Denpasar, Baliglobalnews

Biro Kemahasiswaan Universitas Udayana (Unud) mensosialisasikan dan membimbing teknis penginputan data ke Simkatmawa (Sistem Informasi Kinerja dan Tata Kelola Kemahasiswaan) di Seres Spring Resort Ubud, pada Jumat (2/6/2023).

Sosialisasi ini diikuti oleh peserta yang terdiri dari Kepala Unit di bidang kemahasiswaan, para operator Simkatmawa fakultas di lingkungan Unud, serta peserta eksternal yakni dari ISI Denpasar, Politeknik Negeri Bali, Stikom Bali, serta STIKI.

“Sosialiasi ini dilaksanakan dalam rangka penyamaan persepsi terkait dengan apa yang akan diinput dan keabsahan data yang diinput ke dalam Simkatmawa,” kata Koordinator Minat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan Unud, I Made Budiastrawan.

Data yang akan diinput terdiri dari data kelembagaan, data rekognisi, data prestasi mahasiswa baik yang nasional, internasional, mandiri maupun prestasi dari Puspresnas.

Periode penginputan data ke Simkatmawa khususnya untuk data tahun 2022 berakhir pada tanggal 15 Juni 2023. Setelah 15 Juni 2023, akan dimulai kembali penginputan data untuk tahun 2023.

Kepala Biro Kemahasiswaan Unud, Ketut Kartika, menyampaikan pelaksanaan Simkatmawa mulai diselenggarakan kembali, dimana pada tahun 2022 sempat vakum dan di tahun ini dilaksanakan kembali. “Sosialisasi ini dilaksanakan khususnya bagi operator fakultas yang ada di lingkungan Universitas Udayana,” katanya.

Dia mengharapkan melalui kegiatan sosialisasi tersebut para peserta dapat mengetahui apa saja data yang perlu dimasukkan ke dalam Simkatmawa. “Kita ingin sekali dengan adanya sosialisasi ini yang mendatangkan narasumber dari Kementerian, sehingga kita tidak salah menginput maupun dalam membuat atau mengikuti kegiatan,” ujarnya.

Sosialiasi menghadirkan narasumber dari Universitas Negeri Semarang, Parmin, yang menyampaikan materi tentang pengisian data Simkatmawa.

Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id./in/berita5635-Samakan-Persepsi-Universitas-Udayana-Gelar-Sosialiasi-dan-Bimbingan-Teknis-Penginputan-Data-SIMKATMAWA.html. (bgn008)23060609

Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, kembali nyaksi upacara manusa yadnya sekaligus menyerahkan program Semara Ratih pada pernikahan antara I Wayan Krisnanda Yogeswara dan Puput Wulandari yang berlangsung di Banjar Padangan Kaja, Desa Padangan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, pada Sabtu (30/7).

Kehadiran jajaran Pemerintah Tabanan siang itu, disambut baik oleh pihak keluarga mempelai. Selain memohon doa restu, pihak keluarga juga memohon arahan dari Bupati Sanjaya kepada kedua pengantin dalam menjalani bahtera pernikahan ke depannya. Tentunya hal tersebut disambut baik oleh Bupati Sanjaya, terlebih karena kedua mempelai juga telah menjalankan program Semara Ratih sebelum melangsungkan pernikahan.

“Doa saya, perkawinan yang sangat suci ini betul-betul menjadi sebuah berkah, atas nama Pemkab Tabanan dan selaku saudara, saya hadir hari ini selain nyaksi, saya juga langsung melalui Dinas Capil menyerahkan Program Semara Ratih yang salah satu isinya termasuk penyerahan akta perkawinan, kartu keluarga dan KTP Elektronik, jadi sekarang sudah sah menjadi suami istri warga Desa Padangan Tabanan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Bupati Sanjaya sekaligus mensosialisasikan secara langsung kepada seluruh undangan yang hadir, terkait program Semara Ratih yang sedang digalangkan di Kabupaten Tabanan.

“Ada beberapa hal yang memuat filosofi baik dalam Semara Ratih, ini menandakan jalinan kasih sayang, cinta antara mempelai laki-laki dan perempuan, sampai titik akhir seperti seorang melakukan akad pernikahan, intinya Semara Ratih ini nantinya akan kita patenkan untuk secara menyeluruh di Kabupaten Tabanan,” ujarnya.

Semara Ratih, seperti yang dijelaskan langsung oleh Sanjaya di lokasi pernikahan saat itu, adalah program konseling pranikah yang dilakukan sebelum kedua mempelai melaksanakan pernikahan. Sang mempelai didampingi oleh kedua orangtua diimbau untuk melapor ke panitia di desa dan kecamatan. Panitia tersebut terdiri dari Kepala Puskesmas, Kapolsek, Danramil dan Majelis Alit, Bendesa Adat maupun Pengurus Parisada. Yang keseluruhannya duduk bersama dalam satu wadah yang membidangi Semara Ratih dan kemudian berkewajiban memberikan konseling pranikah.

Ketika akan melangsungkan pernikahan, kedua mempelai akan diberikan konseling di bidang kesehatan baik kesehatan secara general maupun kesehatan reproduksi yang kesemuanya difasilitasi oleh Puskesmas, lebih lanjut dari pihak kepolisian kemudian akan memberikan konseling di bidang hukum, guna antisipasi kekerasan dalam rumah tangga dan pelanggaran hukum dalam rumah tangga lainnya.

Dari Majelis Alit maupun dari Parisada dan Jero Bendesa Adat, akan memberikan filosofi terkait penanaman pohon yang disarankan bagi kedua mempelai, penanaman pohon tersebut sebagai simbol dimulainya kehidupan baru dan langgengnya hubungan suami istri yang akan dilalui. Pohon yang ditanam bisa bervariasi, termasuk varietas yang unggul di desa masing-masing seperti sepasang tebu, pohon kopi, atau pohon durian, yang ditanam di pekarangan desa atau di pekarangan rumah.

Bagi Sanjaya, Program Semara Ratih merupakan program unggulan yang jika dilihat secara sekala dan niskala, termasuk bagian implementasi dari Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, Menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul dan Madani (AUM), pada bagian Jana Kerti. Pihaknyapun berharap, pelayanan publik secara langsung ini agar bisa cepat diterapkan di seluruh penjuru Tabanan, sehingga seluruh masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya.

“Kepada kedua mempelai, saya memberikan doa restu, semoga perkawinan ini langgeng dan segera mungkin disertakan momongan,” katanya.

Bupati Sanjaya menyampaikan harapannya agar perkawinan ini bisa menjadi sebuah berkah, kebahagiaan serta memperoleh kelanggengan. Pihaknya juga berpesan kepada orangtua mempelai agar senantiasa memberikan bimbingan dan tuntunan kepada sang mempelai untuk kebaikan generasi berikutnya.

(bgn003)22073103

Gianyar, Baliglobalnews

Pemkab Gianyar memandang perlu adanya kemudahan dalam pelayanan perizinan sesuai peraturan yang berlaku. Dengan iklim usaha yang kondusif saat ini tentunya akan menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gianyar yang maju, Mandiri, Sejahtera, dan berkeadilan.

Demikian disampaikan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra, saat membuka acara sosialisasi perizinan dan nonperizinan, di Villa Kori Maharani mewakili Bupati Gianyar pada Rabu (2/6).

Menurut Adnyani Mahayastra, Pemkab Gianyar mempunyai terobosan dalam proses perizinan yaitu online mandiri yang bernama OSS atau Online Single Submission dimana melalui sistem elektronik yang terintegrasi bertujuan mempermudah dan mempercepat proses perizinan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 sehingga masyarakat dapat mengurus izin  yang diinginkan secara online dan mandiri.

Menurut dia, agar tercapai kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, Pemkab Gianyar berkomitmen mengupayakan peningkatan realisasi pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Gianyar. Untuk itu, awal tahun 2020 Pemkab Gianyar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah menginstruksikan kepada seluruh OPD agar menyerahkan semua kewenangan terkait perizinan dan nonperizinan melalui satu pintu yang tertuang dalam peraturan Bupati Gianyar nomor 15 tahun 2020 dimana sebelumnya DPMPTSP hanya mengurus 51 perizinan dan nonperizinan dan sekarang sudah menjadi 207 perizinan dan nonperizinan.

Dia berharap dengan pelayanan satu atap dalam pengurusan perizinan dapat memberikan pelayanan perizinan yang transparan dan cepat. “Saya berharap dengan pelayanan satu atap ini dapat mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat tepat akurat transparan dan memberikan kepastian hukum serta mewujudkan hak-hak masyarakat dan investor dalam mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan,” katanya.

Hal senada disampaikan Kadis PMPTSP, Dewa Gede Alit Mudiarta. Dia mengatakan sosialisasi percepatan kemudahan berusaha di Kabupaten Gianyar melalui mekanisme perizinan dan nonperizinan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para pelaku usaha dan pemangku kepentingan di tingkat bawah mengenai ketentuan-ketentuan pelaksanaan mekanisme perizinan dan non  perizinan serta menjadikan suatu ajang fasilitasi penyelesaian permasalahan atas setiap permasalahan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Gianyar.

Dewa Alit juga berharap pelaksanaan sosialisasi kepada para pelaku usaha dan pemangku kepentingan di tingkat bawah sehingga dengan semangat pengurusan perizinan dan non perizinan dapat meningkatkan pendapatan daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Gianyar dalam masa pandemi Covid-19.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi selama 6 kali pertemuan 2 – 7 Juni dengan peserta 540 orang yang berasal dari camat, ketua majelis desa adat kecamatan,  kelurahan, ketua Bumdes, ketua Hipmi Kabupaten Gianyar dan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Gianyar yang terbagi dalam enam kali pertemuan. (bgn003)21060219

Badung, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung mensosialisasikan kebijakan Gubernur Bali terkait penggunaan kain tenun endek Bali di lingkungan pemerintah setempat. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 060/556/Setda tentang Penggunaan PDH Endek/ Kain Tenun Tradisional Bali. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa didampingi Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Badung, Made Suardita, Senin (22/2) kemarin.

Menurut Sekda, Surat Edaran (SE) Nomor : 060/556/Setda merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali. ”Kami sampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung agar menerapkan serta mensosialisasikan program ini (penggunaan kain endek),” ujarnya.

Sekda menjelaskan penggunaan Pakaian Dinas Harian Endek (endek pemda) atau pakaian endek atau kain tenun tradisional Bali bebas dilengkapi dengan atribut pakaian dinas lengkap setiap hari Selasa kepada ASN di Lingkungan Kerja masing-masing. Hanya saja kebijakan ini dikecualikan jika bertepatan dengan dengan Purnama dan Tilem menggunakan pakaian adat sembahyang serta Hari Jadi Provinsi dan HUT Ibukota Kabupaten Badung menggunakan PDH Adat Bali.

”Kami harapkan penggunaan kain tenun endek bisa diterapkan di seluruh OPD, termasuk BUMD yang ada di Badung,” katanya.

Kabupaten Badung memiliki empat kelompok perajin endek yang berada di wilayah Badung Utara. Kelompok ini memiliki ciri khas masing-masing. Seperti Tenun Getasan, Tenun Pererenan, Tenun Sibang Kaja, Tenun Mambal. Masing-masing dari endek ini memiliki ciri khas berbeda, seperti Endek Jepun di Mambal, Endek Jegeg Bagus di Pererenan, Endek Fortuna di Getasan dan Endek Gurita di Sibang. (bgn003)21022227

Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali melaksanakan sosialisasi Permenkumham RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru serta Penerapan Aplikasi One Star Dalam Layanan Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi di Wilayah Bali.

“Permenkumham tersebut merupakan salah satu upaya strategis pemulihan ekonomi nasional dalam masa adaptasi kebiasaan baru dengan langkah penerapan kriteria Orang Asing yang masuk wilayah Negara Republik Indonesia,” kata Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eko Budianto didampingi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas beserta JFT dan JFU pada Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bali.

Dalam kegiatan tersebut turut mengundang Perkumpulan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia) Perwakilan Provinsi Bali, yang diketuai oleh Ibu Melinda Cowan selaku Koordinator Pengurus PerCa Bali.

Bertindak sebagai Moderator, Ibu Ari Wahyuni mempersilakan Kepala Divisi Keimigrasian, Bpk. Eko Budianto untuk membuka kegiatan sosialisasi tersebut.

Adapun beberapa poin yang terdapat dalam Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 diantaranya, penerapan pembatasan Orang Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan kriteria pengecualian, memberikan kejelasan status terhadap Orang Asing dengan status stranded di wilayah Indonesia, dan tetap berpedoman dengan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pengimplementasian Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020.

Selanjutnya, Kepala Divisi Keimigrasian menerangkan tentang penerapan Aplikasi ONESTAR kepada PerCa Bali yang datang langsung maupun yang mengikuti secara virtual melalui Zoom Meeting.

“Dimana Aplikasi ONESTAR merupakan Aplikasi Permohonan Izin Tinggal One Stop Stay Permit Registration yang telah diterapkan pada seluruh Kantor Imigrasi di Bali, hal ini sebagai bentuk pengembangan aplikasi yang sebelumnya disebut Aplikasi Pendaftaran Izin Tinggal Orang Asing (APITO),” ucapnya.

Selanjutnya, diimplementasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai namun dengan penyempurnaan aplikasi saat ini yang disebut ONESTAR telah diimplementasi pada seluruh Kantor Imigrasi se-Bali dan adanya penambahan Bahasa Inggris selain penggunaan Bahasa Indonesia.

“Diharapkan dengan adanya Aplikasi ONESTAR dapat meningkatkan nilai kepuasan publik terhadap layanan keimigrasian dan meningkatkan citra positif pelayanan keimigrasian khususnya di Wilayah Provinsi Bali,” ucapnya.(bgn008)20120410

Badung, Baliglobalnews

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Badung I Made Widiana membuka Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) bagi insan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Balangan Hall Inna, Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Selasa (1/12).

Kadis Koperasi dan UMKM Kabupaten Badung, I Made Widiana, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi para penggerak UMKM untuk diajak bersama sama bergandengan tangan dalam pemulihan nafas pariwisata di Badung. Mengingat pandemi Covid-19 membawa dampak yang sangat hebat dalam kehidupan manusia yang hampir dirasakan oleh seluruh belahan dunia karena ikut merasakan imbasnya. Tidak saja berdampak bagi kehidupan sehari- hari namun juga terasa pada sektor-sektor yang lain termasuk ekonomi di dalamnya.

”Badung yang merupakan daerah tujuan wisata baik lokal maupun mancanegara tentu merasakan hal tersebut mengingat hasil pendapatan daerah Kabupaten Badung hampir 80 % dari pajak hotel dan restoran. Untuk itu kehidupan harus terus berjalan, pariwisata Badung harus bangkit dan ini menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat,” katanya.

Menurut Widiana penyelenggaraan sosialisasi penerapan protokol kesehatan bagi insan-insan UMKM se-Badung 2020 bertujuan untuk memberikan geliat kehidupan kepada para pelaku dan penggiat pariwisata. Karenanya Pemerintah Kabupaten Badung melakukan langkah-langkah cermat dan tepat dengan memberikan ruang dan waktu kepada para penggerak UMKM untuk tetap berkarya dan menghasilkan sesuatu untuk keberlangsungan hidup dan kehidupan pariwisata di Badung tentunya dengan prokes yang berlaku.

”Dengan protokol kesehatan yang ketat diharapkan dapat memutus mata rantai Covid-19 ini. Sehingga dengan sosialisasi prokes ini diharapkan kesadaran para penggerak UMKM untuk bisa menerapkan sehingga seluruh masyarakat yang datang ke Badung merasa aman dan nyaman. Dan mari kita doakan semoga badai pandemi ini cepat berlalu,” pungkasnya.

Sementara Ketua Panitia, IG Suwartini, melaporkan maksud dan tujuan dari penyelenggaraan sosialisasi penerapan protokol kesehatan bagi pelaku UMKM ini adalah agar pelaku UMKM mampu menerapkan program clean, health,safety, environment (CHSE) dalam menyambut era new normal, mengingat sektor UMKM juga merupakan nafas pendukung pariwisata di Badung. ”Setiap pelaku UMKM wajib menerapkan standar prokes dalam program kebersihan, kesehatan, keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan sehingga setiap usaha tetap terjaga agar pembeli/pedagang merasa nyaman berinteraksi,” katanya.

Dikatakan peserta merupakan pelaku UMKM se-Badung sebanyak 1.100 orang. Pedagang di obyek wisata 1.199 orang serta pengurus dan pengelola koperasi 240 orang. Waktu pelaksanaan dari tanggal 1 sampai dengan 16 Desember 2020 dengan narasumber dari Dinas Perdagangan dan UMKM, Dinas Kesehatan, DLHK serta BPBD Kab. Badung. (bgn122)20120128

Badung, Baliglobalnews

Prajuru Desa Adat Gulingan, Mengwi, yang dilantik beberapa waktu lalu kini tancap gas. Dipimpin Bendesa Ida Bagus Gangga prajuru mensosialisasikan program kerja untuk pertama kalinya di Banjar Batulumbung, Jumat (13/11).

Ada tiga program kerja yang dipaparkan oleh Jro Bendesa, yakni program parahyangan, pawongan dan palemahan, Program parahyangan yang akan dilakukan hingga ke tingkat banjar meliputi menata tingkatan dan jumlah parahyangan; menganalisa kondisi parahyangan; membuat perencanaan program untuk parahyangan; membuat data base parahyangan; menata dan menyusun purana meliputi luas dan denah lokasi parahyangan; struktur pangempon dan jumlah pangempon di setiap parahyangan; sertifikat laba di setiap parahyangan; nama parahyangan; surat keterangan terdaftar dari Dinas Kebudayaan Kab. Badung; inventaris di setiap parahyangan, pujawali; jajar kemiri parahyangan.

Di bidang pawongan ada program menata kembali jumlah; KK dan jumlah penduduk; KK dan jumlah penduduk Laki dan perempuan total yang masuk adat maupun tidak; warga miskin; warga disabilitas; yowana di desa; seka-seka dan kelompok-kelompok; werdha di desa; menganalisa potensi sumber daya manusia di masing-masing banjar; perencanaan program pengembangan sumber daya manusia Desa Gulingan; mendata penduduk pendatang; mendata penghasilan per kapita warga desa; mendata hasil pendapatan desa adat murni dan jumlah UMKM di desa; membuatkan program peningkatan ekonomi desa adat; mendata keberadaan sulinggih, pemangku dan yowana; membuat pasraman desa; membuat program terkait potensi seni, adat, tradisi dan budaya; membuat data base tentang pawongan.

Di bidang palemahan meliputi menata kembali tanah karang ayahan desa, tegalan, sawah, abian dan batas-batas banjar dan desa; menganalisa tentang tatanan, perencanaan dan pengembangan sumber daya alam dan potensi alam desa; mendata permasalahan tanah masyarakat dan desa; mendata perjanjian-perjanjian terkait lahan masyarakat dan desa adat; membuat rancangan penataan subak sawah dan subak abian; membuat gambaran atau desain wajah pengembangan desa; membuat perencanaan induk pembangunan desa adat dalam kurun waktu satu tahun dan lima tahun ke depan; menata wilayah kawasan suci, kawasan hijau, kawasan ekonomi dan kawasan padruwen desa; menata sektor ekonomi real (UMKM) dan BUPDA (Badan Usaha Pemerintahan Desa Adat); program penanggulangan sampah; pembuatan pakta integritas dan MoU bersama Kejaksaan Negeri Badung dan Polres Badung untuk menjadikan desa taat dan tertib hukum; pengembangan menuju desa digital berbasis teknologi dan informasi; pengembangan desa dalam hal; pangan, sandang dan papan; insfrastruktur desa; ekonomi dan UMKM; pendidikan, kesehatan dan teknologi; pariwisata dan tenaga kerja; pemberitaan kepada publik (media cetak dan sosial); transparansi dan keterbukaan data desa adat kepada masyarakat desa; bekerja sama dengan BBN Kabupaten Badung dan BBN Provinsi Bali untuk menjadikan Desa Gulingan bebas narkoba; bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan HIV AIDS (KPA) Kabupaten Badung agar menjadi desa yang bebas HIV AIDS.; bersinergi dengan seluruh instansi terkait untuk memajukan desa; perbaikan dan penataan kembali awig-awig desa dan perarem; melaksanakan paruman agung krama Desa Adat Gulingan. (bgn003)20111417

Denpasar, Baliglobalnews

Dalam upaya pencegahan virus Covid-19, Kelurahan Sesetan secara berkelanjutan mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes). Kegiatan sosialisasi kali ini menyisir seluruh lingkungan Dukuh Sari, Sesetan, Densel, Kamis (12/11).

Lurah Sesetan, Ketut Sri Karyawati, mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk dari penerapan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 48 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid-19) dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

”Kegiatan ini secara berkelanjutan kami laksanakan di seluruh wilayah Sesetan dan kali ini kami menyasar wilayah Dukuh Sari,” ujarnya.(bgn122)20111222

Denpasar, Baliglobalnews

Desa Peguyangan Kangin rutin melaksanakan kegiatan patroli dialogis serta pengawasan dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19. Kali ini upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam tatanan kehidupan era baru pada Jumat (30/10) malam.

Perbekel Desa Peguyangan Kangin, I Wayan Susila, mengatakan patroli dialogis dan sosialisasi Pergub Nomor 46/2020 dan Perwali Nomor 48/2020 saat ini menyasar warga juga menyasar para pelaku usaha serta tempat-tempat yang berpotensi menjadi tempat keramaian.

”Kegiatan ini secara rutin kami laksanakan setiap malam Minggu bersama Babinsa, Babinkamtibmas, Linmas, dan Kadus di seluruh wilayah Desa Peguyangan Kangin. Kami berharap dengan dilaksanakan patroli pemantauan ini agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mulai dari diri sendiri dengan mengikuti protokol kesehatan.

Dengan menerapkannya mulai dari diri sendiri niscaya masyarakat Kota Denpasar dan khususnya di Peguyangan Kangin ini dapat terhindar dari penyebaran virus Covid-19,” kata Susila saat dimintai konfirmasi Sabtu (31/10). (bgn003)20103118