Denpasar, Baliglobalnews

Desa Pemecutan Kaja menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Untuk itu, Desa Pemecutan Kaja patroli ke seluruh banjar. Hal itu disampaikan Plt. Perbekel Desa Pemecutan Kaja, IB Putu Sudhiarta, saat dihubungi Sabtu (13/2).

Dia mengatakan pemberlakuan PPKM berskala mikro di wilayahnya sesuai Instruksi Mendagri No. 3 tahun 2021, surat edaran Gubernur Bali No. 3 tahun 2021 dan Surat Edaran Nomor 180/067/Hk/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dan Desa Adat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Kota Denpasar.

Dalam kegiatan patroli wilayah yang dilakukan pihaknya melibatkan Bhabinkamtibmas, Babinsa, Intelkam Polresta, Resnarkoba dan Staf Desa Pemecutan Kaja. Dalam kegiatan itu pihaknya memberikan penjelasan terkait 6 M yakni memakai masker standar dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, meningkatkan imun, dan mentaati aturan.

Dengan diterapkan PPKM skala mikro berharap masyarakat dalam aktivitas sehari-hari bisa diterapkan sesuai aturan pemerintah di antaranya pertama PPKM di Kota Denpasar berbasis peta zonasi Covid-19 tingkat desa/kelurahan. Kedua, penerapan PPKM di masing-masing sektor dengan ketentuan yakni membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan work from office (WFO) 50%, sisanya bekerja dari rumah dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar penuh secara daring/online. Sedangkan untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Untuk kegiatan di restoran/rumah makan/warung dan sejenisnya untuk layanan di tempat dilaksanakan maksimal 50% dari kapasitas normal dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang diizinkan sesuai dengan jam operasional maksimal sampai pukul 21.00 Wita dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kegiatan di pusat perbelanjaan/mall diizinkan beroperasi maksimal sampai pukul 21.00 Wita dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Dalam surat edaran kegiatan di pasar tradisional dilaksanakan dengan pengaturan sirkulasi dan jarak pengunjung serta beroperasi maksimal sampai pukul 21.00 Wita dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. (bgn003)21021310

Singaraja, Baliglobalnews

Kapolda Bali, Irjen Pol. I Putu Jayan Danu Putra, mengunjungi Pos PPKM Berskala Mikro di Kantor Desa Pemaron pada Kamis (11/2).

Kapolda Bali disambut oleh Perbekel Desa Pemaron, Putu Mertayasa dan Camat Buleleng, I Nyoman Riang Pustaka, serta Kapolsek Singaraja, Kompol Dewa Ketut Darma Aryawan, serta para pemangku adat Desa Pemaron dan diterima di ruang kerja perbekel.

Dalam kunjungan Kapolda Bali yang didampingi Karo SDM Kombes Pol Bony J. S. Sirait; Dirbinmas Kombes Pol. Arum Priyono, Koorspripim AKBP I Dewa Gede Juliana, dan Kapolres Buleleng, AKBP I Made Sinar Subawa, Kapolda

langsung mengecek Pos PPKM berskala mikro berbasis Desa serta memperhatikan, melihat panel data yang ada di posko tersebut. Penjelasan disampaikan secara rinci oleh Kaposko yang dijabat Bhabinkamtibmas yang didampingi Babinsa Desa Pemaron.

Dalam panel data terlihat personil yang melaksanakan tugas terdiri dari unit pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung lainnya serta masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19. Tujuan data yang dibuat dan disajikan untuk memudahkan tim gugus tugas melakukan penanganan dan pencegahan mewabahnya Covid-19..

Kapolda Bali juga memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada 10 orang masyarakat Desa Pemaron yang terdampak Covid-19. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kapolda Bali di aula Kantor Perbekel Desa Pemaron.

Kapolda juga menyampaikan Posko PPKM berskala mikro berbasis desa yang dibuat di Desa Pemaron sudah memenuhi unsur yang ada. Petugasnya juga sudah memahami tugasnya apa yang harus dikerjakan. Intinya, PPKM yang diterapkan untuk melaksanakan 3T yaitu testing, tracing dan treatment. Tugas TNI/Polri di posko PPKM yang ada membantu melakukan tresting/pelacakan. Apabila ditemukan masyarakat yang bergejala dan terkonfirmasi langsung berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk melakukan testing. Ketika ditemukan masyarakat yang bergejala dan dinyatakan terkonfirmasi  segera dilakukan tindakan oleh satgas gotong-royong untuk dilakukan isolasi terpusat.

”Tidak ada lagi isolasi mandiri untuk menghindari klaster baru atau klaster keluarga. Setelah melakukan 3 T tadi, tetap menerapkan 5 M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun saat air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengajak masyarakat apabila memang tidak ada keperluan yang mendesak tetap tinggal dirumah untuk mengurangi mobilitas masyarakat melakukan  interaksi-interaksi lain untuk mencegah Covid-19. Apabila program ini dilaksanakan mudah-mudahan khususnya berbasis desa ini curva Covidnya menurun, bahkan tidak ada lagi,” tandasnya. (bgn003)21021123

Singaraja, Baliglobalnews

Kapolres Buleleng, AKBP I Made Sinar Subawa, serius menyikapi Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian Covid-19 serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3 tahun 2021 tentang PPKM Berbasis Desa Kelurahan dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali maupun Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor : 304/Cvd19/II/2021 tentang PPKM Berbasis Desa / Kelurahan dan Desa Adat dalam tatanan kehidupan era baru di Kabupaten Buleleng.

Langkah konkrit yang dilaksanakan dengan membentuk 6 posko di Desa Tajun, Desa Menyali, Kelurahan Banyuasri, Desa Pemaron, Kelurahan Banyuning dan Desa Pejarakan. Pada setiap posko akan ditempatkan 16 personel yang terdiri dari unit Pencegahan, Penanganan, Pembinaan dan Pendukung yang melibatkan Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, penyuluh, tenga kesehatan, relawan, PKK dan karang taruna.

Nantinya setiap posko akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana di antaranya data/panel sebaran Covid-19, kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, alat komunikasi ( HT) dan kendaraan publik adress.

Para personel yang ditempatkan di posko PPKM berskala mikro berbasis kelurahan dan desa untuk dapat melakukan pencegahan dan penanganan terhadap mewabahnya Covid-19 dengan menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan prokes Covid-19 di antaranya menggunakan masker, mencuci tangan pada saat air mengalir dengan menggunakan sbun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas diluar rumah bilamana tidak perlu.

“Posko ini dibentuk untuk dapat melakukan penanganan langsung terhadap masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19 di daerahnya seperti penyemprotan disenfektan di rumah tempat tinggalnya dan sekitarnya serta memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui penyuluhan terhadap penanganan Covid-19, sehingga penyebaran Covid-19 dapat diatasi dengan baik dengan harapan Covid-19 cepat berlalu, perekonomian pulih dan kegiatan masyarakat kembali normal,” cetusnya. (bgn003)21021006

Denpasar, Baliglobalnews

Desa Dauh Puri Kelod Denpasar Barat mensosialisasikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di Pasar Sanglah dan Pasar Phulakerti pada Selasa (9/2). Satgas memberikan penjelasan terkait 6 M yakni memakai masker standar dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, meningkatkan imun, dan menaati aturan.

Perbekel Desa Dauh Puri Kelod, Nengah Suarta, mengatakan  sosialisasi dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 180/067/Hk/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan Dan Desa Adat Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru Di Kota Denpasar. Mengingat dalam surat edaran tersebut setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melaksanakan aktivitas, berkewajiban melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan tersebut.

”PPKM berbasis mikro ini penting disosialisasikan agar masyarakat memahami karena  penularan Covid-19 di wilayah Kota Denpasar masih tinggi, sehingga semua pihak perlu untuk menjaga kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan,” katanya.

Dia mengatakan ketentuan tentang PPKM berbasis mikro atau Desa/Kelurahan dan Desa Adat dalam tatanan kehidupan era baru di Kota Denpasar ada beberapa poin sebagai berikut. Pertama, PPKM di Kota Denpasar berbasis peta zonasi Covid-19 tingkat desa/kelurahan. Kedua penerapan PPKM di masing-masing sektor dengan ketentuan yakni membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan work from office (WFO) 50%, sisanya bekerja dari rumah dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar penuh secara daring/online. Sedangkan untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Untuk kegiatan di restoran/rumah makan/warung dan sejenisnya untuk layanan di tempat dilaksanakan maksimal 50% dari kapasitas normal dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang diizinkan sesuai dengan jam operasional maksimal sampai pukul 21.00 Wita dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kegiatan di pusat perbelanjaan/mall diizinkan beroperasi maksimal sampai pukul 21.00 Wita dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Dalam surat edaran kegiatan di pasar tradisional dilaksanakan dengan pengaturan sirkulasi dan jarak pengunjung, serta beroperasi maksimal sampai pukul 21.00 dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Dengan adanya PPKM micro di tingkat dusun/desa diharapkan penularan covid-19 bisa diputus dan perekonomian masih bisa kembali normal. (bgn003)21020920

Denpasar, Baliglobalnews

Pemkot Denpasar mengadakan rapat secara virtual dengan perbekel/lurah, camat dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam Satgas Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemkot Denpasar di Gedung Sewaka Dharma Kota Denpasar, Senin (8/2).

Rapat dipimpin Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya, untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 3 Tahun 2021 tentang penentuan zona Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) di tingkat desa/kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di Denpasar.

Dalam rapat bersama itu, Pemkot Denpasar mengambil keputusan sesuai instruksi Mendagri dan SE Gubernur Bali, untuk pelaku usaha dalam PPKM skala mikro yang berlaku pada Selasa (9/2) hingga 22 Februari mendatang. Di mana, waktu operasional pelaku usaha di wilayah Kota Denpasar sampai pukul 21.00 Wita. Dalam PPKM sebelumnya operasional usaha sampai pukul 20.00 Wita.

Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya, mengatakan PPKM di Denpasar sedari awal sudah berjalan, seperti pembentukan satgas di desa/kelurahan, termasuk kecamatan dan juga banjar adat dan dinas sesuai Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2021 dan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali No. 3 Tahun 2021. ”Jadi, intinya sama seperti saat PPKM tahap pertama dan kedua. Untuk jam tutup usaha sesuai Instruksi Mendagri dan SE Gubernur Bali yang sebelumnya sampai pukul 20.00 Wita  menjadi pukul 21.00 Wita. Tinggal kami menguatkan tugas tugas satgas yang ada di desa/kelurahan termasuk di dusun dan lingkungan,” katanya.

Selain itu, lanjut Toya, untuk PPKM Skala Mikro di wilayah Kota Denpasar sudah membuat Posko Tanggap Bencana di seluruh  Desa/Kelurahan. Namun untuk posko tersebut, ditegaskan Toya supaya ada sekretariat dan menampilkan informasi penanganan Covid-19. ”Dari regulasi atau data-data yang ada di desa dan kelurahan ini akan menjadi bahan pertimbangan PPKM skala mikro ini. Mudah-mudahan dengan PPKM mikro ini, kasus Covid-19 di Denpasar bisa menurun,” tandasnya. (bgn003)21020819