Tabanan, Baliglobalnews

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Tabanan menggelar sosialisasi pemerintahan digital (Pemdi) secara daring pada Senin (10/11/2025). Kegiatan ini bertujuan mempercepat implementasi dan memperluas pemahaman mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang kini berubah nomenklatur menjadi Pemdi.

Sosialisasi yang dipusatkan dari Ruang Rapat Diskominfo Tabanan ini, diikuti oleh seluruh pimpinan perangkat daerah (OPD), para kepala bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, serta para camat se-Kabupaten Tabanan.

Sekretaris Dinas Kominfo I Gusti Putu Winiantara menyampaikan gambaran kondisi riil pelaksanaan SPBE di Kabupaten Tabanan, mencakup infrastruktur yang telah dibangun, tingkat integrasi sistem, keamanan data, serta pemberdayaan sumber daya manusia (SDM). Dia menegaskan bahwa walaupun infrastruktur dan sistem sudah berjalan baik, kapasitas dan kompetensi SDM masih menjadi tantangan utama yang perlu terus ditingkatkan agar penerapan SPBE dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. “Kita sudah memiliki pondasi yang kuat melalui infrastruktur TIK dan sistem yang terintegrasi, namun tantangan terbesar kita masih pada peningkatan kemampuan SDM. Pemerintahan digital tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga kesiapan manusia yang mengelolanya,” ujarnya.

Sementara narasumber utama, Pejabat Fungsional Utama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andrari Grahitandaru, memaparkan mengenai perubahan nomenklatur dari SPBE menjadi Pemerintahan Digital. Andrari menjelaskan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik berbasis data serta kolaborasi lintas sektor. “Secara substansi, evaluasi Pemdi tidak jauh berbeda dengan SPBE. Namun ada penyederhanaan dari 45 indikator penilaian SPBE menjadi hanya 20 indikator pada evaluasi Pemdi tahun 2026 mendatang,” katanya.

Dia menekankan bahwa yang paling penting bukanlah jumlah indikator, melainkan integrasi antar sistem, keterhubungan aplikasi yang digunakan, pemanfaatan data bersama (data sharing), serta dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Diskominfo Tabanan berharap seluruh perangkat daerah dapat memahami arah kebijakan baru Pemerintahan Digital dan bersinergi dalam mewujudkan transformasi digital di Kabupaten Tabanan, sesuai dengan visi Tabanan yang Smart, Terpadu, dan Berdaya Saing. “Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi, membangun kolaborasi, dan memastikan bahwa transformasi digital di Tabanan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (bgn020)25111010

Mangupura, Baliglobalnews 

Bunda Anti Narkoba Kabupaten Badung Nyonya Adi Arnawa menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Generasi Muda yang diikuti oleh Calon Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kabupaten Badung Tahun 2025 di Hotel Made Bali pada Senin (11/8/2025). 

Acara yang dihadiri para calon Paskibra yang telah melalui proses seleksi dan akan bertugas pada upacara peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Badung dimoderatori oleh Kepala Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Ormas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung Ni Putu Eka Rastuti. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bahaya narkotika serta upaya pencegahannya, khususnya di kalangan generasi muda yang menjadi aset bangsa.

Nyonya Adi Arnawa menekankan bahwa narkotika merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan generasi penerus. Dia mengajak seluruh peserta untuk membentengi diri dengan pengetahuan, sikap tegas, dan lingkungan pergaulan yang positif. “Hanya mengingatkan saja tentang narkoba, jadi mungkin semuanya sudah tahu, tentang bahayanya kalau penggunaan narkoba terjadi pada usia seperti adik-adik semua,” ujarnya.

Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga diisi dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Para peserta antusias mengajukan pertanyaan terkait cara menghindari ajakan mengkonsumsi narkoba, dampak hukum, serta langkah yang harus diambil bila menemukan indikasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar. Melalui kegiatan ini, diharapkan para calon Paskibra tidak hanya sukses dalam menjalankan tugas pada upacara kemerdekaan, tetapi juga menjadi agen perubahan dan duta anti narkoba di lingkungan sekolah maupun masyarakat. (*/bgn003)25081102

Tabanan, Baliglobalnews

Calon Bupati Tabanan nomor urut 1, I Nyoman Mulyadi, menghadiri kegiatan lomba mancing yang digelar oleh ST Kerta Buana di Banjar Dukuh, Desa Pejatan, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, pada Minggu (6/10/2024).

Di tengah suasana yang santai dan penuh keakraban, Mulyadi tidak hanya ikut serta menghadiri undangan, tetapi juga berinteraksi langsung dengan sekitar lima ratus peserta. Ia bahkan sempat bergabung dengan para pemancing di pinggir Sungai Beji Penimbugan sambil ngobrol santai. “Saya sangat mengapresiasi inisiatif anak-anak muda ini. Kegiatan seperti ini sangat positif dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.” katanya.

Mulyadi juga berpesan, melalui lomba mancing ini, masyarakat dapat lebih peduli terhadap lingkungan, terutama masalah sampah plastik. “Mari kita bersama-sama menjaga keindahan alam kita agar tetap lestari,” katanya.

Mulyadi yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati I Nyoman Ardika juga memperkenalkan program unggulannya, yakni “Satu KK Satu Sarjana”. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Tabanan melalui pendidikan. “Astungkara, bila saya terpilih dalam Pilkada 2024, program ini sangat memungkinkan untuk dilaksanakan,” katanya.

Menurut Mulyadi, program dijelaskan akan diprioritaskan bagi keluarga miskin yang memiliki anak-anak berprestasi. “Agar anak-anak dari keluarga kurang mampu juga bisa meraih cita-citanya untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi,” katanya.

Mulyadi berharap dengan adanya program ini, masyarakat Tabanan akan semakin termotivasi untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya. Dia juga yakin bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia akan membawa dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Tabanan. “Saya bersama Pak Ardika akan memprioritaskan program ini untuk masyarakat dari keluarga miskin,” katanya. (bgn020)241002

Denpasar, Baliglobalnews

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kota Denpasar menggelar Sensing Implementasi Metode Wolbachia dalam penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Provinsi Bali yang digelar di Inna Bali Hotel Denpasar, beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memberikan jaminan bahwa metode Wolbachia aman untuk diterapkan.

JFT Epidemiolog Ahli Masya Ditjen P2P, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Asik Surya, mengatakan DBD di Provinsi Bali masih menjadi perhatian yang serius oleh semua kalangan, terutama oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di Bali. Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencatat 7.068 kasus DBD terjadi di Provinsi Bali dari Januari hingga Bulan September 2023. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Denpasar mencatat 1.305 kasus DBD sejak Januari – September 2023.

Dia menjelaskan metode Wolbachia merupakan terobosan dari organisasi World Mosquito Program (WMP) yang telah diimplementasikan di 14 negara sejak tahun 2011, termasuk Indonesia. Wolbachia adalah bakteri alami yang terdapat di 50% serangga yang ada di bumi dan dinyatakan aman untuk manusia, hewan dan lingkungan.

“Wolbachia mampu menghambat replikasi virus dengue di dalam tubuh nyamuk Aedes Aegypti sehingga tidak menularkan penyakit Dengue, Zika dan Chikungunya. Di Indonesia Wolbachia WMP pertama kali dilakukan di Yogyakarta. Hasilnya, metode Wolbachia ini terbukti berhasil menurunkan 77% kasus DBD dan 86% rawat inap di rumah sakit,” ujarnya .

Dia menyatakan pertemuan sensing Implementasi Wolbachia dilaksanakan guna mendukung penguatan peran pemangku kebijakan dalam keberhasilan implementasi Wolbachia. Dimana,  berbagai stakeholder turut dihadirkan, mulai dari OPD lintas sektor, Majelis Desa Adat dan tokoh berpengaruh di Provinsi Bali.

Kemenkes, kata dia, telah mengevaluasi hasil penyebaran nyamuk ber-Wolbachia di Yogyakarta dan menyatakan bahwa cukup bukti untuk memperluas manfaat Wolbachia WMP guna melindungi jutaan orang di Indonesia dari DBD. Sebagai mitra pembangunan Pemerintah, Save the Children Indonesia bersama dengan Yayasan Kerti Praja dan Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng terus berupaya melakukan pencegahan DBD, dengan melibatkan seluruh pihak termasuk masyarakat sejak awal tahun 2023.

“Antusias dan penerimaan masyarakat Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng sangat tinggi. Survey menunjukkan sebanyak 95,63% mendukung implementasi metode Wolbachia di lingkungan mereka. Hal ini didasari dari pengalaman keluarga yang pernah merasakan dampak buruk dari DBD,” ujarnya.

Bali, lanjutnya, merupakan provinsi dengan kasus Demam Berdarah yang tinggi. Strategi penanggulangan DBD secara konvensional, seperti halnya 3M Plus, satu rumah satu jumantik, tetapi cara tersebut sering kali tidak berhasil. “Selain PSN tadi, memang ada vektor yang perlu dikendalikan melalui metode Wolbachia sebagai pelengkap, dimana program Wolbachia ini juga sudah masuk program strategi Nasional dari Kemenkes,” katanya.

Peneliti metode Wolbachia dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Citra Indriani, dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa metode Wolbachia sudah teruji secara klinis efikasinya. Dimana, telah dilaksanakan uji klinis dari tahun 2011- 2020. Dari hasil uji klinis tersebut, metode Wolbachia aman bagi lingkungan, hewan dan manusia, serta bukan merupakan produk rekayasa genetika (GMO).

Dikatakannya, penerapan Metode Wolbachia ini telah dilaksakan di Kota Yogyakarta (2020), Sleman (2021), Bantul (2022). Terdapat penurunan kasus yang signifikan didaerah tersebut. Melalui  Keputusan Menteri Kesehatan No 1341 Tahun 2022 metode Wolbachia di implementasikan di 5 kota lainnya yaitu Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Kupang, dan Bontang. Nyamuk ber-Wolbachia yang telah diimplementasikan di 5 kota tersebut juga sama dengan yang akan disebarkan di Bali.

Kadis Kesehatan Kota Denpasar, AA Ayu Candrawati, mengatakan bahwa Sensing Implementasi Metode Wolbachia ini dilaksanakan sebagai bentuk sosialisasi bagi masyarakat. Sehingga dalam implementasinya nanti masyarakat mengetahui secara jelas bagaimana proses kerja Metode Wolbachia.

“Tentunya harapan kami inovasi ini dapat mendukung optimalisasi penanganan DBD di Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar,” ujarnya. (bgn003)23110804

Badung, Baliglobalnews

Kapolres Badung, AKBP Leo Dedy Defretes, memberikan pembinaan dan mensosialisasikan kartu “Mesadu Pak Kapolres” di Aula LPD Desa Adat Canggu, Jl. Nelayan, No.1, Br. Canggu, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Badung, pada Jumat (27/5).

Pemberian kartu bertuliskan “Mesadu Pak Kapolres 08113982022”, merupakan pesannya kepada masyarakat agar segera memberikan informasi terkait tindak kejahatan, yang segera akan di renpon cepat.

“Setiap kejahatan yang dialami bisa dilaporkan melalui Mesadu ak Kapolres 08113982022,” ujarnya di hadapan Bankamda Gada Bhuana Desa Adat Canggu, Jagabaya, Pecalang, security check, Tim Security, maupun dari pemerintahan desanya Linmas / Hansip dan aparat Keamanan (TNI-Polri ) yang tergabung dalam Sistem pengamanan terpadu berbasis desa adat (Sipandu Beradat).

“Ini merupakan langkah awal kami dalam mengantisipasi kejahatan jalanan yang terjadi di wilayah Kabupaten Badung,” katanya.

Menurut Kapolres melalui kerja sama dengan semua pihak, baik terhadap desa adat dengan Pecalang, Bankamda, security check, Jaga Baya, Tim Security, maupun dari pemerintahan desanya Linmas/ Hansip dan juga Aparat Keamanan ( TNI-Polri ), akan lebih mudah menciptakan dan mempertahankan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.

“Kami di Polres Badung akan terus meningkatkan pelayanan sesuai SOP dan harapan masyarakat. Sekali lagi mohon sosialisasikan quick Respon Polres Badung melalui ‘Mesadu pak Kapolres’ silahkan infokan ke sana pasti kita tindak lanjuti,” katanya usai menyerahkan sarana kontak kepada perwakilan Sipandu Beradat.

Kapolres menyebutkan langkah tersebut merupakan peningkatan pelayanan Polres Badung dalam mempersempit ruang gerak atau menghilangkan adanya kesempatan dari para pelaku kejahatan.

“Kami minta informasi yang cepat bila ada kejadian, sehingga kami betul-betul bisa melakukan atau menangkap pelaku-pelaku kejahatan dengan cepat,” pintanya. (bgn003)22052803

Denpasar, Baliglobalnews

Desa Dauh Puri Kaja melaksanakan patroli dialogis dan edukasi protokol kesehatan secara rutin. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan keamanan wilayah serta mengoptimalkan pengendalian virus covid-19 dalam Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Level I di Kota Denpasar.

Perbekel Desa Dauh Puri Kaja, Gusti Ketut Sucipta, menyebutkan pelaksanaan patroli dialogis serta pemantauan protokol kesehatan pads Minggu (17/4) malam untuk memastikan keamanan wilayah serta memantau penerapan pelaksanaan prokes oleh masyarakat.

Dia menyatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya bersama Satlinmas Desa Dauh Puri Kaja menyasar beberapa wilayah yang rawan terjadi keramaian serta fasilitas umum seperti di Taman Kota Lapangan Lumintang dan sekitarnya serta memantau pelaksanaan Sholat Taraweh di beberapa Mushola dan Masjid yang ada di wilayah Desa Dauh Puri Kaja.

“Selama kegiatan tersebut kami juga turut menghimbau kepada para pelaku usaha dan masyarakat untuk tetap mematuhi aturan prokes,” katanya ketika dimintai konfirmasi pada Senin (18/4).

Selama pemantauan, dia mengaku tidak menemukan pelanggaran prokes. “Kami tetap menghimbau terkait pentingnya menerapkan prokes dalam masa pandemi sebagai upaya dalam memutus rantai penyebaran covid-19. Dan kami berharap dengan dilaksanakan pemantauan ini agar dapat memberi rasa aman serta nyaman bagi masyarakat,” katanya. (bgn003)22041813

Denpasar, Baliglobalnews

Perlindungan konsumen adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan di satu sisi menjadi pemicu bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk barang atau jasa yang diperdagangkan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, I Wayan Jarta, dalam Sosialisasi Perlindungan Konsumen dan Pengenalan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar Periode 2021-2026 yang digelar di Kantor BPSK Denpasar di Renon, Denpasar pada Selasa (5/4).

Dalam acara yang juga digelar secara daring tersebut, Jarta menyebutkan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus barang, transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan atau jasa yang ditawarkan lebih bervariasi baik produk luar negeri maupun produk dalam negeri. Kondisi ini bisa menguntungkan konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/ atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi sesuai kemampuan dan keinginan.

“Di lain pihak, seringkali terdapat posisi yang tidak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha, dimana konsumen pada umumnya berada pada posisi yang sangat lemah,” katanya.

Untuk itulah, menurut dia, diperlukan lembaga yang dapat menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang dihadapi dalam hal memanfaatkan barang/ jasa sesuai apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Undang-undang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan memicu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produknya,” katanya.

Hal tersebut, kata dia, didukung pula amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pelaksanaan perlindungan konsumen merupakan urusan yang menjadi kewenangan Provinsi dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali .

Menurut Jarta, berdasarkan data penanganan pengaduan konsumen yang diselesaikan melalui mediasi sebelum terbentuknya Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diantaranya untuk tahun 2019 sengketa yang ditangani sebanyak 8 kasus, tahun 2020 sengketa yang ditangani sebanyak 14 kasus dan tahun 2021 sengketa yang ditangani sebanyak 19 kasus.

“Sehubungan dengan hal tersebut untuk memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang dialami oleh konsumen terhadap pelaku usaha dalam memanfaatkan barang/ jasa, maka telah dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar Periode 2021-2026 yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen sebagai landasan operasional dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen di daerah,” tandasnya.

“Besar harapan kami dari hasil pelaksanaan sosialisasi ini para peserta bisa memberikan informasi kepada masyarakat luas akan pentingnya pengetahuan akan perlindungan konsumen,” katanya.

BPSK Denpasar beranggotakan 15 orang yang terdiri dari unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Secara umum BPSK bertugas menyelesaikan sengketa atau permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha melalui tiga cara, yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Berlandaskan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.BPSK j juga melakukan pengawasan, konsultasi, pelaporan kepada pihak penyidik, menerima segala pengaduan disertai dengan penelitian dan pemeriksaan terhadap segala barang bukti dari kedua belah pihak, hingga menetapkan putusan secara adil.

Acara sosialisasi tersebut selain diikuti lembaga-lembaga terkait, juga mengikutsertakan asosiasi pengusaha, produsen, distributor hingga ritel di Provinsi Bali. (bgn003)22040712

Denpasar, Baliglobalnews

Disperindag Kota Denpasar bersama Yayasan Gatra Wirausaha menggelar Program Hindupreneur Academy secara daring Senin (4/10).

Kadis Disperindag Kota Denpasar, Ni Nyoman Sri Utari, mengatakan program tersebut sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat, sehingga kegiatan ini melibatkan para wirausaha Hindu yang ada di Kota Denpasar.

Menurut Sri Utari, keberadaan IKM/UKM serta eirausaha muda selalu tumbuh dan berkembang di Kota Denpasar memberikan peran yang positif bagi peluang kerja dan usaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun pandemi Covid-19 membuat banyak IKM/UKM  yang tidak dapat berproduksi, bahkan beralih usaha.

Selain itu, kata dia, pandemi Covid-19 sangat menguras ekonomi, energi, dan mental  semua orang. Maka dari itu  Pemerintah Kota Denpasar melalui Disperindag Kota Denpasar selalu bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk tetap berusaha dan berupaya melaksanakan pembinaan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Dia menyebutkan beberapa hal yang  dilaksanakan antara lain pemberian bantuan kebutuhan pokok, bintek-bintek teknis seperti bintek pembuatan Handsanitizer, aplikasi TIK, pembuatan masker APD dan bintek-bintek teknis lainnya. Serta webinar-webinar yang terkait dengan pengembangan usaha IKM.

Semua itu dilakukan

dalam upaya peningkatan sumber daya manusia pada Industri kecil dan menengah S serta meningkatkan produktivitas usaha yang bertujuan untuk melahirkan para wirausaha baru yang inovatif, kreatif dan mandiri serta berdaya saing.

Untuk itu, lanjutnya, salah satu kegiatan yang dapat mendukung lahirnya wira usaha baru adalah Program Hindupreneur Academy. Setelah kegiatan berakhir akan diseleksi dan dipilih 6 wirausaha Hindu untuk diberikan modal  masing-masing Rp 10 juta.(bgn003)21100410

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, memimpin sosialisasi proyek penataan kawasan Pantai Sanur kepada masyarakat di Yayasan Pembangunan Sanur Denpasar, Selasa (28/9).

Bendesa Adat Intaran, AA Alit  Kencana, mengatakan keinginan untuk menata Sanur merupakan harapan sejak lama. Sehingga penataan yang saat ini resmi dilaksanakan merupakan angin segar untuk kembali membangkitkan pariwisata di Sanur.

“Harapan kami tentunya apa yang dilaksanakan penataan di wilayah Sanur ini agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, wisatawan, dan pengusaha atau stakeholder, sehingga sebagai obyek wisata, Sanur dapat memiliki daya saing secara internasional dan global,” jelasnya

Hal senada juga disampaikan Bendesa Adat Sanur, IB Paramartha. Bahkan pihaknya menanyakan persetujuan langsung kepada seluruh stakeholder yang hadir.

“Apakah Bapak-bapak setuju diperbaiki penataan pantai sanur?” tanya Paramartha yang disambut jawaban “Setuju” oleh peserta rapat.

Wakil Walikota Agus Arya Wibawa mengatakan, sosialisasi bagi para stakeholder yang terkait langsung dengan lokasi penataan Pantai Sanur ini sangat penting dan bermakna strategis. Hal ini mengingat program pembangunan tidak akan terlaksana tanpa peran serta seluruh stakeholder.

“Pemkot Denpasar memiliki mimpi yang besar terkait penataan Sanur ke depan. Sanur yang telah berkontribusi pada PAD sektor pariwisata hotel dan restoran kurang lebih 75 persen memang layak untuk diberikan apresiasi, sehingga ke depan kawasan Sanur tidak hanya cantik secara nasional juga menarik secara global internasional,” jelasnya

Wawali menyampaikan anggaran pembangunan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 merupakan kolaborasi dana pusat yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Bali Penida untuk pembangunan Walk Way. Sementara itu, Pemkot Denpasar melalui APBD berkontribusi pada pembangunan Balai Nelayan dan Konservasi Penyu. Bahkan, di tahun anggaran 2022 sudah dirancang anggaran sebesar  45 milyar rupiah untuk melengkapi penataan infrastruktur pantai Sanur yang belum tuntas di tahun anggaran 2021.

Proyek Penataan Pantai Sanur menggunakan dana APBN dibawah Balai Wilayah Sungai Bali Penida Kementrian PUPR RI untuk membangun Walk Way sepanjang 6,8 KM dengan nilai Kontrak sebesar Rp 9 miliar lebih. Dimana, proyek tersebut telah tanda tangan kontrak sejak 21 September 2021 lalu usai penandatanganan kontrak kerja yang dilanjutkan dengan sosialisasi pada hari ini dan upacara ngeruak dan pengerjaan fisik pada awal Oktober mendatang. Proyek yang menggarap pengerjaan Walk Way ini ditarget tuntas 31 Desember 2021 mendatang. (bgn003)21092815

Mangupura, Baliglobalnews

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung melaksanakan sosialisasi Badung Go-Tani dan penandatanganan MOU dengan pelaku usaha di Ruang Pertemuan Kriya Gosana Lantai III, Puspem Badung, Mangupraja Mandala, Jumat (3/9).

Penandatanganan yang disaksikan langsung oleh Sekretaris Daerah I Wayan Adi Arnawa ini turut dihadiri Ketua PHRI Badung, I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, Hipmi Kabupaten Badung, Purcasing Pinno Creative Entrepreneur, Ketua Koperasi Sumber Merta Buana, PT Tirta Investama beserta para kelian subak se-Badung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Sekda Badung Adi Arnawa menyampaikan persoalan mendasar bagi para petani di Badung merupakan salah satu ketidakbanggaan bagi para petani, karena kurangnya dari segi hasil pertaniannya. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Badung selalu memfasilitasi agar bagaimana hasil produksi pertanian dengan para konsumen semakin meningkat.

“Terkait dengan adanya persoalan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Badung sudah membuatkan aplikasi Go-Tani, setidaknya seseorang akan mudah mengakses produk-produk yang dibuat oleh para petani kita di Badung ini, termasuk juga para petani akan mudah mendapatkan berbagai macam pelayanan,” ujarnya.

Sekda berharap dengan adanya aplikasi Go-Tani ini para petani bisa menjadi termotivasi sekaligus percaya diri, bagaimanapun di musim pandemi Covid-19, dari sektor pertanianlah yang sudah memberikan kontribusi ketika pertumbuhan ekonomi tidak ada terkontraksi dalam kebutuhan konsumsi masyarakat.

Pemkab Badung memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pertanian agar terus dilanjutkan sekaligus para petani agar termotivasi untuk menjaga kualitas hasil produksi pertanian melalui sistem teknologi informasi.

Sekda Adi Arnawa mengatakan dengan adanya sistem Go-Tani ini nantinya apa yang menjadi persoalan para petani dari segi pemasaran, akses bisa teratasi. Di samping itu Kepada Dinas Pertanian agar melakukan pemetaan kebutuhan konsumen, dimana dengan adanya pemetaan kebutuhan konsumen nantinya akan disamakan dengan potensi daerah.

“Mari kita kawal, kita jaga, untuk kita lakukan penyebaran sekaligus kita mengarahkan agar para petani kita hasil produksi pertanian menjadi berkualitas, dan berdaya saing. Mudahan- mudahan apa yang disampaikan oleh Dinas Pertanian agar tetap berkomitmen, loyalitasnya kepada pemerintah dalam rangka mengimplementasikan adanya suatu keberpihakan kepada para petani sekaligus mensejahterakan para petani kita di wilayah Badung,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, I Wayan Wijana, melaporkan terkait permasalahan klasik yang dihadapi oleh para petani dengan fluktuasi harga, akses pemasaran serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi. Untuk itu Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung saat ini sedang merancang program inovasi Badung Go-Tani (Bang Goni). Badung Go-Tani ini dirancang terdiri dari 2 kegiatan utama yaitu Badung Promo Tani (Bang Romi) sebagai media komunikasi antara petani dengan para pelaku usaha dengan pengembangan sistem informasi Badung Go-Tani (Si Abang Goni) merupakan sistem informasi berbasis aplikasi untuk mempercepat dan mempermudahkan pelayanan serta dilengkapi dengan fitur-fitur untuk mempromosikan berbagai produk pertanian lokal di Kabupaten Badung.

Menurut Wijana, melalui Go-Tani ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan petani serta meningkatkan pertumbuhan sektor agrobisnis disertai memperkuat sinergitas sektor pertanian dengan kepariwisataan dunia usaha khususnya UMKM dari segi pangan.

“Secara umum rancang bangun Si Abang Goni akan dilengkapi dengan fitur-fitur antara lain info tani disertai laporan kinerja, info pelayanan, agrowisata, info panen dan peta potensi komoditas, info kemitraan, konsultani, pengaduan serta dilengkapi fitur SKM yang dikembangkan oleh Dinas Kominfo secara bertahap,” jelasnya. (bgn003)21090317