Singasana, Baliglobalnews

Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan melakukan inspeksi mendadak (sidak) besar-besaran terhadap sejumlah proyek pembangunan vila yang diduga melanggar aturan tata ruang di Kecamatan Kediri pada Rabu (4/3/2026). Dalam aksi tersebut, dewan menemukan pelanggaran fatal mulai dari pencaplokan jalur irigasi subak, melanggar sempadan sungai hingga pembangunan permanen di atas lahan sawah dilindungi (LSD).

Sidak dipimpin Ketua Komisi I I Gusti Nyoman Omardani bersama anggota dewan lainnya. Investor pemilik bangunan menjadi pihak yang disorot. Turut terlibat Perbekel Desa Kaba-kaba I Gusti Made Darmawan, Satpol PP Tabanan, Dinas PUPRKP Tabanan, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) yang memiliki kewenangan terkait sempadan sungai.

Berdasarkan sampel di Desa Kaba-kaba, Desa Buwit, dan Desa Cepaka, Omardani memaparkan tiga tipologi pelanggaran yang dilakukan oleh para investor. Titik pertama di Banjar Dauh Yeh, Desa Kaba-Kaba, mengungkap fakta memprihatinkan. Pemilik bangunan diketahui sempat bersitegang dengan Pekaseh Subak Tungkup 3. Konflik dipicu oleh tindakan investor yang menutup akses jalur irigasi dengan tembok bangunan permanen, sehingga aliran air ke sawah warga terganggu. “Pihak subak secara resmi menyatakan keberatan dan belum memberikan izin, namun pembangunan tetap berjalan. Ini jelas mengganggu sistem irigasi yang menjadi urat nadi pertanian kita,” tegas Omardani.

Pelanggaran yang lebih serius ditemukan di lokasi kedua, yakni areal persawahan Desa Buwit. Di sana, berdiri dua bangunan kokoh tanpa izin di atas lahan produktif yang masuk kategori lahan sawah dilindungi dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B).

Omardani menegaskan tidak ada ruang negosiasi untuk titik ini. “Izin secara hukum mustahil diterbitkan di kawasan KP2B. Ini menyangkut ketahanan pangan daerah, maka tidak ada toleransi bagi bangunan yang berdiri di atas lahan produktif tersebut,” katanya.

Di lokasi ketiga, Desa Cepaka, dewan menemukan vila yang menabrak batas sempadan sungai serta tidak memiliki izin lengkap. Satpol PP bersama Dinas PU diketahui telah melayangkan surat peringatan kedua (SP2) kepada pengembang bangunan “bodong” tersebut.

Saat ini, kata dia, DPRD Tabanan menginstruksikan agar seluruh aktivitas pembangunan dihentikan total sembari menunggu rekomendasi teknis dari pihak BWS dan penerbitan SP3. “Kami menunggu proses administrasi lengkap sebelum melakukan tindakan eksekusi fisik atau pembongkaran di lapangan,” katanya.

Sementara Perbekel Desa Kaba-kaba I Gusti Made Darmawan menyatakan dukungannya terhadap langkah Komisi I DPRD Tabanan. Dia mengaku pihak desa gencar melakukan pendataan ulang terhadap akomodasi wisata, namun menegaskan bahwa desa tidak pernah memberikan izin resmi bagi pembangunan struktur permanen yang melanggar aturan. “Pemerintah desa tidak pernah mengizinkan investor, apalagi warga asing, untuk membangun struktur permanen di lahan yang tidak sesuai peruntukannya,” pungkasnya. (bgn020)26030412