Denpasar, Baliglobalnews

Sidang Paripurna ke-5 DPRD Kota Denpasar Masa Persidangan II Tahun 2025 mengagendakan penyampaian Pidato Pengantar Walikota Denpasar tentang usulan tiga Ranperda digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar pada Senin (22/6/2026). Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede. 

Adapun ketiga Ranperda yang diusulkan yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dalam pidato pengantar Walikota Denpasar yang dibacakan Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa merinci ranperda yang diusulkan. Dimana, ketiga Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan Rancangan Peraturan Daerah yang memang sangat dibutuhkan oleh Masyarakat serta Pemerintah Kota Denpasar untuk mengakomodir perkembangan industri di Kota Denpasar.

Ketiga rancangan Peraturan Daerah ini sebagai bentuk upaya nyata pemerintah daerah dalam menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta mengakomodir kebutuhan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum.

Adapun Ranperda yang pertama, lanjut Arya Wibawa yakni Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 memiliki signifikansi yang sangat penting bagi evaluasi kinerja Pemerintah Kota Denpasar. Pelaksanaan APBD Kota Denpasar Tahun 2025 telah melewati audit dari BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Rancangan pertanggungjawaban APBD ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan peninjauan terhadap tingkat keberhasilan dan efektivitas penyelenggaraan tugas pemerintah dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Secara keseluruhan, Anggaran Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan Rp3,38 triliun lebih, sementara realisasi yang dapat dicapai mencapai Rp3,56 triliun lebih. Untuk Belanja Daerah, anggaran yang ditetapkan berjumlah Rp4,08 triliun lebih dengan tingkat realisasi Rp3,61 triliun lebih.

Realisasi Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp2,22 (Dua koma dua puluh dua) triliun lebih atau mencapai sebesar 109,97% persen dari target yang ditetapkan Rp2,01 triliun lebih. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut bersumber dari Pajak Daerah Rp1,87 triliun lebih atau 109,62% persen dari target yang ditetapkan Rp1,71 triliun. Sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya adalah Retribusi Daerah dimana realisasinya Rp194,12 miliar lebih atau 113,63% persen dari target yang ditetapkan Rp170,84 miliar lebih.

Sedangkan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2025 realisasinya mencapai Rp100,26 miliar lebih atau terealisasi 100% persen dari target yang telah ditetapkan. Untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2025 ditargetkan Rp37,68 miliar lebih sedangkan realisasinya Rp51,26 miliar lebih atau 136,02% persen.

Berdasarkan analisis menyeluruh terhadap posisi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah selama tahun anggaran tersebut, maka diperoleh SILPA Tahun Anggaran 2025 Rp644,73 miliar lebih. Sesuai dengan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 selain Laporan Realisasi Anggaran (LRA), terdapat pula Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) yang menunjukkan saldo awal Rp757,55 miliar lebih dan saldo akhir Rp644,73 miliar lebih.

Laporan Operasional (LO) menguraikan Pendapatan-LO Rp3,60 triliun lebih, beban LO mencapai Rp3,09 triliun lebih, dan menghasilkan Surplus/defisit-LO Rp500,34 miliar lebih. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) mencerminkan peningkatan posisi ekuitas dari saldo awal Rp7,68 triliun lebih dan saldo ekuitas akhir Rp7,91 triliun lebih. Neraca menampilkan jumlah aset Rp7,97 triliun lebih, jumlah kewajiban Rp66,90 miliar lebih, dan ekuitas dana Rp7,91 triliun lebih.

Terakhir, Laporan Arus Kas (LAK) mengidentifikasi arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp719,64 miliar lebih, arus kas bersih dari aktivitas investasi -Rp832,46 miliar lebih, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp0, dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp0.

Selanjutnya yang ketua, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dimana Pembentukan produk hukum daerah merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, tertib, efektif, serta menjamin kepastian hukum. Produk hukum daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaturan administratif, tetapi menjadi instrumen strategis dalam menerjemahkan visi pembangunan daerah, memberikan kepastian bagi masyarakat, serta memastikan seluruh kebijakan daerah berjalan selaras dengan sistem hukum nasional.

“Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah diharapkan dapat menghasilkan landasan hukum yang lebih komprehensif dan mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif serta sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga terwujud penguatan tata kelola dalam rangka pembentukan produk hukum daerah yang lebih responsif, partisipatif, harmonis, dan memiliki kualitas regulasi yang semakin baik,” katanya.

Ketiga, mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dimana Sebelumnya Pemerintah Kota Denpasar telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang telah berlaku lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Seiring dengan perkembangan masyarakat dewasa ini pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang selanjutnya juga ditindaklanjuti dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa implikasi pada adanya penguatan terhadap kebijakan pengamanan zat adiktif berupa rokok dan/atau produk tembakau lainnya termasuk didalamnya keberadaan rokok elektronik yang saat ini menjamur penggunaanya di masyarakat.

Selain itu penegasan pengaturan terkait Kawasan Tanpa Rokok, pelindungan anak dan pembatasan iklan dan promosi rokok dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya terakomodir dalam ketentuan Peraturan Daerah yang saat ini sudah dimiliki.

Mempertimbangkan hal tersebut, kiranya perlu dilakukan penyesuaian terhadap keberadaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang diakibatkan oleh perubahan paradigma hukum yang berimplikasi pada penyesuaian materi dalam ruang lingkup Peraturan Daerah, subjek hukum yang diatur serta mekanisme penegakan hukumnya yang mengakibatkan Perlu disusun suatu Peraturan Daerah yang baru untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013.

Dengan adanya pembaruan pada regulasi tersebut diharapkan mampu menjamin sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum yang selaras dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, menjamin kepastian hukum serta memperkuat pelindungan masyarakat khususnya di bidang kesehatan secara berkelanjutan. “Semoga dengan kerjasama dalam pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dengan kami di jajaran eksekutif dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat memberikan pengaturan yang ideal bagi masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan di Kota Denpasar demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar,” ujarnya. (*/bgn003)26062204

Denpasar, Baliglobalnews

Seluruh Fraksi DPRD Kota Denpasar menyetujui penetapan 5 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Denpasar Tahun 2024. Pengambilan keputusan tersebut dilaksanakan dalam Sidang Paripurna ke-13 Masa Persidangan II dengan agenda Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir Fraksi yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede di Gedung DPRD Kota Denpasar, pada Rabu (3/7/2024).

Lima ranperda yang ditetapkan yakni Ranperda Kota Denpasar tentang Bentuk, Besaran dan Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan/atau Pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali, Ranperda Kota Denpasar tentang RPJPD Tahun 2025-2045, Ranperda Kota Denpasar tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Denpasar Tahun 2024 – 2044, Ranperda Kota Denpasar tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung serta Ranperda Kota Denpasar tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dalam kesempatan tersebut Fraksi-fraksi DPRD Kota Denpasar juga turut mengapresiasi Pemkot Denpasar yang sukses meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dua belas kali dari BPK RI, Penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI kepada Walikota Denpasar Bapak I Gusti Ngurah Jaya Negara, SE, serta berbagai penghargaan lainya yang sukses diraih Pemerintah Kota Denpasar.

Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, menjelaskan bahwa pada prinsipnya seluruh fraksi DPRD Kota Denpasar dapat menerima dan menyetujui penetapan 5 Ranperda tersebut. Dimana, kelima Ranperda tersebut diatas merupakan bentuk respon dari kemajuan pembangunan saat ini. Hal ini merupakan upaya untuk memberikan kepastian guna mendukung kemajuan di Kota Denpasar.

Wakil Walikota Arya Wibawa mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan atas dukungan, kesungguhan dan kerjasamanya sehingga Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disepakati.

Arya Wibawa menjelaskan bahwa kelima Rancangan Peraturan Daerah yang telah disahkan ini tentunya sangat dibutuhkan oleh Masyarakat serta Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini guna mengakomodir perkembangan hukum serta melegitimasi program Pemerintah di bidang pengembangan perekonomian, pariwisata, perindustrian, tata ruang, arah kebijakan pembangunan daerah serta penganggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga dengan membangun sinergitas dapat secara berkelanjutan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar.

“Saya yakin keputusan yang menjadi kesepakatan hari ini tentunya sudah didahului dengan proses dan tahapan pembahasan, dan setiap proses pembahasan yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik melalui kerjasama dan koordinasi yang baik. Inilah esensi dari demokrasi, dimana setiap perbedaan dapat kita selesaikan dengan bijaksana demi kepentingan Kota Denpasar yang kita cintai,” ujarnya.

Pihaknya menyebutkan bahwa kolaborasi antara eksekutif dan dan legislatif merupakan pondasi yang kuat dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien. Dimana, jika dikaitkan dengan filosofi lokal yang kami pedomani dalam melaksanakan pelayanan publik sangat selaras dengan semangat Vasudhaiva Kutumbakam dan Sewakadharma. Hal ini menajamkan komitmen Pemerintah Kota Denpasar bersama segenap komponen masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Denpasar.

“Berdasarkan pada pendapat akhir dari masing-masing fraksi masih ada beberapa usul, saran dan catatan-catatan yang disampaikan, maka terhadap catatan tersebut akan kami kaji dan tindaklanjuti sesuai urgensi dan manfaatnya serta akan dijadikan bahan acuan dalam rangka penyusunan program kerja berikutnya. Dengan dukungan penuh dari DPRD, saya yakin kita dapat berinovasi dalam meningkatkan daya saing daerah menuju Denpasar Maju,” ujarnya. (bgn003)24070307

Denpasar, Baliglobalnews

Pembukaan Sidang Paripurna ke-27 Masa Persidangan III DPRD Kota Denpasar digelar di gedung setempat pada Selasa (7/12). Sidang yang digelar dengan cara daring dan luring ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, I Wayan Mariyana Wandhira, yang dihadiri Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.

Dalam kesempatan tersebut Pemkot Denpasar mengusulkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kelimanya yakni pertama, Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Kedua, Ranperda tentang Retribusi Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Ketiga, Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Keempat, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan kelima, Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah. Sementara itu DPRD Kota Denpasar mengusulkan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam Pidato Pengantarnya yang dibacakan Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, Penyusunan Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung menjadi suatu hal yang sangat krusial dalam menopang hampir seluruh aktivitas perekonomian nasional.

Selanjutnya, Penyusunan Ranperda tentang Retribusi Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dimana, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, mengatur mengenai perubahan penggunaan istilah yang semula menggunakan istilah IMTA namun sehubungan dengan perubahan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maka istilah IMTA diubah menjadi Rencana Penggunaan TKA.

Ketiga, Penyusunan Ranperda Kota Denpasar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Karenanya, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang cukup hanya 2 Level atau Eselon yang salah satunya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.

Keempat, Penyusunan Ranperda Kota Denpasar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dimana, perlu dilaksanakan Perubahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sedangkan penyusunan Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam Ranperda ini terdapat beberapa materi pengaturan yang penting yang merupakan kebutuhan dari Pemerintah Kota Denpasar seperti halnya penyediaan pangan, Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Daerah, sehingga dapat mewujudkan keterjangkauan pangan, baik dari pandangan fisik maupun ekonomi dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat di Daerah.

“Dari kelima Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan, seluruhnya merupakan produk hukum daerah yang sangat penting dalam mengoptimalkan pelayanan publik, memberikan perlindungan kesejahteraan kepada masyarakat dan juga menjamin kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya

Sementara Ketua Bapemperda DPRD Kota Denpasar, AA Putu Gede Wibawa, yang membacakan pidato pengantar Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede  menjelaskan perlindungan dan pemberdayaan petani sangat penting di dalam perkembangan kehidupan yang semakin berkembang. Sektor pertanian memiliki pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak serta mewujudkan kemajuan kesejahteraan umum.

“Kedudukan petani perlu dilindungi dan diberdayakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan,” katanya. (bgn)003)21120715