Denpasar, Baliglobalnews

Minimnya lahan untuk budidaya perikanan di perkotaan membuat beragam inovasi tumbuh dan berkembang. Kendala ketersediaan lahan ini juga dialami Kota Denpasar. Karena itu, pemerintah melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan mendorong petani budidaya ikan air tawar untuk menerapkan sistem yumina-bumina.

Kadis Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, AA Bayu Bramasta, saat dimintai konfirmasi Minggu (22/11) menjelaskan ketersediaan lahan memang menjadi kendala pengembangan sektor ikan air tawar di perkotaan. Tak hanya Kota Denpasar, kota lainya juga mengalami kendala yang sama. Namun, dengan adanya keterbatasan tersebut bukanlah menjadi kendala untuk tetap produktif. Di mana, petani budidaya ikan air tawar dapat memanfaatkan sistem budidaya ikan air tawar yumina-bumina.

”Iya, sekarang sudah ada sistem yumina-bumina yang memerlukan lahan tidak terlalu luas, sehingga sangat cocok untuk petani budidaya ikan air tawar perkotaan,” katanya.

Dia menyebutkan yumina merupakan singkatan dari sayur mina yang artinya sayuran dan ikan. Sedangkan bumina merupakan kepanjangan dari buah dan mina yang artinya buah dan ikan. Sehingga dalam mengembangkan budidaya perikanan air tawar secara bersamaan juga dapat menanam sayuran dan buah.

”Jadi yumina dan bumina merupakan salah satu pengembangan dari teknologi akuaponik yang berprinsip hemat air dan hemat lahan dengan memadukan budidaya ikan (akuakultur) dan budidaya tanaman tanpa tanah (hidroponik), sehingga dapat menciptakan sinergi yang saling menguntungkan antara ikan dan tanaman,” katanya.

Dikatakanya, dengan sistem ini masyarakat dapat memilih varian jenis ikan yang akan dibudidaya. Di mana, jenis ikan lele dan ikan nila menjadi yang paling cocok diterapkan. Terlebih di masa pandemi saat ini, selain dapat menjadi pemenuhan ketahanan pangan keluarga juga dapat memberikan nilai tambah yang ekonomis.

”Kami berharap di masa pandemi ini masyarakat bisa tetap menjalankan usaha budidayanya dan bisa menambah pendapatan dari hasil tanamannya ataupun menjaga ketahanan pangan keluarga,” pungkasnya.

Di Kota Denpasar metode tersebut sudah mulai diterapkan oleh beberapa kelompok budidaya, yakni Pokdakan Penatih Lestari, Desa Penatih Dangin Puri; Yayasan Tukad Bindu, Kelurahan Kesiman; Pokdakan Minadi Lestari, Kelurahan Sesetan; Pokdakan Ubung Bina Mina Mandiri, Kelurahan Ubung; Yayasan Tamiang Bali Mandiri, Desa Peguyangan Kangin. (bgn003)20112236

Nasional, Baliglobalnews

Satgas Penanganan Covid-19 terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait kemungkinan diadakannya kembali Pembelajaran Tatap Muka pada satuan pendidikan.

“Satgas selalu berkoordinasi dengan Kemendikbud beserta kementerian dan lembaga lainnya, terkait panduan penyelenggaraan tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19,” ujar Jubir Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito.

Dalam berkoordinasi dengan Kemendikbud, hal utama yang menjadi pertimbangan ialah perkembangan dan penanganan kasus positif setiap daerah. Oleh karena itu Satgas Penanganan Covid-19 meminta kepada pemerintah daerah untuk mengikuti arahan dan keputusan yang ditetapkan Kemendikbud terkait Pembelajaran Tatap Muka.

“Kami ingatkan sekali lagi, prinsip pembukaan pada masa pandemi, yaitu harus ada prakondisi, timing, prioritas, koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta monitoring evaluasi guna menjaga keamanan masyarakat,” tegas Wiku.

Disisi lain, Vaksin Covid-19 karya anak bangsa, Vaksin Merah Putih saat ini sedang dikembangkan 6 perguruan tinggi dan lembaga penelitian terkemuka di Indonesia. Diharapkan bibit Vaksin Merah Putih dapat diserahkan kepada PT Bio Farma pada tahun 2021. Selanjutnya Bio Farma akan melakukan uji klinis tahap 1 sampai 3.

“Jika seluruh tahapan uji klinis berjalan dengan baik, maka izin edar diproyeksikan diperoleh pada akhir tahun 2021, dan akan didistribusikan pada awal tahun 2022,” jelasnya.

Di samping itu, terkait uji klinis tahap 3 terhadap kandidat vaksin Covid-19 dari Sinovac yang sedang berjalan, tidak ditemukan adanya Gejala Ikutan Paska Imunisasi (KIPI). Dari uji klinis terhadap 1620 relawan yang dilakukan beberapa waktu lalu di Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, hanya ditemukan gejala ringan seperti nyeri dan pegal-pegal otot pada bekas suntikan.

“Tidak ditemukan efek samping serius karena vaksin maupun vaksinasi. Kami akan terus memantau perkembangan uji klinis dan perkembangan status kehalalannya,” jelas Wiku.

Pemerintah juga berupaya agar program vaksinasi dapat segera berjalan. Hal ini diwujudkan melalui simulasi vaksinasi yang ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu lalu (18/11/2020) di Puskesmas Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Simulasi ini merupakan upaya memastikan kesiapan masyarakat dalam melakukan vaksinasi.

Bahwa program vaksinasi sangat bergantung pada proses pengembangan vaksin yang akan digunakan. Saat ini berbagai kandidat vaksin yang digunakan pada tahap uji klinis, untuk memastikan keamanan, efektivitas dan dosis aman yang dapat digunakan.

“Sesuai yang sudah disampaikan Presiden, kami berharap vaksinasi massal dapat dilakukan secepatnya jika vaksin sudah siap,” katanya.(bgn008)20112007