Mangupura, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Badung kunjungan kerja (kunja) ke SMPN 2 Mengwi,  Rabu (22/7). Mereka diterima Kepala SMPN 2 Mengwi, I Nyoman Suardana.

Kunja dipimpin Ketua Komisi IV, Made Sumerta, beserta anggota Nyoman Gede Wiradana, Gede Aryantha, Made Suwardana, Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi dan Luh Sekarini. Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung, Ketut Widia Astika; Kabid Sarana dan Prasarana Disdikpora Badung, Putu Robby Widya Harsana serta Tenaga Ahli DPRD Badung, Ni Ketut Masmini.

Suardana menyampaikan di hadapan Dewan, hingga saat ini sekolah yang dipimpinnya belum memiliki laboratorium dan perpustakaan. Pihaknya berharap Pemkab Badung yang difasilitasi melalui Komisi IV bisa segera membantu. ”Untuk perpustakaan saat ini kami gunakan satu ruang kelas dan itupun sangat tidak memadai,” ujarnya.

Keluhan lain, Suardana mengaku saat ini memiliki tiga cleaning service yang hanya mampu diberi upah oleh pihak sekolah Rp 1.500.00 setiap bulannya. ”Kemudian untuk biaya AC juga selama ini kami urunan,” tuturnya.

Sementara, dalam menyongsong pembelajaran di era new normal, pihaknya mengaku sudah siap. Namun, masih menunggu instruksi pemerintah untuk bisa dilakukan pembelajaran secara tatap muka. ”Saat ini masih daring. MPLS juga sudah kita lakukan secara daring,” terangnya sembari mengatakan banyak mendapat keluhan dari orang tua siswa terkait kuota internet.

Ketua Komisi IV DPRD, Badung Made Sumerta, mengatakan sebelum mewabahnya Covid-19 pihak Dewan sempat berkunjung ke SMPN 2 Mengwi melihat langsung keluhan yang disampaikan kepala sekolah. ”Sebetulnya, biaya pemeliharaan tersebut sedianya akan dianggarkan di perubahan. Namun, karena ada refocusing anggaran akibat Covid-19, sepertinya tahun ini tidak bisa terealisasi. Maka kami memandang perlu untuk mengecek kembali,” paparnya.

Mengenai tenaga pegawai yang masih mendapatkan gaji di bawah UMK, Sumerta mengungkapkan, mungkin belum sempat diusulkan ke pemerintah. Sehingga, masih menggunakan SK Kepala Sekolah bersangkutan bukan SK Bupati. ”Mungkin sekolah-sekolah lain juga mengalami hal yang sama. Ke depan, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhan sekolah. Karena baik tenaga PNS maupun kontrak dan honor kan juga membantu proses belajar mengajar di sekolah,” katanya.

Terkait kendala-kendala tersebut, pihaknya selaku Dewan yang membidangi pendidikan mengaku akan terus mengawal. ”Kita sesuaikan dengan kondisi walaupun anggaran tahun ini terbatas. Kita harus tetap menjalankan sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga tidak bertentangan dengan instruksi yang ada,” katanya.

Selain meninjau kendala-kendala yang dihadapi SMPN 2 Mengwi, Komisi IV DPRD Badung juga mengecek kesiapan sekolah dalam menghadapi new normal. ”Apakah sudah menerapkan protokol kesehatan? Bagaimana kesiapan sarana prasarananya, karena saat ini kan masih menggunakan sistem daring,” ujarnya.

Anggota Komisi IV, Nyoman Gede Wiradana, menambahkan, dalam menghadapi new normal ini persiapan sekolah harus benar-benar matang. Pihak sekolah wajib mengawasi para siswa jika ada kegiatan tatap muka di sekolah. ”Jika ada siswa yang panas harus dibawa kemana. Masker jangan sampai ditukar-tukar dengan teman-temannya, nah bagaimana caranya sekolah mengedukasi siswa terkait ini. Para guru juga kalau bisa bekerja dari rumah saja melalui online,” katanya. (bgn/humas)20072212

Mengwi, Bali Global News

DPRD Badung dari Dapil Mengwi yakni I Nyoman Satria, I Made Yudana, Ni Luh Gede Rara Hita, Ni Komang Tri Ani, dan Wayan Edy Sanjaya bersama Komisi IV DPRD Bali inspeksi ke SMA 1 Mengwi dan SMA 2 Mengwi, Kamis (2/7). Rombongan DPRD Bali dipimpin I Gusti Putu Budiarta, Ketua Komisi IV DPRD Bali didampingi I Bagus Alit Sucipta, Sekretaris Komisi IV DPRD Bali dan Anggota Ni Wayan Sari Galung. Wakil rakyat ini datang pukul 10.00 dan diterima Kepala SMA 1 Mengwi, Dewa Ketut Arta Diana dan jajarannya.

“Kami dari Komisi IV DPRD Bali bersama Anggota DPRD Badung Dapil Mengwi ingin mengetahui kendala apa yang dihadapi masing-masing sekolah dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021,” ujar Budiarta.

Rombongan mendapatkan informasi, berdasarkan data yang masuk secara online akan ada kelebihan atau yang tidak tertampung 126 calon siswa di SMA 1 Mengwi. “Kami menunggu apakah akan ada kebijakan seperti tahun sebelumnya. Kami akan siap menampung sampai 13 kelas dengan catatan ada kelas sore,” ujar Dewa Ketut Arta Diana.

DPRD Badung dan DPRD Bali juga mengunjungi SMA 2 Mengwi. Sekolah yang berlokasi di Munggu tersebut juga menghadapi kendala yang sama. Akan ada 110 siswa yang tidak tertampung. “Kami siap menerima para siswa yang belum tertampung melalui sistem online asalkan ada petunjuk dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali,” kata Kepala SMA 2 Mengwi, Ni Made Ratna Agustini. (bgn/dev)