Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Bali menyetujui dua Ranperda ditetapkan menjadi Perda dalam agenda sidang paripurna ke-41 di gedung dewan setempat, Denpasar, pada Senin (4/9/2023).

Kedua Raperda yang disetujui menjadi Perda dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama, didampingi Wakil Ketua DPRD I Nyoman Sugawa Korry, yakni Perda tentang Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dan Provinsi Bali tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sebelum disetujuinya kedua Perda itu, Kordinator Pembahasan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023, Gede Kusuma Putra, menyampaikan Pendapat Akhir dan Rekomendasi DPRD Provinsi Bali terkait alasan-alasan dan argumentasi yang melandasi dirancangnya Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2023, dimana salah satunya adalah keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan dan antar jenis belanja.

“Sesungguhnya kalau kita cermati, Penyusunan Rancangan APBD dalam tahun berjalan selalu terkait dengan APBD Tahun sebelumnya terutama adanya besaran silpa atau sikpa yang audited. Serta selanjutnya  semua bermuara pada besaran Pembiayaan Bersih (Pembiayaan Netto) yang ada, dimana Pembiayaan Bersih ini didapatkan dari Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan yang selanjutnya dipakai untuk menutupi defisit yang ada,” katanya.

Terkait gambaran Perubahan APBD semesta berencana Bali 2023 dengan rincian Pendapatan Daerah direncanakan naik Rp 309,513 miliar lebih, dari awal Rp 6,933 triliun lebih menjadi Rp 7,243 triliun lebih. Kemudian, belanja daerah yang semula Rp 7,522 triliun lebih menjadi Rp 7,960 triliun lebih atau dirancang naik Rp 438,199 miliar lebih. Sehingga mengakibatkan defisit naik Rp 128,686 miliar lebih yang semula Rp 588,445 miliar lebih atau total Rp 717,131 miliar lebih.

“Untuk menutupi defisit Rp 717,131 miliar lebih perlu ada lagi penerimaan pembiayaan Rp 703,955 miliar lebih yang diharapkan bersumber dari penerimaan pinjaman daerah. Dimana, penerimaan pembiayaan secara keseluruhan adalah Rp 1,112 triliun lebih (Silpa APBD SB TA 2022 audited Rp 330,133 miliar lebih ditambah pencairan dana cadangan Rp 78,829 miliar lebih ditambah penerimaan pinjaman daerah Rp 703,955 miliar lebih,” katanya.

Pembacaan Pembahas Raperda Provinsi Bali tentang perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dibacakan Koordinator Drs. I Nyoman Laka yang menegaskan bahwa, menyetujui menjadi perda karena telah sesuai dengan ketentuan.

“Kami menyetujui Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini, untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dan dilanjutkan dengan tahapan berikutnya,” pungkasnya.

Hadir Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubenur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, serta segenap anggota dewan, OPD lainnya. (bgn008)23090406

Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali kembali menggelar sidang paripurna masa persidangan III tahun 2022 di ruang Sidang Utama Sekretariat DPRD Bali, Denpasar (3/10/2022).

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, I Nyoman Sugawa Korry dan dihadiri Gubernur Bali, I Wayan Koster, mengagendakan pandangan umum (PU) fraksi terhadap Raperda Tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023,

Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan dibacakan I Kadek Setiawan mengatakan Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, hendaknya disusun berdasarkan pedoman Permendagri Nomor 84 Tahun 2022. “Raperda ini, juga mengacu pada dokumen KUA Semesta Berencana, serta PPAS Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, sehingga menjadi instrumen kebijakan APBD, untuk meningkatkan kesejahteraan Krama Bali,” katanya.

Dia menyebutkan setelah dua tahun lebih menghadapi pandemi Covid-19, dengan upaya penanganan yang baik, telah terbukti mampu tetap eksis dan dapat melaksanakan program-program pembangunan prioritas. Semakin melandainya Pandemi Covid-19 dan tingginya ketercapaian vaksinasi di Bali, yang memberikan efek positif kepada daerah Bali kembali tumbuh sebagai destinasi wisata yang nyaman, aman, dan mulai rame dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara.

“Kami Fraksi PDI Perjuangan memberikan PU bahwa situasi pandemi Covid-19, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana strategis tetap berjalan sesuai target dan rencana. Sampai pertengahan tahun 2022 ini, berbagai pembangunan infrastruktur monumental sedang dan telah diselesaikan,” katanya.

PU Fraksi Partai Golkar yang dibacakan I Wayan Rawan Atmaja, mengatakan Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, hendaknya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, serta mengacu pada Dokumen  Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan  Plafon  Anggaran Semesta (PPAS) Berencana  Tahun  Anggaran 2023, yang telah  dibahas dan sepakati bersama pada tanggal 8 Agustus 2022. Dimana, gambaran umum RAPBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023, hendaknya Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 5,7 triliun lebih yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 4,2 triliun lebih, yang berasal dari Pajak Daerah R2,8 triliun lebih, retribusi daerah sebesar Rp88 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp810 miliar lebih, dan lain-lain PAD yang Sah Rp533 miliar lebih.

“Untuk pendapatan transfer, direncanakan sebesar Rp1,3 triliun lebih yang merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat,” katanya.

Selanjutnya PU Fraksi Partai Gerindra, yang dibacakan I Ketut Juliarta mengapresiasi estimasi pendapatan daerah Provinsi Bali Tahun 2023 yang dirancang naik, dengan anggaran Rp 5,7 triliun lebih atau meningkat sebesar Rp697 miliar lebih (13,82%). Dibandingkan anggaran pendapatan daerah pada APBD 2022 (Induk) mencapai Rp 5,044 triliun lebih.

“Kami Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi estimasi pendapatan daerah yang dirancang naik. Tentunya, dengan memperhatikan kondisi capaian dan proyeksi indikator makro ekonomi Bali Tahun 2022 dan Tahun 2023,” pungkas Ketut Juliarta dalam sidang paripurna.

Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Utami Dwi Suryadi menyarankan agar NJOP kendaraan bermotor yang dipakai dasar untuk pengenaan PKB disesuaikan dengan harga pasar atau disesuaikan di antara NJOPKB Provinsi yang terdekat yaitu Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dia mengatakan berkenaan dengan Pajak Daerah Tahun 2023, dianggarkan Rp 2,81 triliun lebih atau meningkat sebesar Rp 237,76 miliar lebih (9,21%) dari APBD Induk Tahun 2022 sebesar Rp2,58 Triliun Lebih.

Khusus untuk Pajak Kendaraan Bermotor dalam Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1,41 triliun lebih ada peningkatan sebesar Rp159,74 miliar lebih (12,77 %), dari anggaran sebesar Rp1,25 Triliun Lebih tahun 2022.

“Kami Fraksi Partai Demokrat, memberikan apresiasi ke hadapan Gubernur Bali, walaupun kondisi ekonomi belum stabil karena pandemi covid 19 penerimaan PKB terus meningkat,” katanya.

Yang terakhir PU Partai Gabungan (Nasdem, PSI, Hanura) yang dibacakan I Wayan Arta, mendorong target pencapaian Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dipasang lebih besar dari yang tertera pada Raperda APBD 2023.

Jika melihat situasi Bali saat ini, khususnya melihat tren kedatangan wisatawan mancanegara serta berbagai event nasional dan internasional di Bali, akan lebih bagus lagi jika angka pendapatan daerah dipasang lebih besar.

“Kami melihat ada beberapa komponen yang masih bisa dioptimalkan. Hal ini pernah kami sampaikan saat pada pandangan umum fraksi pada rapat paripurna 2021 lalu,” katanya.

Pihaknya pernah menyampaikan jika target Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 terlihat pesimis. “Saat itu kami mengatakan bahwa situasi pandemi sudah tekendali, dan ekonomi dunia sudah menggeliat. Dan faktanya sampai semester I tahun 2022 ini, pencapaian pendapatan daerah sudah berhasil melebihi 50%,” katanya. (bgn008)22100309

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengharapkan proses fasilitasi Perda no. 5 tahun 2010 tentang penyertaan modal di Kementerian Dalam Negeri dapat berjalan lancar dan tidak menemui kendala dalam

pembahasannya.

Harapan dalam sambutan tertulis Gubernur tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Bali, Cok Ace, pada sidang paripurna DPRD Bali di Sekretariat DPRD Bali, Renon, Denpasar, Senin (7/3).

Dengan demikian, kata Gubernur, Raperda ini dapat segera disahkan dan dalam implementasinya dapat menjadi kebijakan terintegrasi dengan kebijakan lainnya, untuk dapat mewujudkan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana

menuju Bali Era Baru.

Gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Fraksi atas pandangannya terhadap Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah.Pandangan, pendapat dan saran serta masukan, melalui dialog, diskusi, tanya-jawab, saling tukar informasi serta proses klarifikasi, telah dihasilkan selama proses pembahasan dengan forum Dewan yang terhormat. Akhirnya Dewan dapat menyetujui dan menerima Raperda tersebut.

Dengan telah disetujuinya Raperda tersebut, Gubernur menyatakan akan segera menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan proses fasilitasi. (bgn003)22030802

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, menyampaikan penjelasan perubahan beberapa materi dalam Raperda Provinsi Bali tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah di hadapan pimpinan dan anggota dewan DPRD. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat paripurna DPRD Bali ke-1 masa persidangan pertama Tahun Sidang 2022 di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Bali, Denpasar pada Senin (7/2) pagi.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Cok Ace yang membacakan sambutan Gubernur Bali menguraikan Jumlah modal yang sudah disertakan pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp 5.861.769.658. “Sesuai laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Provinsi Bali, terdapat ketidaksesuaian penetapan jumlah modal yang sudah disertakan pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali yang seharusnya Rp 5.282.769.658,” katanya.

Wagub Con Ace menyatakan bahwa sesuai Keputusan Gubernur Bali Nomor 377/01-C/HK/2021 tentang Besaran Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, menyatakan Besaran Penyertaan modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp 30.000.000.000 dan PT. Penjaminan Kredit Daerah 5 Provinsi Bali Rp 15.000.000.000, sehingga jumlah modal yang sudah disertakan pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Rp 644.912.000.000 dan jumlah modal yang sudah disertakan pada PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali Rp 135.000.000.000.

Berkenaan dengan hal tersebut, kata Wagub, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah. “Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan yang terhormat, Saya berharap segenap anggota Dewan yang terhormat, memberikan sumbang saran dan masukan demi penyempurnaan Raperda ini, dan agar dapat dibahas sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, untuk selanjutnya mendapat persetujuan bersama,” tukas mantan Bupati Gianyar ini.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD BAli Nyoman Adi Wiryatama menyebut jajaran DPRD Bali tidak akan membuat pansus sebagaimana biasanya karena hanya satu Perda. Namun demikian, DPRD Bali akan membahasnya lebih dalam di sidang komisi yang akan dikoordinir Gede Kusuma Putra dari Fraksi PDIP DPRD Bali, dan Ketut Suwandhi, dari fraksi Golkar sebagai koordinator dan wakil koordinator.

Total 28 anggota DPRD Bali hadir mengikuti sidang paripurna tersebut baik secara langsung maupun daring. Nampak pula dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, beserta jajaran OPD di lingkup Pemprov Bali .(bgn003)22020712