Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) bersama Pemerintah Desa Pemecutan Kaja melaksanakan sidak terkait pembuangan sampah liar di seputaran Jalan Gunung Himalaya, Pemecutan Kaja, pada Senin (10/3/2025) malam.

Dari sidak lapangan tersebut, sejumlah oknum warga terciduk saat hendak membuang sampah sembarangan di lokasi tersebut.

Saat dimintai konfirmasi, Kepala DLHK Kota Denpasar Ida Bagus Putra Wirabawa mengatakan pembuangan sampah secara liar bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Karena itu, bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai aturan perundangan berlaku. “Para petugas kami telah mendapati beberapa oknum warga yang terbukti melakukan pelanggaran pembuangan sampah. Dan kedepannya kami akan memasang CCTV di daerah tersebut,” ujarnya.

Putra Wirabawa berharap kepada masyarakat agar selalu menaati setiap aturan ketertiban umum. “Ayo tingkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dan juga kami mengimbau agar masyarakat dapat melaksanakan swakelola sampah, dan juga pemilahan sampah,” katanya. (*/bgn003)25031106

Denpasar, Baliglobalnews

Camat Denpasar Barat (Denbar) IB Purwanasara, bersama tim sidak pembuangan limbah pemotongan ayam di sungai Jalan Andakasa, Gg Pudak, Kelurahan Padangsambian, Senin (26/9/2022) .

IB Purwanasara mengatakan sidak tersebut menindaklanjuti laporan masyarakat bahwa setiap sore ada pembuangan limbah ke sungai.  “Kami laksanakan sidak untuk memastikan siapa orang atau perusahaan yang membuang limbah ke sungai, sehingga sungai tercemar,” katanya.

Purwanasara bersama staf dan Satpol PP kecamatan menyusuri sungai. Dari pantauannya ditemukan pusat pembuangan limbah pemotongan ayam. Saat diminta keterangan, pemilik mengaku salah karena membuat saluran limbah ke sungai. Hal itu dikarenakan pihaknya tidak memiliki tempat pembuangan.   Pihaknya akan memanggil yang bersangkutan untuk proses lebih lanjut. (bgn003)22092721

Denpasar, Baliglobalnews

Kelurahan Sumerta melaksanakan giat penertiban dan pendataan penduduk nonpermanen di wilayahnya untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penduduk serta menciptakan tertib administrasi kependudukan (adminduk). Kali ini penertiban dilaksanakan di Banjar/Lingkungan Abian Kapas Tengah. Hal itu disampaikan Lurah Sumerta, I Wayan Eka Apriana saat dihubungi pada Minggu (24/7).

Lurah Eka Apriana menyebutkan dalam penertiban ini masih ada penduduk nonpermanen yang terjaring belum tercatat dan terdaftar sebagai penduduk nonpermanen 27 orang. Pihaknya memberikan peringatan bagi yang belum terdata adalah agar segera melengkapi data identitasnya sebagai penduduk non permanen.

“Tujuan penertiban ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan. Setiap orang apabila tinggal di suatu wilayah wajib terdata atau tercatat secara administrasi sehingga basis data penduduk di Kota Denpasar secara berjenjang tercatat secara jelas,” katanya.

Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat, pihaknya akan terus memberikan imbauan secara berkala dan berkelanjutan, yakni berupa sosialisasi dan edukasi agar penduduk yang sudah bertempat tinggal sementara dan berstatus penduduk nonpermanen, yang belum tercatat agar segera terdata dan terdaftar pada sistem maupun mekanisme yang berlaku.

Langkah itu juga guna percepatan penanganan Covid-19, ditegaskan bagi penduduk nonpermanen yang belum divaksin (lengkap) agar segera mengikuti layanan vaksin tersebut.

(bgn003)22072403

Badung, Baliglobalnews

Karena ada laporan masyarakat terkait banyaknya orang asing yang berada pada lokasi Perumahan Baliarum Kerobokan, Tim gabungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali bersama Rumah Detensi Imigrasi Denpasar melakukan operasi pengawasan orang asing di Perumahan tersebut.

Hal itu dibenarkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Jamaruli Manihuruk menuturkan dalam sidak ini melibatkan Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan, Kasubbid Informasi Keimigrasian, Kasubbid Intelijen Keimigrasian, serta JFU pada Divisi Keimigrasian dan Rudenim Denpasar.

“Selama pelaksanaan, petugas memeriksa paspor dan izin tinggal orang asing serta melakukan wawancara untuk menggali informasi terkait potensi adanya penyalahgunaan izin tinggal,” ucap Jamaruli.

Dari hasil pemeriksaan terhadap dokumen dan wawancara yang dilakukan oleh petugas, lanjutkan Jamaruli, didapati pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang berada di Perumahan tersebut.

Dimana dokumen dan izin tinggal orang asing yang diperiksa telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Secara keseluruhan, Operasi Pengawasan Orang Asing di Perumahan Bali Arum ini berjalan dengan aman dan lancar,” ucapnya. (bgn008)21012609

Tabanan, Baliglobalnews

Sebelum pelaksanaan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Tabanan, Tim Yustisi Kabupaten Tabanan telah melakukan sidak protokol kesehatan di sepuluh Kecamatan yang ada di Tabanan.

Terbilang, tim yustisi yang dimulai sejak tanggal 7 September 2020 tersebut menindak 106 orang dan 1 usaha. Hal itu terhitung sampai saat ini, setelah PPKM diterapkan mulai 11 Januari 2021 di Kabupaten Tabanan.

Dari masing-masing pelanggar tersebut dikenakan denda sebesar Rp 100 ribu, sedangkan untuk pelaku usaha dikenakan denda Rp 1 juta. Total dana yang masuk dari sanksi tersebut ke Pemkab Tabanan Rp 11,6 juta, khusus dari denda pelanggar yang tidak menggunakan masker.

Kasatpol PP Kabupaten Tabanan, I Wayan Sarba, Kamis (14/1) mengatakan pihaknya dalam melakukan penindakan lebih menitikberatkan kepada pelanggar yang tidak menggunakan ataupun tidak membawa masker. 

Dengan status Tababan Zone merah dan menerapkan PPKM, kata dia, tim yustusi lebih tegas dalam penindakan bagi pelanggar prokes dengan dibantu TNI POLRI, yang didahului  mengedukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat.

Seperti halnya orang yang membawa masker namun salah dalam pemakaian, pihaknya member teguran sampai hukuman ringan, seperti menyapu jalan sampai push up. “Bahkan banyak yang seperti itu, dan yang kami hukum push up juga banyak. Cuma yang benar-benar kita denda yang tidak pakai masker itu sebanyak 106 orang dan 1 pelaku usaha,” ungkapnya.

Dia menyatakan terus berlanjut melakukan penindakan. Dia juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat Tabanan agar tidak membandingkan dengan daerah yang wilayahnya lebih padat, luas dan heterogen. Dia tidak memungkiri pelanggaran itu mungkin akan bertambah terus ke depannya dalam penerapan PPKM ini.

Menurut dia, minimnya pelanggar yang kena denda pelanggaran penggunaan masker saat ini di Kabupaten Tabanan dikarenakan seluruh elemen masyarakat Tabanan sudah taat menggunakan masker, termasuk di pedesaan.

“Di Tabanan hampir 99 persen masyarakat kita sudah disiplin. Cuma salah-salah pakai saja. Jadi yang betul-betul kita denda, yakni yang sama sekali tidak membawa ataupun menggunakan masker,” katanya.

Dalam melakukan sidak pelaanggaran ini, kata dia, tujuan utamanya bukanlah semata-mata uang denda tapi lebih kepada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untk lebih disiplin menerapkan protkes untuk mempeesempit penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tabanan yang saat ini penyebarannya belum terkendali. Dia mengungkapkan, tim yustisi hampir setiap hari melakukan sidak di daerah yang telah ditentukan secara berkelanjutan.

“Jumlah uang denda ini belum pernah saya sampaikan sebelumnya, karena itu bukan tujuan kita. Kalau toh diminta, kami siap menjelaskan dan wartawan juga sudah pernah menanyakan itu,” ujarnya. (bgn003)21011425

Badung, Baliglobalnews

Fenomena angin barat mengakibatkan banyak sampah kiriman yang dibawa arus gelombang laut ke tepi pantai. Seperti yang terjadi pada awal tahun 2021 ini, begitu banyak sampah kiriman yang didominasi sampah plastik terdampar di sepanjang pantai Kuta, Legian dan Seminyak.

Kondisi itu mendapat perhatian khusus dari Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa. Dia sidak ke Pantai Kuta, Legian dan Seminyak, Minggu (3/1) pagi untuk memantau guna melihat secara langsung dan memastikan kondisi sampah yang ada di pantai serta efektivitas petugas kebersihan.

Dari pantauan tersebut, Suiasa menjelaskan perlu adanya beberapa pembenahan baik pola penanganan termasuk evaluasi kebutuhan akan sarana prasarananya. Dia mengakui sampah kiriman tersebut merupakan kondisi yang pasti terjadi setiap tahun. Ketika angin barat sudah mulai datang, biasanya bulan Oktober hingga Maret, akan dihadapkan pada darurat sampah.

”Rentang bulan tersebut, sampah kiriman berasal dari dalam laut yang dibawa ombak ke pesisir. Untuk itu, kita perlu penanganan ekstra, baik dari segi SOP, penyiapan SDM, sarana-prasarana, dari segi waktu juga harus efektif. Saya sudah perintahkan Kadis LHK agar mempolakan petugas yang bekerja dengan tiga shift. Petugas juga diberi batasan bentang wilayah yang ditangani, sehingga ada tanggung jawab yang pasti,” katanya.

Untuk sarana, dia menyatakan akan ditambah armada beach cleaner, di mana sekarang baru punya empat buah dan akan ditambah menjadi sepuluh yang dilakukan secara bertahap.

Suiasa juga meminta partisipasi dari seluruh elemen masyarakat, pengusaha untuk ikut bergotong-royong melakukan kebersihan termasuk membantu alat yang dibutuhkan. ”Kami mengetuk hati semua pihak mari kita bersama-sama berpartisipasi menangani sampah ini. Kami di Pemkab Badung sudah berupaya semaksimal mungkin, tentu dengan kondisi kedaruratan ini butuh di cover juga oleh pihak-pihak lain,” katanya.

Sementara menurut Kadis LHK Badung, I Wayan Puja, penanganan sampah sudah dilakukan maksimal. Tidak hanya di sepanjang Pantai Kuta, Legian dan Seminyak, juga di pantai lainnya seperti Pantai Jimbaran dan Kedonganan. Sampah kiriman ini sudah berlangsung sejak seminggu belakangan. Khusus di Pantai Samigita, dikerahkan 200 tenaga kebersihan dari Dinas LHK. Dibantu pula dari masyarakat sekitar dan perusahaan.

”Sampah kiriman ini tak terhitung lagi banyaknya, sekarang kondisinya sudah lebih sedikit dibandingkan dua hari yang lalu. Memang kita harus kerjakan secara ekstra untuk menangani sampah ini,” ujarnya. (bgn003)21010303

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali I Wayan Koster selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 baru saja mengeluarkan Surat Edaran Nomor 880 Tahun 2020 tentang pengendalian aktivitas masyarakat melalui pembatasan jam malam yang maksimal sampai pukul 23.00 Wita. Ketentuan ini berlaku dari tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 2 Januari 2021.

Dalam point surat edaran tersebut juga memuat permintaan Gubernur Bali kepada Pangdam IX/Udayana dan Kapolda Bali untuk membantu pemerintah daerah melaksanakan pengawasan dan penindakan pemberlakuan pembatasan jam malam tersebut.

Menindaklanjuti hal tersebut Satgas Enforce Kerumunan Kodim 1611/Badung dengan instansi terkait bergerak cepat dan intensif untuk melakukan patroli termasuk inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah tempat hiburan malam yang ada di wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar.

“Kita menindaklanjuti apa yang menjadi permintaan Gubernur Bali untuk mengimplementasikan semua peraturan yang ada berkaitan dengan protokol kesehatan. Mulai dari Pergub Nomor 46 Tahun 2020, termasuk Surat Edaran terbaru Nomor 880 Tahun 2020 tentang pengendalian aktivitas masyarakat melalui pembatasan jam malam maksimal pukul 23.00 Wita,” kata Kapenrem 163/Wira Satya Mayor Arm Ida Bagus Putu Diana Sukertia, saat dikonfirmasi terkait kegiatan Satgas Enforce Kerumunan Jajaran Korem 163/Wira Satya, di Denpasar, Kamis (31/12/2020)

Dijelaskannya, pada Rabu (30/12/2020) malam Satgas Enforce Kerumunan Kodim 1611/Badung melakukan Sidak di beberapa tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Badung.

Sidak tersebut dipimpin oleh Kasi Operasi Kasrem 163/Wira Satya Kolonel Kav I Made Bagus Suraputra bersama Kepala Staf Kodim 1611/Badung Letkol Inf I Gusti Ngurah Wilantara dimulai dari pukul 22.00 Wita dan berakhir pukul 01.30 Wita dini hari. Sejumlah 91 Personel dilibatkan terdiri dari unsur TNI Kodim 1611/Badung, Polresta Denpasar, Polres Badung, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, BPBD Provinsi Bali serta Relawan Satgas COVID-19.

Kapenrem juga mengatakan kegiatan Sidak ini dilakukan secara masif dan intensif sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021 dan berdasarkan beberapa laporan bahwa Bali masih menjadi sorotan karena di tempat-tempat wisata dan keramaian (hiburan) masih banyak wisatawan lokal maupun asing yang tidak mentaati protokol kesehatan, yang bila dibiarkan akan memungkinkan terjadinya penyebaran COVID-19.

“Dalam pelaksanaan patroli dan Sidak ini kita harus lebih tegas dan apabila ada kerumunan jika diarahkan tetap membandel, maka harus dibubarkan. Kegiatan operasi ini sudah bersinergi dengan instansi terkait seperti ada Satpol PP dan juga Polri sehingga bila masih membandel maka penegakan hukum yang ada harus dilakukan. Bagaimana mekanismenya kita sudah tidak ragu lagi, dimana sudah banyak Sagtas yang dibentuk dan diturunkan, akan tetapi masih banyak pula masyarakat yang belum sadar untuk melaksanakan protokol kesehatan”, beber Kapenrem Mayor Bagus.

Pelaksanaan Patroli dan Sidak tadi malam Satgas Enforce Kerumunan Kodim 1611/Badung mendatangi beberapa tempat hiburan malam di wilayah Canggu, Peti Tenget dan Seminyak.

“Masih kita temukan perilaku abai terhadap penerapan protokol kesehatan di lapangan baik oleh pelaku usaha yang apa memang belum memahami berbagai aturan yang dikeluarkan pemerintah dan juga termasuk aktivitas pengunjung yang berkerumun yang akhirnya harus dibubarkan oleh Satgas Enforce Kerumunan”, pungkas Kapenrem.(bgn008)20123110