Purwokerto, Baliglobalnews

Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Hibnu Nugroho menilai pemberlakuan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) layak dihapus, karena tidak selaras dengan hak asasi manusia (HAM) dan berpotensi menghalangi hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan.

“Dalam hal sisi hak asasi manusia, itu (SKCK) memang sangat merugikan,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Sabtu (12/4/2025).

Oleh karena itu, dia mengaku sepakat dengan usulan penghapusan layanan penerbitan SKCK yang selama ini dilayani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. SKCK merupakan catatan seseorang sebagai bukti bahwa yang bersangkutan berperilaku baik atau tidak pernah melakukan tindak kriminal atau kejahatan berdasarkan data kepolisian.

Menurut dia, pemberlakuan SKCK membatasi hak asasi manusia dan sangat merugikan terutama bagi mantan narapidana ketika hendak mencari pekerjaan yang layak. Dia mengatakan perilaku pencari kerja sebenarnya dapat terlihat saat yang bersangkutan menjalani wawancara, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan kehendak perusahaan selaku pengguna.

Bahkan, kata dia, SKCK dapat menjadikan stigma negatif bagi orang-orang yang mempunyai catatan-catatan negatif karena pernah melakukan tindak kriminal atau kejahatan. Padahal, lanjut dia, belum tentu pekerjaan yang diinginkan orang itu selaras dengan apa yang dilakukan ataupun pekerjaan tersebut selaras dengan penggunanya. “Jangan sampai orang mau berusaha, sudah mendapatkan stigma negatif dulu, itu yang tidak boleh. Padahal saat sekarang, mantan narapidana kasus korupsi boleh mencalonkan diri dalam pilkada, kenapa mantan narapidana lainnya harus terkendala dalam mencari pekerjaan karena adanya catatan negatif dari kepolisian,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar SKCK dihapus, karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat (21/3). “Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” katanya.

Dia menjelaskan usulan tersebut muncul setelah Kementerian HAM melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) di sejumlah daerah. Dalam kunjungan tersebut, ditemukan narapidana residivis. Mantan narapidana kembali dibui karena kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lapas sehingga terpaksa mengulangi perbuatan melanggar hukum. Mereka terbebani dengan adanya SKCK yang menjadi syarat pada lowongan kerja.

Menurut Nicholay, sekalipun mantan narapidana mendapatkan SKCK, terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Oleh sebab itu, sukar perusahaan atau tempat pekerjaan lain mau menerima mantan narapidana. (ant/bgn003)25041210

Badung, Baliglobalnews
Satuan Intelkam Polres Badung tak pernah surut dalam memberikan informasi  kepada masyarakat khususnya kepada pemohon Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Sabtu, (18/7).

Kasat Intelkam Polres Badung AKP Ni Putu Adnyani Prabawati, S.I.K, menjelaskan untuk penerbitan SKCK khusus keperluan Paspor & Visa tidak dapat diterbitkan di tingkat Polres melainkan di terbitkan d tingkat Polda mengingat SKCK tersebut akan dipergunakan untuk bepergian ke luar Negeri.

“Pemohon sering datang ke Polres Badung mohon pernerbitan SKCK untuk keperluan Parpor dan Visa keluar negeri, kami di Polres belum di ijinkan untuk itu,” katanya.

Jadi penekanan untuk masyarakat yang membutuhkan SKCK yang keperluannya untuk keluar negeri dapat langsung mengarah ke pelayanan SKCK Polda Bali. (bgn/plrs)20071809

Polres Badung, Baliglobalnews

Satuan Intelkam Polres Badung tak pernah surut dalam perubahan terutama memberikan informasi  kepada masyarakat khususnya kepada pemohon penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Jumat, (17/7).

Kasat Intelkam Polres Badung AKP
Ni Putu adnyani Prabawati, S.I.K, menjelaskan untuk penerbitan SKCK perlu beberapa persyaratan seperti foto copy KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan pas foto 4×6 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang berwarna merah.

“jika ada pemohon SKCK yang menggunakan KTP di luar wilayah Kabupaten Badung di tambahkan dengan surat keterangan berdomisli dari Desa/Kelurahan tempat tinggal pemohon, lalu dilanjutkan dengan pembuatan kartu sidik jari,” Terang AKP Prabawati.

Ia juga menjelaskan mengenai masa berlaku SKCK ini hanya berlaku 6 bulan saja.

“Kebanyakan pemohon SKCK di Polres Badung untuk kelengkapan melamar pekerjaan,” katanya saat di hubungi Humas Polres Badung. (bgn/plrs)20071718

Mangupura, Bali Global News

Dalam situasi pademi covid-19 kita sudah mulai  memasuki tatanan kehidupan baru (New Normal) dan kami sebagai petugas pelayanan  tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan himbauan dari pemerintah dalam melaksanakan pelayanan penerbitan SKCK diantaranya saat tiba pemohon diwajibkan untuk melakukan pengukuran suhu tubuh yang dilakukan oleh petugas yang berjaga di pintu masuk lalu mencuci tangan menggunakan sabun tetap diwajibkan untuk selalu menggunakan masker dan menjaga jarak aman.Kamis, (16/7)

Masyarakat yang sebagian besar hampir dirumahkan karna pademi covid-19 sudah hampir 4 bulan tdk bekerja, di era new normal diharapkan masyarakat yang masih tergolong produktif untuk mulai kembali beraktifitas seperti bekerja tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. (bgn/plrs)20071618

Mangupura, Bali Global News

Pelayanan SKCK ( surat keterangan catatan kepolisian ) Kepolisian Resor Badung di layani dengan ramah oleh petugas Kepolisian sesuai dengan standar pelayanan yang telah di tentukan.( 16/07 )

Dengan dimulainya kebijakan New Normal serta diikuti dengan meningkatnya permohonan pembuatan SKCK di Polres Badung cukup banyak petugas tetap memberikan pelayanan prima kepolisian dengan humanis.

Meningkatnya permohonan pembuatan SKCK ini karena suatu kebutuhan warga yang akan melamar pekerjaan karena selama ini warga di liburkan dalam situai Pandemi Covid 19 untuk mengisolasi mandiri di rumah masing-masing.

Dalam Permohonan pembuatan SKCK, Protokol kesehatan tetap di laksanakan dengan sebelumnya memcuci tangan menggunakan sabun yang sudah di sediakan serta menggunakan masker untuk keamanan saat berinteraksi dengan waga yang lain saat pembuatan SKCK.

Kami juga menghimbau kepada para pemohon SKCK untuk tetap rajin mencuci tangan, tetap menggunakan masker, menerapkan pola hidup sehat serta tetap menjaga jarak aman dan tetap mengikuti protokol kesehatan. (bgn/plrs)20071608

Singaraja, Bali Global News

”Si Poleng Ngayah” yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, kali ini, Rabu (15/7) ngayah di Desa Ringdikit dan wilayah sekitarnya. ”Si Poleng ngayah” didampingi Waka Polres Buleleng, Kompol Loduwyk Tapilaha, dan yang memiliki otoritas keamanan di wilayah hukum Polsek Seririt, Kompol I Gede Juli.

Sebelum ”Si Poleng Ngayah” menjalankan kewajibannya memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap perpanjangan SIM C, SIM A, penerbitan SKCK, penerbitan sidik jari dan penerimaan laporan kehilangan barang, satuan Bimmas Polres Buleleng yang juga tergabung memberikan imbauan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Imbauan disampaikan Kaur Bin Ops Sat Bimmas Polres Buleleng, Iptu Semawa, S.H.

Saat memerlukan pelayanan dari ”Si Poleng Ngayah” seluruh masyarakat diwajibkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Pertama, mencuci tangan di tempat yang telah disediakan, menggunakan masker. Kedua, tetap melakukan social dan phisycal distancing. ”Begitu juga setelah mendapatkan pelayanan, tetap kembali mencuci tangan atau memakai handsanitizer,” ujar Iptu Semawa.

Menurut Semawa, terkumpulnya masyarakat Desa Ringdikit untuk dilayani ”Si Poleng Ngayah” tidak terlepas dari sosialisasi yang dilakukan Kapolsek Seririt, Kompol I Gede Juli, S.Ip., yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa Polres Buleleng sedang mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan salah satu terobosan Kapolres Buleleng, AKBP I Made Sinar Subawa, S.I.K,.M.H. adalah menciptakan ”Si Poleng Ngayah” yang langsung menyentuh masyarakat memberikan pelayanan.

Waka Polres Buleleng, Kompol Loduwyk Tapilaha, yang ikut terjun langsung menemani ”Si Poleng Ngayah” memberikan apresiasi kepada masyarakat Desa Ringdikit yang sudah mempercayai ”Si Poleng Ngayah”, karena terlihat dari yang memerlukan pelayanan cukup banyak, di antaranya perpanjangan SIM A 21 orang, perpanjangan SIM C 108 orang, pembuatan SKCK 24 orang, pembuatan sidik jari 6 orang dan membuat surat kehilangan barang sebanyak 1 orang. ”Harapan ke depan ‘Si Poleng Ngayah’ benar-benar menyatu dengan masyarakat dan semakin dicintai,” tegasnya.(bgn/plrs )20071518