaksin yang saat ini sedang diupayakan Indonesia bersama dengan institusi internasional lainnya, yang bisa memberikan optimisme terhadap membaiknya kinerja ekonomi di 2021.

“Timeline dari penemuan vaksin ini bisa mengurangi ketidakpastian, terutama tahun ini dan tahun depan. Ini bisa mempengaruhi swing pemulihan ekonomi kita. Kalau kita bisa mendapatkan vaksin dan melakukan vaksinasi cukup luas, kita bisa akselerasi pemulihan ekonomi,” katanya.

Sri Mulyani menambahkan upaya untuk akselerasi pertumbuhan juga dilakukan melalui ekspansi fiskal dengan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) seperti penguatan bansos dan BLT serta pemberian insentif pajak, bantuan kredit dan penjaminan bagi UMKM dan korporasi.

Pemerintah, lanjut dia, juga melakukan penguatan pondasi ekonomi Indonesia di 2021 dengan akselerasi program reformasi yang selama ini sudah dilakukan untuk menjaga produktivitas, memperkuat daya saing dan pembenahan iklim investasi.

“Kita akan membangun fondasi ekonomi Indonesia agar lebih produktif, kompetitif dan inovatif. Landasannya adalah Omnibus Law, reformasi anggaran, dan membangun lembaga pengelola investasi. Ini merupakan langkah maupun tools, untuk bisa akselerasi peningkatan investasi,” kata Sri Mulyani.

Terakhir, ia memastikan pemulihan ekonomi bergantung kepada perekonomian global yang diproyeksikan mulai membaik dan lebih positif pada 2021, sehingga terdapat perbaikan kinerja ekspor maupun impor, meski masih ada ketidakpastian.

“Semua itu menimbulkan sense optimisme dan harapan. Jadi optimisme adanya pemulihan ekonomi melalui penanganan COVID maupun vaksin, serta sense untuk reformasi membangun pondasi ekonomi menjadi lebih kuat, ini kita lakukan terus menerus melalui instrumen APBN,” katanya.(bgn123)20092930