Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar penutupan rapat kedua sidang paripurna masa persidangan ketiga DPRD Kabupaten Badung di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Rabu (15/11/2023).

Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua DPRD Wayan Suyasa dan Made Sunarta dengan agenda mengambil keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Badung Tahun Anggaran 2024, Ranperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Ranperda tentang Data Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa Presisi, Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Ranperda Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada dewan yang terhormat, karena telah melakukan serangkaian proses pembahasan dan rampung tepat pada waktunya. Dirinya menyadari bahwa pembahasan Ranperda menjadi Perda diperlukan adanya kajian yang komprehensif dan mendalam dari berbagai aspek kehidupan.

“Kajian ini tidak saja mencakup aspek legal formal, melainkan juga aspek sosial-ekonomi, budaya, dan berbagai aspek lainnya yang terkait dengan kehidupan masyarakat Kabupaten Badung secara menyeluruh. Hal ini bukanlah merupakan pekerjaan yang sederhana dan formalitas semata, melainkan didalamnya melekat suatu amanat yang harus dapat kita pertanggungjawabkan bersama kepada masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung,” katanya.

Bupati Giri Prasta menyebutkan Ranperda Kabupaten Badung tentang APBD tahun anggaran 2024 akan disampaikan kepada Gubernur Bali untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, untuk 4 (empat) Ranperda lainnya segera setelah disahkan, dilanjutkan melalui prosedur dan mekanisme fasilitasi oleh Gubernur, kemudian akan dimohonkan penetapan hasil fasilitasi kepada Dewan yang terhormat sebelum ditetapkan menjadi Perda.

Sementara Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, atas nama jajaran DPRD Badung menyampaikan apresiasi kepada Bupati Badung berserta jajaran karena telah bersemangat bekerja merancang Ranperda APBD Badung tahun anggaran 2024 beserta 4 Ranperda lainnya dengan mengutamakan asas kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Badung.

Turut hadir seluruh Anggota DPRD Kabupaten Badung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, Sekretaris Daerah Wayan Adi Arnawa beserta seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, pimpinan instansi vertikal Kabupaten Badung, para direksi Perumda Kabupaten Badung, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung, para tenaga ahli dan fraksi DPRD Kabupaten Badung. (bgn003)23111506

Mangupura, Baliglobalnews

Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Badung terinspirasi dan menyesuaikan dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sepakat terhadap Ranperda Perubahan atas Perda No. 5 no 2020 tentang Program Penguatan Bidang Adat, Budaya dan Keagamaan serta Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung tahun 2023 yang diajukan Bupati untuk ditetapkan me jadi perda.

Hal itu disampaikan Fraksi Partai Golkar dalam pemandangan umumnya yang dibacakan oleh I Gusti Ngurah Saskara dalam sidang paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Rabu (16/8/2023).

Saskara menyampaikan Ranperda  tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penguatan Program Bidang Adat, Budaya dan Keagamaan akan menjadi penting sebagai payung hukum dalam hal pemberian bantuan secara terus-menerus kepada komponen penyelenggara aktivitas yang berkaitan dengan program-program adat, budaya

dan agama di Badung, sehingga Fraksi Partai Golkar dapat menyetujuinya menjadi perda.

“Terhadap postur pendapatan dan belanja APBD Perubahan, setelah dicermati dan melalui mekanisme pembahasan internal, maka kami

Fraksi Partai Golkar pada prinsipnya dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,” katanya. (bgn003)23081702

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung kembali menggelar sidang paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Kamis (16/8/2023).

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II I Made Sunarta serta dihadiri Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati Ketut Suiasa, mengagendakan Pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap

Ranperda tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun

Anggaran 2023 dan Ranperda tentang Penguatan Program Bidang Adat, Budaya dan Keagamaan.

PU Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan I Gusti Ngurah Sudiarsa mengapresiasi pemerintah atas pengalokasian anggaran pada

rancangan perubahan APBD 2023 memadai terhadap program-program strategis wajib dan mengikat seperti anggaran mandatori pendidikan 20,33% dan kesehatan 14,76% dari total belanja daerah, di samping program penunjang urusan pemerintah daerah, program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat juga telah dialokasikan anggaran yang memadai. “Dalam strategi pencapaian pendapatan daerah pemerintah telah melakukan terobosan-terobosan seperti

melaksanakan optimalisasi pemungutan pajak dan menggali potensi yang masih memungkinkan untuk dikembangkan,” katanya.

Mengenai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penguatan Program Bidang Adat, Budaya DAN Keagamaan, Fraksi PDI Perjuangan memandang perlu disempurnakan.

“Kami Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima semua program yang telah diajukan pemerintah untuk disepakati dan ditetapkan menjadi peraturan daerah,” katanya. (bgn003)23081701