Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terus menggencarkan sosialisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di lingkungan OPD. Seperti pada Kamis (16/3) lebih dari 100 orang pegawai RSUD Wangaya tampak antusias mengikuti kegiatan berbasis digitalisasi ini.

Seperti yang diketahui, IKD adalah Aplikasi berbasis Android yang berisi informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Denpasar, Ida Ayu Gede Sutha Lingga Padmini menjelaskan, dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui aplikasi ini antara lain KTP, Kartu Keluarga (KK) sedangkan untuk data balikan seperti Kartu Vaksin, NPWP, Kepemilikan Kendaraan, Data Kepegawaian BKN dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Sesuai dengan Permendagri No 73 Tahun 2022, tujuan dari penerapan IKD ini untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi Penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital,” katanya.

Dia juga menyebutkan, pendaftaran IKD ini dapat dilakukan di perangkat telepon berbasis Andorid. “Pendaftaran IKD ini dapat dilakukan dengan mengunduh aplikasi ini ponsel yang berbasis Android. Ini merupakan upaya mengamankan kepemilikan IKD melalui sistem autentifikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data,” katanya. (bgn003)231714

Badung, Baliglobalnews

Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, yang juga Ketua Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) Provinsi Bali membuka secara resmi sosialisasi Catur Swadarmaning Pasek MGPSSR Kecamatan Mengwi di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Mengwi, Minggu (4/12/2022).

Giri Prasta mengingatkan semeton Pasek agar selalu eling pada jati diri siapa itu Pasek dengan melaksanakan Catur Swadarmaning Kepasekan dan sesana Kepasekan. “Saya ingatkan semeton Pasek untuk menunjukkan jati diri, dengan mengedepankan  rasa bakti ring Ida Hyang Widhi Wasa, bakti ring kawitan, tindih ring bhisama dan guyub ring semeton,” katanya.

Bupati Giri Prasta menyatakan melalui sosialisasi Catur Swadarmaning Pasek yang diadakan di setiap kecamatan di Kabupaten Badung ingin membenahi dan meluruskan pemahaman kepasekan yang ada di tengah masyarakat. Dia menyebutkan secara pribadi pihaknya telah memberikan bantuan dana kepada seluruh jajaran MGPSSR yang ada kabupaten/kota di Bali, yang dipergunakan untuk menjalankan roda organisasi dan melakukan pendataan berapa jumlah warga pasek, berapa jumlah kawitan/dadia, maupun berapa jumlah sulinggih yang ada di masing-masing wilayah. Sehingga MGPSSR Provinsi Bali memiliki database yang valid, untuk dijadikan acuan dalam menjalankan program kerja dalam rangka meringankan beban sekaligus merajut persatuan warga pasek se-Bali.

“Semeton Pasek itu saling sumbah, saling parid dan mesidikara. Saling sumbah karena satu Betara Kawitan, masidikara artinya duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Dan saling parid, satu gelas kopi bisa berbagi. Untuk itu semeton pasek harus bersatu dan selalu menjalin persatuan dengan seluruh klan yang ada, dengan menghormati sor singgih yang ada di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sementara Ketua Panitia Sosialisasi Wayan Madia melaporkan acara Sosialisasi Catur Swadarmaning Pasek di Kecamatan Mengwi menjadi penutup rangkaian roadshow sosialisasi di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Badung. Dirinya menambahkan ribuan warga pasek yang menghadiri acara sosialisasi pada hari itu berasal dari 38 desa adat yang ada di Kecamatan Mengwi.

“Warga pasek yang ada di Kecamatan Mengwi jumlahnya besar Pak Bupati, tersebar di 38 Desa Adat. Kami berkomitmen untuk selalu mendukung program kerja dan kebijakan yang Bapak Bupati tetapkan. Kami juga menyampaikan terimakasih kepada Bapak Bupati dan jajaran Pemkab Badung yang telah memberikan support penuh sehingga acara sosialisasi ini bisa terlaksana dengan baik. Tentu kedepannya kami akan selalu meminta bimbingan arahan dan bantuan dari Pak Bupati selaku Ketua MGPSSR Provinsi Bali dalam rangka merealisasikan program kerja MGPSSR di Kecamatan Mengwi,” katanya.

Acara yang diikuti oleh ribuan warga Pasek se-Kecamatan Mengwi ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Badung Made Sunarta, anggota DPRD Provinsi Bali Nyoman Laka, anggota DPRD Badung Wayan Regep, Kepala Dinas Kebudayaan Badung Gde Eka Sudarwitha, Camat Mengwi, Perbekel Mengwi, Bendesa Adat Mengwi serta jajaran pengurus MGPSSR Kabupaten Badung dan Kecamatan Mengwi. (bgn003)22120409

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengeluarkan Surat Edaran (SE) no. 487/2020 tentang penguatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Bali. SE tersebut untuk menyikapi perkembangan kasus positif Covid-19 belakangan yang terus meningkat dan cendrung melambannya angka kesembuhan serta cenderung meningkatnya kasus meninggal akibat Covid-19,

SE tertanggal 17 September 2020 tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat maupun para pemangku kepentingan untuk menjadi garda terdepan mencegah meningkatnya penularan dan terjadinya penyebaran Covid-19 di Bali.

SE ditujukan kepada Walikota dan bupati se-Bali, seluruh pimpinan/kepala lembaga/unit kerja instansi vertikal maupun daerah, direktur BUMN/BUMD dan pimpinan perusahaan swasta, serta pimpinan lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan seluruh komponen masyarakat agar bersatu-padu dan bergotong-royong untuk melaksanakan sosialisasi dan diseminasi secara masif oleh seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi kesehatan diri-sendiri dan orang lain dari penyebaran Covid-19 dengan melaksanakan protokol kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

Selain itu, juga elaksanakan dan menegakkan Peraturan Gubernur Bali No. 46 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid -19 serta Peraturan Bupati/Walikota terkait secara ketat dan konsisten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan mencakup seluruh wilayah di Bali.

Membatasi kegiatan upacara panca yadnya dan Keramaian di Bali sesuai dengan Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali Dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor :  081/PHDI• Bali/IX/2020 – Nomor: 007 /SE/MDA-Prov Bali/IX/2020. Melaksanakan pengaturan kegiatan keagamaan dan keramaian di Bali sesuai dengan Surat Edaran Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali Nomor: 42/IX/FKUB /2020.

Menguatkan penerapan kebijakan pembatasan aktivitas di luar rumah: mengoptimalkan pelaksanaan pengerjaan tugas perkantoran dengan bekerja dari rumah bagi instansi Pemerintahan maupun Swasta [jumlah pegawai yang bekerja dari kantor maksimum 25% dari total jumlah pegawai), belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Membatasi aktivitas keramaian pada objek dan daya tarik wisata, pusat perbelanjaan, pasar, dan tempat/fasilitas umum;

Penguatan pelacakan kontak/kasus, pengujian dan karantina, antara lain dengan meningkatkan kapasitas atau jumlah petugas contact tracing; meningkatkan jumlah testing; menyiapkan tempat karantina khusus untuk kasus terkonfirmasi dengan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan melaksanakan karantina mandiri dan menguatkan kembali peran Satgas Gotong-royong.

Gubernur juga minta adanya penguatan kapasitas penanganan medis (treatment), antara lain dengan. melakukan relaksasi rumah sakit; menambah jumlah ruang perawatan khusus Covid-10;. menyiapkan rumah sakit darurat; menyediakan rumah singgah bagi petugas medis; dan meningkatkan kapasitas pengujian bagi rumah sakit yang telah dilengkapi peralatan pengujian. (bgn122)20091704

Denpasar, Baliglobalnews

Desa Kesiman Kertalangu melakukan  sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 46 dan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 48 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 kepada seluruh masyarakat dan pelaku usaha yang ada di wilayahnya.

Perbekel Desa Kesiman Kertalangu, I Made Suena, mengatakan pada Senin (7/9) Peraturan Gubernur telah diberlakukan secara serentak di seluruh wilayah di Bali. Bagi yang keluar rumah tidak menggunakan masker akan didenda Rp 100.000. Sedangkan untuk para pelaku usaha yang tidak menyediakan sarana protokol kesehatan akan didenda Rp 1 juta.

”Agar tidak ada masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar, maka kami harus melakukan sosialisasi secara berkelanjutan dan serentak di seluruh wilayah,” kata Suena Minggu (6/7).

Untuk mempercepat sosialisasi, Suena mengaku pihaknya juga memberikan imbauan kepada seluruh kepala dusun agar ikut memberikan sosialisasi  di masing-masing wilayahnya sehingga secara cepat dan serentak peraturan itu bisa diketahui oleh masyarakat.

Lebih lanjut dia mengatakan, karena kegiatan ini merupakan sosialisasi sehingga bagi yang melanggar pihaknya  memberikan pembinaan agar hal ini tidak diulang kembali. Selain pembinaan bagi yang tidak menggunakan masker pihaknya juga memberikan masker gratis. Sedangkan untuk pelaku usaha dalam sosialisasi ini tidak ada pelaku usaha yang ditemukan melanggar.

Jika ditemukan ada masyarakat dan pelaku usaha yang melanggar setelah peraturan diberlakukan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Denpasar agar ditindak secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Suena, peraturan itu bagus agar masyarakat bisa lebih disiplin merapikan protokol kesehatan, mau menjaga kesehatannya. Dengan adanya peraturan tersebut, Suena berharap masyarakat semakin sadar bahwa peraturan tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting. 

Mengingat pada era baru banyak masyarakat menganggap bahwa normal baru tersebut bebas melakukan apa pun. Bahkan ada kalangan anak muda mengagap normal baru seperti  tidak ada pandemi Covid 19. ”Dengan diberlakukan Pergub ini maka mereka memiliki kesadaran jika tidak menggunakan masker mereka bisa dikenakan denda Rp 100.000 dan bagi pelaku usaha  tidak menyiapkan sarana-prasarana protokol maka didenda Rp 1 juta,” tandasnya. (bgn/hms)20090616

Denpasar, Baliglobalnews

Satpol PP Kota Denpasar  secara berkelanjutan menertibkan pedagang kaki lima (PKL) dan sosialisasi protokol kesehatan di tempat-tempat umum yang ada di Kota Denpasar. Kali ini kegiatan penertiban dan sosialisasi Protokol Kesehatan dilakukan di Jl Sudirman, Taman Kota Lumintang dan Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung.

Kegiatan yang dipimpin Kasatpol PP Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga menemukan 2  PKL yang melanggar peraturan daerah yakni berjualan diatas trotoar dan 5 orang tidak menggunakan masker. “Bagi PKL yang melanggar Perda akan di proses untuk di Tindak Pidana Ringan (Sidang Tipiring), sedangkan bagi yang tidak menggunakan masker kami memberikaan pembinaan dan sosialisasikan tentang Peraturan Gubernur no 46 dan Perwali no 48 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan,” ungkap Sayoga Selasa Rabu (2/9).

Jika setelah pembinaan dan sosialisasi diberikan masih dilakukan pelanggaran, pihaknya  akan melakukan tindakan tegas  sesuai Pergub dan Perwali yang telah ditentukan. Semua itu harus dilakukan karena masuk tatanan kehidupan baru atau new normal bukan berarti masyarakat bebas melakukan semua hal yang diinginkan.  Menurut Sayoga new normal  masyarakat harus tetap mengikuti peraturan yang ada agar produktif dan aman. Selain itu memasuki new normal masyarakat ketika keluar rumah harus tetap menggunakan masker.

Karena penularan Virus Corona atau Covid 19 masih banyak terjadi pada transmisi lokal. Bahkan akhir-akhir ini penularan juga terjadi pada klaster upacara adat seperti dalam upacara pernikahan dan ngaben. Maka dari itu pihaknya tanpa henti dan bosan selalu memperingatkan agar masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan  yang telah ditetapkan yakni selalu menggunakan masker, jauhi tempat keramaian, jaga jarak, sering cuci tangan dan selalu membawa sanitaizer.

Jika semua masyarakat mengikuti dan mentaati perwturan, Sayoga yakin penularan covid 19 bisa dicegah. Sehingga perekonomian masyarakat bisa kembali normal. (bgn/hms)20090225

Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, membuka Sosialisasi dan Penilaian Kabupaten/Kota Tangguh Bencana Kabupaten Badung Tahun 2020 di Ruang Kriya Gosana Puspem Badung Mangupraja Mandala, Selasa (1/9).

Sosialisasi yang dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan itu diikuti 30 peserta dan juga dihadiri oleh Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Dr. Ir. Agus Wibowo; Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Badung, Bagus Nyoman Wiranata beserta narasumber Fasilitator Nasional, Dewi Reni Angreni.

Dalam sambutannya Sekda Adi Arnawa mengatakan penanggulangan bencana sangat terkait dengan upaya pengurangan risiko dan kerentanan sehingga ketangguhan daerah dalam mencegah, memitigasi serta memulihkan merupakan hal yang mutlak dibangun secara berkesinambungan.

”Ketahanan daerah atas ancaman bencana menjadi elemen inti kebijakan pembangunan di Badung, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung 2016-2021 yang dijabarkan dalam misi nomor 7 yaitu meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana,” urainya.

Untuk itu, kata dia, Pemkab Badung terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan harapan dapat meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana serta menurunkan indeks resiko bencana tersebut.

”Maka dari itulah perlu diberikan informasi kepada masyarakat, tidak hanya kepada pemerintah dari semua stakeholder, pengampu yang bertanggung jawab bencana ini.Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini masyarakat, semua stakeholder akan memahami apa yang harus kita lakukan agar menjadi tangguh, siap untuk menghadapi semua bencana yang ada termasuk bagaimana mitigasi yang harus dilakukan serta pemulihan pasca bencana yang terjadi,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap dengan adanya sosialisasi itu para peserta khususnya semua komponen stakeholder akan lebih memahami, sehingga persiapan kita untuk mengantisipasi kedepan terkait dengan bencana ini bisa diatasi di Kabupaten Badung. ”Apapun hasil penilaian nanti dapat menjadi masukan dalam perencanaan kegiatan pada setiap OPD dan pihak terkait,” katanya.

Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Dr. Ir. Agus Wibowo, memberikan apresiasi di Bali pada penangan Covid-19 sudah bagus khususnya dari segi protokol kesehatan sudah menggunakan masker sesuai dengan perintah Presiden RI. Di samping itu, dikatakan dari sistem penanganan bencana sudah memiliki satu lembaga berupa BPBD di provinsi serta di kabupaten, kecamatan maupun desa. ”Untuk saat ini kita akan sosialisasikan program kabupaten/kota tangguh melalui visi misinya di tahun 2045 yang mempunyai induk penangulangan bencana di Indonesia melalui kota tangguh. Maka dari itu bencana tidak bisa kita kita hindari, tetapi kita bisa menanggapi, menyikapi, mengatasi melalui kabupaten/kota tangguh,” paparnya

Sementara Kepala Pelaksana BPBD Badung, Bagus Nyoman Wiranata, melaporkan maksud dan tujuan sosilalisasi kabupaten/kota tangguh sebagai wadah sosialisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Kabupaten dan Kota Tangguh di Indonesia. Dengan tujuan memberikan informasi dan mendorong pemerintah daerah untuk ikut serta dalam kempanye global dalam mewujudkan kabupaten/kota tangguh bencana, mensosialisasikan program kabupaten/kota tangguh serta perangkat penilainya dan mendukung pemerintah daerah dalam upaya penilaian serta perumusan rencana aksi untuk meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana.(bgn/hms)20090123

Buleleng, Baliglobalnews

Sejak berdiri 29 tahun silam, Bali Volkswagen Division (BVD) terus menggenggam prinsip menyama braya, dengan total jumlah lebih dari 600 anggota, Bali Volkswagen Divison diminta turut mensosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penularan dan penyebaran virus corona di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Adhana Sukawati (Cok Ace) menghadiri peringatan HUT ke-29 Bali Volkswagen Division, di Soewan Pancasari, Buleleng, Sabtu (29/8). Wagub menilai penting diketahui, karena semakin hari penambahan kasus pasien positif Covid-19 semakin bertambah, sehingga rencana untuk membuka pariwisata bagi mancanegara menjadi tertunda lagi. Hal itu tentu saja sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat di Bali.

Pada kegiatan yang mengambil tema ”Bali Volkswagen Division Menyama Braya, Welcome Home” juga diisi dengan pengukuhan 29 anggota baru Bali Volkswagen Divison. Selain memfokuskan pada kegiatan sosial, Bali Volkswagen Division (BVD) juga diminta turut serta mempromosikan Bali ke mancanegara pasca Covid-19 ini berada pada tahapan melandai nantinya.

Di tengah kegiatan perayaan hari ulang tahunnya, anggota baru BVD dikukuhkan dengan cara mereka wajib mencium sejumlah kendaraan volkswagen yang ada di lokasi, hal ini sebagai kesanggupan mereka untuk setia dan mencintai club ini.

Ketua Bali Volkswagen Division, I Gusti Agung Sudarsana, juga mengajak seluruh anggota BVD untuk membantu Pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan bagi seluruh warga di Bali, hal ini terkait pemulihan ekonomi yang diharapkan dapat kembali seperti sediakala, setelah peningkatan kasus positif di Bali ikut menurun, namun jika kasus positif Covid-19 terus mengalami peningkatan maka ini berarti pemulihan perekonomian di Bali juga akan tetap tertunda.

Dengan semakin banyaknya anggota volkswagen yang aktif mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan khususnya penggunaan masker jika berada diluar rumah terutama ditengah keramaian, diharapkan semakin cepatnya peningkatan kesadaran memakai masker, apalagi penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 sudah diatur kedalam Pergub no. 46/ 2020, yakni denda 100 ribu bagi perorangan yang tidak memakai masker di tempat umum (di luar rumah) dan 1 juta bagi pelaku usaha atau fasilitas umum yang tidak menyediakan sarana pencegahan Covid-19. (bgn/hms)20082921

Denpasar, Baliglobalnews

Satpol PP Provinsi Bali mensosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sehari setelah diterbitkan.

Dipimpin Kasatpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Rai Darmadi, mereka menyasar lingkungan strategis di kawasan Renon, Denpasar, Kamis (27/8) sore dengan melibatkan relawan dan aparat Satpol PP.

Dewa Darmadi mengatakan akan terlebih dahulu memberikan sosialisasi dan pembinaan bersifat edukatif tentang pentingnya penggunaan masker sebelum menerapkan sanksi denda. ”Sosialisasi pemakaian masker dilakukan bersamaan dengan mensosialisasikan Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Gukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019,” ujarnya.

Menurut pejabat asal Nusa Penida itu, selain memberikan sosialisasi, anggota di lapangan juga memberikan masker bagi masyarakat yang tidak menggunakan ataupun masker yang rusak atau kotor.

Dia mengungkapkan penggunaan masker menjadi salah satu cara efektif untuk mengendalikan penyebaran virus corona atau Covid-19. ”Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Bali meminta masyarakat disiplin menjalankan protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah maupun bagi warga saat berada di tempat-tempat umum,” ungkap Rai Darmadi.

Pada tahap pertama, kata dia, sosialisasi dilaksanakan di sekitar areal Lapangan Niti Mandala Renon maupun di jalan-jalan protokol, di trafic light BPD Bali. ”Penggunaan masker perlu sosialisasi dan edukasi, karena banyak warga yang belum menggunakan masker dengan baik. Masih banyak kita jumpai masker hanya menclok saja, tak menutup rapat hidung dan mulut. Ini harus terus kita edukasi agar menggunakan dengan benar dan disiplin,” katanya.

Pemerintah Provinsi Bali, kata dia, harus memastikan seluruh masyarakat maupun aparat penegak hukum mengetahui keutamaan menggunakan masker, cara menggunakan masker yang baik dan benar, maupun akibat jika tidak menggunakannya. Gerakan pakai masker tak akan berhenti mengajak warga memiliki kesadaran untuk menggunakan masker dengan benar. Penggunaan masker harus menjadi kebiasan dan menjadi perilaku sehari-hari dalam menjalankan aktivitas, mengingat vaksin belum ditemukan.

”Ada sekitar 260.000 masker yang akan dibagikan pada saat masa sosialisasi ini. Dengan adanya pemberian masker menjadi solusi sebelum menerapkan langkah pemberian sanksi,” katanya.

Menurut dia, jumlah pemberian masker itu tidak menentu karena menyesuaikan situasi dan kedisiplinan masyarakat. Meski begitu, dengan adanya pemberian masker ini dia berharap penularan Covid-19 bisa diminimalisasi. ”Artinya, kita memberikan masker itu agar masyarakat ingat dan siaga sehingga peningkatan atau penyebaran Covid-19 tidak terjadi,” katanya seraya menegaskan, sosialisasi itu bakal berlangsung secara terus-menerus dan pihaknya akan mulai menindak masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat umum maupun di jalan raya.

Gubernur Koster meluncurkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-9 pada Kamis (27/8). Dalam Pergub tersebut mencantumkan sanksi denda Rp 100.000 bagi warga yang tertangkap basah tidak mengenakan masker di tempat umum dan jalan raya. (bgn/hms)20082807

Badung, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Badung mempunyai komitmen untuk menerapkan Sistem Smart City yang sudah benar teraplikasikan sampai ke rumah tangga seperti halnya di Desa Bindu, Kecamatan Abiansemal, yang akan digunakan untuk sistem pembelajaran dan para usaha UMKM.

Berkaitan dengan hal tersebut, Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, menyampaikan  sosialisasi Wifi Rumah Tangga untuk Desa Pecatu dan Kelurahan Jimbaran bertempat di Rumah Jabatan Wakil Bupati di Puspem Badung, Jumat (28/8). Turut juga hadir Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, IGN Gede Jaya Saputra; Camat Kuta Selatan, I Ketut Gede Arta serta perangkat Desa Pecatu dan Kelurahan Jimbaran.

Wabup Suiasa dalam sosialisasinya mengatakan Pemerintah Kabupaten Badung akan membuat proyek percontohan dalam rangka perluasan jaringan internet ke rumah tangga, sebagaimana yang sudah dilakukan percontohan di Desa Bindu, Kecamatan Abiansemal. Untuk itu, di wilayah Kuta Selatan yang terdiri dari 6 desa dan kelurahan untuk piloting projek, akan dilaksanakan di wilayah Desa Pecatu dan Kelurahan Jimbaran. Setelah itu, akan dikembangkan secara bertahap.

”Ke depan kita tetap ingin kembangkan jaringan internet ke rumah-rumah tangga maupun masyarakat kita dengan cara membagi wifi yang ada di masing-masing balai banjar dengan tujuan untuk mengefektifkan kuota internet yang kita miliki di banjar agar bisa bermanfaat untuk masyarakat itu sendiri. Seperti belajar di rumah menggunakan internet sehingga biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk biaya internet bisa berkurang untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap harinya,” katanya.

Sementara itu Kadis Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, IGN Gede Jaya Saputra, melaporkan smart city adalah sebuah konsep kota pintar di mana seluruh pihak baik pemerintah, bisnis, masyarakat, maupun akademisi saling berkolaborasi untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Smart city terdiri dari enam pilar yaitu smart governance, smart branding, smart living, smart society, smart economy, dan smart environment.

Sementara dari segi dimensi, dikatakan smart city terbagi menjadi empat dimensi yaitu baseline, output, outcome, dan impact. ”Di masa pandemi Covid-19 ini, Diskominfo Kabupaten Badung menerapkan program penyediaan akses internet ke rumah tangga, dimana sesuai dengan dimensi smart city, dimensi impact yang dituju yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan akses internet,” katanya.

Menurut mantan Camat Mengwi ini untuk mencapai kesuksesan impact program wifi ke rumah tangga ini dibutuhkan adanya kerjasama dari semua pihak sehingga program internet dapat berjalan dengan baik dan tepat guna. ”Adapun kolaborasi yang dilaksanakan yaitu Dinas Kominfo sebagai penyelenggara infrastruktur menyediakan infrastruktur dan akses internet sampai ke tingkat banjar, kemudian pihak banjar secara swadaya melaksanakan penggelaran jaringan sampai ke rumah-rumah,” katanya seraya menambahkan untuk menjaga kenyamanan, pengaturan akses internet sangat diperlukan untuk agar pemanfaatan wifi efektif dan efisien. (bgn/hms)20082804

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, rapat dengan beberapa lembaga perbankan dan pelaku usaha pariwisata di Ruang Rapat Praja Sabha, Kantor Gubernur Bali pada Selasa (25/8). Rapat untuk sosialisasikan Kebijakan Perbankan Pemprov Bali kepada masyarakat pada masa pademi.

Wagub Cok Ace mengatakan kondisi ekonomi Bali untuk pertama kalinya berada pada minus 10,98. Pembukaan pariwisata untuk wisatawan mancanegara yang awalnya direncanakan dibuka pada September mendatang, diundur sampai waktu yang belum ditentukan. Dengan hal itu, tentu akan memberikan dampak terhadap Bali, mengingat Bali hidup dengan aktivitas pariwisatanya.

Wagub khawatir ekonomi Bali akan tumbuh sangat melambat. Oleh karena itu, kehadiran para perbankan seperti Bank Indonesia, OJK, bank daerah maupun bank swasta dapat memberikan angin segar kepada masyarakat, khususnya pada UMKM dalam pelunakan penyaluran kredit.

Untuk itu, Wagub Cok Ace ingin mendengar kebijakan apa yang bisa diberikan oleh perbankan dalam menanggapi situasi ini, sehingga para UMKM dapat terbantu dalam menjalankan usahanya.

Menangapi hal itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, menyampaikan penyebaran Covid-19 sudah berdampak terhadap perlambatan dan penurunan pertumbuhan ekonomi beberapa negara pada triwulan II 2020. Namun, Tiongkok yang mengalami Covid-19 pada awal tahun sudah mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif pada triwulan II 2020. Begitu juga dengan di Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 terkontraksi 5,32% (yoy) dari pertumbuhan triwulan I 2020 yang Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2020 terkontraksi sebesar 2,97%. Khusus ekonomi Bali padda triwulan II mengalami minus yang sangat dalam yaitu -10,98, keaadaan ekonomi Bali yang paling rendah.

Untuk itu, kata dia, diperlukan koordinasi kebijakan untuk mendorong sektor perekonomian yang produktif dan aman. Sektor yang produktif adalah sektor yang memberikan nilai tambah pada perekonomian, namun memiliki risiko penyebaran COVID-19 yang rendah. Seperti sektor pertanian, pangan, peternakan dan beberapa sektor lainnya.

Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, mengatakan Bank BPD Bali telah menyesuaikan suku bunga kredit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor riil dan konsumtif. Walaupun masih di lokal Bali, hal tersebut juga sebagai persiapan menuju era new normal. Di samping itu, secara teknis dia juga menyampaikan beberapa kebijakan yang ttelah diambil oleh BPD seperti penyaluran KUR tahun 2020 dan subsidi yang diberikan pada debitur UMKM.

Rapat tersebut juga diikuti oleh perwakilan OJK Provinsi Bali, Kepala Dinas Koperasi dna UMKM Provinsi Bali, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ketua GIPI Bali serta beberapa pelaku pariwisata dari berbagai kabupaten/kota. (bgn/hms)20082519