Denpasar, Baliglobalnews

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Roadmap SP4N-LAPOR! dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia terhadap Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten/kota di Bali di Inspektorat Provinsi Bali pada Rabu (29/3/2023). Tujuannya untuk menyampaikan hasil dan perkembangan pelaksanaan rencana aksi roadmap SP4N-LAPOR! Provinsi Bali.

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) atau dikenal dengan istilah SP4N-LAPOR merupakan aplikasi sistem pengaduan pelayanan publik nasional secara online dan berjenjang dengan menggunakan aplikasi LAPOR! Tujuannya adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

Hal tersebut disampaikan oleh Sub-Koordinator Pelaksanaan dan Monitoring Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Rosikin. “Pengelolaan pengaduan publik perlu dilakukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat guna terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik,” katanya.

Dia menyebutkan terdapat dua indikator utama yang menunjukkan bahwa sistem pengaduan publik telah berjalan dengan baik. Pertama adalah jumlah aduan, semakin banyak aduan yang masuk menunjukkan bahwa sistem pengaduan tersebut telah dipercaya oleh masyarakat dan yang kedua adalah tindak lanjut penyelesaian aduan. Menurut Rosikin setiap aduan yang diterima dari masyarakat harus ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.

Sementara Inspektur Daerah Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, menyampaikan bahwa dengan adanya Roadmap SP4N LAPOR! dapat menopang sistem pelayanan publik yang lebih baik khususnya di Pemerintah Provinsi Bali. “Dengan melihat kondisi riil pengaduan masyarakat itu lalu kita tuangkan dalam program kegiatan sehingga seluruh kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.

Dia berharap monitoring dan evaluasi pelaksanaan SP4N LAPOR! Ini dapat menghasilkan rekomendasi terkait pengaduan pelayanan publik yang cepat, mudah, murah dan terpercaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. (bgn003)23033002

Badung, Baliglobalnews

Kabupaten Badung menjadi salah satu daerah percontohan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-Lapor!) di Indonesia.

Menurut Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, SP4N-Lapor! merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah no.76 tahun 2013 yang mengatur mengenai program pemerintah dalam sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Hal itu dikemukakan Sekda Adi Arnawa mewakili Bupati Badung hadir sekaligus menjadi peserta Pelatihan Teknis Policy Maker SP4N-Lapor! di Kabupaten Badung Tahun 2022, yang diikuti tiga daerah percontohan SP4N-Lapor!, yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, Kabupaten Sleman, dan Tanggerang di The Trans Resort Bali, Seminyak, Selasa (19/7).

Selain Sekda, pelatihan yang dibuka secara resmi oleh Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kemenpan RB, Yanuar Ahmad, itu diikuti Inspektur Luh Suryaniti, Kepala Diskominfo I Gst. Ngr. Gede Jaya Saputra, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Badung, Made Suardita.

“Pelatihan Teknis Policy Maker SP4N-Lapor! ini sangat penting dalam rangka mengintegrasikan sistem pengaduan berbasis digital di daerah menjadi satu dan terkoneksi ke pemerintah pusat. Untuk itu, diperlukan peningkatan kapasitas baik secara kelembagaan maupun secara SDM, sehingga betul-betul SP4N-Lapor! ini berfungsi sesuai dengan harapan pemerintah,” ujarnya.

Sekda Adi Arnawa menyampaikan atas nama Pemkab Badung sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. “Semoga berjalan sukses dan menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat guna menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan pemahaman pada masing-masing wilayah percontohan dalam rangka terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola layanan pengaduan SP4N-Lapor! di tingkat Pemerintah Pusat maupun daerah,” katanya.

Sementara Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kemenpan RB, Yanuar Ahmad, menyampaikan pelayanan publik tidak mampu berdiri sendiri tanpa disokong oleh keinginan dan komitmen dari pimpinan daerah dalam menuntun dan memberikan motivasi kepada jajarannya untuk bergerak cepat, kreatif, inovatif, dan profesional, dalam upaya perbaikan pelayanan publik.

“Pemerintah daerah juga dapat menyediakan saluran komunikasi bagi masyarakat dengan memanfaatkan digitalisasi dalam menyerap aspirasi masyarakat serta meredam meluasnya citra buruk terhadap sektor publik serta koreksi untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik,” katanya.

Pelatihan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya bagi daerah percontohan SP4N-Lapor!, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bekerjasama dengan Lembaga Mitra Pembangunan United Nations Development Programme (UNDP) dan The Korea International Cooperation Agency (KOICA).

Hadir pula Team Leader Democratic Governance and Poverty Reduction Unit, perwakilan dari Kemendagri, Kementerian Kominfo, Kabupaten Sleman dan Tangerang serta narasumber dari Universitas Indonesia, Ombudsman RI dan University of Indonesia Center for the Study of Governance and Administrative Reform. (bgn003)22071911