Tabanan, Baliglobalnews

Seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 di Kabupaten Tabanan resmi dimulai Senin (30/6/2025) dan akan berlangsung hingga Jumat (4/7/2025) mendatang.

Sistem pendaftaran telah disediakan secara daring, namun banyak calon siswa baru memilih untuk datang langsung ke sekolah karena menghadapi sejumlah kendala teknis. Salah satu pemandangan yang terpantau di SMAN 1 Tabanan, sejak dibuka pendaftaran SPMB 2025, puluhan calon siswa baru memadati posko layanan SPMB untuk meminta bantuan langsung dalam proses pendaftaran mereka.

Ketua Panitia SPMB SMAN 1 Tabanan Ni Putu Sutariani mengatakan puluhan calon siswa datang langsung pada hari pertama karena kendala teknis. “Jika ada kendala, mungkin ada yang lewat telepon. Kalau rumahnya dekat ataupun langsung ke sekolah, kami minta anak-anak OSIS untuk membantu di-scan, bukti-bukti pendaftaran yang diperlukan. Terus untuk panitianya yang membantu langsung untuk mendaftarkan,” katanya.

Menurut Sutariani, kendala utama yang sering terjadi di hari pertama adalah ukuran maksimal dokumen yang dapat diunggah ditetapkan sebesar 1000 KB. Padahal, sebagian besar calon siswa baru mengunggah file berukuran lebih dari itu, sehingga sistem secara otomatis menolak dokumen tersebut. Berkat kerja sama panitia dan OSIS, permasalahan ini dapat segera diatasi di lokasi.

Sampai saat ini, kata dia, belum ada kendala serius lainnya dalam proses pendaftaran. Posko layanan SPMB ini dibuka Pukul 08.00 WITA dan akan tutup pada pukul 15.30 WITA setiap harinya. “Untuk tahun ajaran ini, SMAN 1 Tabanan memiliki 12 rombongan belajar (rombel), dengan kapasitas 36 siswa per rombel, sehingga total daya tampung mencapai 432 siswa,” katanya.

Sementara calon siswa, Adisti, lulusan SMPN 2 Kediri, mengaku lebih memilih datang langsung ke sekolah karena terkendala masalah saat mengisi data secara online. “Saya tidak tahu caranya mendaftar online, tidak bisa upload. Jadi saya langsung datang ke sekolah, apalagi ada pos layanan. Di sini saya dibantu scan dokumen dan upload file persyaratannya,” ujarnya.

Pendaftaran SPMB 2025 dilakukan dalam satu tahap dengan sistem online yang mencakup berbagai jalur yang dikelompokkan sesuai kondisi dan kriteria calon siswa. Calon murid dapat memilih maksimal empat jalur dalam satu kelompok pilihan. Beberapa jalur pendaftaran yang tersedia antara lain yaitu jalur afirmasi, jalur inklusi (khusus calon murid penyandang disabilitas), jalur mutasi (khusus bagi anak yang orang tuanya pindah tugas), jalur prestasi akademik maupun non-akademik, jalur rangking nilai rapor, serta jalur domisili. (bgn020)25063009

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Tabanan menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Tabanan dan Dewan Pendidikan Tabanan bertempat di Gedung DPRD Tabanan pada Selasa (20/5/2025). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana dengan agenda pembahasan persiapan dan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026.

Wastana menjelaskan dalam rapat tersebut bertujuan untuk menyempurnakan SPMB baru sesuai dengan amanat kemendikbud 3 tahun 2025. “Tujuan tak lain agar betul-betul kita dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, terutama siswa yang telah lolos dalam pendidikan dasar dan menengah tanpa ada kendala,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa seluruh proses SPMB harus berjalan objektif, transparan, akuntabel, dan berasas keadilan tanpa diskriminasi, demi memastikan semua anak dapat bersekolah dan tidak ada putus sekolah karena wajib belajar 12 tahun. “Memang ada perubahan nama dari PPDB menjadi SPMB, meskipun beda tetapi aturan dasarnya masih mengacu pada ketentuan lama,” katanya.

Perubahan nama dari zonasi menjadi domisili juga menjadi sorotan. Aturan ini tetap mengharuskan penggunaan kartu keluarga (KK) yang telah berlaku minimal satu tahun. “Jalur Domisili ini harus diperketat khusus SD dan SMP,” ujarnya seraya menekankan pentingnya seleksi ketat oleh panitia untuk mencegah praktik titipan yang menggunakan KK famili lain tapi bukan anak kandung.

Sementara Kepala Disdik Tabanan I Gusti Putu Ngurah Darma Utama menjelaskan bahwa dasar hukum SPMB di Kabupaten Tabanan kini mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2025, yang menggantikan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Persiapan juga mencakup Peraturan Bupati Nomor 280/1/Disdik/2025 tentang Domisili Penerimaan Murid Baru, yang memungkinkan murid baru mendaftar ke sekolah di sekitar domisili mereka. 

Disdik Tabanan telah melakukan kajian potensi di masing-masing desa atau domisili serta mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) untuk jenjang TK, SD, dan SMP sesuai Perbup Nomor 180/22/Disdik/2025. Pemetaan calon murid baru dan domisili juga telah dilakukan, dengan melibatkan Disdukcapil (untuk domisili), Dinsos (untuk afirmasi), dan Inspektorat (untuk pengawasan). “Kami juga sudah sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan di media sosial satuan pendidikan. Untuk TK/PAUD, penerimaan murid menjadi otoritas lembaga dan desa pelaksana,” katanya.

Sebagai gambaran data SPMB 2025, kata Darma Utama, menunjukkan bahwa ada 5.784 lulusan TK dengan daya tampung SD mencapai 9.306 siswa di 287 SD negeri dan swasta, sehingga semua potensi lulusan TK dapat masuk SD. Sementara itu, ada 5.660 lulusan SD, dengan 453 siswa di antaranya berasal dari luar Tabanan yang bersekolah di Tabanan. Untuk daya tampung SMP sesuai rombongan belajar tahun ini adalah 6.696 siswa.

Pihaknya menambahkan dalam SPMB SD kali ini masing-masing kuota berdasarkan jalur pendaftaran. Untuk jalur domisili 70 persen, jalur afirmasi 15 persen, jalur perpindahan orangtua (mutasi) 5 persen. “Untuk SMP Jalur domisili 50 persen dari kuota, afirmasi 20 persen, mutasi 5 persen, dan jalur prestasi (akademik nilai rapor 7 persen, sains 6 persen, non-akademik 6 persen, seni dan budaya 6 persen sesuai tingkat prestasi,” ujarnya.

Untuk mendukung kelancaran layanan publik selama proses pendaftaran, Disdik juga telah menyiapkan posko pelayanan SPMB di kantor dinas. Posko ini bertujuan membantu orang tua dan wali murid yang mengalami kendala baik dalam pendaftaran digital maupun offline. “Kami sudah tetapkan daya tampung sekolah satu bulan sebelum penerimaan, memastikan tidak ada kelebihan kuota seperti tahun sebelumnya, dan verifikasi penerimaan jalur domisili hanya menggunakan KK asli,” tegasnya.

Sementara Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tabanan I Wayan Suwira menambahkan bahwa pihaknya bertindak sebagai pertimbangan, monitoring, dan pengawasan. Dia menekankan pentingnya tidak adanya pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan SPMB untuk menjaga marwah pendidikan dan transparansi, demi tercapainya Sumber Daya Manusia (SDM) unggul dan pencapaian Indonesia Emas di masa depan. (bgn020)25052013

Mangupura, Baliglobalnews

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung telah melakukan persiapan penuh menyambut pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyiapkan petugas di setiap jenjang, baik di sekolah, dinas, maupun kantor koordinator wilayah untuk membantu proses pendaftaran siswa.

Hal itu diungkapkan Kepala Disdikpora Badung I Gusti Made Dwipayana dalam podcast Diskominfo Badung pada Senin (19/5/2025). Perubahan dari sistem lama PPDB ke SPMB disebut sebagai langkah penyempurnaan untuk menjawab berbagai tantangan yang muncul di tahun-tahun sebelumnya. Salah satu poin penting dalam sistem ini adalah penghapusan jalur zonasi, yang kini diganti dengan jalur domisili. SPMB menawarkan empat jalur penerimaan, seperti jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. “SPMB adalah sistem yang lebih adil. Tidak lagi soal favoritisme, tapi soal pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Semua sekolah di Badung memiliki standar yang sama,” tegasnya.

Dia juga menanggapi anggapan sebagian masyarakat mengenai sekolah favorit. Menurut dia, Disdikpora Badung telah melakukan pemerataan fasilitas dan sumber daya manusia di seluruh SMP, baik negeri maupun swasta. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi terpaku pada satu atau dua sekolah tertentu. “Semua sekolah di Badung itu favorit. Guru-gurunya kita upayakan seimbang secara kualitas, fasilitasnya juga kami samakan. Jangan hanya melihat label sekolah, tapi lihat kenyamanan dan jarak dari domisili,” katanya.

Untuk sekolah swasta, Dwipayana menegaskan bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian. Selain menerima dana BOS nasional, sekolah swasta juga mendapat tambahan BOS dari APBD, serta bantuan seragam gratis dan subsidi untuk tenaga pendidik. “Kami ingin sekolah swasta tetap diminati. Mutu terus kami dorong agar masyarakat punya banyak pilihan,” jelasnya.

SPMB 2025 juga memberlakukan batasan ketat terkait jumlah siswa per rombongan belajar (rombel). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kelas gemuk dan menjaga kualitas pembelajaran.

Dwipayana juga mengimbau para orang tua untuk tidak menunda pembuatan akun pendaftaran yang sudah dibuka sejak bulan Mei. “Jangan menunggu mendekati deadline. Segera buat akun agar proses pendaftaran bisa berjalan lancar,” ujarnya seraya menyebutkan jika mengalami kendala dapat menghubungi petugas yang telah ditunjuk. “Silakan datang ke tempat yang telah kami siapkan jika mengalami kesulitan dalam pendaftaran. Kami ingin pastikan tidak ada masyarakat yang bingung atau tertinggal,” ujarnya. (adv/bgn003)25051902

Denpasar, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Provinsi Bali dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) daerah setempat membahas kesiapan sistem penerimaan siswa baru  SMA/SMK jelang diberlakukannya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026.

Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta didampingi Wakil Ketua III DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra dan Kepala Disdikpora Bali KN Boy Jayawibawa di Kantor DPRD Bali pada Rabu (14/5/2025), membahas sejumlah isu krusial, mulai dari pembagian jalur masuk, pemerataan akses pendidikan, hingga wacana penghapusan praktik titipan siswa.

“Kami akan terus memantau kondisi sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah-daerah yang masih menghadapi masalah kekurangan fasilitas. Komisi IV DPRD Bali terus berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga,” kata Suwirta.

Politisi asal Klungkung itu juga menekankan pentingnya penataan pemerataan sekolah agar tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah ‘favorit’ dan sekolah lainnya. “Tugas kita adalah sekarang bagaimana membuat pemerataan sekolah tidak ada sekolah favorit, kemudian bagaimana sekolah itu membranding sendiri agar semuanya brandingnya bagus sehingga anak-anak itu enggak pilih-pilih sekolah A atau sekolah B,” katanya.

Dia menyebutkan istilah titipan selama ini hanya bentuk komunikasi informal dari masyarakat yang merasa tidak yakin diterima lewat sistem. “Mereka sebenarnya bisa jalan sendiri mengikuti sistem. Tapi karena tidak percaya diri, mereka lalu menghubungi teman-teman dewan,” katanya.

Suwirta memberikan penekanan pada pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam sistem penerimaan murid baru. Ia mengajak semua pihak untuk mempercayai sistem yang telah disusun, yang bertujuan untuk mengakomodasi siswa berkualitas. “Jangan lagi ada keraguan tentang sistem ini. Semua sudah disosialisasikan, dan kami mengajak anak-anak untuk mempersiapkan diri dengan baik agar bisa diterima di sekolah pilihan mereka. Saya harapkan kepada anak-anak kita percaya dirilah bahwa sistem itu diciptakan semuanya untuk mereka-mereka yang berkualitas” ujarnya.

Dia berharap masukan-masukan yang muncul dalam pertemuan ini bisa menjadi pijakan perbaikan pendidikan Bali secara menyeluruh. “Bukan hanya soal penerimaan siswa baru, tapi juga kualitas SDM, sarana-prasarana, dan keadilan akses pendidikan bagi semua anak-anak Bali,” katanya.

Sementara Boy Jayawibawa menegaskan sistem zonasi yang sebelumnya diterapkan dalam PPDB kini diganti menjadi sistem domisili berbasis nilai rapor. SPMB akan diterapkan dengan beberapa jalur, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. “Jalur domisili itu bukan berarti surat keterangan domisili. Itu justru tidak kami terima, harus memakai kartu keluarga (KK). Jadi seperti sekarang domisili itu lebih mengedepankan nilai rapor, tidak berarti siswa yang dekat dengan sekolah otomatis diterima, kalau itu sistem zonasi yang dulu PPDB. Sekarang dengan sistem domisili, rapor yang berperan,” ujar Boy Jayawibawa usai rapat.

Sistem ini bertujuan mendorong siswa SMP berprestasi agar bisa bersaing di jenjang SMA/SMK. Boy menyebutkan alokasi kuota untuk jalur domisili adalah 30 persen, afirmasi 30 persen, jalur prestasi 35 persen, dan perpindahan orangtua atau mutasi 5 persen.

Pendaftaran untuk SPMB 2025 SMA/SMK dibuka mulai 30 Juni hingga 4 Juli 2025 secara daring. Siswa diberikan kesempatan untuk mendaftar pada empat jalur pendaftaran dan memilih hingga tiga sekolah, yang memberikan peluang lebih besar untuk diterima di sekolah negeri. Menjawab pertanyaan soal kemungkinan siswa tercecer, Boy menegaskan, hal tersebut tak akan terjadi. “Siswa diberi tiga pilihan saat mendaftar. Jadi tidak ada lagi istilah siswa tercecer,” jawabnya.

Dia juga menjelaskan jalur kesenian dan budaya tetap difasilitasi dengan sistem pembobotan. Siswa yang pernah tampil dalam ajang seperti Pesta Kesenian Bali (PKB) bisa menyertakan sertifikat untuk dinilai. Sertifikat kegiatan tersebut akan dilampirkan dalam proses pendaftaran, dengan penilaian dilakukan menggunakan sistem yang telah dirancang untuk menjamin transparansi.

“Mereka nanti ada pembobotan, misalnya tampil di PKB apakah mereka juara atau sekedar jadi panitia atau cuma ikut di pawai saja, ada pembobotan itu. Yang jelas ini menjadi perhatian bagi kita karena ini kan dalam rangka keberpihakan kita pada seni budaya Bali juga. Pembobotan nya nanti penilaiannya kita akan transparan menggunakan aplikasi. Sehingga siswa tidak bisa lagi menganggap bahwa ini diambil yang tampil perorangan saja atau bagaimana, bukan kami yang menilai tapi sistem pembobotan itu nanti,” katanya.

Untuk jalur anak guru, Boy mengatakan ada perhatian khusus dari pemerintah pusat. “Supaya seorang guru tidak sampai terpengaruh dalam mengajar karena anaknya belum dapat sekolah. Jadi ini menjadi perhatian Bapak Menteri supaya seorang anak guru juga difasilitasi terutama dari sekolah guru/ orang tersebut mengajar. Itu tidak pakai kuota karena kita kan melihat keberpihakan. Yang jelas seorang guru harus melampirkan bahwa anaknya memang butuh sekolah,” ujarnya. Sementara untuk jalur kepemimpinan, hanya diperuntukkan bagi ketua OSIS atau ketua Pramuka saat SMP.

Terkait praktik siswa ‘titipan’ Boy menegaskan bahwa istilah tersebut tidak lagi relevan. Selama ini, siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri dan tidak mampu ke swasta kadang diakomodasi oleh pemerintah lewat sisa daya tampung. Namun kini, data pokok pendidikan (Dapodik) dikunci sebulan sebelum 30 Juni, sehingga sistem tidak bisa lagi menerima siswa di luar skema resmi.

“Bukan titipan sebenarnya istilahnya, ini ketika pemerintah harus hadir terhadap siswa yang memang tidak diterima di negeri dan swasta mereka tidak mampu. Yang kemarin-kemarin itu kita akomodir sepanjang memang masih ada daya tampung. Tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Kalau memang dia sudah tidak diterima ya harus masuk ke sekolah swasta, Itu dia, tidak ada lagi istilah titipan-titipan itu,” tegasnya.

Disdikpora Bali menegaskan tidak ada ruang bagi siswa titipan dalam sistem SPMB 2025. Boy memastikan tanpa adanya bantuan dari dewan, seluruh siswa yang lulus SMP akan memiliki kesempatan yang sama untuk diterima di sekolah negeri atau swasta. Berdasarkan data, daya tampung SMA/SMK negeri di Bali 53.322 siswa, sedangkan untuk SMA/SMK swasta 39.804 siswa. Dengan jumlah lulusan SMP 65.197 orang, Boy memastikan bahwa semua siswa akan tertampung. (bgn008)25051413