Denpasar, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali menggelar sidang paripurna Istimewa dengan agenda perayaan Hari Jadi ke-66 Pemerintah Provinsi Bali, yang berlangsung sederhana di Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Renon, Denpasar, pada Rabu (14/8/2024).

Usai sidang paripurna Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama didampingi Wakil Ketua I DPRD I Nyoman Sugawa Korry mengucapkan selamat Hari Jadi ke-66 Pemerintah Provinsi Bali dan dapat memberikan pelayanan serta pengabdian kepada masyarakat Bali. “Tentunya pembangunan Bali ke depan optimis lebih maju lagi dari sebelumnya. Dan selamat Hari Jadi ke-66 Pemerintah Provinsi Bali,” katanya singkat.

Sementara Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya mengatakan situasi Bali secara umum shanti dan sangat kondusif, kesejahteraan rakyat terutama kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, dan papan telah tertangani dengan baik. Sehingga, dapat menekan kemiskinan ekstrem, pengangguran terbuka, dan prevalensi stunting.

“Dalam rangka mengatasi kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan berbagai upaya, salah satunya verifikasi dan validasi data P3KE (by name by NIK) guna menghindari kesalahan intervensi, dan ngrombo mengeroyok kemiskinan ekstrem dengan melibatkan berbagai stakeholder, serta memperbaiki akses dan infrastruktur jalan dan air bersih untuk mempercepat kemajuan daerah yang tertinggal,” katanya.

Demikian juga dalam mengatasi masalah pengangguran terbuka, Pemprov Bali melakukan langkah di antaranya melakukan pemetaan atau pendataan profil kerja (pencari kerja dan ketersediaan lapangan kerja). “Kami memfasilitasi pelatihan kepada pencari kerja guna meningkatkan kompetensi pencari kerja, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga pelatihan kerja guna meningkatkan mutu lembaga pelatihan kerja tersebut, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada agen atau penyalur tenaga kerja guna memberikan perlindungan kepada pencari kerja,” jelasnya.

Demikian juga memfasilitasi informasi kerja melalui bursa kerja, memfasilitasi kemudahan berusaha, pemberian bantuan modal usaha untuk memulai usaha, dan fasilitasi pengembangan UMKM serta memastikan ketaatan Dunia Usaha dan Industri untuk mempekerjakan tenaga kerja difabel dan tenaga kerja lokal. (bgn008)24081408

Mangupura, Baliglobalnews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Sidang Paripurna Istimewa memeringati Hari Ulang Tahun ke-14 Kota Mangupura, di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Kamis (16/11/2023).

Sidang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta dihadiri Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Badung, Wakil Bupati Ketut Suiasa, Sekda Wayan Adi Arnawa beserta jajarannya, pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Badung, Ketua KPU dan Bawaslu Badung, para Direksi Perusahaan Daerah, Kepala BPD Bali Cabang Badung dan Mangupura, Ketua TP PKK beserta Organisasi Kewanitaan Kabupaten Badung, para tenaga ahli Bupati, dan fraksi DPRD Kabupaten Badung.

Bupati Giri Prasta menyatakan pulihnya kondisi perekonomian di Bali berkontribusi langsung terhadap peningkatan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Badung, terutama dari sektor PHR. Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, PAD Kabupaten Badung ditargetkan meningkat tajam dibandingkan target APBD induk tahun anggaran 2023. Peningkatan pendapatan asli daerah tersebut dipastikan dapat meningkatkan kinerja pembangunan Kabupaten Badung dalam rangka akselerasi capaian target-target pembangunan daerah yang telah dirancang dalam RPJMD semesta berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026, yang dijabarkan setiap tahun ke dalam RKPD, KUA PPAS dan APBD Kabupaten Badung. Beberapa capaian kinerja pembangunan daerah yang diukur berdasarkan indikator ekonomi makro telah menunjukkan tren positif, di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Untuk angka pertumbuhan ekonomi Badung sampai dengan Triwulan Ketiga tahun 2023 telah mampu menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan ekstrim juga disebutkan mengalami penurunan dari sebelumnya 0,5 persen di awal tahun 2022 dan setelah dilaksanakan verifikasi dan validasi data menjadi 0,02 persen pada akhir tahun 2022 dan ditargetkan nol persen pada tahun 2023, lebih awal daripada target nasional dan provinsi. Disisi lain pihaknya juga mengungkapkan bahwa capaian IPM Badung terus mengalami peningkatan dan masuk dalam kategori sangat tinggi, percepatan penurunan stunting melalui Garbasari sudah mampu menurunkan angka prevalensi dari 8,7 persen pada tahun 2021, menjadi 6,6 persen pada tahun 2022 dan berdasarkan survey oleh Kementerian Kesehatan tahun 2023 angka prevalensi Kabupaten Badung sebesar 3,2 persen. Capaian ini jauh di atas target Provinsi Bali dan nasional yang menetapkan angka prevalensi 14 persen pada tahun 2024.

Bupati juga menjelaskan mulai tahun 2023 Badung kembali melanjutkan pemberian bantuan iuran JKN serta melanjutkan program asuransi kesehatan masyarakat melalui Gerakan Badung Sehat (GBS) dengan memberikan premi asuransi di luar tanggungan BPJS.

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan pada tahun 2023 Badung mengalokasikan pembangunan 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Daerah Abiansemal dan Rumah Sakit Daerah Petang yang diharapkan sudah beroperasi pada akhir tahun 2023. (bgn003)23111606

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Badung atas surplus APBD Tahun Anggaran 2022 Rp 939,8  miliar lebih.

Hal itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umum fraksi pada sidang paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (18/7/2023)

“Kami pahami dan apresiasi, karena saat penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 Pemerintah menganut prinsip kehati-hatian agar melahirkan APBD yang realistis, mengingat dampak dari pandemi Covid-19 masih terasa, namun kondisi pariwisata terus membaik akibat dari kerja keras pemerintah sehingga realisasi pendapatan tahun anggaran 2022 mengalami lonjakan yang sangat tinggi yang menyentuh angka 111,66% dari yang dianggarkan. Kami sangat memahami dengan pelampauan target pendapatan dan efesiensi belanja menyebabkan terjadinya Silpa tahun anggaran 2022 Rp 1.095.442.202.073,43,” kata Luh Gede Rara Hita Sukma Dewi yang membacakan pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan.

Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 untuk disahkan menjadi peraturan daerah. “Dengan catatan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam penyusunan APBD tetap realistis dengan prinsip kehati-hatian dan terus melakukan langkah-langkah efesiensi serta disisi lainnya tetap meningkatkan produktivitas kinerja,” katanya.

Demikian pula terhadap Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kerjasama Daerah, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Badung Tahun 2023- 2043 dan Ranperda tentang Inovasi Daerah, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan setuju dan dapat disahkan menjadi peraturan daerah. (bgn003)23071913

Fraksi Badung Gede DPRD Badung mendorong pemerintah juga mencanangkan penyertaan modal pada PDAM dan PD Pasar sebagai milik Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

Hal itu disampaikan I Gede Aryantha ketika membacakan pemandangan umum Fraksi Badung Gede pada sidang paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (18/7/2023).

Fraksi Badung Gede meng pemerintah, karena pada tahun anggaran 2022 telah mampu menyertakan modal ke BPD Bali Rp 50  miliar. Sepatutnya, kata dia, perlu diagendakan lagi setiap tahun Rp 1,75 sesuai dengan Perda Penyertaan Modal nomor 15 tahun 2022, dalam jangka waktu 10 tahun. “Untuk itu, kami mendorong Pemerintah Kabupaten Badung dapat melakukan penganggaran penyertaan modal milik daerah sebagaimana amanat perda yang dimaksud,” katanya.

Pemerintah juga diminta agar berupaya melalui sektor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sudah merencanakan pembangunan jalan lingkar Badung Selatan sebagai akses alternatif menuju objek-objek tujuan wisata di daerah Badung Selatan dan menjadi sistem jaringan jalan yang terkoneksi dengan jalan nasional dan propinsi yang akan dilakukan secara bertahap yang penganggarannya melalui APBD dan dana dak. Termasuk melakukan pembebasan lahan serta mekanisme pemerintah mengatasi kemacetan di daerah pariwisata, khususnya jalan menuju Uluwatu, Nusa Dua, Tanjung Benoa dan Canggu, Tibubeneng, untuk dapat segera terealisasi dengan baik yang bertujuan untuk mempertahankan kondisi mantap jalan.

Fraksi Badung Gede juga ingin mendapatkan informasi tentang implementasi MoU Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dengan Universitas Udayana, karena rumah sakit tersebut merupakan salah satu rumah sakit pemerintah yang berada di wilayah Kuta Selatan mempunyai peran yang strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas. “Dengan adanya kerjasama Pemerintah Kabupaten Badung dengan Rumah Sakit Udayana memberikan dampak yang positif kepada masyarakat dalam aksesibilitas pelayanan kesehatan. Kami terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas dengan menambah prasarana pendingin mayat sehingga bisa memberikan penanganan yang maksimal,” katanya.

Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2022, Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kerjasama Daerah, Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Badung Tahun 2023-2043 dan Raperda tentang Inovasi Daerah, Fraksi Badung Gede dapat menerima untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Badung. (bgn003)23071912

Fraksi Partai Golkar DPRD Badung menyatakan dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Hal itu disampaikan Fraksi Partai Golkar dalam pemandangan umum (PU) yang dibacakan oleh Ni Ketut Suweni ketika sidang paripurna DPRD Badung di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (18/7/2023).

Namum, fraksi yang diketuai oleh I Gusti Ngurah Saskara itu memberikan beberapa catatan strategis yang terungkap kedalam masukan, saran dan pertanyaan. Fraksi Partai Golkar menyatakan perlu adanya penjelasan terhadap besarnya Silpa yang melampaui terget. Di induk tahun anggaran 2022 dirancang hanya Rp 5 miliar lebih, sedangkan realisasinya Rp 1 triliun lebih atau 20.900 %.

“Laporan keuangan pemerintah daerah dengan metode akrual basis, menggambarkan kondisi keuangan yang tidak riil adanya, yang bisa jadi menunjukkan kondisi keuangan yang tidak sesungguhnya,” kata Suweni.

Terkait realisasi Silpa tahun 2022, dia menyarankan dimanfaatkan untuk pendanaan program pembangunan tahun berikutnya agar dalam realisasi pembangunannya dapat dirasakan oleh seluruh warga Badung.

Adanya situasi force majeure (keadaan alam) yaitu banyaknya bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan lain sebagainya, Fraksi Golkar menyarankan penanganan yang dilakukan secara cepat, sigap dan tanggung jawab untuk menangani kedaruratan tersebut. “Kami Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung dan stakeholder yang lainnya. Untuk selanjutnya penanganan tetap menjadi skala prioritas, sepanjang ada data administrasi, realisasi anggarannya dapat dilaksankan dengan skala prioritas,” katanya.

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kerjasama Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Badung Tahun 2023 – 2043 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah, Fraksi Partai Golkar menyetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. (bgn003)23071911

Denpasar, Baliglobalnews

Pembukaan Sidang Paripurna ke-21 Masa Persidangan III DPRD Kota Denpasar digelar pada Jumat (5/11) di gedung setempat.

Menggunakan metode daring dan luring, sidang paripurna yang mengagendakan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2021-2041 ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede.

Dalam pidato pengantarnya, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menjelaskan Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali yang juga merupakan Kota Inti Sarbagita memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pusat pelayanan wilayah Bali bagian selatan. Peran yang sangat penting dalam perwujudan pengembangan wilayah, pusat pertumbuhan perekonomian Bali serta menjadi pusat pengembangan infrastruktur skala regional maupun nasional.

“Pesatnya perkembangan pembangunan di Kota Denpasar haruslah disaring melalui nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang kita miliki agar proses pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat tanpa menimbulkan degradasi lingkungan,” ujarnya.

Walikota menyebutkan ruang secara umum merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Karena itu, harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang, dalam tatanan yang dinamis sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana untuk mewujudkan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Hal ini selaras dengan Visi Pembangunan Kota Denpasar yaitu Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju (Makmur, Aman, Jujur dan Unggul), dimana nuansa budaya dalam wujud kearifan lokal diimplementasikan dalam konsep penataan ruang, yang memberi ruang kepada peningkatan kegiatan perekonomian dengan tetap memelihara kelestarian budaya dan lingkungan wilayah Kota Denpasar,” katanya.

Oleh karena itu, kata Jaya Negara, tujuan penataan ruang dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2021-2041 guna mewujudkan ruang Kota Denpasar yang produktif, aman, nyaman dan berkelanjutan sebagai Pusat Kegiatan Nasional berbasis budaya dan Kota Kreatif yang dilandasi Tri Hita Karana.

Jaya Negara menambahkan, dengan terbitnya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berimplikasi pada dibutuhkannya sebuah rencana tata ruang yang mutakhir, cepat dan adaptif. Terlebih situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi saat ini berdampak pada Perekonomian Bali secara umum dan Kota Denpasar khususnya yang sangat bertumpu pada sektor pariwisata.

“Sebagai salah satu upaya mewujudkan program nasional yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka langkah nyata yang dilakukan Oleh Pemerintah Kota Denpasar adalah mengajukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar, karena Rencana Tata Ruang merupakan pintu gerbang bagi masuknya investasi ke daerah,” katanya.

Secara umum, kata Jaya Negara, penyesuaian substansi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Denpasar tahun 2021 -2041 memiliki tujuan utama. Pertama guna merumuskan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang yang mempertimbangkan dinamika pembangunan dan kondisi lingkungan strategis. Kedua, menyempurnakan struktur ruang wilayah Kota Denpasar. Ketiga, menyempurnakan rencana pola ruang berikut dengan ketentuan umum zonasinya.

Selanjutnya, keempat guna mengkaji kawasan yang memiliki pengaruh ekonomi dan sosial budaya dan lingkungan hidup dan memiliki potensi sumberdaya alam serta pertahanan dan keamanan untuk ditetapkan sebagai kawasan strategis Kota Denpasar. Kelima, menyempurnakan arahan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang berupa indikasi program RTRW Kota Denpasar. Keenam, menyempurnakan hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan operasional RTRW Kota Denpasar. Dan yang terakhir mengintegrasikan kebijakan nasional, provinsi dan dinamika internal di Kota Denpasar dalam konsep penataan ruang Kota Denpasar.

“Saya mengharapkan segera dapat diterbitkan naskah persetujuan dan penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPRD Kota Denpasar guna mempercepat proses penetapan Raperda RTRW Kota Denpasar 2021-2041. Sehingga apa yang kita rumuskan ini akan memberikan hasil yang terbaik dan segera dapat diimplementasikan untuk kelangsungan penyelenggaraan penataan ruang Kota Denpasar yang kita cintai,” katanya. (bgn003)21110510

Mangupura, Baliglobalnews

DPRD Kabupaten Badung menggelar sidang di Ruang Utama Gosana Kantor DPRD Badung pada Senin (5/7). Sidang dipimpin Ketua DPRD Badung, Putu Parwata bersama Wakil Ketua 1 Wayan Suyasa dan Wakil Ketua 2 Made Sunarta, secara virtual tersebut mengagendakan penjelasan Bupati Badung terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2020 dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026.

Bupati Giri Prasta menyebutkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang (RPJMD) semesta berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026 bertujuan untuk melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui pembangunan yang berlandaskan Tri Hita Karana dan dijabarkan kedalam sembilan misi yaitu memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam bingkai keberagaman adat, budaya dan agama. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip good governance dan clean government yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib, taat asas serta menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Selanjutnya memantapkan kreativitas seni dan budaya masyarakat yang berorientasi pada pelestarian kearifan lokal. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan pada penguatan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat. Pemberdayaan ekonomi kreatif dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berdasarkan potensi wilayah dan masyarakat. Meningkatkan kebahagiaan masyarakat melalui sistem jaminan sosial yang komprehensif. Memperkuat sinergi pariwisata dengan pertanian yang berorientasi kepada agroindustri dan pelestarian sumber daya alam. Dan yang terakhir meningkatkan daya saing daerah yang berbasis kreativitas dan inovasi.

Untuk memudahkan pengukuran keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi strategis/prioritas tersebut, Giri Prasta mengatakan pada akhir periode RPJMD, visi dan misi Kabupaten Badung tahun 2021-2026 dijabarkan lebih konkrit ke dalam 11 tujuan, 15 indikator kinerja tujuan, 19 sasaran, dan 22 indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU).

“Selanjutnya secara substansi, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026 telah diselaraskan dan disinergikan dengan RPJMD provinsi dan RPJMN, yang menerapkan prinsip-prinsip Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) sebagai implementasi dari ajaran Tri Sakti Bung Karno yaitu berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian di bidang kebudayaan,” katanya.

Sidang diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung, Forkopimda, Sekda Adi Arnawa beserta seluruh pejabat lengkap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, pimpinan instansi vertikal, direksi perusahaan dan tenaga ahli DPRD dan fraksi DPRD Kabupaten Badung. (bgn003)21070522

Denpasar, Baliglobalnews

Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, 2020 menjadi tahun yang berat bagi hampir seluruh pemangku kebijakan mulai pusat hingga daerah. Namun berkat kerja keras dan sejumlah langkah revolusioner, Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) mampu melaksanakan berbagai program kerja yang diagendakan pada Tahun Anggaran 2020. Hal itu terungkap dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali yang dibacakan Gubernur Bali, Wayan Koster, pada Rapat Paripurna ke-2 DPRD Provinsi Bali, Senin (29/3).

Mengawali paparan di hadapan dewan, Gubernur Koster menyampaikan gambaran umum situasi yang dihadapi pada tahun 2020. “Kita sadari bersama, tahun 2020 yang disertai munculnya pandemi Covid-19 merupakan situasi dan kondisi yang sama sekali tak terbayangkan. Ini menjadi tahun penuh tantangan dan ujian berat sehingga membutuhkan kesabaran revolusioner,” ucapnya. Ia bersyukur, atas paswecan Ida Bhatara, Sasuhunan, Lelangit dan Leluhur, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk maupun Perubahan Tahun Anggaran 2020 dapat terlaksana dengan baik. Begitu pula pandemi Covid-19 di Bali telah dapat ditangani dengan baik berkat kerja keras dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Kodam IX/Udayana, Polda Bali, Kejati Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, Majelis Desa Adat, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Desa Adat, dan Desa/Kelurahan se-Bali serta gotong-royong berbagai komponen masyarakat. Bahkan, Provinsi Bali menjadi percontohan yang mendapat apresiasi dari berbagai pihak dalam penanganan Covid-19 dengan memberdayakan Desa Adat melalui pembentukan SATGAS Gotong-Royong. Lebih dari itu, pada akhir tahun 2020, Daerah Bali juga dapat melaksanakan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 6 kabupaten/kota dengan lancar, aman, damai dan sukses dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara tertib.

Selanjutnya, Gubernur yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Bali ini mengurai capaian makro ekonomi Bali tahun 2020. Secara kumulatif, perekonomian Bali selama tahun  2020 tercatat tumbuh negatif (terkontraksi) sedalam -9,31 persen atau mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat tumbuh 5,63 persen. Capaian pertumbuhan Bali juga masih lebih rendah dari capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -2,07 persen. Tekanan terhadap perekonomian daerah Bali ini dipicu keterpurukan pada sektor pariwisata, dimana pada masa pandemi diberlakukan pembatasan-pembatasan yang melumpuhkan aktivitas wisata.

PDRB per kapita penduduk Bali di tahun 2020 mencapai Rp 51,18 juta, menurun   jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 58,14 juta dan masih di bawah angka rata-rata nasional sebesar Rp 56,90  juta. Jumlah penduduk miskin di Bali kondisi September 2020 mencapai 196,92 ribu orang atau  sebesar 4,45 persen. Jika dibandingkan dengan angka nasional, jumlah penduduk miskin di Bali relatif jauh lebih rendah. Karena secara nasional jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta orang atau sekitar 10,19 persen.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2020 tercatat sebesar 5,63 persen, meningkat 4,06 poin dibandingkan TPT Agustus 2019 yang tercatat sebesar 1,57 persen. Berikutnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali pada tahun 2020 mencapai 75,50, meningkat jika dibandingkan tahun 2019 yang tercatat sebesar 75,38 persen.

Selanjutnya mantan anggota DPR RI tiga periode ini mengurai pelaksanaan program pembangunan mengacu pada APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020. Anggaran Pendapatan yang direncanakan sebesar Rp. 6,092 triliun terealisasi sebesar Rp.5,718 triliun atau 93,36%. Sementara Anggaran Belanja Daerah yang direncanakan sebesar Rp 6,924 triliun terealisasi sebesar Rp 6,358 triliun atau 91,82%.

Sejalan dengan realisasi anggaran tersebut, Gubernur kelahiran Desa Sembiran ini menyampaikan bahwa implementasi Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang memasuki tahun ke-2 telah membuahkan banyak capaian. Dalam bidang legislasi berhasil diselesaikan 40 peraturan yang sangat  penting dan strategis, terdiri dari 15 Peraturan Daerah dan 25 Peraturan Gubernur. Menurut dia, keseluruhan peraturan ini merupakan landasan hukum untuk meletakkan dasar-dasar dalam rangka menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang berkaitan dengan alam, manusia dan kebudayaan sesuai dengan filosofi Sad Kerthi. Salah satu Pergub terbaru mengatur tentang Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bagi krama Bali. Pergub ini dikeluarkan karena belum ada regulasi yang mengatur tentang PMI krama Bali yang jumlahnya sangat banyak dan bekerja di berbagai negara.

“Pandemi Covid-19 mengingatkan bahwa kita belum punya regulasi yang mengatur PMI. Padahal mereka memberi kontribusi yang sangat besar,” ujarnya.

Dengan Pergub itu nantinya pemerintah diharapkan dapat memberi perhatian lebih optimal terhadap PMI krama Bali. “Kita harus tahu dimana asal mereka, tempat kerja mereka di luar negeri. Sehingga kalau suatu ketika terjadi apa-apa, cepat tertangani,” imbuh Gubernur sembari menyebut regulasi ini merupakan Pergub pertama di Indonesia yang mengatur tentang PMI.

Masih dalam uraian LKPD, Gubernur juga menyampaikan capaian sejumlah program prioritas di tahun 2020. Pada program Bidang Pangan, Sandang, dan Papan, terjadi peningkatan ekspor hasil pertanian, seperti manggis, kakao, buah naga, salak, kopi, dan jeruk nipis ke negara Tiongkok, Uni Emirat Arab, Eropa dan Maladewa. Selain itu, telah dilakukan penguatan industri sandang bekerjasama dengan Dekranasda Provinsi Bali melalui pelestarian dan promosi tenun songket, endek, dan produk cinderamata. Peningkatan ekspor didukung oleh maskapai penerbangan Garuda Indonesia yang membuka penerbangan langsung pesawat kargo dari Denpasar ke Hongkong setiap minggu sekali. “Saya meresmikan penerbangan langsung ini 7 November 2020. Pesawat tersebut mengangkut sekitar 40 ton hasil kelautan dan produk kerajinan Bali. Ini merupakan kemajuan di bidang ekspor dalam situasi pandemi Covid-19.

Program bidang pendidikan, pada tahun 2020 telah dibangun 4 unit sekolah baru yaitu SMAN 1 di Kecamatan Abang, SMKN 2 di Kecamatan Kubu, SMAN 9 dan SMAN 10 di Kota Denpasar dengan total anggaran sebesar Rp 48 miliar yang bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Masih di bidang pendidikan, dalam penanganan dampak Covid-19 terhadap masyarakat, Pemprov mengucurkan bantuan sosial pendidikan sebesar Rp 24,8 milar kepada 19.882 siswa SD, SMP, SMA/SMK/SLB, dan kepada 9.423 mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta.

Di bidang kesehatan, Pemprov fokus pada upaya pencegahan penularan Covid-19 dengan semakin memperketat pemberlakuan protokol kesehatan, peningkatan kapasitas layanan uji swab berbasis PCR dan rapid test antigen. Selain itu dilakukan pula peningkatan kualitas layanan pasien Covid-19 dengan menyediakan fasilitas karantina dan rumah sakit rujukan yang dilengkapi dengan sarana prasarana dan tenaga medis yang  memadai dan memberi insentif bagi tenaga medis dan non- medis.

Capaian lainnya yaitu di Bidang Adat, Tradisi, Seni, dan Budaya. Gubernur Koster merealisasikan dana Desa Adat masing-masing sebesar Rp 350 juta dengan total anggaran sebesar Rp. 522,5 milyar untuk 1.493 desa adat yang ditransfer langsung ke rekening Desa Adat. Capaian lainnya adalah rampungnya pembangunan Kantor Majelis Desa Adat Provinsi Bali serta 6 gedung Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota (Tabanan, Jembrana, Buleleng, Karangasem, Bangli, dan Denpasar) dengan total anggaran sebesar Rp 31 miliar yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN, BPD Bali, dan perusahaan swasta nasional. Sedangkan gedung Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar dibangun dengan anggaran sebesar Rp 3,5 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Gianyar. Tahun ini dilanjutkan pembangunan gedung Kantor Majelis Desa Adat Kabupaten Badung dan Kabupaten Klungkung dengan total anggaran Rp 6,6 miliar bersumber dari dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN.

Pada bidang pariwisata, pihaknya telah melakukan terobosan dan berhasil memperjuangkan dana hibah pariwisata yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota dan pelaku usaha pariwisata dengan total anggaran Rp 1,183 triliun bersumber dari APBN. Dari jumlah tersebut,  sebesar Rp 948 miliar lebih untuk Kabupaten Badung dan sisanya untuk Kabupaten/Kota lainnya.

Di bidang infrastruktur, dalam situasi menurunnya kemampuan anggaran negara akibat pandemi Covid-19, Pemprov Bali bersama Pemerintah Pusat tetap dapat merealisasikan pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang strategis, fundamental sekaligus monumental. Proyek tersebut yaitu kelanjutan program pembangunan shortcut ruas jalan Singaraja – Mengwitani pada titik 7 dan 8 tahun 2021. Total anggaran pembebasan lahan Rp 193,5 miliar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Sedangkan pembangunan konstruksi titik 7 dan 8 dengan total anggaran Rp 95 miliar bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Selain itu, telah mulai dilaksanakan program pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan yang dimulai tahun 2020 dan akan selesai tahun 2022 dengan total anggaran Rp 555 miliar bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan.

Masih dalam bidang infrastruktur, pada tahun 2020 juga dilaksanakan penataan kawasan suci Besakih yang dimulai dengan pembebasan lahan dengan total anggaran Rp 174 miliar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Pembangunan fisik akan dilaksanakan mulai tahun 2021 dengan anggaran Rp 784 miliar terdiri dari Rp 276 miliar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali dan sebesar Rp 508 miliar bersumber dari APBN Kementerian PUPR.

Pada tahun 2020 telah dimulai pelaksanaan pembangunan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung, yang diawali dengan normalisasi Tukad Unda dengan anggaran sebesar Rp 270 miliar bersumber dari Kementerian PUPR dan pembebasan lahan (tahap 1) dengan anggaran Rp 52 miliar bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Pembangunan akan dilanjutkan pada tahun 2021 sampai tahun 2022 dengan anggaran Rp 2,5 triliun bersumber dari pinjaman tanpa bunga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penandatanganan Perjanjian Pinjaman PEN sudah dilaksanakan tanggal 28 Desember 2020 di Jakarta.

Selain paparan umum LKPD Gubernur, Rapat Paripurna kali ini juga mendengarkan penyampaian Ranperda Inisiatif Dewan tentang perubahan ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Bali Ketut Tama Tenaya menyebut, usulan ini disampaikan karena sejumlah pasal sudah tidak relevan lagi. Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama  juga dihadiri Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, Pimpinan OPD Pemprov Bali dan anggota DPRD Bali yang mengikuti secara offline dan online. (bgn003)21033002

Tabanan, Baliglobalnews

Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti, mengatakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah kepada DPRD, yang merupakan representasi masyarakat Tabanan dan pelaksanaan dari pasal 71 dan 74 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal itu diungkapkan Bupati Eka dalam Penyampaian Pidato Pengantar LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2020 daring pada Rapat Paripurna ke-1 masa persidangan I Tahun sidang 2021 DPRD Kabupaten Tabanan yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Made Dirga, Senin (15/2).

Di samping itu, kata dia, LKPJ Bupati juga merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

“Berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut dan mengingat penyelenggaraan Pemerintah Tahun Anggaran 2020 telah berakhir, selaku Kepala Daerah Saya berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ akhir Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD Kabupaten Tabanan melalui rapat paripurna,” ujarnya.

Dia menjelaskan LKPJ telah disusun berdasarkan RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025, RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021, dilengkapi dengan dokumen RKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2020, KUA-PPA, serta ditetapkan dengan Perda Kabupaten Tabanan Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 beserta perubahannya.

“RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021 tetap pada visi terwujudnya Tabanan yang Serasi (Sejahtera, Aman dan Berprestasi Jilid II). Tema pembangunan Kabupaten Tabanan Tahun 2020, yaitu Pemerataan Pembangunan berbasis potensi wilayah di Kabupaten Tabanan,” ujarnya.

Bupati Eka juga menjelaskan tentang realisasi APBD dan Pembiayaan Daerah Tahun 2020, yakni Pendapatan Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Rp 1.789.609.930.388 atau 96,23 persen dari target anggaran yang telah ditetapkan Rp 1.859.707.773.266,85.

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020 Rp 1.542.225.318.768,32 atau sekitar 93,98 persen dari total belanja Rp 1.640.994.573.164,25. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp 14.684.099.497,40 dari total Pembiayaan Tahun 2020 Rp 14.608.759.497,40.

“Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang dituangkan dalam kegiatan  pada APBD Tahun 2020 menunjukan hal yang positif. Hal ini tercermin dari berbagai penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah maupun Lembaga lainnya,” katanya.

Penghargaan tersebut di antaranya Penghargaan Indonesia Best of The Best Award 2020 kategori Best Regent & Perfomance 2020 dari seven media Asia, Penghargaan Plakat dan Piagam WTP 6 kali berturut-turut dari Pemerintah RI, Penghargaan dalam menggunakan ketenaga listrikan dari perusahaan listrik Negara (PLN), Penghargaan Instansi dengan Kualitas Data terbaik kategori data IMB dan SIUP Tahun 2020 dari BPD Bali dan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Kemenkumham RI.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tabanan dan anggota Dewan, Forkopimda Tabanan, Sekda, para Asisten dan para OPD di lingkungan Pemkab Tabanan, Instansi Vertikal dan BUMD Kabupaten Tabanan, serta undangan lainnya. (bgn003)21021419

Badung, Baliglobalnews

Wakil Kepala Kepolisian Resor Badung Kompol Ni Putu Utariani, SIK menghadiri Sidang Paripurna Masa Persidangan ketiga (Penutupan) Tahun 2020 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kab. Badung Dr. Drs. I Putu Parwata, M.K, di Ruang Sidang Utama Gosana DPRD Kab. Badung (Lantai III). Selasa, (24/11) siang pukul 12.00 wita.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut PJS Bupati Badung Ketut Lihadnyana, Dandim 1611/Badung Kolonel Inf Made Alit Yudana, Waka Polresta Denpasar AKBP Wayan Jiartana, SIK, M.Si Waka Polres Badung Kompol Ni Putu Utariani,S.H, Ketua DPRD Kabupaten Badung beserta anggota, Kejaksaan Negeri Badung, Sekda Kab. Badung I Wayan Adi Arnawa, Sekwan DPRD Kab. Badung, Dinas Kesehatan Kab. Badung, Pimpinan OPD Kabupaten Badung,  Kepala Bank BPD Bali cabang Mangupura, Direktur Perusahan Daerah Kabupaten Badung, Kepala BNNK Kab. Badung dan  Camat se-Kabupaten Badung serta Tamu Undangan.

Sidang Paripurna Masa Persidangan ketiga (Penutupan) Tahun 2020 berlangsung dengan aman dan kondusif .

“kami turunkan sejumlah personel Satintelkam Polres Badung dalam pengamanan tertutup dilokasi ruang sidang,” Tegas Mantan Kasat Lantas Polres Tabanan Usai menghadiri Sidang. (bgn122)20112415