Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Provinsi Bali mengajukan dua rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif, dan dibahas dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (3/9/2025).

Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, Wakil Ketua I Wayan Disel Astawa, Wakil Ketua II DPRD IGK Kresna Budi dan Wakil Ketua III DPRD I Komang Nova Sewi Putra, eksekutif mengajukan Raperda Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata Berbasis Aplikasi di Provinsi Bali.

“Ranperda Inisiatif ini dilandasi pertimbangan strategis, baik dalam hal transparansi penyelenggaraan pemerintahan maupun penyediaan layanan transportasi pariwisata yang sesuai dengan perkembangan teknologi,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bali, I Ketut Tama Tenaya, dalam sidang yang dihadiri Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta itu.

Pembahasan dua Raperda ini, mengingat sebelumnya, Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali (FPDPB) sempat mendatangi dewan pada akhir Agustus lalu. Mereka menagih janji soal enam tuntutan, mulai pembatasan kuota kendaraan online, penetapan tarif standar, kewajiban penggunaan pelat Bali, hingga rekrutmen driver lokal. Kini, tuntutan itu akhirnya masuk forum resmi lewat ranperda, sehingga punya peluang kuat menjadi payung hukum yang jelas.

Ranperda transportasi pariwisata ini rencananya akan memuat 12 bab dengan 17 pasal. Isinya mengatur banyak hal, dari kewajiban perusahaan aplikasi dan pengemudi, standar pelayanan minimal, sistem pengawasan, sampai mekanisme penyelesaian sengketa. Aturan ini juga memberi ruang bagi lembaga adat dan dunia usaha untuk ikut serta, misalnya dengan menyerap tenaga kerja lokal, bermitra dengan UMKM, serta mempromosikan pariwisata Bali melalui platform digital.

Menurut Tama Tenaya, kehadiran aturan ini penting untuk memberi kepastian hukum, melindungi pengemudi, perusahaan aplikasi, sekaligus wisatawan. Di sisi lain, aturan ini juga harus tetap berpijak pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan kearifan lokal Bali sebagai landasan utama pariwisata budaya.

Apalagi, kata dia, transportasi memegang peranan vital dalam menunjang mobilitas, aksesibilitas, dan konektivitas daerah, khususnya dalam mendukung pariwisata Bali. Namun, kehadiran layanan transportasi digital juga menimbulkan tantangan baru, mulai dari potensi konflik dengan transportasi konvensional, kepastian hukum bagi pelaku usaha, hingga perlindungan konsumen dan keberlanjutan kearifan lokal Bali.

“Kurangnya aturan yang jelas berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar pelaku usaha transportasi, ketimpangan manfaat ekonomi, serta kerentanan pelanggaran hak konsumen. Karena itu, dibutuhkan regulasi yang komprehensif untuk mengatur perizinan, operasional, pengawasan, sekaligus memastikan integrasi layanan transportasi digital ke dalam sistem kepariwisataan Bali,” ucap politisi Partai PDI Perjuangan ini.

Kemudian Raperda kedua, soal keterbukaan informasi publik, yang disusun berdasarkan amanat konstitusi sekaligus instrumen penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas badan publik.

Selama ini, keterbukaan informasi telah memberi kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, di Bali pelaksanaannya masih menghadapi banyak hambatan, baik karena rendahnya kepatuhan sejumlah badan publik, keterlambatan merespons permohonan informasi, maupun keterbatasan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Kurangnya kepatuhan badan publik dalam menyediakan dan memperbarui informasi secara proaktif hingga masih terbatasnya literasi masyarakat terhadap hak atas informasi, berpotensi melemahkan partisipasi publik dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah,” kata Tama Tenaya.

Karena itu, Ranperda tentang Keterbukaan Informasi Publik dipandang penting sebagai upaya regulatif dan kelembagaan untuk memperkuat sistem keterbukaan informasi, menjamin hak masyarakat, serta menumbuhkan budaya transparansi di lingkungan pemerintahan daerah. (bgn008)25090304

Denpasar, Baliglobalnews 

Pemerintah Kota Denpasar secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024. Pidato pengantar tersebut disampaikan Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa di hadapan Sidang Paripurna ke-16 Masa Persidangan II DPRD Kota Denpasar yang dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede di Gedung DPRD Kota Denpasar, pada Selasa (23/7/2024).

Arya Wibawa menyampaikan penyusunan rancangan Perubahan APBD Kota Denpasar 2024 telah memperhatikan pokok-pokok kebijakan yang tertuang pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Tak hanya itu, perubahan ini juga mempedomani Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dia menyebutkan pedoman penyusunan APBD telah diatur mengenai sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan pemerintah daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Sehingga Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang sebelumnya dirancang Rp2,43 triliun lebih dan setelah perubahan dirancang Rp2,82 triliun lebih.

Jumlah tersebut, kata dia, terdiri atas pendapatan asli daerah setelah perubahan dirancang Rp1,33 triliun lebih. Selanjutnya Pendapatan Transfer setelah perubahan dirancang Rp1,46 triliun lebih. Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan dirancang Rp23,05  miliar lebih.  

Selanjutnya, terkait belanja daerah Arya Wibawa menjelaskan bahwa Belanja Daerah dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 dirancang Rp3,29  triliun lebih atau bertambah Rp590,46 miliar lebih. Adapun jumlah tersebut terdiri atas belanja operasi setelah perubahan dirancang Rp2,49 triliun lebih, belanja modal Rp525,09 miliar lebih, belanja tidak terduga Rp30,10  miliar lebih dan belanja transfer Rp250,23 miliar lebih.

Berdasarkan target pendapatan dan belanja daerah yang telah diuraikan tersebut di atas maka dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2024 terjadi defisit Rp476,61 miliar lebih. Di mana, rencana defisit ini akan ditutupi dari pembiayaan daerah yang terdiri atas penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silpa Tahun Anggaran 2023 Rp578,63 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp97,02 miliar lebih.

“Tentunya dalam proses ini, koreksi yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dalam pembahasan nanti, sehingga apa yang kita rumuskan akan memberikan hasil yang terbaik bagi kelangsungan pembangunan Kota Denpasar yang kita cintai ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa melimpahkan Asung Kerta Wara Nugraha-Nya kepada kita sekalian sehingga rancangan peraturan daerah ini dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah tepat pada waktunya,” ujarnya. (bgn003)24072304

Denpasar, Baliglobalnews

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2025-2045 di hadapan Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar pada Jumat (31/5/2024). Sidang  dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede.

Walikota Jaya Negara mengatakan RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan pembangunan di Kota Denpasar 20 tahun ke depan. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui. Hal ini menjadi bagian penting dari keseluruhan proses penyusunan RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025-2045.

Dia menyebutkan berbagai dinamika dalam proses penyusunan telah dilalui melalui tahapan Forum Konsultasi Publik, Pembahasan Rancangan Awal RPJPD di DPRD, Konsultasi Rancangan Awal RPJPD dengan Provinsi Bali, dan Musrenbang RPJPD. Sehingga substansi dokumen  RPJPD  ini  telah  mengalami penajaman dan penyempurnaan atas masukan dan saran dari berbagai pihak.

“Berdasarkan masukan dari berbagai stakeholder yang kami libatkan dalam penyusunan RPJPD ini, kami mengajukan rumusan visi pembangunan Kota Denpasar 20 tahun ke depan yaitu Kota Denpasar yang berbudaya, maju, sejahtera dan berkelanjutan,” ujarnya.

Jaya Negara menyatakan melalui rumusan visi RPJPD 2025-2045 ini, Kota Denpasar berkomitmen untuk mengarahkan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan. Visi ini juga menjadi landasan untuk merinci misi strategis yang mencakup berbagai aspek pembangunan dan setiap misi diarahkan menuju kebijakan dan sasaran pokok yang terukur untuk mencapai visi yang dicita-citakan.

Secara rinci, visi pembangunan Kota Denpasar tahun 2025–2045 tersebut akan dapat terwujud dengan serangkaian misi sebagai berikut, yakni pertama mewujudkan sumber daya manusia yang berbudaya, berkualitas dan berdaya saing. Kedua, mewujudkan perekonomian yang unggul berbasis potensi daerah. Ketiga, mewujudkan infrastruktur kewilayahan yang andal untuk mendukung perkembangan wilayah. Keempat, mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Keenam, mewujudkan pariwisata dan budaya yang inovatif, adaptif, dan berkelanjutan, serta ketujuh mewujudkan keamanan dan stabilitas daerah

Jaya Negara menambahkan, visi ini dicapai melalui 4 tahapan arah kebijakan pembangunan. Yakni arah kebijakan periode 2025-2029 dengan penguatan landasan pembangunan, arah kebijakan periode 2030-2034 dengan akselerasi pencapaian sasaran pembangunan, arah kebijakan periode 2035-2039 dengan optimalisasi dan pemantapan pembangunan serta arah kebijakan periode 2040-2045 dengan terwujudnya kota denpasar yang berbudaya, maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

“Tentunya kami mengharapkan koreksi yang konstruktif dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 ini, sehingga apa yang kita rumuskan akan memberikan hasil yang terbaik bagi kelangsungan pembangunan 20 tahun kedepan untuk Kota Denpasar yang kita cintai,” ujarnya. (bgn003)24053113

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar sidang paripurna di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Kamis (20/7/2023).

Sidang dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan Wakil Ketua II Made Sunarta mengagendakan jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi terhadap pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun 2022 dan penyampaian KUA-PPAS APBD Badung tahun 2024 oleh Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta.

Setelah menyimak dengan seksama pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung pada rapat paripurna DPRD pada Selasa (18/7/2023), Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menyatakan bahwa secara eksplisit seluruh fraksi DPRD Kabupaten Badung dapat menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah setelah dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Menurut Bupati, persetujuan Dewan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut menunjukkan adanya kesamaan komitmen dan visi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Badung terhadap pengelolaan keuangan daerah saat ini, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2021-2026, dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip good governance and clean government di Kabupaten Badung.

Bupati Giri Prasta menyebutkan fraksi-fraksi DPRD juga menyampaikan usul/saran yang kritis dan konstruktif terhadap kebijakan pendapatan dan belanja yang telah diambil oleh pemerintah daerah selama ini, serta langkah-langkah strategis yang mesti ditempuh oleh pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Badung.

“Melalui kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan apresiasi/penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan dan anggota dewan yang dengan sungguh-sungguh melakukan pendalaman terhadap substansi yang terkandung dalam rancangan peraturan daerah tersebut, baik melalui rapat fraksi, rapat komisi maupun melalui rapat kerja komisi dengan perangkat daerah terkait,” katanya.

Ketika menyampaikan KUA-PPAS tahun 2024, Bupati Giri Prasta menyebutkan untuk Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2024 dirancang Rp Rp 8,3 triliun lebih, meningkat Rp 2,2 triliun lebih dari APBD tahun 2023. Pendapatan daerah tersebut terdiri atas PAD Rp 7,5 triliun lebih, pendapatan transfer Rp 743,2 miliar. Belanja daerah Rp 8,3 triliun lebih, terdiri atas belanja operasi Rp 5 triliun lebih, belanja modal Rp 1,9 triliun lebih, belanja tak terduga Rp 72 miliar lebih, belanja transfer Rp 1,2 triliun lebih. (bgn003)23072005